SlideShare a Scribd company logo
1 of 22
Download to read offline
Sharing ADVOKASI KPAI UNTUK
ANAK YANG DILIBATKAN DALAM
PROSTITUSI
Ai Maryati Solihah M.Si
Komisioner Bidang Trafficking dan Eksploitasi
081219575982
aimaryati@kpai.go.id
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
u Lembaga Negara
Independen yang
dibentuk oleh UU
Nomor 23 Tahun
2002 tentang
Perlindungan Anak.
u Mandat :
Meningkatkan
efektivitas
pengawasan
penyelenggaraan
pemenuhan Hak Anak
(pasal 74)
u Mediasi Sengketa
Pelanggaran Hak
Anak
u Di daerah, KPAD
MENGUMPULKAN
DATA & INFO
LAYANAN PENGADUAN
MASYARAKAT
MEDIASI
SENGKETA
TELAAH
MELAPORKAN
PELANGGARAN
KERJA
SAMA
PENGAWASAN
MASUKAN & USULAN
KEBIJAKAN PA
TUGAS
(PASAL 76)
PEMENUHAN
HAK ANAK,
PERLINDUNG
AN KHUSUS
Apa Yang Sudah Dilakukan?
anak korban
trafficking
(perdagangan)
anak korban
prostitusi
anak korban
eksploitasi seks
komersial anak
anak korban
eksploitasi
pekerja
2016 72 112 69 87
2017 58 104 89 96
2018 28 41 39 36
0
20
40
60
80
100
120
2016
2017
2018
DATA HASIL PENGAWASAN KPAI
Trafficking Dan Eksploitasi Anak Tahun 2016-2018
Anak usia 17 -18 tahun
dilibatkan dalam prostitusi di Surabaya
Anak Sebagai Korban Prostitusi
Anak Sebagai Korban Prostitusi
Kasus prostitusi di Kalibata Citty Apartemen
Dari 32 perempuan yang diamankan terdapat 6 orang
usia anak
3 Anak Sebagai Korban Prostitusi
Di Makassar
Alur penanganan
PENGADUAN APARTEMEN KALIBATA CITTY :
Menerima
laporan
maraknya Kasus
prostitusi
melibatkan
anak
Visitasi ke TKP
Dialog warga
Koordinasi
stake holder :
Mabes Polri,
Kemen PU Pera,
KPPPA,
Pemprov DKI,
P2TP2A,Pengelo
la apartemen
REKOMENDASI
1) Adanya pos
pelayanan
perempuan
dan anak
2) Adanya pos
keamanan
3) Adanya
pengawasan
komunitas
tindak pidana
perdagangan
orang
Bentuk Program
• Rapat Koordinasi
penanganan anak dalam
prostitusi
• Program Community Watch
KPPPA
• Fasilitasi teknis pos
pelayanan di TKP
• Menyediakan Psikolog dan
tenaga terlatih P2TP2A
Pemprov
DKI
SINERGI
q WARGA
q PENGELOLA
APARTEMEN
q KEPOLISIAN
q PEMERINTAH
PENGAWASAN
KPAI
BAGAIMANA
PERLINDUNGAN
KHUSUS ANAK
KORBAN PROSTITUSI?
PENGATURAN REGULASI MELAWAN TPPO dan
EKSPLOITASI
• Instrumen internasional
– Protokol PBB tahun 2000 tentang
Mencegah, Memberantas, dan
Menghukum TPPO, khususnya
Perempuan dan Anak (Protokol
Palermo)
– Undang–Undang Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 1984 Tentang
Pengesahan Konvensi mengenai
Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi Terhadap Perempuan
(Convention on Elimination of All
Form of Discrimination Against
Women) CEDAW
– Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) di
PBB tahun 1989 yang diratifikasi
melalui Kepres No 36 tahun 1990
• Instrumen nasional
–Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2014 tentang PA
– Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang
(PTPPO)
– Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2012 (Protokol
Opsional Konvensi Hak-
Hak Anak Mengenai
Penjualan Anak, Prostitusi
Anak, dan Pornografi Anak
UU no 35/2014 tentang perlindungan anak
PERLINDUNGAN KHUSUS
( Pasal 59 s.d 71 )
Pasal 59 (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya
berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus
kepada Anak. (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan kepada:
A. Anak Dalam Situasi Darurat;
B. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum;
C. Anak Dari Kelompok Minoritas Dan Terisolasi;
D. Anak Yang Dieksploitasi Secara Ekonomi Dan/Atau
Seksual;
E. Anak Yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, Dan
Zat Adiktif Lainnya;
F. Anak Yang Menjadi Korban Pornografi;
G. Anak Dengan HIV/AIDS;
H. Anak Korban Penculikan, Penjualan, Dan/Atau
Perdagangan;
I. Anak Korban Kekerasan Fisik Dan/Atau Psikis;
J. Anak Korban Kejahatan Seksual;
K. Anak Korban Jaringan Terorisme;
L. Anak Penyandang Disabilitas;
M. Anak Korban Perlakuan Salah Dan Penelantaran;
N. Anak Dengan Perilaku Sosial Menyimpang; Dan
O. Anak Yang Menjadi Korban Stigmatisasi Dari Pelabelan Terkait Dengan Kondisi
Orang Tuanya.
PROSES PENANGANAN
Pencegahan,
penanganan,
reintegrasi
• C. Pelibatan
berbagai
perusahaan,
serikat pekerja,
lembaga swadaya
masyarakat, dan
masyarakat dalam
penghapusan
eksploitasi
terhadap anak
secara ekonomi
dan/atau seksual
Proses
penanganan
• B. Pemantauan,
pelaporan, dan
pemberian sanksi;
Pencegahan
• A. Penyebarluasan
dan/atau
sosialisasi
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan yang
berkaitan dengan
perlindungan anak
yang dieksploitasi
secara ekonomi
dan/atau seksual;
Memastikan
visum dan
kesehatan oleh
Kemenkes
Perlindungan
saksi dan korban
oleh Kepolisian
dan LPSK
Memastikan
kondisi
Psikologis oleh
Psikolog P2TP2A
Pembinaan
mental spiritual
dan kespro serta
life skill di
rumah aman
PSKW Pasar
Rebo
Reintegrasi
kepada keluarga
dan terlepas
dari lingkungan
perdagangan
orang oleh
Kemensos
PENGAWASAN
PROSES OLEH
KPAI
REHABILITASI ANAK
APAKAH PEKERJAAN TERBURUK ANAK?
UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan ps 74
Segala pekerjaan
dalam bentuk
perbudakan atau
sejenisnya
Segala pekerjaan
yang
memanfaatkan,
menyediakan, atau
menawarkan anak
untuk pelacuran,
produksi
pornografi,
pertunjukan porno,
atau perjudian
Segala pekerjaan
yang
memanfaatkan,
menyediakan, atau
melibatkan anak
untuk produksi dan
perdagangan
minuman keras,
narkotika,
psikotropika, dan
zat adiktif lainnya;
dan/atau
Semua pekerjaan
yang
membahayakan
kesehatan,
keselamatan,
atau moral
anak
Kepmenaker 235/2003
1) Pekerjaan konstruksi bangunan, jembatan, irigasi
atau jalan;
2) Pekerjaan yang dilakukan dalam perusahaan
pengolahan kayu seperti penebangan, pengangkutan
dan bongkar muat;
3) Pekerjaan mengangkat dan mengangkut secara
manual beban di atas 12 kg untuk anak laki-laki dan
di atas 10 kg untuk anak perempuan;
4) Pekerjaan dalam bangunan tempat kerja yang
terkunci; Pekerjaan penangkapan ikan yang
dilakukan di lepas pantai atau di perairan laut
dalam;
5) Pekerjaan yang dilakukan di daerah terisolir dan
terpencil;
6) Pekerjaan di kapal;
7) Pekerjaan yang dilakukan dalam pembuangan dan
pengolahan sampah atau daur ulang barang-barang
bekas;
8) Pekerjaan yang dilakukan antara pukul 18.00 - 06.00
Jenis-Jenis Pekerjaan yang
Membahayakan Kesehatan dan
Keselamatan Anak
I. Pekerjaan yang berhubungan
dengan mesin, pesawat,
Instalasi, dan peralatan
lainnya;
II. Pekerjaan yang dilakukan
pada lingkungan kerja yang
berbahaya (bahaya fisik,
bahaya biologis, bahaya
kimia);
III. Pekerjaan yang
mengandung sifat dan
keadaan berbahaya
tertentu:
POINT INDIKATOR KLA 21.b
1. Apakah ada peraturan/kebijakan tentang pencegahan dan penanganan
pekerja anak?
2. Apakah ada anggaran program pelaksanaan pencegahan dan
penanganan pekerja anak?
3. Apakah tersedia lembaga layanan bagi anak yang ditarik dari pekerjaan
terburuk anak?
4. Apakah ada SOP penarikan dan pencegahan bagi anak yang ditarik dari
pekerjaan terburuk anak?
5. Apakah ada mekanisme pengawasan pada pekerja anak?
6. Apakah tersedia sistem pencatatan dan pelaporan pekerja anak, anak
bekerja dan yang ditarik dari BPTA?
7. Apakah ada peran forum anak dalam pencegahan pekerja anak?
8. Apakah ada kemitraan antar perangkat daerah dalam pencegahan dan
penarikan pekerja anak?
9. Apakah ada kemitraan dengan masyarakat dalam pencegahan dan
penarikan pekerja anak?
10. Apakah ada kemitraan dengan dinia usaha dalam pencegahan dan
penarikan pekerja anak?
ADVOKASI ANAK KORBAN PROSTITUSI

More Related Content

Similar to ADVOKASI ANAK KORBAN PROSTITUSI

Kampanye Aliansi PKTA-by Lenny-ringkas.ppt
Kampanye Aliansi PKTA-by Lenny-ringkas.pptKampanye Aliansi PKTA-by Lenny-ringkas.ppt
Kampanye Aliansi PKTA-by Lenny-ringkas.ppt
ssuser486fb6
 
Makalah perlindungan anak (traficing child)
Makalah perlindungan anak (traficing child)Makalah perlindungan anak (traficing child)
Makalah perlindungan anak (traficing child)
Andy Susanto
 
stopkekerasanterhadapperempuandananak3-230718105752-6df0840f (1).pdf
stopkekerasanterhadapperempuandananak3-230718105752-6df0840f (1).pdfstopkekerasanterhadapperempuandananak3-230718105752-6df0840f (1).pdf
stopkekerasanterhadapperempuandananak3-230718105752-6df0840f (1).pdf
JayaSaragih3
 
PENCEGAHAN EKS;POITASI ANAK D I INTERNENET 2022.pdf
PENCEGAHAN EKS;POITASI ANAK D I INTERNENET 2022.pdfPENCEGAHAN EKS;POITASI ANAK D I INTERNENET 2022.pdf
PENCEGAHAN EKS;POITASI ANAK D I INTERNENET 2022.pdf
AbdiRahman552824
 

Similar to ADVOKASI ANAK KORBAN PROSTITUSI (20)

Kampanye Aliansi PKTA-by Lenny-ringkas.ppt
Kampanye Aliansi PKTA-by Lenny-ringkas.pptKampanye Aliansi PKTA-by Lenny-ringkas.ppt
Kampanye Aliansi PKTA-by Lenny-ringkas.ppt
 
Makalah perlindungan anak (traficing child)
Makalah perlindungan anak (traficing child)Makalah perlindungan anak (traficing child)
Makalah perlindungan anak (traficing child)
 
KAMPANYE 16 HARI ANTI KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK MENENTANG TPPO DAN EK...
KAMPANYE 16 HARI ANTI KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK MENENTANG TPPO DAN EK...KAMPANYE 16 HARI ANTI KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK MENENTANG TPPO DAN EK...
KAMPANYE 16 HARI ANTI KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK MENENTANG TPPO DAN EK...
 
Modul kejaksaan 5 des r1 (1)
Modul kejaksaan 5 des r1 (1)Modul kejaksaan 5 des r1 (1)
Modul kejaksaan 5 des r1 (1)
 
STOP KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK (3).ppt
STOP KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK (3).pptSTOP KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK (3).ppt
STOP KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK (3).ppt
 
stopkekerasanterhadapperempuandananak3-230718105752-6df0840f (1).pdf
stopkekerasanterhadapperempuandananak3-230718105752-6df0840f (1).pdfstopkekerasanterhadapperempuandananak3-230718105752-6df0840f (1).pdf
stopkekerasanterhadapperempuandananak3-230718105752-6df0840f (1).pdf
 
HAK ANAK.pptx
HAK ANAK.pptxHAK ANAK.pptx
HAK ANAK.pptx
 
Perlindungan khusus anak berhadapan hukum
Perlindungan khusus anak berhadapan hukumPerlindungan khusus anak berhadapan hukum
Perlindungan khusus anak berhadapan hukum
 
GISC1082_Tuto 4_Kumpulan 7.pdf
GISC1082_Tuto 4_Kumpulan 7.pdfGISC1082_Tuto 4_Kumpulan 7.pdf
GISC1082_Tuto 4_Kumpulan 7.pdf
 
Kebijakan perlindungan anak di dunia usaha rita save the chilldren
Kebijakan perlindungan anak di dunia usaha rita save the chilldrenKebijakan perlindungan anak di dunia usaha rita save the chilldren
Kebijakan perlindungan anak di dunia usaha rita save the chilldren
 
