Berisi Penjabaran Perlunya Perda KLA

1. DINAS PPKB DAN PPPA KAB. PACITAN
PERLUNYA PERDA KLA
SEBAGAI UPAYA PEMERINTAH
DAERAH KAB. PACITAN
MEWUJUDKAN KABUPATEN
LAYAK ANAK

2. DASAR PENYELENGGARAAN PERDA
KOTA LAYAK ANAK (KLA)
1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
3 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun
2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

3. Kabupaten dengan sistem
pembangunan yang menjamin
pemenuhan hak Anak dan
perlindungan khusus Anak yang
dilakukan secara terencana,
menyeluruh, dan berkelanjutan.
APA itu Kabupaten Layak Anak (KLA)?

4. MENGAPA Perda KLA PERLU
DIWUJUDKAN
• Amanah Internasional dan Nasional.
• Anak merupakan investasi SDM.
• Anak sebagai tongkat estafet penerus masa depan bangsa.
• KLA sebagai wujud nyata implementasi Konvensi Hak Anak dan
berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait
“Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak”.
Jumlah Anak Kabupaten Pacitan : 140.020 Jiwa atau
23% dari Populasi Penduduk di Kabupaten Pacitan 589.108 Jiwa

5. TUJUAN
 Mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan
Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, organisasi kemasyarakatan,
media massa, dan Dunia Usaha dalam upaya mewujudkan
pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan
kepentingan terbaik bagi Anak, sehingga Anak tumbuh menjadi
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
 Mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan,
sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada
Pemerintah Daerah, Masyarakat, organisasi kemasyarakatan,
media massa, dan Dunia Usaha dalam memenuhi Hak-Hak Anak;
 Mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan
perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan
berkelanjutan sesuai dengan Indikator KLA; dan
 sebagai pedoman penyelenggaraan KLA di Daerah.

6. KAJIAN
Kajian perumusan Raperda Penyelenggaraan KLA
bekerja sama dengan Lembaga Perguruan Tinggi ,
Lembaga Masyarakat dan OPD terkait.

7. PEMENUHAN HAK ANAK
a. hak sipil dan kebebasan;
b. lingkungan keluarga dan pengasuhan
alternatif;
c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang
dan kegiatan budaya; dan
e. perlindungan khusus.

8. HAK ANAK
 HAK SIPIL DAN KEBEBASAN :
 hak atas identitas;
 hak perlindungan identitas;
 hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
 hak berpikir, berhati nurani dan beragama;
 hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
 hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
 hak akses informasi yang layak;
 hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang
kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat
manusia.

9. HAK ANAK
 LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN
ALTERNATIF :
o mendapat bimbingan dan tanggungjawab orang tua;
o tidak dipisahkan dari orang tua;
o dipersatukan kembali jika terpisah dari orang tua (reunifikasi);
o tidak dipindahkan secara illegal;
o mendapat dukungan kesejahteraan;
o mendapat pengasuhan alternatif bagi anak yang terpaksa
dipisahkan dari lingkungan keluarga;
o pengangkatan anak (adopsi) yang sesuai dengan peraturan;
o mendapat tinjauan penempatan secara berkala;
o bebas dari kekerasan dan penelantaran.

10. HAK ANAK
 KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN :
o mendapat kemudahan memperoleh akses layanan publik
bagi anak penyandang disabilitas;
o mendapat pelayanan kesehatan yang komprehensif dan
terintegrasi;
o mendapat jaminan sosial layanan dan fasilitasi
kesehatan;
o mendapat standar hidup tertinggi.

11. HAK ANAK
 PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG
DAN KEGIATAN BUDAYA :
o mendapatkan pendidikan berkualitas;
o memperoleh kesempatan untuk
mengembangkan minat, bakat dan kemampuan;
dan
o mendapat kesempatan beristirahat dan
melakukan berbagai kegiatan seni dan budaya.

12. HAK ANAK
 PERLINDUNGAN KHUSUS :
Terhadap anak :
o mendapatkan pendidikan berkualitas;
o Anak dalam situasi darurat;
o Anak yang berhadapan dengan hukum;
o Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
o Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
o Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif
lainnya;
o Anak yang menjadi korban pornografi;
o Anak dengan HIV/AIDS;
o Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
o Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
o Anak korban kejahatan seksual;
o Anak korban jaringan terorisme;
o Anak Penyandang Disabilitas;
o Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
o Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
o Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

13. KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN
LAYAK ANAK
Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak sebagai
bagian dari Kabupaten Layak Anak berkewajiban dan
berperan aktif dalam mewujudkan KLA di Daerah
dengan menyatukan komitmen, masyarakat dan dunia
usaha dalam rangka :
1. Memenuhi hak anak;
2. Melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi
dan pelecehan;
3. Mendengar pendapat anak, yang direncanakan
secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.

14. Inti dari KLA
KABUPATEN/KOTA dimana anak dapat tumbuh
dan berkembang secara optimal serta
terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi