Puskesmas menyusun rencana kegiatan lima tahunan dan tahunan berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat dan peraturan, serta melibatkan berbagai sektor dan masyarakat dalam perencanaannya."
2. PENYEMPURNAAN PADA VERSI REVISI
PENYEMPURNAAN STRUKTUR
MEMINIMALISASI PENGULANGAN EP YANG SAMA . CONTOH KAJI
BANDING PADA VERSI 2015 BERADA PADA ADMEN DAN UKM , PADA
VERSI REVISI HANYA ADA DI BAB 1
MANAJEMEN SUMBER DAYA PADA VERSI 2015 TERSEBAR PADA ADMEN,
UKM DAN UKP. PADA VERSI REVISI DIKUMPULKAN PADA SATU BAB ( BAB
I)
PENINGKATAN MUTU DAN KINERJA PADA VERSI 2015 TERSEBAR PADA
ADMEN, UKM , UKP, PADA VERSI REVISI DIJADIKAN SATU BAB ( PADA BAB
5)
PENGURANGAN JUMLAH DAN PENYEMPURNAAN
STANDAR, KRITERIA, DAN ELEMEN PENILAIAN TANPA
MENGURANGI PROGRAM DI PUSKESMAS
PENYEMPURNAAN POKOK
PIKIRAN
EP MENGIKUTI POLA P1P2P3
DILENGKAPI DENGAN CONTOH IMPLEMENTASI BERDASARKAN
POKOK PIKIRAN DAN ELEMEN PENILAIAN
PENYEMPURNAAN SUBSTANSI
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT SESUAI PMK 43
TAHUN 2019
PROGRAM UPAYA KESEHATAN PERSEORANGAN DAN
PENUNJANG SESUAI PMK 43 TAHUN 2019
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI SESUAI
PMK 27 TAHUN 2017 DAN PEDOMAN TEKNIS PPI DI FKTP
MELENGKAPI SASARAN KESELAMATAN PASIEN SESUAI PMK 11
TAHUN 2017
MELENGKAPI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
SESUAI PMK 52 TAHUN 2018
PERAN DINKES DIPERKUAT
INDIKATOR MUTU PUSKESMAS
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
7
3. MATERI BARU PADA VERSI REVISI
BARU
PROGRAM PRIORITAS NASIONAL
MANAJEMEN FASILITAS DAN KESELAMATAN
CAPAIAN UKM ESENSIAL DAN PENGEMBANGAN
INDIKATOR MUTU PRIORITAS PUSKESMAS DAN INDIKATOR NASIONAL MUTU
1
2
3
4
4. IIII
PPN
MATERI BARU & YANG DISEMPURNAKAN SIAP REVISI
SIA
PREVISI
PENILAIAN
TERHADAP
DINKES
•PERENCANAAN
P1
P2
•PENGORGANISASIN
•PELAKSANAAN
•PENGAWASAN
•PENGENDALIAN
• PENILAIAN (PKP)
P3
5. P1
P2
P3
UKPP
ADMEN
UKM
MODEL PENDEKATAN
STANDAR & INSTRUMEN
AKREDITASI PUSKESMAS
VERSI REVISI
SIAPREVISI
KONSEP : FUNGSI-FUNGSI MANAJEMEN PUSKESMAS
:
BAB I. KEPEMIMPINAN & MANAJEMEN PUSKESMAS
BAB 2 : IMPLEMENTASI PELAYANAN UKM
BAB 3 ; IMPLEMENTASI PELAYANAN UKPP
BAB 4 : PPN
BAB 5 : PMP ( MUTU, MR, SKP
, PPI)
6. KERANGKA PIKIR AKREDITASI PUSKESMAS DENGAN
STANDAR & INSTRUMEN AKREDITASI VERSI REVISI
INPUT
PROSES
PROSES
OUTPUT
PMP
UKPP UKM
KMP PPN
KMP : KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS
PMP : PENINGKATAN MUTU PUSKESMAS
UKM : UPAYAKESEHATAN MASYARAKAT
UKPP : UPAYA KESHATAN PERORANGAN DAN PENUNJANG
MERUBAH P
ARADIGMA DALAM
MEWUJUDKAN BUDA
Y
A MUTU
PERBAIKAN TATA KELOLA
(KORPORAT & PELAYANAN
PERBAIKAN KINERJA DAN MUTU
LAYANAN
7. PERBANDINGAN
STANDAR VERSI 2015 DAN VERSI REVISI
VERSI TAHUN 2015
POKJA ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN
(ADMEN)
VERSI REVISI
POKJA KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN
PUSKESMAS (KMP)
BAB I:
Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP)
BAB I
Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas
(KMP)
BAB II:
Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP)
BAB III:
Peningkatan Mutu dan Manajemen Risiko (PMMR)
DIPINDAHKAN KE BAB 5 ( PENINGKATAN MUTU
PUSKESMAS)
8. Versi 2015
ADMEN
VERSI REVISI
KMP
Bab Std
Kriteri
a
EP Bab Std
Kriteri
a
EP
Bab I – PPP 3 13 59
Bab 1 - KMP 6 23 84
Bab II - KMP 6 29 121
Bab III – PMP 1 7 32
Total 10 49 212 Total 6 23 84
PERBANDINGAN
STANDAR VERSI 2015 DAN VERSI REVISI
9. 2015
ADMEN
VERSI REVISI
KMP
Standar Isi Standar Isi
1.1 Analisis kebutuhan Masyarakat dan
Perencanaan Puskesmas
1.1 Perencanaan Puskesmas (jenis
pelayanan, dokumen perencanaan
Puskesmas, akses dan umpan balik,
hak & kewajiban pasien, jenis- jenis
pelayanan)
1.2 Akses dan pelaksanaan kegiatan
1.3 Evaluasi 1.5 Pengawasan, Pengendalian, Penilaian
Kinerja (Pkp, Pengukuran Indikator
Mutu, Lokakarya Mini & Linsek, Audit
Internal & Rtm)
PERBANDINGAN
STANDAR VERSI 2015 DAN VERSI REVISI
10. VERSI TAHUN 2015
ADMEN
VERSI REVISI
KMP
Standar Isi Standar Isi
2.1 Standar Pusk sebagai FKTP
1.3
Manajemen Sumber Daya
Manusia (Ketersediaan Jumlah
& Jenis, Uraian Tugas, Dokumen
Kepegawaian, Orientasi,
Program K3)
2.2 Persyaratan ketenagaan
PERBANDINGAN
STANDAR VERSI 2015 DAN VERSI REVISI
11. VERSI 2015
ADMEN VERSI REVISI
Standar Isi Standar Isi
2.3 Kegiatan pengelolaan Pusk 1.2 Tata kelola Organisasi (struktur organisasi,
dokumen regulasi & pengelolaannya, jaringan
&jejaring Puskesmas,data&informasi)
2.4 Hak dan kewajiban pengguna pusk 1.1 PerencanaanPuskesmas(jenispelayanan,
dokumen perencanaan Puskesmas,
akses dan umpanbalik,hak&kewajiban
pasien,jenis- jenis pelayanan)
PERBANDINGAN
STANDAR VERSI 2015 DAN VERSI REVISI
12. VERSI TAHUN 2015
ADMEN
VERSI REVISI
KMP
Standar Isi Standar Isi
2.5 Kontrak Pihak Ketiga - -
2.6 Pemeliharaan sarana dan
prasarana (1 kriteria)
1.4 Manajemen Fasilitas &
Keselamatan (MFK) &
Lingkungan
- 1.6 Peran Dinas Kesehatan Kab.Kota
Dalam Upaya Peningkatan
Mutu Puskesmas Melalui
Akreditasi
PERBANDINGAN
STANDAR VERSI 2015 DAN VERSI REVISI
13. VERSI TAHUN 2015 VERSI REVISI
Standar Isi Standar Isi
3.1 Peningkatan Mutu Puskesmas
• Program Mutu
• Audit internal dan Tinjauan
Manajemen
5.1
5.2
1.5
Program Peningkatan Mutu
Manajemen Risiko
Pengawasan, Pengendalian, Penilaian
Kinerja (PKP, Pengukuran Indikator
Mutu, Lokakarya Mini & Linsek, Audit
Internal & RTM)
PERBANDINGAN
STANDAR VERSI 2015 DAN VERSI REVISI
14. BAB I - KMP
STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
PERENCANAAN PUSKESMAS
TATAKELOLA ORGANISASI
MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
PERAN DINAS KESEHATAN
KAB/KOTA
PENGAWASAN,
PENGENDALIAN, PENILAIAN
KINERJA
MANAJEMEN FASILITAS &
KESELAMATAN (MFK)
2 KRITERIA
11 EP
4 KRITERIA
10 EP
5 KRITERIA
14 EP
8 KRITERIA
27 EP
3 KRITERIA
15 EP
1 KRITERIA
7 EP
BAB I KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS
6 STANDAR, 23 KRITERIA, 84 ELEMEN PENILAIAN
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
15. RUK RPK
PERHATIKAN SD
SDM
SARPRAS
PERALATAN
KEFARMASIAN
LAB
ANALISIS SITUASI
LAKUKAN KOMUNIKASI
& KOORDINASI DALAM
PELAKSANAAN DENGAN
LP, LS, MASYARAKAT,
SASARAN PELAYANAN
LIBATKAN LP, LS, MASY DALAM
PENYUSUNAN RUK, RPK
RENCANA LIMA TAHUNAN
IMPLEMENTASI MANAJEMEN PUSKESMAS
PERENCANAAN
PENGGERAKAN
PELAKSANAAN
PENGAWASAN
PENGENDALIAN
PENILAIAN
17. 1.1.1 Puskesmas wajib menyediakan jenis-jenis pelayanan yang ditetapkan berdasarkan visi, misi, tujuan, dan tata
nilai, analisis kebutuhan dan harapan, analisis peluang pengembangan pelayanan, analisis risiko pelayanan,
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam perencanaan. (lihat juga PMP 5.1;
dan PMP 5.2 )
Pokok Pikiran:
• Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) bidang kesehatan yang bersifat fungsional dan unit laya
nan yang bekerja profesional harus memiliki Visi, Misi, Tujuan dan Tata Nilai yang mencerminkan Tugas Pokok dan
Fungsinya sebagai penyedia layanan UKM maupun UKPPP. (lihat PP 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah)
• Puskesmas wajib menyediakan pelayanan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan tata nilai, hasil analisis kebutuhan da
n harapan masyarakat, hasil analisis peluang pengembangan pelayanan, hasil analisis risiko pelayanan dan peratur
an perundang-undangan
• Untuk mendapatkan hasil analisis kebutuhan masyarakat perlu dilakukan analisis situasi data kinerja Puskesmas, d
ata status kesehatan masyarakat di wilayah kerja termasuk hasil pelaksanaan PIS-PK yang disusun secara terpadu
yang berbasis wilayah kerja Puskesmas. (UKM : 2.1.1 dan 2.8.3)
1.1.1 PENETAPAN JENIS PELAYANAN
18. Pokok Pikiran:
• Agar Puskesmas dapat mengelola upaya kesehatan dengan baik dan berkesinambungan dalam mencapai tujua
nnya, maka Puskesmas harus menyusun rencana kegiatan untuk periode 5 (lima) tahunan yang selanjutnya aka
n dirinci lagi ke dalam rencana tahunan Puskesmas berupa Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dan Rencana Pelaks
anaan Kegiatan (RPK) sesuai siklus perencanaan anggaran daerah
• Perencanaan Puskesmas dilakukan secara terpadu baik KMP, upaya kesehatan masyarakat (UKM), Upaya Kes
ehatan Perseorangan (UKP), Kefarmasian, dan Laboratorium & disusun bersama dengan sektorterkait dan masy
arakat
• Rencana Usulan Kegiatan (RUK) disusun secara terintegrasi melalui penetapan Tim Manajemen Puskesmas, yang
akan dibahas dalam Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan untuk kemudian diusulkan ke Dinas Keseha
tan Daerah Kabupaten/ Kota
• Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan (RPK) dilakukan berdasarkan :
1) Alokasi anggaran sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disetujui oleh Dinkes Kab/Kota;
2) Membandingkan alokasi kegiatan yang disetujui dengan RUK yg diusulkan dan situasi pada saat
penyusunan RPK tahunan
• RPK dirinci menjadi RPK Bulanan bersama target pencapaiannya dan direncanakan kegiatan pengawasan dan
pengendaliannya
• Perencanaan baik Rencana Lima Tahunan dan RPK dimungkinkan untuk dirubah/disesuaikan dengan kebutuh
an saat itu apabila dalam hasil analisis pengawasan dan pengendalian kegiatan dijumpai kondisi tertentu terma
suk perubahan kebijakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
1.1.1. PENETAPAN KENIS-JENIS KEGIATAN
19. ELEMEN PENILAIAN
Ditetapkan visi, misi, tujuan dan
tatanilai yang menjadi acuan
dalam penyelenggaraan
Puskesmas mulai dari
perencanaan, pelaksanaan
kegiatan hingga evaluasi kinerja
Puskesmas (R)
Rencana Lima Tahunan disusun
dengan melibatkan lintas program
dan lintas sektor serta berdasarkan
rencana strategis Dinas Kesehatan
Daerah Kabupaten/ Kota. ( R, D,W)
Rencana Pelaksanaan Kegiatan
(RPK) Puskesmas disusun bersama
lintas program sesuai dengan
alokasi anggaran yang ditetapkan
oleh Dinas Kesehatan Daerah
Kabupaten/ Kota. (R,D,W
Apabila ada perubahan kebijakan
Pemerintah dan Pemerintah Daerah
dilakukan revisi perencanaan sesuai
kebijakan yang ditetapkan. (D, W).
1
3
5
7
Ditetapkan jenis-jenis pelayanan
yang disediakan berdasarkan
hasil identifikasi dan analisis
sesuai dengan yang diminta
dalam pokok pikiran pada
paragraf terakhir. (R,D,W)
2
Rencana Usulan Kegiatan (RUK) disusun
dengan melibatkan lintas program dan lintas
sektor, berdasarkan rencana strategis Dinas
Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota,
Rencana Lima Tahunan Puskesmas dan hasil
penilaian kinerja. (R, D, W).
4
Rencana Pelaksanaan Kegiatan
Bulanan disusun sesuai dengan
Rencana Pelaksanaan Kegiatan
Tahunan serta hasil pemantauan dan
capaian kinerja bulanan. (R, D, W)
6
1.1.1
1.1.1. PENETAPAN KENIS-JENIS KEGIATAN
20. 1.1.1.1 Ditetapkan visi, misi, tujuan dan tatanilai yang menjadi acuan dalam
penyelenggaraan Puskesmas mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan hingga
evaluasi kinerja Puskesmas (R)
Visi Puskesmas :
Kondisi/kinerja Puskesmas yang akan diwujudkan dalam 5 tahun
yad
Misi Puskesmas:
• Menunjukkan alasan keberadaan puskesmas menunjuk pada
tupoksi Puskesmas
• Terdiri dari beberapa komponen (program dan kegiatan) yang
akan dilakukan untuk mewujudkan visi.
• Komprehensif mencakup admen, ukm dan ukp
Tujuan Puskesmas (lihat PMK 43 tahun 2019)
Tatanilai Puskesmas:
• Kristalisasi peraturan internal Puskesmas untuk menjaga semangat
dan komitmen seluruh karyawan secara konsisten melaksanakan
misi untuk mewujudkan visi
• Sebaiknya disepakati bersama, sederhana, implementatif dan bisa
diukur
SK
• SK Ka Puskesmas tentang Visi, Misi,
Tujuan dan Tatanilai Puskesmas…..
• Format SK mengacu ke Tatanaskah
21. 1.1.1.EP 2. Ditetapkan jenis-jenis pelayanan yang disediakan berdasarkan hasil
identifikasi dan analisis sesuai dengan yang diminta dalam pokok pikiran
pada paragraf terakhir. (R,D,W)
Jenis2 pelayanan ditetapkan berdasarkan:
1. Peraturan perundangan yang berlaku
2. Hasil identifikasi dan analisis:
• kebutuhan dan harapan masyarakat,
• hasil identifikasi dan analisis peluang
pengembangan pelayanan pada area
prioritas,
• hasil identifikasi dan analisis risiko
penyelenggaraan pada unit-unit
pelayanan baik dari sisi KMP, UKM,
maupun UKP, Kefarmasian dan
Laboratorium, termasuk risiko terkait
bangunan, prasarana, peralatan
Puskesmas
ANALISIS SITUASI
MMD
Identifikasi dan analisis HARBUT,
Peluang Pengembangan & RISIKO
SK
• SK Ka Puskesmas ttg Jenis2 Pelayanan
dan kegiatan Puskesmas…..
• Format SK mengacu ke Tata Naskah
R
PIS-PK IKS
SMD
22. 1.1.1.EP 3. Rencana Lima Tahunan disusun dengan melibatkan lintas program dan lintas
sektor serta berdasarkan rencana strategis Dinas Kesehatan Daerah
Kabupaten/ Kota. ( R, D,W)
RENCANA LIMA TAHUNAN
Referensi :
Lampiran Pmk 44/2016, hal. 15 sd 34,
contoh format Renlita: Formulir 3 di hal. 60-70,
lampiran Pmk 44/2016
Bagian integral dari Renstra Dinkes Kab/Kota untuk
mewujudkan Visi Bupati/Walikota di bidang kesehatan
Renlita Puskesmas harus sesuai dengan RENSTRA
DINAS KESEHATAN KAB/KOTA
Periode Renlita Puskesmas sesuai dg masa bakti Bupati/
Walikota, (untuk Puskesmas BLUD, RBS pertama kali
tergantung kapan dilaksanakannya ketentuan BLUD)
R
D
- Ada dokumen RENLITA
PUSKESMAS
- Ada bukti Penyusunan
melibatkan LP n LS
W
Kepada Tim Manajemen
Puskesmas, LP dan LS, ttg :
- Proses dan keterlibatan dalam
Penyusunan Renlita
23. 1.1.1.EP 4. Rencana Usulan Kegiatan (RUK) disusun dengan melibatkan lintas program dan
lintas sektor, berdasarkan rencana strategis Dinas Kesehatan Daerah
Kabupaten/ Kota, Rencana Lima Tahunan Puskesmas dan hasil penilaian
kinerja. (R, D, W)
RUK disusun secara terintegrasi melalui penetapan Tim
Manajemen Puskesmas, yang akan dibahas dalam
Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan kemudian
diusulkan ke DinKesDa Kab/Kota
Referensi :
• Lampiran Pmk 44/2016, hal. 34 sd 36,
• Format RUK: Formulir 4 (hal. 71-72, lamp Pmk 44/2016)
RUK mencakup perencanaan UKM, UKP, Perbaikan Mutu,
Upaya Mitigasi Risiko, dsb.
Sesuai dengan RENSTRA Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
D
- Ada dokumen RUK
Tahun N dan N+1
- Ada bukti Penyusunan
melibatkan LP n LS
W
Kepada Tim Manajemen
Puskesmas, LP dan LS, ttg :
- Proses dan keterlibatan dalam
Penyusunan RUK
24. 1.1.1.EP 5. Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Puskesmas disusun bersama lintas program
sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah
Kabupaten/ Kota. (R, D, W)
D
- Ada dokumen RPK
Tahun N
- Ada bukti Penyusunan
melibatkan LP
W
Kepada Tim Manajemen
Puskesmas, dan LP, ttg :
- Proses dan keterlibatan dalam
Penyusunan RPK TAHUNAN
Penyusunan RPK dilakukan berdasarkan :
- Alokasi anggaran sesuai Dokumen
Pelaksanaan
- Anggaran (DPA) yang disetujui oleh Dinkes
Kab/Kota;
- Membandingkan dg RUK yang diusulkan dan
situasi pada saat penyusunan RPK tahunan
Referensi :
Lampiran Pmk 44/2016, hal. 37 sd 38,
Contoh
Format RPK Tahunan: Formulir 5 di hal. 73-74,
Format RPK Bulanan: Formulir 6 di hal. 75-76,
25. 1.1.1.EP 6. Rencana Pelaksanaan Kegiatan Bulanan disusun sesuai dengan Rencana
Pelaksanaan Kegiatan Tahunan serta hasil pemantauan dan capaian kinerja
bulanan. (R, D, W)
D
- Ada dokumen RPK
BULANAN Tahun N
- Ada bukti Penyusunan
melibatkan LP
W
Kepada Tim Manajemen
Puskesmas, dan LP, ttg :
- Proses dan keterlibatan dalam
Penyusunan RPK BULANAN
RPK BULANAN
RPK dirinci menjadi RPK Bulanan bersama target
pencapaiannya dan direncanakan kegiatan pengawasan
dan pengendaliannya.
Penyusunan RPK bulanan bias dilakukan berdasar hasil
perbaikan proses pelaksanaan kegiatan dan hasil-hasil
pencapaian terhadap indikator kinerja yang ditetapkan
RPK Bulanan sebagai alat manajemen Puskesmas (alat
monitoring pencapaian kinerja sekaligus penyerapan
anggaran)
Bisa berisi rencana2 perbaikan kinerja dan mutu pelayanan
Referensi :
• Lampiran Pmk 44/2016, hal. 37 sd 38,
• Contoh Format RPK Bulanan: Formulir 6 di hal. 75-76,
26. 1.1.1.EP 7. Apabila ada perubahan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah
dilakukan revisi perencanaan sesuai kebijakan yang ditetapkan (D, W)
D W
Kepada Tim Manajemen
Puskesmas, dan LP, ttg :
- Latar belakang dan alasan
perubahan Rencana
- Proses dan keterlibatan dalam
Perubahan Rencana
- Ada dokumen
RENCANA PERUBAHAN
- Ada bukti PROSES
Perubahan Rencana
Perencanaan baik Rencana Lima Tahunan dan RPK
dimungkinkan untuk dirubah/disesuaikan dengan
kebutuhan saat itu apabila dalam hasil analisis
pengawasan dan pengendalian kegiatan dijumpai
kondisi tertentu termasuk perubahan kebijakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan
Revisi terhadap rencana harus dilakukan dengan
alasan yang tepat sebagai upaya pencapaian yang
optimal dari kinerja Puskesmas
Forum untuk perubahan adalah melalui lokakarya
mini, pastikan dokumentasi notulensi , dan dokumen
perubahannya
27. 1.1.2 Masyarakat sebagai penerima manfaat layanan, lintas program dan lintas sektor mendapatkan kemudahan
akses informasi tentang hak dan kewajiban pasien, jenis-jenis pelayanan, dan kegiatan-kegiatan Puskesmas
serta akses terhadap pelayanan dan penyampaian umpan balik (Lihat juga UKM : 2.2.1; 2.2.2;
1.1.2 AKSES
INFORMASI:
- HAK & KEWAJIBAN PASIEN
- JENIS PELAYANAN
- KEGIATAN2 PUSKESMAS
AKSES THD PELAYANAN
AKSES UTK PENYAMPAIAN
UMPAN BALIK
Diinformasikan melalui media
komunikasi yang telah
ditetapkan
Mekanisme untuk
menerima umpan balik
terkait kemudahan akses ,
keluhan dan usulan
perbaikan
SK, bukti sosialisasi,
evaluasi & TL
penyampaian
informasi, serta upaya
mendapatkan umpan
balik
1.1.2. AKSES PENGGUNA LAYANAN
28. ELEMEN PENILAIAN
Ditetapkan kebijakan
tentang hak dan kewajiban
pasien, dan jenis-jenis
pelayanan serta kegiatan
yang disediakan oleh
Puskesmas. (R)
Dilakukan sosialisasi tentang
hak dan kewajiban pasien, jenis-
jenis pelayanan serta kegiatan
yang disediakan oleh
Puskesmas. (D,W)
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut
terhadap penyampaian informasi terkait
hak dan kewajiban pasien, jenis-jenis
pelayanan dan kegiatan-kegiatan
Puskesmas terhadap pengguna layanan,
lintas program maupun lintas sektor
serta pemanfaatan pelayanan dan
kesesuaian pelaksanaan kegiatan
dengan jadwal yang disusun. (D, W)
Dilakukan upaya untuk
memperoleh umpan balik dari
masyarakat serta dilakukan
evaluasi dan tindak lanjut
terhadap umpan balik. (D, O,
W)
1
2
3
4
1.1.2. AKSES PENGGUNA LAYANAN
1.1.2. AKSES PENGGUNA LAYANAN
29. 1) Ada SK Ka Puskesmas ttg
Hak dan Kewajiban Pasien
2) Ada SK Kepala Puskesmas
tentang Jenis2 Pelayanan
dan Kegiatan Puskesmas
R
• SK Ka Puskesmas ttg Jenis2
Pelayanan dan kegiatan
Puskesmas…..( lihat pada 1.1.1.2 )
• Format SK mengacu ke Tatanaskah
1.1.2.EP 1. Ditetapkan kebijakan tentang hak dan kewajiban pasien, dan jenis-
jenis pelayanan serta kegiatan yang disediakan oleh Puskesmas. (R)
• SK Ka Puskesmas tentang Hak dan
Kewajiban Pasien Puskesmas…..
• Format SK mengacu ke Tatanaskah
30. 1.1.2.EP 2. Dilakukan sosialisasi tentang hak dan kewajiban pasien, jenis-jenis
pelayanan serta kegiatan yang disediakan oleh Puskesmas. (D,W)
• Wawancara kepada petugas tentang kegiatan sosialisasi
dan pengetahuan ttg hak n kewajiban pasien dan jenis2
pelayanan & kegiatan Puskesmas
• Wawancara kepada pasien dan keluarganya, tentang
kegiatan sosialisasi dan pengetahuan ttg hak n
kewajiban pasien dan jenis2 pelayanan
D
W
• Ada bukti kegiatan sosialisasi ttg Hak
dan Kewajiban Pasien dan Jenis2
pelayanan & kegiatan-kegiatan
Puskesmas melalui berbagai macam
media,
• Ada media sosialisasi dalam bentuk
brosur, leaflet, baliho, dsb
31. 1.1.2.EP 3. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyampaian informasi
terkait hak dan kewajiban pasien, jenis-jenis pelayanan dan kegiatan-
kegiatan Puskesmas terhadap pengguna layanan, lintas program maupun
lintas sektor serta pemanfaatan pelayanan dan kesesuaian pelaksanaan
kegiatan dengan jadwal yang disusun. (D, W)
• Wawancara kepada petugas tentang kegiatan evaluasi dan tindak lanjut
perbaikan sosialisasi ttg Hak n kewajiban pasien dan jenis2 pelayanan & kegatan
Puskesmas
• Wawancara kepada pengguna layanan, LP n LS, tentang kegiatan sosialisasi dan
pengetahuan ttg hak n kewajiban pasien dan jenis2 pelayanan & kegiatan
Puskesmas
• Wawancara kepada pengguna layanan, LP n LS, tentang kesesuaian
pelaksanaan kegiatan dengan jadwal yang disusun
D
W
• Ada bukti kegiatan evaluasi ttg Hak dan Kewajiban Pasien dan Jenis2
pelayanan & Kegiatan Puskesmas, yg menghasilkan RTL perbaikan
kegiatan sosialisasi
• Ada bukti dilakukan jajag pendapat kepada pengguna layanan ttg Hak
dan Kewajiban Pasien dan Jenis2 pelayanan & Kegiatan Puskesmas
32. 1.1.2.EP 4. Dilakukan upaya untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat serta
dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap umpan balik. (D, O, W)
D
• Ada Tim Pengelola umpan balik &
keluhan dari masyarakat &
pengguna layanan
• Ada register untuk mencatat
pengelolaan umpan balik dan
keluhan dari masyarakat &
pengguna layanan
No Tanggal Umpan balik dari
masyarakat
Disampaika
n melalui
Penyampai
pesan
Ketera
ngan
Rekapitulasi Hasil Umpan Balik
N
o
Tg
l
Keluhan/Um
pan balik
Nama
pelangg
an
Media
yang
digunak
an
Analisis Tanggap
an
Tangg
al
Disam
paikan
melal
ui
media
Petuga
s yang
menya
mpaika
n
tangga
pan
Keteran
gan
33. 1.1.2.EP 4. Dilakukan upaya untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat serta
dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap umpan balik. (D, O, W)
• Wawancara kepada pengguna layanan, LP n LS,
tentang Pengelolaan umpan balik dan keluhan
dari masyarakat dan pengguna layanan
W
O • Ada sarana, media untuk menampung
umpan balik & keluhan dari masyarakat &
pengguna layanan, al. kotak saran, media
social, pertemuan2 dengan masyarakat
No Daftar pertanyaan Sangat tidak setuju Tidak setuju Setuju Sangat setuju Keterangan
1 Saya puas terhadap pelayanan kesehatan yang
disediakan oleh puskesmas
2 Saya puas terhadap dokter yang memberikan
pelayanan
3 Perawatmelayani dengan ramah
4 Petugas pendaftaran melayani dengan ramah
5 Petugas laboratorium melayani dengan ramah
6 Ketika saya membutuhkan pelayanan
kesehatan, puskesmas mudah saya jangkau
7 Tanda-tanda arah di puskesmas memudahkan
saya mencari tempat pelayanan
8 Ketika saya membutuhkan informasi tentang
pelayanan di puskesmas, saya mudah
mendapatkannya
9 Informasi tentang pelayanan di puskesmas jelas
sehingga saya pahami
10 Informasi tentang pelayanan yang ada di
puskesmas tepat sesuai dengan kenyataan
dalam pemberian pelayanan
11 Saya mudah mendapat informasi tentang jadual
pelayanan puskesmas
12 Jadual pelayanan disampaikan dengan jelas
13 Pelaksanaan kegiatan pelayanan pengobatan di
puskesmas sesuai jadual
14 (Pelaksanaan kegiatan posyandu sesuai jadual)
Contoh survei
Kepuasan
Pelanggan
34. BAB I - KMP
STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
PERENCANAAN PUSKESMAS
TATAKELOLA ORGANISASI
MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
PERAN DINAS KESEHATAN
KAB/KOTA
PENGAWASAN,
PENGENDALIAN, PENILAIAN
KINERJA
MANAJEMEN FASILITAS &
KESELAMATAN (MFK)
2 KRITERIA
11 EP
4 KRITERIA
10 EP
5 KRITERIA
14 EP
8 KRITERIA
27 EP
3 KRITERIA
15 EP
1 KRITERIA
7 EP
BAB I KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS
6 STANDAR, 23 KRITERIA, 84 ELEMEN PENILAIAN
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
36. 1.2.1
POKOK PIKIRAN
• Agar dapat menjalankan tugas pokok dan
fungsi organisasi, perlu disusun struktur
organisasi Puskesmas yang ditetapkan
oleh Kepala Dinas Kesehatan daerah
Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku
• Untuk tiap jabatan yang ada dalam
struktur organisasi yang telah ditetapkan
oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah
Kabupaten/Kota, perlu ada kejelasan
tugas, wewenang, tanggungjawab dan
persyaratan jabatan
• Pengisian jabatan dalam struktur
organisasi berdasarkan persyaratan
jabatan
• Efektivitas struktur dan pengisian jabatan
perlu dikaji ulang secara periodik
1.2.1 Struktur organisasi ditetapkan dengan kejelasan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan tata hubungan
kerja serta persyaratan jabatan
2
1
Ada struktur organisasi Puskesmas yang ditetapkan oleh
Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota dengan
kejelasan uraian jabatan yang ada dalam struktur
organisasi yang memuat uraian tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan persyaratan jabatan. (R)
ELEMEN
PENILAIAN Terdapat kebijakan dan prosedur yang jelas dalam
pendelegasian wewenang dari Kepala Puskesmas kepada
Penanggung jawab upaya, dari Penanggung jawab
upaya kepada koordinator pelayanan, dan dari
koordinator pelayanan kepada pelaksana pelayanan
kegiatan apabila meninggalkan tugas atau terdapat
kekosongan pengisian jabatan. (R)
Kepala Puskesmas menetapkan Penanggung jawab
dan Koordinator pelayanan Puskesmas. (R)
3
POKOK PIKIRAN
1.2.1. STRUKTUR ORGANISASI
37. 1.2.1.EP 1. Ada struktur organisasi Puskesmas yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan
Daerah Kab/Kota dengan kejelasan uraian jabatan yang ada dalam struktur
organisasi yang memuat uraian tugas, tanggung jawab, wewenang, dan
persyaratan jabatan. (R)
Ada SK Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota ttg Struktur Organisasi Puskesmas (fungsional)
• Struktur fungsional mengacu pada Pmk 43 th 2019
• Dilengkapi dengan uraian jabatan, uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang serta p
ersyaratan jabatan
R
38. 1.2.1.EP 2. Kepala Puskesmas menetapkan Penanggung jawab dan Koordinator
pelayanan Puskesmas. (R)
Ada SK Kepala Puskesmas ttg Struktur Organisasi Puskesmas (fungsional)
• Struktur fungsional mengacu pada Pmk 43 th 2019 dan SK Kadinkes Kab/Kota
• Penetapan dg mengisi kotak2 struktur dalam SK Kadinkes dengan tenaga Puskesmas
yang memenuhi persyaratan jabatan
• Karena keterbatasan jumlah tenaga, dimungkinkan terjadi perangkapan jabatan
R
• SK Ka Puskesmas ttg Struktur
Organisasi Puskesmas…..
• Format SK mengacu ke Tata naskah
39. 1.2.1.EP 3. Terdapat kebijakan dan prosedur yang jelas dalam pendelegasian wewenang dari
Kepala Puskesmas kepada Penanggung jawab upaya, dari Penanggung jawab
upaya kepada koordinator pelayanan, dan dari koordinator pelayanan kepada
pelaksana pelayanan kegiatan apabila meninggalkan tugas atau terdapat
kekosongan pengisian jabatan. (R)
R
• Contoh SK ttg Pendelegasian Wewenang
• Format SK mengacu ke Tatanaskah
Ada SK Kepala Puskesmas ttg
Pendelegasian Wewenang
40. 1.2.1
POKOK PIKIRAN
• Pedoman tata naskah sebagai acuan dalam penyusunan
dokumen regulasi yang meliputi kebijakan, pedoman, panduan,
kerangka acuan, dan prosedur, maupun dalam pengendalian
dokumen eksternal dan dokumen bukti rekaman pelaksanaan
kegiatan
• Pedoman tata naskah mengatur, al:
Penyusunan,tinjauan & pengesahan
Pengendalian dokumen termasuk perubahannya
Pemeliharaan dokumen
Pengelolaan dokumen eksternal
Masa retensi
Alur pneyusunan & distribusi
• Penyusunan Pedoman tata naskah Puskesmas dapat merujuk
pada kebijakan masing-masing daerah dan atau sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan terkait tata naskah dinas
1.2.2 Kebijakan, pedoman/panduan, prosedur, dan kerangka acuan terkait pelaksanaan kegiatan, disusun,
didokumentasikan, dan dikendalikan, termasuk pengendalian dokumen bukti pelaksanaan kegiatan
2
1
Ditetapkan pedoman tata naskah
Puskesmas sebagaimana diminta
dalam pokok pikiran (R)
ELEMEN
PENILAIAN Ditetapkan kebijakan,
pedoman/panduan, prosedur dan
kerangka acuan untuk KMP,
penyelenggaraan UKM serta
penyelenggaraan UKP, Kefarmasian
dan Laboratorium. (R)
ELEMEN
PENILAIAN
1.2.2. DOKUMEN REGULASI
41. 1.2.2.EP 1. Ditetapkan pedoman tata naskah Puskesmas sebagaimana
diminta dalam pokok pikiran (R)
Ada PEDOMAN TATA NASKAH PUSKESMAS
• Sesuai yg diminta dalam Pokok Pikiran Kriteria 1.2.2
• Komponen Tata Naskah Puskesmas sebaiknya mengacu pada Pedoman Tata
Naskah yang ditetapkan oleh Dinkes Kab/Kota
R
1.2.2.EP 2. Ditetapkan kebijakan, pedoman/panduan, prosedur dan kerangka
acuan untuk KMP, penyelenggaraan UKM serta penyelenggaraan UKP,
Kefarmasian dan Laboratorium. (R)
• Ada DOKUMEN REGULASI (SK, Pedoman/Panduan, SOP, KAK untuk KMP,
Penyelenggaraan UKM, Penyelenggaraan UKPP, Kefarmasian dan Laboratorium
• Format Dokumen Regulasi harus mengacu pada Pedoman Tata Naskah Puskesmas
R
42. 1.2.1
POKOK PIKIRAN
• Puskesmas perlu mengidentifikasi jaringan dan jejaring
yang ada di wilayah kerja Puskesmas untuk optimalisasi
koordinasi dan atau rujukan di bidang upaya kesehatan
• Jaringan pelayanan Puskesmas meliputi: Puskesmas
pembantu, Puskesmas keliling, dan praktik bidan desa,
atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku
• Jejaring Puskesmas meliputi UKBM, UKS, klinik, rumah
sakit, apotek, laboratorium, praktik mandiri tenaga
kesehatan, dan Fasilitas kesehatan lainnya.
• Puskesmas selain melakukan pembinaan terhadap
jaringan Puskesmas dan UKBM, juga melakukan
pembinaan terhadap jejaring fasilitas kesehatan tingkat
pertama
• Program pembinaan meliputi aspek KMP, UKM, UKP,
Kefarmasian dan Laboratorium, termasuk pembinaan
ketenagaan, sarana prasarana, dan pembiayaan dalam
upaya pemberian pelayanan yang bermutu
1.2.3 Jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas di wilayah kerja Puskesmas dikelola dan
dioptimalkan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat
2
1
Dilakukan identifikasi jaringan pelayanan
Puskesmas dan jejaring Puskesmas di
wilayah kerja Puskesmas untuk optimalisasi
koordinasi dan atau rujukan di bidang
upaya kesehatan. (D)
ELEMEN
PENILAIAN
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut
terhadap rencana dan jadwal pelaksanaan
program pembinaan jaringan dan jejaring.
(D)
Disusun dan dilaksanakan program
pembinaan terhadap jaringan pelayanan
dan jejaring Puskesmas dengan jadwal dan
penanggung jawab yang jelas serta
terdapat bukti dilakukan pembinaan
sebagaimana diminta dalam pokok pikiran.
(R, D, W) )
3
1.2.3. PENGELOLAAN JARINGAN & JEJARING
43. D
• Ada dokumen bukti identifikasi jaringan dan jejaring di wilayah kerja Puskesmas
• Ada register data2 jaringan dan Jejaring Puskesmas
1.2.3.EP 1. Dilakukan identifikasi jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring
Puskesmas di wilayah kerja Puskesmas untuk optimalisasi koordinasi
dan atau rujukan di bidang upaya kesehatan. (D)
1.2.3.EP 2 Disusun dan dilaksanakan program pembinaan terhadap jaringan
pelayanan dan jejaring Puskesmas dengan jadwal dan penanggung
jawab yang jelas serta terdapat bukti dilakukan pembinaan sebagaimana
diminta dalam pokok pikiran. (R, D, W)
D
• Ada bukti pelaksanaan pembinaan
• Wawancara kepada petugas tentang Bagaimana melakukan pembinaan
Jaringan dan Jejaring Puskesmas (harus cocok dg bukti dokumen)
W
Ada Dokumen Program Pembinaan Jaringan dan Jejaring Puskesmas
R
44. D
• Ada dokumen evaluasi Pembinaan jaringan dan jejaring di wilayah kerja Puskesmas
• Ada dokumen RTL Pembinaan jaringan dan Jejaring Puskesmas
• Ada dokumen bukti pelaksanaan tindak lanjut Pembinaan Jaringan dan Jejaring
Puskesmas
1.2.3.EP 3. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap rencana dan jadwal
pelaksanaan program pembinaan jaringan dan jejaring (D)
Rencana Pembinaan
Monitoring, Evaluasi & Tindak Lanjut
Pelaksanaan Pembinaan
Identifikasi
jejaring &
jaringan
45. 1.2.1
• Puskesmas menyediakan data dan informasi yang
dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan pengambilan
keputusan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maupun
pengambilan keputusan pada tingkat kebijakan di Dinas
Kesehatan daerah kabupaten/kota termasuk penyampaian
informasi kepada masyarakat dan pihak terkait
• Ketersediaan data dan informasi akan memudahkan Tim
Peningkatan Mutu, para penanggung jawab upaya pelayanan,
dan masing-masing pelaksana pelayanan baik UKM maupun
UKP, Kefarmasian dan Laboratorium dalam merencanakan,
melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi keberhasilan
upaya kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan pengguna
layanan
• Pengumpulan, penyimpanan, analisis data dan pelaporan
data yang masuk ke dalam sistem informasi dilakukan sesuai
dengan periodisasi yang telah ditentukan
• Distribusi informasi baik secara internal maupun eksternal
dilakukan sesuai dengan ketentuan
1.2.4. Puskesmas menjamin ketersediaan data dan informasi melalui penyelenggaraan Sistem
Informasi Puskesmas
2
1
Dilaksanakan pengumpulan,
penyimpanan, analisis data
dan pelaporan serta distribusi
informasi sesuai dengan
ketentuan perundang-
undangan terkait Sistem
Informasi Puskesmas (R, D, W)
Dilakukan evaluasi dan tindak
lanjut terhadap
penyelenggaraan Sistem
informasi Puskesmas secara
periodik. (D, W)
ELEMEN
PENILAIAN
1.2.4. SISTEM INFORMASI PUSKESMAS
46. 1.2.4.EP 1. Dilaksanakan pengumpulan, penyimpanan, analisis data dan pelaporan
serta distribusi informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
terkait Sistem Informasi Puskesmas (R, D, W)
• Ada SK Ka Puskesmas ttg Sistem Informasi Puskesmas, (
mengacu pada Pmk 31/2019)
• SK tsb mencakup :
• Tim Pengelola SIP, Pengelolaan SIP (Pencatatan, Pengump
ulan, Penyimpanan Data, Analisis data, Pelaporan dan Dis
tribusi Informasi)
• Menjamin ketersediaan data dan informasi untuk Pengam
bilan Keputusan merencanakan, melaksanakan, memanta
u, dan mengevaluasi keberhasilan upaya kegiatan peningk
atan mutu dan kesela matan pengguna layanan
• Ada SOP Pengelolaan SIP (SOP Pencatatan, SOP Pengum
pulan, SOP Penyimpanan Data, SOP Analisis data, SOP
Pelaporan dan SOP Distribusi Informasi)
• Format SK dan SOP mengacu ke Tatanaskah
R
47. D
Wawancara kepada petugas ttg
Pelaksanaan Sistem Informasi
Puskesmas, dan pemanfaatan
data/informasi untuk pelayanan
maupun untuk manajemen
W
1.2.4.EP 1. Dilaksanakan pencatan, pengumpulan, penyimpanan, analisis data dan
pelaporan serta distribusi informasi sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan terkait Sistem Informasi Puskesmas (R, D, W)
Ada dokumen bukti pelaksanaan Sistem Informasi Puskesmas:
1. Pencatatan
2. Pengumpulan data,
3. Penyimpanan data
4. Analisis data,
5. Pelaporan,
6. Distribusi informasi
49. 1.2.4.EP.2. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut thd penyelenggaraan
Sistem Informasi Puskesmas secara periodik. (D, W)
D
• Wawancara kepada petugas tentang evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil
evaluasi pelaksanaan Sistem Informasi Puskesmas
W
• Ada dokumen evaluasi Pelaksanaan Sistem Informasi Puskesmas
• Ada dokumen RTL berdasar hasil evaluasi pelaksanaan Sistem Informasi Puskesmas
• Ada dokumen pelaksanaan tindak lanjut Pelaksanaan Sistem Informasi Puskesmas
50. BAB I - KMP
STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
PERENCANAAN PUSKESMAS
TATAKELOLA ORGANISASI
MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
PERAN DINAS KESEHATAN
KAB/KOTA
PENGAWASAN,
PENGENDALIAN, PENILAIAN
KINERJA
MANAJEMEN FASILITAS &
KESELAMATAN (MFK)
2 KRITERIA
11 EP
4 KRITERIA
10 EP
5 KRITERIA
14 EP
8 KRITERIA
27 EP
3 KRITERIA
15 EP
1 KRITERIA
7 EP
BAB I KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS
6 STANDAR, 23 KRITERIA, 84 ELEMEN PENILAIAN
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
52. POKOK PIKIRAN
• Pemenuhan kebutuhan SDM di Puskesmas berdasarkan jumlah, jenis dan
kompetensi maka perlu dilakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja
• Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja mengikuti ketentuan
peraturan perundang-undangan.
• Analisis Jabatan yang dimaksud di Puskesmas merujuk pada jabatan sesuai dengan
struktur organisasi Puskesmas, jabatan fungsional tenaga Puskesmas, dan jabatan
pelaksana di Puskesmas.
• Pemenuhan SDM tersebut dimaksudkan untuk memberikan pelayanan sesuai
kebutuhan dan harapan pengguna layanan dan masyarakat
ELEMEN PENILAIAN
1. Dilakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai kebutuhan
pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (R)
2. Disusun peta jabatan, uraian jabatan dan kebutuhan tenaga berdasar
analisis jabatan dan analisis beban kerja. (R, D, W)
3. Dilakukan upaya untuk pemenuhan kebutuhan tenaga baik dari jenis,
jumlah dan kompetensi sesuai dengan peta jabatan dan hasil analisis
beban kerja, (D, W)
1.3.1. KETERSEDIAAN SDM
1.3.1
KETERSEDIAAN
SDM
53. 1.3.1.1. Dokumen analisis jabatan dan analisis
beban kerja sesuai kebutuhan pelayanan
1.3.1.3. Upaya pemenuhan kebutuhan tenaga
berdasarkan analisis kebutuhan tenaga dan
peta kompetensi
Usulan kebutuhan tenaga berdasarkan
analisis kebutuhan tenaga dan peta
kompetensi
54. PETA JABATAN
D
1.3.1.2. Disusun peta jabatan, uraian jabatan
dan kebutuhan tenaga berdasar analisis
jabatan dan analisis beban kerja (R, D, W)
KLS B K +/- KLS = kelas jabatan
B = besetting
K = kebutuhan
+/- = lebih/kurang
Catatan:
Kelas jabatan digunakan untuk melakukan penilaian
untuk menentukanTPP (tambahan penghasilan
pegawai)
Acuan:
Permenpan 34/2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan
Permen PANRB No 1/2020
KMK NOMOR HK. 01.07/MENKES/17/2018
Peta jabatan adalah susunan nama dan tingkat Jabatan Struktural
dan Fungsional yang tergambar dalam suatu struktur unit organisasi
dari tingkat paling rendah sampai dengan yang tinggi.
55. POKOK PIKIRAN
• Kepala Puskesmas menetapkan uraian tugas setiap pegawai sebagai acuan dalam melaksanakan
kegiatan pelayanan
• Uraian tugas pegawai berisi tugas pokok dan tugas tambahan serta kewenangan dan tanggung
jawab yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas.
• Kepala Puskesmas dalam menetapkan tugas pokok memperhatikan: jenis pelayanan, kegiatan dan
SK jabatan fungsional
• Bagi pegawai non ASN, tugas pokok adalah tugas yang sesuai dengan surat keputusan
pengangkatan sebagai tenaga kesehatan di Puskesmas berdasarkan standar kompetensi lulusan
• Tugas tambahan adalah tugas yang diberikan kepada pegawai untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan program dan kegiatan
• Penilaian kinerja pegawai dilakukan untuk melihat capaian sasaran kerja baik ASN maupun non
ASN, mengurangi variasi pelayanan, dan meningkatkan kepuasan pengguna layanan
• Indikator penilaian kinerja setiap pegawai Puskesmas disusun dan ditetapkan berdasarkan uraian
tugas dan tata nilai yang disepakati
ELEMEN PENILAIAN
1. Ada penetapan uraian tugas yang berisi tugas pokok dan tugas tambahan untuk setiap pegawai. (R)
2. Ditetapkan indikator penilaian kinerja pegawai sebagaimana diminta dalam pokok pikiran. (R)
3. Dilakukan penilaian kinerja pegawai minimal setahun sekali dan tindak lanjut terhadap hasil penilaian
kinerja pegawai untuk upaya perbaikan. (D, W)
1.3.2. URAIAN TUGAS
1.3.2
URAIAN
TUGAS
56. 1. SK Penetapan Uraian Tugas
2. SK indiKator Kinerja Pegawai
3. Dokumen hasil Penilaian Kinerja
Pegawai dan RTL
• Contoh SK ttg Uraian Tugas
• Format SK mengacu ke Tatanaskah
57. 1.3.3 Setiap pegawai mempunyai dokumen (file) kepegawaian yang lengkap dan mutakhir
POKOK PIKIRAN
• Puskesmas wajib menyediakan file kepegawaian untuk tiap pegawai yang bekerja di Puskesmas
sebagai bukti bahwa pegawai yang bekerja memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan
dilakukan upaya pengembangan untuk memenuhi persyaratan tersebut.
• Tenaga Kesehatan yang bekerja di Puskesmas harus mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR),
dan atau Surat Izin Praktik (SIP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
• File kepegawaian tiap pegawai berisi antara lain:
• bukti pendidikan (ijazah) dan verifikasinya
• bukti surat tanda registrasi (STR) dan verifikasinya secara periodik
• bukti surat izin praktik (SIP) dan verifikasinya secara periodik
• uraian tugas pegawai dan/atau rincian wewenang klinis tenaga kesehatan
• bukti sertifikat pelatihan
• bukti pengalaman kerja jika dipersyaratkan
• hasil penilaian kinerja pegawai
• bukti kebutuhan pengembangan/pelatihan
• bukti evaluasi penerapan hasil pelatihan
• bukti pelaksaanaan orientasi.
ELEMEN PENILAIAN
1. Ditetapkan dan tersedia kelengkapan isi file kepegawaian untuk tiap pegawai yang bekerja di Pukesmas yang terpelihara
sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. (R, D, O, W)
2. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut secara periodik terhadap kelengkapan dan pemutakhiran data kepegawaian. (D, W)
1.3.3. DOKUMEN (file) KEPEGAWAIAN
1.3.3
FILE
KEPEGAWAIAN
58. 1.3.3.1
Dokumen File Kepegawaian
yang lengkap dan mutakhir
untuk setiap tenaga
puskesmas
1.3.3.2
Dokumen Evaluasi dan tindak
lanjut secara periodik terhadap
kelengkapan dan pemutakhiran
data kepegawaian Puskesmas
Pemenuhan kelengkapan
dan
updating data kepegawaian
59. 1.3.4 Pegawai baru dan alih tugas wajib mengikuti orientasi agar memahami dan mampu melaksanakan tugas
pokok dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya
POKOK PIKIRAN
• Setiap pegawai baru dan alih tugas baik yang diposisikan sebagai Pimpinan Puskesmas,
Penanggung jawab Upaya Puskesmas, koordinator pelayanan, maupun pelaksana kegiatan harus
mengikuti orientasi, agar pegawai baru dan alih tugas memahami tugas, peran, dan tanggung
jawab yang akan diemban
• Khusus Puskesmas yang menerima mahasiswa dengan tujuan magang maka pelaksanaan orientasi
dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Puskesmas dan kurikulum dari Institusi Pendidikan
• Kegiatan orientasi umum dilaksanakan untuk mengenal secara garis besar visi, misi, tata nilai, tugas
pokok dan fungsi serta struktur organisasi Puskesmas, program mutu Puskesmas dan keselamatan
pengguna layanan, serta program pengendalian infeksi.
• Kegiatan orientasi khusus difokuskan pada orientasi di tempat tugas yang menjadi tanggung
jawab dari pegawai yang bersangkutan dan tanggung jawab spesifik sesuai dengan penugasan
pegawai tersebut.
• Pada kegiatan orientasi khusus ini pegawai baru diberi/dijelaskan terkait apa yang boleh dan tidak
boleh dilakukan, bagaimana melakukan dengan aman sesuai dengan Panduan Praktik Klinis,
panduan asuhan lainnya dan pedoman program lainnya.
ELEMEN PENILAIAN
1. Kegiatan orientasi dilaksanakan sesuai kerangka acuan yang disusun. (D, W)
2. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan orientasi (D.W)
1.3.4. ORIENTASI PEGAWAI
1.2.4
ORIENTASI
PEGAWAI
60. 3. Dokumen Bukti Pelaksanaan Orientasi
sesuai dg KAK
4. Dokumen bukti evaluasi dan tindak
lanjut terhadap pelaksanaan orientasi
(1. SK Pelaksanaan Orientasi)
(2. KAK orientasi)
61. POKOK PIKIRAN
• Pegawai yang bekerja di Puskesmas mempunyai risiko terpapar infeksi yang dapat menimbulkan
penyakit akibat kerja, terjadinya kecelakaan kerja terkait dengan pekerjaan yang dilakukan dalam
pelayanan baik langsung maupun tidak langsung
• Program pemeriksaan kesehatan secara berkala perlu dilakukan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh
Kepala Puskesmas, demikian juga pemberian imunisasi bagi pegawai sesuai dengan hasil identifikasi
risiko epidemiologi penyakit infeksi, serta program perlindungan pegawai terhadap penularan
penyakit infeksi proses pelaporan jika terjadi paparan, tindak lanjut pelayanan kesehatan, dan
konseling perlu disusun dan diterapkan
• Pegawai juga berhak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan yang dilakukan oleh pengguna
layanan, keluarga pengguna layanan, maupun oleh sesama pegawai
• Dalam Program kesehatan dan keselamatan kerja pegawai, semua staf harus memahami bagaimana
cara mereka melaporkan, cara mereka dirawat, dan cara mereka menerima konseling dan tindak lanjut
akibat cedera seperti tertusuk jarum (suntik), paparan terhadap penyakit menular, memahami
identifikasi risiko dan kondisi yang berbahaya dalam fasilitas serta masalah-masalah kesehatan dan
keselamatan lainnya
ELEMEN PENILAIAN
1. Program K3 bagi pegawai disusun, ditetapkan, dilaksanakan, dan dievaluasi. (R, D, W)
2. Dilakukan pemeriksaan kesehatan berkala terhadap pegawai untuk menjaga kesehatan pegawai sesuai dengan program
yang telah ditetapkan oleh Kepala Puskesmas. (D, W)
3. Ada program dan pelaksanaan imunisasi bagi pegawai sesuai dengan tingkat risiko dalam pelayanan. (D, W)
4. Dilakukan konseling dan tindak lanjut terhadap pegawai yang terpapar penyakit infeksi, kekerasan, atau cedera akibat kerja.
(D, W)
1.3.5. PENYELENGGARAAN K3
1.2.5
PENYELENG
GARAAN
K3
62. KEBIJAKAN K-3
PERENCANAAN
K-3
PELAKSANAAN
K-3
PEMANTAUAN
& EVALUASI
KINERJA K-3
PENINJAUAN
KINERJA
K-3
SISTEM MANAJEMEN K-3
Pengenalan potensi bahaya dan pengendalian
risiko K3
Pembudayaan PHBS
Penerapan kewaspadaan standar
Penerapan prinsip ergonomi
Pemeriksaan kesehatan berkala
Pemberian imunisasi
Pengelolaan sarana dan prasarana (aspek K-3)
STANDAR K-3
Pengelolaan peralatan medis (aspek K-3)
Kesiapsiagaan thd kondisi darurat atau
bencana, termasuk kebakaran
Pengelolaan bahan dan limbah B-3
Pengelolaan limbah domestik
REFERENSI :
PMK 52/2018 ttg K3 FASYANKES
63. Identifikasi area berisiko
kekerasan
PROGRAM K-3
SISTEM
MANAJEMEN
K-3
STANDAR K-3
Ada SK Ka
Puskesmas ttg
Tim K3
R
D
Dokumen Program
dan
Pelaksanaan
Program
1.3.5.1
Wawancara kepada Tim K-3 dan
petugas tentang implementasi K-3
W
1.3.5.3
Imunisasi
diprioritaskan
bagi SDM yang
berisiko tinggi
1.3.5.4
Konseling
Tindak lanjut jika terjadi
kekerasan di tempat kerja
1.3.5.2
Program Pemeriksaan
kesehatan, minimal
1x/th
64. BAB I - KMP
STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
PERENCANAAN PUSKESMAS
TATAKELOLA ORGANISASI
MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
PERAN DINAS KESEHATAN
KAB/KOTA
PENGAWASAN,
PENGENDALIAN, PENILAIAN
KINERJA
MANAJEMEN FASILITAS &
KESELAMATAN (MFK)
2 KRITERIA
11 EP
4 KRITERIA
10 EP
5 KRITERIA
14 EP
8 KRITERIA
27 EP
3 KRITERIA
15 EP
1 KRITERIA
7 EP
BAB I KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS
6 STANDAR, 23 KRITERIA, 84 ELEMEN PENILAIAN
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
65. 1.4.3. MANAJEMEN INVENTARISASI,
PENGELOLAAN, PENYIMPANAN DAN
PENGGUNAAN B3 DAN LIMBAH B3
1.4.4. PROGRAM TANGGAP DARURAT
BENCANA
1.4.2. PROGRAM KESELAMATAN DAN
KEAMANAN
1.4.5. PROGRAM PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN
KEBAKARAN
1.4.7. PROGRAM PENGELOLAAN
SISTEM UTILISASI
1.4.6. PROGRAM KETERSEDIAAN
ALAT KESEHATAN
1.4.8. DIKLAT MFK
STANDAR 1.4. MANAJEMEN FASILITAS DAN KESELAMATAN
(MFK)
1.4.1. PROGRAM MFK
66. 1.4.1. PROGRAM MFK
1.4.1 Disusun dan diterapkan rencana program Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) yang
meliputi keselamatan dan keamanan fasilitas, pengelolaan bahan dan limbah berbahaya,
manajemen bencana, pengamanan kebakaran, alat kesehatan dan system utilisasi
Pokok Pikiran:
• Puskesmas perlu menyusun program MFK
a. Manajemen Keselamatan dan keamanan
b. Manajemen bahan dan limbah berbahaya dan beracun
c. Manajemen Bencana/disaster
d. Manajemen Penanganan Kebakaran
e. Manajemen Alat Kesehatan
f. Manajemen system utilisasi
g. Pendidikan (edukasi) petugas
• Dilakukan identifikasi dan pembuatan peta risiko (huruf a sd f)
• Tetapkan tim atau petugas yang menjalankan program MFK
• Dilakukan evaluasi minimal per tri wulan
67. 2
1
Terdapat petugas yang bertanggung jawab
dalam MFK serta tersedia program MFK
yang ditetapkan setiap tahun berdasarkan
identifikasi risiko. (R)
ELEMEN PENILAIAN
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut per tri
wulan terhadap pelaksanaan program MFK
meliputi huruf a sampai huruf f pada pokok
pikiran. (D)
Dilakukan identifikasi terhadap area-area
berisiko yang meliputi huruf a sampai huruf
f pada pokok pikiran. (D,W)
3
1.4.1. PROGRAM MFK
68. PJ. MFK
KESELAMATAN & KEAMANAN
SISTEM UTILISASI
PENGELOLAAN B3 LIMBAH B3
MANAJEMEN KEDARURATAN
PENGAMANAN KEBAKARAN
PERALATAN KESEHATAN
DIKLAT MFK
MONEV
&
TL
R
Ada SK Ka Puskesmas
ttg PJ MFK
Program MFK
dan
Identifikasi (AREA) BERISIKO
Setiap 3 bulan
Perbaikan &
Minimalisir
risiko
D
69. Kerangka ISI Program MFK
1.Pendahuluan
2.Latar belakang
3.Tujuan umum dan khusus
4.Kegiatan pokok & Rincian Kegiatan
• Kegiatan pokok :
a.Keselamatan dan Keamanan
b.Bahan beracun dan berbahaya
c. Disaster plan
d.Kebakaran
e.Sistim utilisasi , listrik, air dan sistim pendukung penting lainnya
f. Peralatan medis
5.Cara melaksanakan kegiatan
6.Sasaran
7.Jadwal pelaksanaan kegiatan
8.Evaluasi pelaksanaan kegiatan & pelaporannya --> Ketentuan Review Program
9.Pencatatan, pelaporan & evaluasi kegiatan
R
70. 1.4.2. Puskesmas melaksanakan program keselamatan dan keamanan
Pokok Pikiran:
• Program untuk keselamatan dirancang untuk mencegah terjadinya cedera
bagi pasien, petugas, pengunjung dan masyarakat akibat Keselamatan da
n Kesehatan Kerja (K3), seperti tertusuk jarum, tertimpa bangunan, kebaka
ran, gedung roboh, dan tersengat listrik
• Program keselamatan bagi petugas terintegrasi dengan program keselam
atan dan kesehatan kerja
• Program untuk keamanan perlu direncanakan untuk mencegah terjadinya
kejadian kekerasan fisik maupun cedera akibat lingkungan fisik yang tidak
aman seperti penculikan bayi, pencurian, dan kekerasan pada petugas
• Apabila Puskesmas mengalami renovasi dan atau konstruksi bangunan ma
ka perlu disusun Infection Control Risk Assesment (ICRA) renovasi untuk
memastikan proses renovasi dan atau konstruksi bangunan dilakukan seca
ra aman dan mengontrol terjadinya penyebaran infeksi (lihat juga PPI 5.5.
2
1.4.2. PROGRAM KESELAMATAN DAN KEAMANAN
71. ELEMEN PENILAIAN
Dilakukan identifikasi
terhadap pengunjung,
petugas dan petugas alih
daya (outsourcing) (D,O,W)
Dilakukan inspeksi fasilitas
secara berkala meliputi
bangunan, prasarana dan
peralatan (D,O,W)
Dilakukan simulasi
terhadap kode darurat
secara berkala. (D, O,W).
Dilakukan pemantauan
terhadap pekerjaan konstruksi
terkait keamanan dan
pencegahan penyebaran infeksi.
(D,O,W)
1
2
3
4
1.4.2. PROGRAM KESELAMATAN DAN KEAMANAN
72. PROGRAM KESELAMATAN DAN KEAMANAN
1.Pendahuluan
2.Latar belakang
3.Tujuan umum & khusus
4.Kegiatan pokok & rincian kegiatan
a. Melakukan asesmen risiko secara komprehensif &
proaktif untuk mengidentifikasi bangunan, ruangan /
area, peralatan, perabotan & fasilitas lainnya yang
berpotensi menimbulkan cedera.
b. Melakukan pemeriksaan fasilitassecara
berkala &terdokumentasi.
c. Menyediakan anggaran untuk melakukan
perbaikan
d. Melakukan asesmen risiko pra kontruksi (pra
construction risk assessment / PCRA) setiap ada
kontruksi, renovasi atau penghancuran bangunan /
demolisasi.
e. Merencanakan dan menyediakan fasilitas
pendukung yang aman, untuk mencegah
terjadi kecelakaan dan cedera, mengurangi
bahaya dan risiko serta mempertahankan
kondisi aman bagi pasien, keluarga, staf,
pengunjung.
f) Penggunaan kartu identitas seluruh staf
Puskesmas dan semua individu yang bekerja di
Puskesmas, pada pasien RI, penunggu pasien,
pengunjung (termasuk tamu) yang memasuki
area terbatas (restricted area) sehingga
menciptakan lingkungan yang aman
g) Melindungi dari kejahatan perorangan,
kehilangan, kerusakan atau pengrusakan barang
milik pribadi
h) Menyediakan fasilitas yang aman sesuai dengan
PerUU, mis: Setiap tangga ada pegangannya, lantai
tidak licin, Ruang perawatan pasien jiwa : pintu
kamar menghadap keluar, shower di kamar mandi
tidak boleh menggunakan selang, dll
i) Melakukan monitoring pada daerah yang berisiko
keselamatan dan keamanan seperti ruang bayi, OK,
ruang anak, lanjut usia, pasien rentan yang tidak
dapat melindungi diri sendiri atau memberi tanda
minta bantuan bila terjadi bahaya.
5. Cara melaksanakan kegiatan
6. Sasaran
7. Skedul (jadwal) pelaksanaan kegiatan
8. Evaluasi pelaksanaan kegiatan &
pelaporannya
9. Pencatatan, pelaporan & evaluasi kegiatan
R
73. 1.4.3 Inventarisasi, pengelolaan, penyimpanan dan penggunaan bahan berbahaya beracun
serta pengendalian dan pembuangan limbah bahan berbahaya beracun dilakukan
berdasarkan perencanaan yang memadai dan ketentuan perundangan
POKOK PIKIRAN:
• Bahan berbahaya beracun (B3) dan limbah B3 perlu
diidentifikasi dan dikendalikan secara aman.
• Puskesmas perlu menginventarisasi B3 meliputi lokasi,
jenis, dan jumlah B3 serta limbahnya yang disimpan.
Daftar inventaris ini selalu dimutahirkan sesuai dengan
perubahan yang terjadi di tempat penyimpanan .
• Pengolahan limbah B3 sesuai standar (penggunaan dan
pemilahan, pewadahan dan penyimpanan/TPS B3 serta
pengolahan akhir)
• Tersedia IPAL sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
1.4.3. PENGELOLAAN B-3 DAN LIMBAH B-3
74. ELEMEN PENILAIAN
Dilaksanakan program
pengelolaan B3 dan
limbahnya sesuai angka
satu sampai tujuh huruf b
(R)
Pengolahan limbah B3 sesuai
standar (penggunaan dan
pemilahan, pewadahan dan
penyimpanan/TPS B3 serta
pengolahan akhir) (D,O,W)
Tersedia IPAL sesuai
dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan. (D, O)
Ada laporan, analisis, dan
tindak lanjut penanganan
tumpahan, paparan/pajanan B3
dan atau limbah B3. (D,W)
1
2
3
4
1.4.3. PENGELOLAAN B-3 DAN LIMBAH B-3
75. Program Pengelolaan B3 dan Limbah B3
meliputi:
1) Penetapan jenis dan area/lokasi penyimpanan B3 sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan
2) Pengelolaan, penyimpanan dan penggunaan B3 sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan
3) Sistem pelabelan B3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
4) Sistem pendokumentasian dan perizinan B3 sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan
5) Penanganan tumpahan dan paparan B3 sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan
6) Sistem pelaporan dan investigasi jika terjadi tumpahan dan atau paparan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
7) Pembuangan limbah B3 yang memadai sesuai peraturan perundang-
undangan
8) Penggunaan APD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
R
76. INVENTARISASI
PENGELOLAAN
PENYIMPANAN
PENGGUNAAN
PENGENDALIAN
PROGRAM PENGENDALIAN
B3 & LIMBAH B3
MONEV TINDAK LANJUT
regulasi
inventArisasi
• Penetapan jenis, area/lokasi penyimpanan B3 sesuai
ketentuan perundangan
• Pengelolaan, penyimpanan dan penggunaan B3 sesuai
ketentuan perundangan (termasuk MSDS)
• Penggunaan APD yang sesuai untuk penggunaan dan
penaganan tumpahan dan paparan yang sesuai
ketentuan perundangan
• Sistem pelabelan yang sesuai ketentuan perundangan
• Sistem pendokumentasian dan perijinan
• Sistem pelaporan dan investigasi jika terjadi
tumpahan dan atau paparan
77. 1.4.4. PROGRAM TANGGAP BENCANA
1.4.4. Puskesmas menyusun, memelihara, melaksanakan, dan mengevaluasi program tanggap
darurat bencana internal dan eksternal
• Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) ikut
bertanggung jawab untuk berperan aktif dalam upaya mitigasi dan
penanggulangan bila terjadi bencana baik internal maupun eksternal.
• Strategi untuk menghadapi bencana perlu disusun sesuai dengan potensi
bencana yang mungkin terjadi berdasarkan hasil penilaian kerentanan bahaya
(Hazard Vulnerability Assesment).
• Program kesiapan menghadapi bencana disusun dan disimulasikan (setiap
tahun secara internal atau melibatkan komunitas secara luas, terutama
ditujukan untuk menilai kesiapan sistem 2) sampai dengan 6) yang telah
diuraikan di bagian c kriteria 1.4.1.
• Setiap pegawai wajib mengikuti pelatihan/ lokakarya dan simulasi pelaksanaan
program tanggap darurat yang diselenggarakan minimal setahun sekali agar
siap jika sewaktu-waktu terjadi bencana
• Debriefing adalah sebuah review yang dilakukan setelah simulasi bersama
peserta simulasi dan observer yang bertujuan untuk menindaklanjuti hasil dari
simulasi.
• Hasil dari kegiatan debriefing didokumentasikan .
78. • Puskesmas ikut bertanggungjawab dalam berperan aktif dalam up
aya mitigasi dan penanggulangan bila terjadi bencana baik intern
al maupun eksternal
• Strategi dan rencana untuk menghadapi bencana perlu disusun s
esuai dengan potensi bencana yang mungkin terjadi berdasarkan
hasil penilaian kerentanan bahaya (Hazard Vulnerability Assesme
nt), meliputi:
1. identifikasi jenis, kemungkinan, dan akibat dari bencana yang
mungkin terjadi,
2. menentukan peran Puskesmas jika terjadi bencana dgn tetap
memperhatikan keberlangsungan layanan dan tindak lanjut ter
hadap bencana,
3. strategi komunikasi jika terjadi bencana,
4. manajemen sumber daya,
5. penyediaan pelayanan dan alternatifnya,
6. identifikasi peran dan tanggung jawab tiap karyawan, dan
7. manajemen konflik yang mungkin terjadi pada saat bencana
• Program persiapan bencana disimulasikan (disaster drill) setiap
tahun secara internal atau melibatkan komunitas secara luas, khu
susnya nomer 3 sd 7
• Setiap karyawan wajib mengikuti pelatihan/ lokakarya dan simula
si dalam pelaksanaan program tanggap darurat
79. ELEMEN PENILAIAN
Dilakukan identifikasi risiko
terjadinya bencana internal
dan eksternal sesuai
dengan letak geografis
Puskesmas dan akibatnya
terhadap pelayanan. (D)
Dilaksanakannya program
manajemen bencana meliputi
angka satu sampai dengan
angka tujuh huruf c pada
kriteria 1.4.1. (D, W).
Dilakukan simulasi dan evaluasi
tahunan meliputi angka dua sampai
dengan angka enam huruf c pada
kriteria 1.4.1. terhadap program
kesiapan menghadapi bencana yang
telah disusun, dan dilanjutkan dengan
debriefing setiap selesai simulasi. (D,
W)
Dilakukan perbaikan terhadap
program kesiapan menghadapi
bencana sesuai hasil simulai
dan evaluasi tahunan. (D)
1
2
3
4
1.4.4. PROGRAM TANGGAP BENCANA
80. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA INTERNAL & EKSTERNAL
TINDAK LANJUT
• strategi
komunikasi jika
terjadi bencana,
• manajemen
sumber daya,
• penyediaan
pelayanan dan
alternatifnya,
• identifikasi peran
dan tanggung
jawab tiap
karyawan, dan
• manajemen
konflik yang
mungkin terjadi
pada saat
bencana.
DISASTER DRILL
(SIMULASI DISASTER)
IDENTIFIKASI RISIKO BENCANA INTERNAL &
EKSTERNAL
HAZARD VULNERABILITY ASSESSMENT
EDUKASI & SIMULASI PENANGGULANGAN
BENCANA
MONEV
PEMBENTUKAN TIM TANGGAP/
PENANGGULANGAN BENCANA
PENYUSUNAN DISASTER PLAN
82. PERENCANAAN MANAJEMEN BENCANA (DISASTER PLAN)
KEBIJAKAN
Kebijakan
Analisa Risiko
Peta Rawan Bencana
Profil Puskesmas
Tupoksi, SOP, Form
Pengorganisasian
Latar Belakang
Glossary Fasilitas
V
V
V
V
V
V
V
V
KOMPONEN PROGRAM MANAJEMEN BENCANA
1) Identifikasi jenis, kemungkinan, dan akibat dari
bencana yang mungkin terjadi (HVA),
2) Menentukan peran Puskesmas dalam kejadian
bencana
3) Strategi komunikasi jika terjadi bencana,
4) Manajemen sumber daya,
5) Penyediaan pelayanan dan alternatifnya,
6) Identifikasi peran dan tanggung jawab tiap
pegawai serta manajemen konflik yang mungkin
terjadi pada saat bencana,
7) Peran Puskesmas dalam tim terkoordinasi
dengan sumber daya masyarakat yang tersedia
83. Kontijensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera
terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi
Rencana Kontijensi adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana
yang didasarkan pada situasi kontijensi atau situasi yg belum tentu terjadi .
Sebuah rencana kontijensi ada kemungkinan tidak dilakukan (diaktifkan) jika
keadaan yang diprediksi tidak terjadi
Prinsip2 Rencana Kontijensi:
Dilakukan bersama sama dengan stake holder dan multi-sektor yang terlibat.
Skenario dan tujuan disepakati.
Dilakukan secara terus terang.
Menetapkan peran dan tugas pelaku.
Menyepakati konsensus.
Dibuat untuk menghadapi keadaan darurat.
85. SIMULASI DAN EVALUASI TAHUNAN
TUJUAN
Mengukur kinerja
Seluruh komponen
Identifikasi area yang
Perlu perbaikan
Meningkatkan kemampuan
Staf dan karyawan menghadapi
bencana
Pemanfaatan Sumber
Daya
Implementasi: Program
Prosedur, Kebijakan terkait
KEGIATAN SIMULASI:
- Emergency Drill
- Workshop
- Seminar
- dll
Diprogramkan dan dilaksanakan
Minimal setahun sekali
Diikuti seluruh staf dan karyawan
serta Komunitas secara luas
Melakukan Debriefing seusai
simulasi
Menindak lanjuti Debriefing
hasil simulasi
Hasil debriefing didokumentasikan
87. 1.4.5. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
KEBAKARAN
1.4.5 Puskesmas menyusun, memelihara, melaksanakan, dan melakukan evaluasi program p
encegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran termasuk sarana evakuasi
POKOK PIKIRAN:
• Setiap fasilitas kesehatan termasuk Puskesmas mempunyai risiko
terhadap terjadinya kebakaran
• Program pencegahan dan penanggulangan kebakaran perlu disusun
sebagai wujud kesiagaan Puskesmas terhadap terjadinya kebakaran
• Yang dimaksud dengan sistem proteksi adalah penyediaan proteksi
kebakaran baik aktif mau pasif.
• Proteksi kebakaran aktif, contohnya APAR, sprinkler, detektor panas,
dan detektor asap,
• Proteksi kebakaran secara pasif, contohnya: jalur evakuasi, pintu darurat,
tangga darurat, tempat titik kumpul aman.
88. ELEMEN PENILAIAN
Dilakukan program
pencegahan dan
penanggulangan kebakaran
angka satu sampai angka
empat huruf d pada kriteria
1.4.1. (D, O, W)
Dilakukan inspeksi, pengujian
dan pemeliharaan terhadap alat
deteksi dini, alarm, jalur
evakuasi, serta keberfungsian
alat pemadam api. (D, O, W)
.
Dilakukan simulasi dan evaluasi
tahunan terhadap program
pengamanan kebakaran. (D, W)
Ditetapkan kebijakan larangan
merokok bagi petugas, pengguna
layanan, dan pengunjung di area
Puskesmas. (R)
1
2
3
4
1.4.5. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
KEBAKARAN
89. PROGRAM PENGAMANAN
KEBAKARAN
IDENTIFIKASI RISIKO KEBAKARAN
INSPEKSI, PENGUJIAN,
PEMELIHARAAN
SISTEM PROTEKSI &
PENANGGULANGAN KEBAKARAN
EDUKASI DAN SIMULASI:
PROTEKSI & EVAKUASI
JALUR EVAKUASI
LARANGAN MEROKOK
SK Larangan merokok
90. Identifikasi risiko terhadap terjadinya kebakaran
Inspeksi terhadap sistim proteksi kebakaran, ketersediaan sarana
Menguji dan memelihara sistim proteksi secara periodik
Meningkatkan sumber daya manusia melalui edukasi & simulasi
Menerbitkan kebijakan larangan merokok
Memantau kepatuhan kebijakan larangan merokok
PROGRAM PENGAMANAN KEBAKARAN
R
• Menentukan lokasi yang berpotensi HAZARD kebakaran
• Menganalisa kemungkin yg meningkatkan VULNERABILITY
• Menentukan tingkat RISK kebakaran gunakan HVA Tool
91. Memeriksa kelengkapan , kondisi kelayakan sistim proteksi dan
Sarana penanganan kebakaran
Memeriksa kelayakan sarana jalur dan tanda petunjuk arah evakuasi
Uji coba terhadap sistim proteksi dan sarana penanggulangan kebakaran
Memasang label tanda bahaya dilokasi risiko kebakaran
Pemeriksaan, Pengujian dan pemeliharaan dilakukan periodik
minimal sekali dalam setahun
Evaluasi dan dokumentasikan, up date jika perlu
92. Memberi edukasi kepada karyawan Puskesmas dan masyarakat sekitar
tentang pencegahan kebakaran dan pengamanan kebakaran.
Mengupayakan sosialisasi dalam bentuk poster, pamflet, dll.
Mengikuti seminar , lokakarya dan pelatihan bagi staf dan karyawan
Puskesmas.
Kegiatan bersifat periodik dan terjadwal,
Semua kegiatan di evaluasi dan didokumentasikan
93. Melatih staf dan karyawan Puskesmas menghadapi
situasi TANGGAP DARURAT KEBAKARAN
Melatih staf dan karyawan Puskesmas menggunakan sarana
penanggulangan kebakaran
Melatih staf dan karyawan Puskesmas melakukan EVAKUASI
Melatih staf dan karyawan Puskesmas menangani korban
Melakukan DEBRIEFING dan EVALUASI utk tindaklanjut
Hasil simulasi, debriefing dan evaluasi didomentasikan
Simulasi dan pelatihan merupakan kegiatan tahunan
PENANGGULANGAN
KEBAKARAN
94. Puskesmas menerbitkan Kebijakan Larangan merokok
di area Puskesmas sesuai UU RI No.32 Th 2010.
Sosialisasi dan edukasikan kepada masyarakat tentang Bahaya
merokok bagi Kesehatan dan bahaya kebakaran
Pantau kepatuhan larangan merokok secara
berkesinambungan
Evaluasi pelaksanaan kepatuhan thd Larangan merokok, dan
dokumentasikan
95. Sistim proteksi aktif
Karung goni
Hidrant
APAR
Sprinkler
Smoke Detector dengan Alarm
B. FIRE SUPPRESANT
A. FIRE DETECTOR
97. 1.4.6. PROGRAM JAMINAN KETERSEDIAAN ALAT
KESEHATAN
POKOK PIKIRAN
• Penggunaan Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (ASPAK) oleh Puskesmas
dilakukan untuk memastikan pemenuhan terhadap standar sarana, prasarana, dan alat
kesehatan.
• Data sarana, prasarana, dan alat kesehatan di Puskesmas harus diinput dalam ASPAK dan
divalidasi untuk menjamin kebenarannya
• Agar tidak terjadi keterlambatan atau gangguan dalam pelayanan, alat kesehatan harus
tersedia, berfungsi dengan baik, dan siap digunakan saat diperlukan. Program yang
dimaksud meliputi kegiatan pemeriksaan dan kalibrasi secara berkala, sesuai dengan
panduan produk tiap alat kesehatan.
• Pemeriksaan alat kesehatan yang dilakukan petugas meliputi : kondisi alat, ada tidaknya
kerusakan, kebersihan, status kalibrasi, dan fungsi alat
1.4.6 Puskesmas menyusun program untuk menjamin ketersediaan alat kesehatan
yang dapat digunakan setiap saat
98. ELEMEN PENILAIAN
Dilakukan inventarisasi alat
kesehatan sesuai dengan
ASPAK. (R)
Dilakukan inspeksi dan
pengujian terhadap alat
kesehatan secara periodik
(D, 0, W)
Dilakukan pemeliharaan dan
kalibrasi terhadap alat
kesehatan secara periodik
(D,O,W)
1
2
3
1.4.6
1.4.6. PROGRAM JAMINAN KETERSEDIAAN ALAT
KESEHATAN
99. R
D 1.4.6.2. INSPEKSI & PENGUJIAN
1.4.6.3. PEMELIHARAAN & KALIBRASI
1.4.6.1.
100. 1.4.7. PROGRAM KETERSEDIAAN UTILITAS
1.4.7 Puskesmas menyusun dan melaksanakan program untuk memastikan semu sistem utilitas berfungsi dan
mencegah terjadinya ketidaktersediaan, kegagalan, atau kontaminasi
POKOK PIKIRAN
• Sistem utilitas meliputi air, listrik, gas medis dan sistem penunjang
lainnya seperti genset, panel listrik, perpipaan air dan lainnya.
• Program pengelolaan sistem utilitas perlu disusun untuk menjamin
ketersediaan dan keamanan dalam menunjang kegiatan pelayanan
Puskesmas
• Sumber air adalah sumber air bersih dan air minum.
• Sumber air dan listrik cadangan perlu disediakan untuk pengganti jika
terjadi kegagalan air dan/ atau listrik.
• Puskesmas harus menyediakan cadangan sumber air, listrik dan gas
medis selama 7 hari 24 jam sesuai kebutuhan.
• Prasarana air, listrik, dan prasarana penting lainnya, seperti genset,
perpipaan air, panel listrik, perlu diperiksa dan dipelihara untuk menjaga
ketersediaannya dalam mendukung kegiatan pelayanan .
• prasarana air bersih perlu dilakukan pemeriksaan seperti, uji kualitas air
secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan
101. Sumber air, listrik dan gas medik tersedia
selama 7 hari 24 jam untuk pelayanan di
Puskesmas. (D,O)
01
Dilaksanakan program pengelolaan
sistem utilitas dan sistem penunjang
lainnya sesuai huruf f pada kriteria
1.4.1. (R)
01
1.4.7. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM UTILITAS
ELEMEN PENILAIAN
102. PROGRAM PENGELOLAAN
SISTEM UTILITAS
Ketersediaan listrik, air, gas
medis
Identifikasi area berisiko
kegagalan listrik, air
Uji coba sumber air
Dan listrik cadangan
Pemeriksaan kualitas air
Identifikasi & Ketersediaan
sistem utilitas kunci yang lain
Pemeliharaan system utilitas
implementasi
104. 1.4.8. DIKLAT MFK
1.4.8 Puskesmas menyusun dan melaksanakan pendidikan Manajemen Fasilitas dan
Keselamatan (MFK)bagi petugas
POKOK PIKIRAN
• Dalam rangka meningkatkan pemahaman, kemampuan, dan
keterampilan dalam pelaksanaan Manajemen Fasilitas Dan
Keselamatan (MFK) perlu dilakukan pendidikan petugas agar
dapat menjalankan peran mereka dalam menyediakan
lingkungan yang aman bagi pasien, petugas, dan
masyarakat.
• Pendidikan petugas dapat berupa edukasi, pelatihan, dan in
house training/workshop/lokakarya.
• Pendidikan petugas sebagaimana dimaksud tertuang dalam
rencana program pendidikan manajamen fasilitas dan
keselamatan
105. ELEMEN PENILAIAN
Ada rencana program
pendidikan Manajemen
Fasilitas dan Keselamatan
bagi petugas. (R)
Dilaksanakan program
pendidikan Manajemen Fasilitas
dan Keselamatan bagi petugas
sesuai rencana. (D,W)
Dilakukan evaluasi dan
tindak lanjut perbaikan
dalam pelaksanaan program
Manajemen Fasilitas dan
Keselamatan bagi petugas.
(D,W)
1
2
3
1.4.8. DIKLAT MFK
107. BAB I - KMP
STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
PERENCANAAN PUSKESMAS
TATAKELOLA ORGANISASI
MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
PERAN DINAS KESEHATAN
KAB/KOTA
PENGAWASAN,
PENGENDALIAN, PENILAIAN
KINERJA
MANAJEMEN FASILITAS &
KESELAMATAN (MFK)
2 KRITERIA
11 EP
4 KRITERIA
10 EP
5 KRITERIA
14 EP
8 KRITERIA
27 EP
3 KRITERIA
15 EP
1 KRITERIA
7 EP
BAB I KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS
6 STANDAR, 23 KRITERIA, 84 ELEMEN PENILAIAN
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
108. Untuk menilai efektivitas dan efisiensi
penyelenggaraan tata kelola,
kesesuaian dengan rencana, dan
pemenuhan terhadap kebutuhan dan
harapan masyarakat, maka dilakukan
pengawasan, pengendalian dan
penilaian kinerja puskesmas dapat
berupa pemantauan, supervisi,
lokakarya mini, audit internal, dan
rapat tinjauan manajemen.
STANDAR 1.5. PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN
PENILAIAN KINERJA
110. 1.5.1. PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENILAIAN
DILAKUKAN MENGGUNAKAN INDIKATOR KINERJA
1.5.1 Dilakukan pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja dengan menggunakan indikator kinerja
yang ditetapkan sesuai dengan jenis pelayanan yang disediakan dan kebijakan pemerintah
POKOK PIKIRAN
Pengawasan, pengendalian dan penilaian terhadap kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang jelas
untuk memudahkan melakukan perbaikan penyelenggaraan pelayanan dan perencanaan pada periode berikutnya
Bentuknya dapat berupa pemantauan dan evaluasi, supervisi, lokakarya mini, audit internal, dan rapat tinjauan
manajemen.
Indikator kinerja adalah indikator untuk menilai cakupan kegiatan dan manajemen Puskesmas
Indikator kinerja untuk tiap jenis pelayanan dan kegiatan perlu disusun, dipantau dan dianalisis secara periodik sebagai
bahan untuk perbaikan kinerja dan perencanaan periode berikutnya
Indikator-indikator kinerja tersebut meliputi:
• Indikator kinerja Manajemen Puskesmas
• Indikator kinerja cakupan pelayanan UKM yang mengacu pada indikator nasional seperti Program Prioritas Nasional,
indikator yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah Propinsi dan Indikator yang ditetapkan oleh Dinas
Kesehatan Daerah kabupaten/Kota
• Indikator kinerja cakupan pelayanan UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium
• Dalam menyusun indikator-indikator tersebut harus mengacu pada Standar Pelayanan Minimal Kabupaten,
Kebijakan/Pedoman dari Kementerian Kesehatan, Kebijakan/Pedoman dari Dinas Kesehatan Provinsi dan
Kebijakan/Pedoman dari dinas kesehatan daerah kabupaten/kota
111. ELEMEN PENILAIAN
1. Ditetapkan indikator kinerja Puskesmas sesuai dengan jenis-jenis pelayanan yang disediakan
dan kebijakan pemerintah Pusat dan Daerah (R)
2. Dilakukan pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja secara periodik sesuai dengan
kebijakan dan prosedur yang ditetapkan, dan hasilnya diumpanbalikkan pada lintas program
dan lintas sektor (R, D, W)
3. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan, pengendalian dan penilaian
kinerja terhadap target yang ditetapkan dan hasil kaji banding dengan Puskesmas lain (D)
4. Dilakukan analisis terhadap hasil pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja untuk
digunakan dalam perencanaan kegiatan masing-masing upaya Puskesmas, dan untuk
perencanaan Puskesmas (D)
5. Hasil pengawasan, pengendalian dalam bentuk perbaikan kinerja disediakan dan digunakan
sebagai dasar untuk memperbaiki kinerja pelaksanaan kegiatan Puskesmas dan revisi
perencanaan kegiatan bulanan (D, W)
6. Hasil pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja dalam bentuk Laporan Penilaian Kinerja
Puskesmas (PKP), serta upaya perbaikan kinerja dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Daerah
Kabupaten/ Kota (D)
1.5.1. PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENILAIAN
DILAKUKAN MENGGUNAKAN INDIKATOR KINERJA
112. 1.5.1.1 DITETAPKAN INDIKATOR KINERJA PUSKESMAS SESUAI DENGAN
JENIS-JENIS PELAYANAN YANG DISEDIAKAN DAN KEBIJAKAN
PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH (R)
SK JENIS-JENIS
PELAYANAN DI
PUSKESMAS SK PENETAPAN INDIKATOR
MUTU KINERJA
(MANAJEMEN, UKM & UKP)
INDIKATOR KINERJA
MANAJEMEN
INDIKATOR KINERJA
CAKUPAN PELAYANAN
UKM
INDIKATOR KINERJA
CAKUPAN PELAYANAN
UKM
MENGACU PADA:
SPM
KABIJAKAN/PEDOMAN
KEMENKES, DINKES
PROV, DINKES KAB/
KOTA
R
113. 1.5.1.2 DILAKUKAN PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENILAIAN
KINERJA SECARA PERIODIK SESUAI DENGAN KEBIJAKAN DAN
PROSEDUR YANG DITETAPKAN, DAN HASILNYA DIUMPANBALIKKAN
PADA LINTAS PROGRAM DAN LINTAS SEKTOR (R, D, W)
SK MONITORING
DAN EVALUASI
KEGIATAN
SK PENILAIAN
KINERJA SOP PENILAIAN
KINERJA
SOP
MONITORING
DAN EVALUASI
KEGIATAN
PENGAWASAN DAN EVALUASI:
DILAKUKAN BERJENJANG BAIK INTERNAL MAUPUN
EKSTERNAL
INTERNAL: PELAKSANA PJ UPAYA TIM MUTU/TIM
AUDIT KA. PUSKESMAS
EKSTERNAL: DINKES KAB/KOTA DINKES PROVINSI
KEMENTERIAN, MASYARAKAT, LINTAS SEKTOR
R
SK UMPAN
BALIK
SOP
UMPAN BALIK,
TL UMPAN
BALIK
114. 1.5.1.2 DILAKUKAN PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENILAIAN
KINERJA SECARA PERIODIK SESUAI DENGAN KEBIJAKAN DAN
PROSEDUR YANG DITETAPKAN, DAN HASILNYA DIUMPANBALIKKAN
PADA LINTAS PROGRAM DAN LINTAS SEKTOR (R, D, W)
D
TABEL
MONITORING
KINERJA
GRAFIK TARGET DAN
CAPAIAN KEGIATAN
UMPAN BALIK DARI LP, LS,
MASYARAKAT, DINKES
115. 1.5.1.3 DILAKUKAN EVALUASI DAN TINDAK LANJUT TERHADAP HASIL
PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENILAIAN KINERJA
TERHADAP TARGET YANG DITETAPKAN DAN HASIL KAJI BANDING
DENGAN PUSKESMAS LAIN (D)
D
EVALUASI DAN
TINDAK LANJUT
HASIL MONITORING
KAJI BANDING
“KINERJA PUSKESMAS”
LANGKAH2 KAJI BANDING:
1. MEMBUAT KAK
2. MEMBUAT INSTRUMEN
3. MEMBUAT SURAT PERMOHONAN
4. MEMBUAT LAPORAN HASIL KAJI
BANDING
5. MEMBUAT RTL PERBAIKAN
6. MELAKSANAKAN TINDAK LANJUT
HASIL KAJI BANDING
1
2
3
4
5
6
116. 1.5.1.4 DILAKUKAN ANALISIS TERHADAP HASIL PENGAWASAN,
PENGENDALIAN DAN PENILAIAN KINERJA UNTUK DIGUNAKAN
DALAM PERENCANAAN KEGIATAN MASING-MASING UPAYA
PUSKESMAS, DAN UNTUK PERENCANAAN PUSKESMAS (D)
D
DASAR PERBAIKAN DAN
PERENCANAAN KEGIATAN
ANALISIS SECARA PERIODIK,
DAPAT PER:
BULANAN
TRIBULAN
TAHUNAN
BULANAN
TAHUNAN
117. 1.5.1.5 HASIL PENGAWASAN, PENGENDALIAN DALAM BENTUK PERBAIKAN
KINERJA DISEDIAKAN DAN DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR UNTUK
MEMPERBAIKI KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN PUSKESMAS DAN
REVISI PERENCANAAN KEGIATAN BULANAN (D, W)
D
RENCANA PERBAIKAN
KINERJA
REVISI RENCANA DAPAT TERJADI PADA
PADA:
PERUBAHAN KEGIATAN
PERUBAHAN TARGET
PERUBAHAN WAKTU
PERUBAHAN LOKUS
PERUBAHAN METODE
PERUBAHAN ANGGARAN
PERUBAHAN PELAKSANA DAN PIHAK TERKAIT
118. 1.5.1.6 HASIL PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENILAIAN KINERJA
DALAM BENTUK LAPORAN PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS (PKP),
SERTA UPAYA PERBAIKAN KINERJA DILAPORKAN KEPADA DINAS
KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA (D)
D
PENILAIAN
MANAJEMEN PUSKESMAS
PENILAIAN
CAKUPAN KEGIATAN
PKP DILAPORKAN KEPADA
DINAS KESEHATAN UNTUK
MENDAPATKAN VERIFIKASI
DAN UMPAN BALIK
TINGKAT KINERJA BAIK
TINGKAT KINERJA SEDANG
TINGKAT KINERJA KURANG
CAKUPAN HASIL PELAYANAN : ≥ 91%
CAKUPAN HASIL MANAJEMEN : ≥ 8,5
CAKUPAN HASIL PELAYANAN : 81 - 90%
CAKUPAN HASIL MANAJEMEN : 5,5 - 8,4
CAKUPAN HASIL PELAYANAN : ≤ 80%
CAKUPAN HASIL MANAJEMEN : < 5,5
119. RUK RPK
PERHATIKAN SD
SDM
SARPRAS
PERALATAN
KEFARMASIAN
LAB
ANALISIS SITUASI
LAKUKAN KOMUNIKASI
& KOORDINASI DALAM
PELAKSANAAN DENGAN
LP, LS, MASYARAKAT,
SASARAN PELAYANAN
LIBATKAN LP, LS, MASY DALAM
PENYUSUNAN RUK, RPK
RENCANA LIMA TAHUNAN
IMPLEMENTASI MANAJEMEN PUSKESMAS
PERENCANAAN
PENGGERAKAN
PELAKSANAAN
PENGAWASAN
PENGENDALIAN
PENILAIAN
120. 1.5.2 Lokakarya mini lintas program dan lokakarya mini lintas sektor dilakukan sesuai dengan kebijakan dan
prosedur
POKOK PIKIRAN
• Proses maupun hasil pelaksanaan upaya Puskesmas perlu dikomunikasikan oleh Kepala Puskesmas,
Penanggung jawab Upaya baik KMP, UKM, dan UKPP kepada serta lintas program dan lintas sektor
terkait agar ada kesamaan persepsi untuk efektivitas pelaksanaan upaya Puskesmas.
• Komunikasi dan koordinasi Puskesmas melalui Lokakarya mini bulanan lintas program dan Lokakarya
mini triwulan lintas sektor dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
• Lokakarya mini bulanan digunakan untuk : menyusun secara lebih terinci kegiatan-kegiatan yang akan
dilaksanakan selama 1 (satu) bulan mendatang, khususnya dalam waktu, tempat, sasaran, pelaksana
kegiatan, dukungan (lintas program dan sektor) yang diperlukan, serta metode dan teknologi yang
digunakan; menggalang kerjasama dan keterpaduan serta meningkatkan motivasi petugas.
• Lokakarya mini triwulan digunakan untuk : menetapkan secara konkrit dukungan lintas sektor yang
akan dilakukan selama 3 (tiga) bulan mendatang, melalui sinkronisasi/harmonisasi RPK antar-sektor
(antar-instansi) dan kesatupaduan tujuan; menggalang kerjasama, komitmen, dan koordinasi lintas
sektor dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan; meningkatkan
motivasi dan rasa kebersamaan dalam melaksanakan pembangunan masyarakat kecamatan
1.5.2. LOKAKARYA MINI LP DAN LOKAKARYA MINI LP
121. ELEMEN
PENILAIAN
Dilakukan lokakarya mini
bulanan dan tribulanan
secara konsisten dan
periodik untuk
mengkomunikasikan,
mengkoordinasikan dan
mengintegrasikan upaya –
upaya Puskesmas (D,W)
Dilakukan pembahasan permasalahan,
hambatan dalam pelaksanaan kegiatan
dan rekomendasi tindak lanjut dalam
lokakarya mini (D,W)
Dilakukan tindak lanjut
terhadap rekomendasi
lokakarya mini bulanan
dan triwulan dalam bentuk
perbaikan pelaksanaan
kegiatan. (D,W)
1
2
3
1.5.2 Lokakarya mini lintas program dan lokakarya mini lintas sektor dilakukan sesuai dengan kebijakan dan
prosedur
1.5.2. LOKAKARYA MINI LP DAN LOKAKARYA MINI LP
122. 1.5.2.1 DILAKUKAN LOKAKARYA MINI BULANAN DAN TRIBULANAN
SECARA KONSISTEN DAN PERIODIK UNTUK MENGKOMUNIKASIKAN,
MENGKOORDINASIKAN DAN MENGINTEGRASIKAN UPAYA – UPAYA
PUSKESMAS (D,W)
UNDANGAN
LOKMIN
TRIBULAN
NOTULEN
LOKMIN
BULANAN DAN
TRIBULAN
123. LOKMIN BULANAN LOKMIN TRIBULAN
PERTAMA RUTIN PERTAMA RUTIN
1.5.2.1 DILAKUKAN LOKAKARYA MINI BULANAN DAN TRIBULANAN
SECARA KONSISTEN DAN PERIODIK UNTUK MENGKOMUNIKASIKAN,
MENGKOORDINASIKAN DAN MENGINTEGRASIKAN UPAYA – UPAYA
PUSKESMAS (D,W)
124. 1.5.2.2 DILAKUKAN PEMBAHASAN PERMASALAHAN, HAMBATAN DALAM
PELAKSANAAN KEGIATAN DAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT
DALAM LOKAKARYA MINI (D,W)
NOTULEN
LOKMIN
BULANAN DAN
TRIBULAN
DALAM NOTULEN TERAGENDAKAN PEMBAHASAN
HAMBATAN DAN MASALAH DALAM PELAKSANAAN
KEGIATAN DAN KESEPAKATAN PEMECAHAN SEBAGAI
REKOMENDASI TINDAK LANJUT
125. 1.5.2.3 DILAKUKAN TINDAK LANJUT TERHADAP REKOMENDASI LOKAKARYA
MINI BULANAN DAN TRIWULAN DALAM BENTUK PERBAIKAN
PELAKSANAAN KEGIATAN. (D,W)
126. 1.5.3. AUDIT INTERNAL DAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
1.5.3 Kepala Puskesmas dan penanggung jawab melakukan pengawasan, pengendalian kinerja, dan kegiatan
perbaikan kinerja melalui audit internal dan rapat tinjauan manajemen yang terencana sesuai dengan
masalah kesehatan prioritas, masalah kinerja, risiko, maupun rencana pengembangan pelayanan
POKOK PIKIRAN
• Kinerja Puskesmas yang dilakukan perlu dipantau apakah mencapai target yang ditetapkan, yang dapat
dilakukan melalui audit internal dan tinjauan manajemen
• Audit internal merupakan salah satu mekanisme pengawasan dan pengendalian yang dilakukan secara
sistematis oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas
• Jika ada permasalahan yang ditemukan dalam audit internal tetapi tidak dapat diselesaikan sendiri oleh
pimpinan dan pegawai Puskesmas, maka permasalahan tersebut dapat dirujuk ke Dinas Kesehatan daerah
Kabupaten/Kota untuk ditindak lanjuti
• Pelaksanaan kinerja direncanakan dan dipantau serta ditindaklanjuti.
• Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab Mutu secara periodik melakukan pertemuan tinjauan manajemen
untuk membahas umpan balik pelanggan, keluhan pelanggan, hasil audit internal, hasil penilaian kinerja,
perubahan proses penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas, maupun perubahan
kebijakan mutu jika diperlukan, serta membahas hasil pertemuan tinjauan manajemen sebelumnya, dan
rekomendasi untuk perbaikan.
• Pertemuan tinjauan manajemen dipimpin oleh Penanggung jawab Mutu
127. ELEMEN PENILAIAN
1. Kepala Puskesmas membentuk tim audit internal dengan uraian tugas, wewenang,
dan tanggung jawab yang jelas. (R)
2. Disusun rencana program audit internal tahunan yang dilengkapi kerangka acuan
audit dan dilakukan kegiatan audit sesuai dengan rencana yang telah disusun. (R)
3. Ada laporan dan umpan balik hasil audit internal kepada Kepala Puskesmas, Tim
Mutu, pihak yang diaudit dan unit terkait. (D)
4. Tindak lanjut dilakukan terhadap temuan dan rekomendasi dari hasil audit internal
baik oleh kepala Puskesmas, penanggung jawab maupun pelaksana. (D)
5. Kepala Puskesmas bersama dengan Tim Mutu merencanakan pertemuan tinjauan
manajemen dan pelaksanaan pertemuan tinjauan manajemen dilakukan dengan
agenda sebagaimana pokok pikiran. (D, W)
6. Rekomendasi hasil pertemuan tinjauan manajemen ditindaklanjuti dan dievaluasi. (D)
1.5.3. AUDIT INTERNAL DAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
128. 1.5.3.1 KEPALA PUSKESMAS MEMBENTUK TIM AUDIT INTERNAL DENGAN
URAIAN TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB YANG JELAS.
(R)
- SK TIM AUDIT, dilengkapi Uraian Tugas,
Wewenang n Tanggung Jawab
- Format mengacu pada Pedoman Tata Naskah
Pedoman Audit Internal dan
Pertemuan Tinjauan Manajenen
129. 1.5.3.2 DISUSUN RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL TAHUNAN YANG
DILENGKAPI KERANGKA ACUAN AUDIT DAN DILAKUKAN KEGIATAN
AUDIT SESUAI DENGAN RENCANA YANG TELAH DISUSUN. (R)
PELAKSANAAN SESUAI JADWAL
AUDIT INTERNAL TERMASUK
PENYIAPAN INSTRUMEN AUDIT
KERANGKA ACUAN /
RENCANA AUDIT
INTERNAL PUSKESMAS
RENCANA PROGRAM TAHUNAN
AUDIT INTERNAL PUSKESMAS
(SECARA KESELURUHAN
ADMEN, UKM, UKP)
Pedoman Audit Internal dan
Pertemuan Tinjauan
Manajenen
130. 1.5.3.3 ADA LAPORAN DAN UMPAN BALIK HASIL AUDIT INTERNAL KEPADA
KEPALA PUSKESMAS, TIM MUTU, PIHAK YANG DIAUDIT DAN UNIT
TERKAIT. (D)
LAPORAN AUDIT INTERNAL
“PROGRAM P2 - TB”
KEPALA PUSKESMAS
KETUA TIM MUTU
PROGRAM P2 - TB
UMPAN BALIK AUDITOR
BERUPA TEMUAN,
REKOMENDASI & RTL
131. 1.5.3.4 TINDAK LANJUT DILAKUKAN TERHADAP TEMUAN DAN
REKOMENDASI DARI HASIL AUDIT INTERNAL BAIK OLEH KEPALA
PUSKESMAS, PENANGGUNG JAWAB MAUPUN PELAKSANA. (D)
KEPALA PUSKESMAS
PJ
PELAKSANA
AUDITOR MELAKUKAN MONITORING
TERHADAP PELAKSANAAN TL
“TEMUAN AUDIT INTERNAL HARUS
DITINDAKLANJUTI BERDASARKAN
REKOMENDASI DAN RTL YANG TELAH
DIBUAT OLEH UNIT TERKAIT SECARA
BERJENJANG”
DINKES KAB/KOTA
132. 1.5.3.5 KEPALA PUSKESMAS BERSAMA DENGAN TIM MUTU
MERENCANAKAN PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN DAN
PELAKSANAAN PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN DILAKUKAN
DENGAN AGENDA SEBAGAIMANA POKOK PIKIRAN. (D, W)
AGENDA PTM
1. Pembukaan oleh Ketua Mutu
2. Pengarahan oleh Kepala Puskesmas
3. Pembahasan Hasil PTM sebelumnya
4. Pembahasan hasil audit internal
5. Pembahasan umpan balik/keluhan
pelanggan
6. Pembahasan hasil survei kepuasan
pelanggan
7. Pembahasan hasil penilaian kinerja
8. Pembahasan masalah operasional
yang terkait dengan sitem
manajemen mutu, pelayanan UKM
dan UKP
9. REKOMENDASI
10. RENCANA
PERBAIKAN/PERUBAHAN YANG
DIPERLUKAN
11. Penutupan
SOP
PERTEMUAN
TINJAUAN
MANAJEMEN
PERIODIK
TERENCANA DENGAN
BAIK
UNDANGAN
PTM
LAPORAN
PTM
133. 1.5.3.6 REKOMENDASI HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN
DITINDAKLANJUTI DAN DIEVALUASI. (D)
TINDAK LANJUT DARI REKOMENDASI PTM
134. BAB I - KMP
STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
PERENCANAAN PUSKESMAS
TATAKELOLA ORGANISASI
MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
PERAN DINAS KESEHATAN
KAB/KOTA
PENGAWASAN,
PENGENDALIAN, PENILAIAN
KINERJA
MANAJEMEN FASILITAS &
KESELAMATAN (MFK)
2 KRITERIA
11 EP
4 KRITERIA
10 EP
5 KRITERIA
14 EP
8 KRITERIA
27 EP
3 KRITERIA
15 EP
1 KRITERIA
7 EP
BAB I KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS
6 STANDAR, 23 KRITERIA, 84 ELEMEN PENILAIAN
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
135. STANDAR 1.6. PERAN DINAS KESEHATAN KAB/KOTA
POKOK PIKIRAN
• Dalam rangka menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawab, Dinas Kesehatan Daerah
Kabupaten/Kota melakukan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan evaluasi, dan pelaporan
serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan
• Pembinaan yang dilakukan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota dalam hal penyelenggaraan
Puskesmas mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan hingga evaluasi kinerja Puskesmas
• Pembinaan tersebut dilaksanakan secara periodik termasuk pembinaan dalam rangka pencapaian
target PIS PK, target Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Program Prioritas Nasional (PPN),
serta pemenuhan standar akreditasi
• Tugas pembinaan meliputi: pendampingan persiapan penilaian untuk survei akreditasi termasuk
pra survei, pendampingan pasca survei dalam rangka tindaklanjut hasil rekomendasi surveiior
(penyusunan PPS), pembinaan mutu pasca survei dan monev mutu.
1.6.1 Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan
terhadap Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kesehatan Daerah
Kabupaten/ Kota dalam rangka perbaikan kinerja Puskesmas
136. 1.6.1. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OLEH DINKES
KAB/KOTA
ELEMEN PENILAIAN
1. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota menetapkan struktur organisasi Puskesmas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (R)
2. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pembinaan Puskesmas secara
periodik yang dituangkan dalam program kerja yang jelas dan terukur (R, D)
3. Ada bukti Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota melaksanakan pembinaan secara terpadu
termasuk pembinaan oleh tim TPMDK sesuai ketentuan kepada Puskesmas secara periodik dengan
menggunakan indikator pembinaan program dan menyampaikan hasil pembinaan kepada
Puskesmas. (D,W)
4. Ada bukti Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota melakukan pendampingan penyusunan
Rencana Usulan Kegiatan Puskesmas dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan. (D, W)
5. Ada bukti Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota menindaklanjuti pelaksanaan lokakarya mini
Puskesmas yang menjadi wewenang dalam rangka membantu menyelesaikan masalah kesehatan
yang tidak bisa diselesaikan di tingkat Puskesmas. (D, W)
6. Ada bukti Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota melakukan verifikasi dan memberikan umpan
balik evaluasi kinerja Puskesmas. (D, W)
7. Puskesmas melakukan tindak lanjut terhadap hasil pembinaan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/
Kota. (D, W)
137. 1.6.1.2. DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
MENETAPKAN KEBIJAKAN PEMBINAAN PUSKESMAS
SECARA PERIODIK YANG DITUANGKAN DALAM
PROGRAM KERJA YANG JELAS DAN TERUKUR (R, D)
1.6.1.1. DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
MENETAPKAN STRUKTUR ORGANISASI PUSKESMAS
SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN. (R)
Ada SK dan Program Kerja dari Dinas Kesehatan
yang disampaikan ke Puskesmas
1 2 3 4 5 6 dst
NO PUSKESMAS TIM
WAKTU
PROGRAM KERJA TPCB KABUPATEN "…" TAHUN 2021
BULAN : JUNI
1.6.1. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OLEH DINKES
KAB/KOTA
138. 1.6.1.4 ADA BUKTI DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/
KOTA MELAKUKAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN
RENCANA USULAN KEGIATAN PUSKESMAS DAN RENCANA
PELAKSANAAN KEGIATAN. (D, W))
1.6.1.3. Ada bukti Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota
melaksanakan pembinaan secara terpadu termasuk
pembinaan oleh tim TPMDK sesuai ketentuan kepada
Puskesmas secara periodik dengan menggunakan
indikator pembinaan program dan menyampaikan hasil
pembinaan kepada Puskesmas. (D,W)
Puskesmas :
Kab./Kota :
Tanggal :
Surveior :
KRITERIA 5.1.1. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI
EP 1
1. Kepala Puskesmas menetapkan persyaratan
kompetensi Penanggung jawab UKM Puskesmas
sesuai dengan pedoman penyelenggaraan UKM
Puskesmas.
Persyaratan kompetensi Penanggung jawab UKM Puskesmas sudah
dituangkan ke dalam SK Kepala Puskesmas
EP 2
2. Kepala Puskesmas menetapkan Penanggung
jawab UKM Puskesmas sesuai dengan persyaratan
kompetensi.
Di dalam SK hanya tertuang penetapan SK sebagai SK PJ UKM
Esensial dan Pengembangan
Lengkapi isi SK dengan mencantumkan keputusan tentang PJ
UKM Puskesma
EP 3
3. Kepala Puskesmas melakukan analisis
kompetensi terhadap Penanggung jawab UKM
Puskesmas.
Penetapan tidak diserteasi dengan analisis komptensi yang sudah
ditetapkan
Lengkapi isi analisis dengan mengacu pada kompetensi yang
sudah diteapkan
EP 4
4. Kepala Puskesmas menindaklanjuti hasil analisis
kompetensi tersebut untuk peningkatan kompetensi
Penanggung jawab UKM Puskesmas.
Hasil wawancara bahwa tindaklanjut dilakukan namun bukti
dokumentasi tidak ada
Lengkapi bukti tindaklanjut berdasarkan hasil analisis yang sudah
dibuat
Jumlah
BAB.V. Kepemimpinan dan Manajemen Program Puskesmas (KMPP).
Pada saat dilakukan pendampingan pengisian, ditambahkan satu
kolom rencana pelaksanaan kegiatannya sbg bahan utk
monitoring progress pencapaian PPS
1.6.1. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OLEH DINKES
KAB/KOTA
139. 1.6.1.6 ADA BUKTI DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/
KOTA MELAKUKAN VERIFIKASI DAN MEMBERIKAN
UMPAN BALIK EVALUASI KINERJA PUSKESMAS. (D, W)
1.6.1.5. Ada bukti Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota
menindaklanjuti pelaksanaan lokakarya mini Puskesmas
yang menjadi wewenang dalam rangka membantu
menyelesaikan masalah kesehatan yang tidak bisa
diselesaikan di tingkat Puskesmas. (D, W)
HASIL MINLOK JIKA ADA
REKOMENDASI UTK
DTINDAKLANJUTI OLEH DINKES
MAKA DIBUATKAN SURAT DAN
LAMPIRKAN NOTULEN
DINKES
PUSKESMAS
1.6.1. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OLEH DINKES
KAB/KOTA
140. 1.6.1.7. PUSKESMAS MELAKUKAN TINDAK LANJUT TERHADAP HASIL PEMBINAAN DINAS KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN/ KOTA. (D, W)
DINKES
CONTOH HASIL PEMBINAAN YG
DBERIKAN OLEH DINKES
PUSKESMAS
MELAKUKAN
TINDAKLANJT
HASIL TINDAKLANJUT
1.6.1. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OLEH DINKES
KAB/KOTA
142. TUJUAN PEMBINAAN
PUSKESMAS
Mendorong Puskesmas dalam memenuhi standar
penyelenggaraan Puskesmas sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
Memfasilitasi Puskesmas dalam melakukan
perbaikan mutu pelayanan kesehatan secara
berkesinambungan
Terwujudnya budaya mutu Puskesmas
143. KONSEP PEMBINAAN TERPADU
Cluster
Anggrek
Cluster
Bugenvile
Cluster
Cempaka
Cluster
Dahlia
Cluster
Edelweis
1) Pembagian Cluster Binaan merupakan
kesepakatan seluruh Bidang di
Dinkesda Kab/Kota
2) Pembagian Cluster binaan bisa
berdasarkan:
Akses, kondisi geografis dan
transportasi
Sumber daya, jumlah bidang dan
jumlah SDM
Ketersediaan dana operasional
Capaian kinerja Puskesmas
Permasalahan kesehatan di
wilayah kerja Puskesmas
3) Semua yg ada di Dinkesda Kab/Kota
dibagi habis di Tim Pembina Cluster
Binaan
144. PENGORGANISASIAN
TIM PEMBINA CLUSTER BINAAN
(TPCB)
PENANGGUNG JAWAB
KETUA
SEKSI A /
PJ PROGRAM
SEKSI C /
PJ PROGRAM
SEKSI E /
PJ PROGRAM
SEKSI G /
PJ PROGRAM
SEKSI B /
PJ PROGRAM
SEKSI D /
PJ PROGRAM
SEKSI F /
PJ PROGRAM
SEKSI H /
PJ PROGRAM
145.
146. 01 KOMITMEN
02 MUTU
03 KERJA TIM
04 PEMBELAJARAN BERKELANJUTAN
04 EFEKTIF DAN EFISIEN
PRINSIP PEMBINAAN TPCB
147. SA menggunakan
Instrumen Pemantauan
dan Evaluasi
Pembahasan SA Penyusunan skala
prioritas berdasarkan
hasil SA
P E R S I A P A N
Pembinaan
Laporan
TPCB
Ditemukan masalah
spesifik
Pembinaan Teknis
1
2
• SURVEIOR
AKREDITASI
• ORGANISASI
PROFESI
• DLL
FEED BACK:
ARAH PANAH
1. Bila ditemukan danya masalah
tehnis, misalnya terkait MUTU,
pelaksanaan pembinaan tehnis
2. Diakukan pelaporan kembali
terkait hasil pembinaan tehnis ke
TPCB
ALUR PEMBINAAN TERPADU
148. A. PEMBINAAN LANGSUNG B. PEMBINAAN TIDAK LANGSUNG
Dilaksanakan dengan cara tuurun
langsung ke Puskesmas
Dilaksanakan tanpa harus mengunjungi
Puskesmas, bias melalui berbagai
aplikasi, video conference, email, chatting,
zoom, google meet, dsb
Pelaksanaan pembinaan langsung
dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun
Pelaksanaan pembinaan tidak langsung
dilakukan dengan menyesuaikan dengan
kemampuan
PELAKSANAAN PEMBINAAN
Periodik
Per triwulan
149. TINDAK
LANJUT
Melakukan tindak lanjut dari
permasalahan mutu yang di temukan saat
pembinaan langsung. Pembinaan
dilakukan oleh Seksi Mutu dengan
melibatkan seksi terkait, Surveior di
Kab/Kota, Organisasi Profesi, dll
WASOR
PROGRAM
Terkait
SURVEIORS
AKREDITASI
ORGANISASI
PROFESI
SAAT DILAKUKAN PEMBINAAN LANGSUNG OLEH
TPCB DITEMUKAN MASALAH SPESIFIK TERKAIT
MUTU atau RENDAHNYA CAPAIAN INM
(mis. RENDAHNYA CAKUPAN PENGOBATAN TB)
PEMBINAAN TEHNIS
150. PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PEMBINAAN TERPADU OLEH TPCB
Dinas
Kesehatan
Kab/Kota
Dilakukan 1 kali setahun, pada bulan
Desember tahun berjalan
atau bulan Januari tahun berikutnya.