PERAN MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN ANAK
PERAN MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN ANAKPERAN MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN ANAK
PERAN MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN ANAK
 
materi-ttg-perdagangan-orang.ppt
materi-ttg-perdagangan-orang.pptmateri-ttg-perdagangan-orang.ppt
materi-ttg-perdagangan-orang.ppt
 
PENCEGAHAN EKS;POITASI ANAK D I INTERNENET 2022.pdf
PENCEGAHAN EKS;POITASI ANAK D I INTERNENET 2022.pdfPENCEGAHAN EKS;POITASI ANAK D I INTERNENET 2022.pdf
PENCEGAHAN EKS;POITASI ANAK D I INTERNENET 2022.pdf
 
Modul Internet Aman untuk Anak 2018.pdf
Modul Internet Aman untuk Anak 2018.pdfModul Internet Aman untuk Anak 2018.pdf
Modul Internet Aman untuk Anak 2018.pdf
 
POSTER KLA.pdf
POSTER KLA.pdfPOSTER KLA.pdf
POSTER KLA.pdf
 
Memerangi Pariwisata Sex Anak: TANYA & JAWAB
Memerangi Pariwisata Sex Anak: TANYA & JAWABMemerangi Pariwisata Sex Anak: TANYA & JAWAB
Memerangi Pariwisata Sex Anak: TANYA & JAWAB
 
MATERI_PERLINDUNGAN_ANAK (1).pptx
MATERI_PERLINDUNGAN_ANAK (1).pptxMATERI_PERLINDUNGAN_ANAK (1).pptx
MATERI_PERLINDUNGAN_ANAK (1).pptx
 
Makala
MakalaMakala
Makala
 
Panduan penanganan abk bagi pendamping orang tua keluarga dan masyarakat
Panduan penanganan abk bagi pendamping orang tua keluarga dan masyarakatPanduan penanganan abk bagi pendamping orang tua keluarga dan masyarakat
Panduan penanganan abk bagi pendamping orang tua keluarga dan masyarakat
 
Memperkuat Hukum Penanganan Eksploitasi Seksual Anak
Memperkuat Hukum Penanganan Eksploitasi Seksual AnakMemperkuat Hukum Penanganan Eksploitasi Seksual Anak
Memperkuat Hukum Penanganan Eksploitasi Seksual Anak
 

ADVOKASI ANAK KORBAN PROSTITUSI

  • 1. Sharing ADVOKASI KPAI UNTUK ANAK YANG DILIBATKAN DALAM PROSTITUSI Ai Maryati Solihah M.Si Komisioner Bidang Trafficking dan Eksploitasi 081219575982 aimaryati@kpai.go.id
  • 2. KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA u Lembaga Negara Independen yang dibentuk oleh UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. u Mandat : Meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak (pasal 74) u Mediasi Sengketa Pelanggaran Hak Anak u Di daerah, KPAD MENGUMPULKAN DATA & INFO LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT MEDIASI SENGKETA TELAAH MELAPORKAN PELANGGARAN KERJA SAMA PENGAWASAN MASUKAN & USULAN KEBIJAKAN PA TUGAS (PASAL 76) PEMENUHAN HAK ANAK, PERLINDUNG AN KHUSUS
  • 3. Apa Yang Sudah Dilakukan?
  • 4. anak korban trafficking (perdagangan) anak korban prostitusi anak korban eksploitasi seks komersial anak anak korban eksploitasi pekerja 2016 72 112 69 87 2017 58 104 89 96 2018 28 41 39 36 0 20 40 60 80 100 120 2016 2017 2018 DATA HASIL PENGAWASAN KPAI Trafficking Dan Eksploitasi Anak Tahun 2016-2018
  • 5. Anak usia 17 -18 tahun dilibatkan dalam prostitusi di Surabaya Anak Sebagai Korban Prostitusi
  • 6. Anak Sebagai Korban Prostitusi Kasus prostitusi di Kalibata Citty Apartemen Dari 32 perempuan yang diamankan terdapat 6 orang usia anak
  • 7. 3 Anak Sebagai Korban Prostitusi Di Makassar
  • 8. Alur penanganan PENGADUAN APARTEMEN KALIBATA CITTY : Menerima laporan maraknya Kasus prostitusi melibatkan anak Visitasi ke TKP Dialog warga Koordinasi stake holder : Mabes Polri, Kemen PU Pera, KPPPA, Pemprov DKI, P2TP2A,Pengelo la apartemen REKOMENDASI 1) