Permenpan 1 tahun 2023

1. PEMBINAAN JABATAN
FUNGSIONAL
2023
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DEPUTI BIDANG PEMBINAAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

2. Bagian 1
TRANSFORMASI JABATAN FUNGSIONAL
1

3. LOGO
PERMENPANRB
NO.13 TAHUN 2019
PERMENPANRB
PENETAPAN JF
PERMENPANRB NO.1
TAHUN 2023
TRANSFORMASI
JF
DINAMIKA REGULASI
JABATAN FUNGSIONAL
JUKLAK/ JUKNIS
JF
• Pencabutan Substansi JF
• Penyesuaian Pengaturan
• Pemberlakuan Pola
Pembinaan dan Pengelolaan
JF Transformasi
PER-BKN 11/2022
1
REVISI PER-BKN
11/2022

4. Transformasi Tata Kelola
Jabatan Fungsional
Pengelolaan kinerja JF berbasis pada
pemenuhan ekspektasi kinerja dan
pengembangan kompetensi
3
Simplifikasi ruang lingkup tugas jabatan
fungsional berbasis pada ekspektasi
kinerja.
1
Tugas dan Ruang Lingkup Kegiatan:
Pengembangan Karier JF berbasis pada
talent mobility dalam pola karier horizontal,
vertikal & diagonal
2
Pola Karier JF:
Pengelolaan Kinerja JF:
Penyederhanaan jumlah JF yang telah
ditetapkan melalui konsolidasi JF yang
berbasis pada klasifikasi JF
4
Simplifikasi JF:
Pengembangan kompetensi yang mendukung
pada pemenuhan kompetensi minimal JF yang
berbasis pada pembelajaran terintegrasi
5
Kompetensi:
2

5. Tata cara peghitungan AK untuk
perpindahan ke dalam JF
Pemberian angka kredit penyesuaian
Penghitungan konversi Predikat Kinerja
dalam Angka Kredit
Mekanisme kenaikan jenjang & tata cara
penghitungan Angka Kredit Kumulatif
Mekanisme kenaikan pangkat JF &
Penghitungan AK Kumulatif
MANDAT
UNTUK BKN
Tata cara penyelarasan kegiatan dan hasil kerja
JF ke dalam butir kegiatan JF
Tata cara penyesuaian Angka Kredit Kumulatif
3

6. Bagian 2
SUBSTANSI PERMENPAN NO.1 TAHUN 2023 TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL
2

7. LOGO
KEDUDUKAN DAN TANGGUNG
JAWAB, TUGAS, DAN
KLASIFIKASI JF
Klasifikasi JF disusun berdasarkan kesamaan
karakteristik, mekanisme, dan pola kerja
dalam Unit Organisasi.
3
1
Kedudukan & Tanggung Jawab:
Tugas JF memperhatikan ruang lingkup
kegiatan dan dapat juga diberikan tugas
lainnya.
2
Tugas Jabatan Fungsional:
Klasifikasi Jabatan Fungsional:
4
Pejabat Fungsional berkedudukan dan
bertanggung jawab di bawah JPT Madya, JPT
Pratama, Administrator, Pengawas atau JF yang
memimpin organisasi.

8. KATEGORI DAN JENJANG JF
Pemula Mahir Penyelia
Terampil
JF Kategori Keterampilan
Ahli Pertama Ahli Madya Ahli Utama
Ahli Muda
JF Kategori Keahlian
JF keahlian ditetapkan berdasarkan
dominasi karakteristik pekerjaan pada
ranah kognitif, yaitu pengetahuan dan
perilaku sesuai dengan jenjang
pendidikan.
1
2 JF keterampilan ditetapkan berdasarkan
dominasi karakteristik pekerjaan pada
ranah psikomotor, yaitu keterampilan
dan perilaku sesuai dengan jenjang
pendidikan.
5

9. Tata Cara Pengusulan dan Penetapan JF
Pimpinan Instansi
Pemerintah
Menteri PAN &
RB
Menyampaikan Usulan
Penetapan JF
Menetapkan JF yang
diusulkan dalam Peraturan
Menteri
Melakukan Kajian
terhadap usulan
dengan melampirkan
urgensi penetapan
“Dalam hal diperlukan, Menteri dapat menetapkan JF tanpa usulan
dari pimpinan Instansi Pemerintah.”
PENGUSULAN DAN PENETAPAN
JABATAN FUNGSIONAL
6

10. PENGANGKATAN DALAM JF
Pengangkatan PNS dalam JF harus
mempertimbangkan:
Pengangkatan Pertama
Promosi
Perpindahan dari Jabatan Lain
Penyesuaian
Jenis Pengangkatan Ke
Dalam JF
7
Penetapan kebutuhan JF dilaksanakan berdasarkan
pedoman penghitungan kebutuhan.
kebutuhan organisasi.
lingkup tugas Unit Organisasi dengan kelompok
keahlian/ keterampilan JF
1
2

11. 1. Pengangkatan Pertama
Mengikuti dan lulus uji Kompetensi
Teknis, Kompetensi Manajerial, dan
Kompetensi Sosial Kultural sesuai
standar kompetensi yang telah
disusun oleh Instansi Pembina;
X
“Pengangkatan pertama melalui pengisian kebutuhan JF dari calon PNS harus
mencantumkan nomenklatur JF dalam keputusan pengangkatan calon PNS dan
diberikan kelas jabatan sesuai kelas JF.”
PNS yang telah diangkat dalam
JF, paling lama 3 (tiga) tahun
wajib mengikuti dan lulus
pendidikan dan pelatihan
fungsional.
Syarat Kewajiban
X
8
Merupakan pengangkatan
untuk mengisi lowongan
kebutuhan JF dari calon PNS:
1
2
JF Ahli Pertama
(Asisten Ahli)
JF Ahli Muda
(Lektor)

12. 2. Perpindahan dari Jabatan Lain
9
1
2
3
4
5
Harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan
kebutuhan untuk JF yang akan diduduki.
Predikat Kinerja yang telah diperoleh pada jabatan
sebelumnya ditetapkan sebagai Predikat Kinerja pada JF
yang akan diduduki.
Pangkat PNS ditetapkan sama dengan pangkat yang
dimilikinya.
Dapat dilakukan dengan mempertimbangkan hasil Evaluasi
Kinerja Periodik pegawai minimal 6 bulan terakhir.
Dapat dilakukan dengan mempertimbangkan aspirasi
pejabat fungsional yang bersangkutan.

13. Syarat Perpindahan Dari
Jabatan Lain
Pindah ke JF Harus…..
PNS
Integritas
Moralitas Baik
Sehat Jasmani &
Rohani
Berijazah paling rendah:
- Sarjana (untuk JF keahlian)
- SLTA (untuk JF Keterampilan)
Sesuai dengan kualifikasi
pendidikan
Lulus Ukom sesuai standar
kompetensi
Pengalaman min. 2 tahun di
bidang JF yang akan diduduki.
Predikat kinerja min. baik dalam
2 tahun terakhir
2. Dalam hal kebutuhan Unit Organisasi:
• perpindahan JF ahli utama ke ahli utama
lainnya paling tinggi berusia 63 tahun.
• persyaratan pengalaman dapat
dipertimbangkan paling rendah 1 tahun
secara kumulatif.
Ketentuan Usia dan
Pengalaman:
1. Berusia paling tinggi:
• 53 tahun untuk JF ahli pertama, ahli muda,
dan kategori keterampilan;
• 55 tahun untuk JF ahli madya; dan
• 60 tahun untuk JF ahli utama bagi PNS yang
telah menduduki JPT;
3. Pengusulan untuk pengangkatan JF
dilaksanakan paling lama 1 tahun sebelum
batas persyaratan usia.
10

14. a. Perpindahan Antar Jabatan
• Perpindahan dapat dilaksanakan dalam satu atau
lintas rumpun/klasifikasi Jabatan.
• Perpindahan JPT ke JF dan JA ke JF diberikan AK
yang ketentuannya diatur oleh BKN.
• Dilaksanakan sesuai kualifikasi, kompetensi, dan
kinerja.
• dilaksanakan dalam satu atau lintas
rumpun/klasifikasi Jabatan.
• AK yang dimiliki pada JF sebelumnya ditetapkan
sebagai AK JF yang akan diduduki.
b. Antar Kelompok Jabatan Fungsional
Jenis Perpindahan Dari
Jabatan Lain
JA
JF
JPT JF JF
11

15. 3
3. Penyesuaian Pengangkatan dalam JF melalui
penyesuaian dilaksanakan untuk:
kebutuhan mendesak sesuai prioritas
strategis instansi atau nasional.
3
12
1 Penetapan Jabatan Fungsional baru;
2
perubahan ruang lingkup tugas Jabatan
Fungsional;
Dalam hal diperlukan penataan birokrasi, penyesuaian
Jabatan ke dalam JF dapat dilakukan melalui
Penyetaraan Jabatan dengan persetujuan Menteri.

16. 13
PENYESUAIAN
PENGANGKATAN
DALAM
JF
Nilai Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 2 tahun terakhir
a
Pengangkatan melalui
Penyesuaian
@desimaloky
PNS
Minimal S1/D4 (JF Keahlian) dan SLTA/ Sederajat
(JF Keterampilan)
Telah memiliki pengalaman minimal 2 tahun dan/atau masih melaksanakan tugas
di bidang JF yang akan diduduki
Syarat
Diberikan Angka Kredit
Penyesuaian
Angka Kredit hanya diberikan 1
(satu) kali selama masa
penyesuaian
Dilakukan dengan
mempertimbangkan lowongan
kebutuhan JF

17. a
14
PENYESUAIAN
PENGANGKATAN
DALAM
JF
Penyesuaian melalui Penyetaraan
Jabatan
Dalam hal Penataan
birokrasi
Diberikan angka kredit sesuai
ketentuan sebanyak 1 (satu)
kali selama masa penyesuaian
@desimaloky
Administrator  JF Ahli Madya
Pengawas  JF Ahli Muda
Pelaksana (Eselon V)  JF Ahli
Pertama
PNS Jabatan Administrator, Pengawas,
Pelaksana (Eselon V)
Berijazah paling rendah sesuai dengan kualifikasi
dan jenjang pendidikan yang dipersyaratkan
dalam pengangkatan JF
Kesesuaian tugas, fungsi, pengalaman,
atau pernah melaksanakan tugas yang
berkaitan dengan tugas JF
Syarat

18. 4. Promosi
Promosi dalam jabatan fungsional
dilaksanakan melalui:
Promosi Ke Dalam Atau Dari
Jabatan Fungsional;
a
Kenaikan Jenjang Jabatan
Fungsional
b
15

19. JF Ahli Utama
JPT Utama
JPT Madya
JPT Pratama
Administrator
Pelaksana JF Penyelia
JF Ahli Pertama Pengawas
JF Ahli Muda
JF Ahli Madya
JF Kategori
Keterampilan
Promosi Ke DalamAtau Dari JF
• Promosi JF ke dalam JPT dan JA dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
• Promosi JPT dan JA ke dalam JF dilakukan berdasarkan
pertimbangan rekomendasi Tim Penilai Kinerja PNS
Merupakan Perpindahan Diagonal
• Mengikuti dan lulus Uji Kompetensi
• Predikat Kinerja paling rendah sangat baik dalam 2 tahun terakhir
• Rekam jejak baik dan tidak sedang menjalani proses hukuman disiplin PNS
• Tidak pernah dikenakan hukuman pelanggaran kode etik dan profesi PNS.
• tidak pernah dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 3
tahun terakhir
SYARAT
16

20. Promosi melalui Kenaikan Jenjang
Jabatan
Promosi untuk Kenaikan Jenjang dilakukan berdasarkan
pertimbangan rekomendasi Tim Penilai Kinerja PNS
Merupakan
Perpindahan Vertikal
• Memenuhi Angka Kredit Kumulatif kenaikan jenjang
jabatan
• Mengikuti dan lulus Uji Kompetensi
• Nilai Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 1
(satu) tahun terakhir
• Memenuhi syarat yang telah ditetapkan pada JF
tersebut
SYARAT
“Untuk mengikuti uji kompetensi, Pejabat Fungsional harus telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif
kenaikan jenjang jabatan”
15

21. Tata cara Pengangkatan dan
Pendelegasian Pengangkatan
18
Pemula Mahir Penyelia
Terampil
JF Kategori Keterampilan
Ahli Pertama Ahli Madya Ahli Utama
Ahli Muda
JF Kategori Keahlian
Pejabat yang
Berwenang
Pendelegasian
Pengangkatan
Pengangkatan Presiden
Pejabat Pembina
Kepegawaian
Pemberian Kuasa Terdiri atas:
• Penandatanganan SK penetapan pengangkatan;
• Pemindahan; dan
• Pemberhentian dalam dan dari JF.

22. PELANTIKAN PENGAMBILAN
SUMPAH DAN JANJI
Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji
JF dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Setiap PNS yang diangkat menjadi Pejabat Fungsional
wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama
atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
1
2
19

23. PENGELOLAAN KINERJA
PEJABAT FUNGSIONAL
23
Predikat Kinerja
Nilai
Kuantitatif
Sangat Baik 150%
Baik 100%
Cukup/Butuh Perbaikan 75%
Kurang 50%
Sangat Kurang 25%
Predikat Kinerja
PENGELOLAAN KINERJA PEJABAT FUNGSIONAL
Pejabat Penilai Kinerja berperan dalam:
• Menetapkan predikat kinerja
• Mengkonversikan predikat kinerja
menjadi AK
20
EVALUASI KINERJA
• Dilaksanakan secara periodik/ tahunan
• Paling singkat 1 kali dalam 1 tahun
• Ditetapkan dalam Predikat Kinerja
periodik/tahunan
PREDIKAT KINERJA
• Diberikan tambahan AK 25% jika
memperoleh ijazah pendidikan formal
lebih tinggi (predikat kinerja minimal
Baik)
• Konversi Predikat Kinerja ke dalam
Angka Kredit dapat dihitung secara
proporsional (periodik)

24. KENAIKAN PANGKAT
• Kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi
21
JENIS KENAIKAN PANGKAT
2
AK Kumulatif kenaikan
pangkat telah terpenuhi
PyB menyampaikan
usulan kenaikan pangkat
kepada PPK
PPK menetapkan kenaikan
pangkat setelah mendapat
pertek dari BKN
ALUR KENAIKAN PANGKAT
1
Apabila kenaikan pangkat JF
bersamaan dengan kenaikan jenjang
JF, dilakukan kenaikan jenjang JF
terlebih dahulu. • Kenaikan Pangkat Istimewa
Apabila tidak
ada kebutuhan

25. Kenaikan Pangkat Setingkat
Lebih Tinggi
Pejabat fungsional yang tidak dapat
diangkat ke dalam jenjang jabatan
yang lebih tinggi karena tidak
tersedia kebutuhan jabatan
Fungsional dapat diusulkan kenaikan
pangkat setingkat lebih tinggi.
Ketentuan
a. Tidak tersedia kebutuhan dalam jenjang
jabatan yang lebih tinggi.
b. Memenuhi AK Kumulatif Kenaikan Pangkat.
c. Melaksanakan tugas JF pada jenjang yang
diduduki.
d. Kelebihan AKK dapat diperhitungkan untuk
kenaikan pangkat selanjutnya sepanjang
dalam satu jenjang yang sama.
Kenaikan Pangkat Setingkat Lebih tinggi
22

26. a. mengundurkan diri
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6
(enam) bulan;
e. ditugaskan secara penuh pada JPT dan JA.
f. tidak memenuhi persyaratan jabatan
Dapat diangkat
kembali
JF yang diangkat Kembali dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1
tahun setelah diangkat kembali pada jenjang JF terakhir yang didudukinya dengan hasil evaluasi kinerja paling rendah
berpredikat baik setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia kebutuhan JF.
Pemberhentian dan Pengangkatan
Kembali
• Predikat Kinerja tahunan bagi Pejabat
Fungsional kurang atau sangat kurang
dan tidak menunjukkan perbaikan
kinerja setelah diberikan kesempatan
selama 6 bulan untuk
• Tidak memenuhi standar kompetensi
pada Jabatan yang diduduki.
23
Tidak Memenuhi Persyaratan
Jabatan dimaknai:

27. KOMPETENSI
Pejabat Fungsional Instansi Pembina Organisasi Profesi
Wajib mengembangkan
kompetensi secara
berkelanjutan sesuai
dengan minat dan
kebutuhan pelaksanaan
tugas JF yang diduduki.
Menyusun konten
pembelajaran, strategi, dan
program pengembangan
kompetensi untuk mendukung
percepatan pengembangan
kompetensi Pejabat Fungsional
Berkoordinasi dengan
instansi pembina
dalam pelaksanaan
pembinaan jabatan
fungsional.
24

28. INSTANSI PEMBINA
Menteri melaksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaan tugas instansi pembina JF terdiri atas:
a) pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
pembinaan JF oleh instansi pembina; dan
b) pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
JF pada Instansi Pemerintah
Kementerian PAN & RB
Instansi Pembina
Instansi pembina menyampaikan secara berkala setiap
tahun pelaksanaan tugas kepada Menteri dengan
tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara
dan/atau Lembaga Administrasi Negara.
25
1. hasil pengawasan pelaksanaan
JF, Menteri berwenang
mempertimbangkan untuk
mencabut penetapan JF.
2. Pejabat Fungsional yang pada
saat penetapan JF dicabut
masih menduduki JF, dapat
dialihkan ke dalam jabatan lain
sesuai dengan kualifikasi dan
kompetensi jabatan dan
dilaksanakan

29. LOGO
Ketentuan Lain-
lain
Kenaikan pangkat
periode April dan
Oktober 2023
ketidaksesuaian tugas
JF dengan tugas &
fungsi organisasi
kenaikan pangkat reguler satu kali pada pangkat
puncak dalam jabatan administrasinya; atau
1
kenaikan pangkat karena penyesuaian pendidikan,
2
Pejabat Fungsional hasil penyetaraan dapat mengajukan
penyelarasan kegiatan dan hasil kerja ke dalam butir
kegiatan JF untuk untuk dinilai dan ditetapkan sebagai
capaian Angka Kredit.
2
Pejabat Fungsional hasil penyetaraan pada tanggal 1 Januari
2022 - 31 Mei 2022 yang akan naik pangkat pada periode
April dan Oktober 2023 dapat dipertimbangkan untuk
diberikan:
26

30. 28
1. AK Kumulatif yang telah diperoleh berdasarkan ketentuan JF
masing-masing, disesuaikan ke dalam AK Kumulatif
berdasarkan Permenpan ini paling lambat 31 Desember 2023.
KETENTUAN PERALIHAN
2. Hasil kerja Pejabat Fungsional yang dilaksanakan sampai
dengan 31 Desember 2022, tetap dinilai AK-nya berdasarkan
Peraturan Menteri yang mengatur mengenai JF masing-masing.
3. Proses penilaian Angka Kredit terhadap hasil kerja dilaksanakan
paling lambat 30 Juni 2023.
PADA SAAT PERATURAN MENTERI INI MULAI
BERLAKU……

31. Terima Kasih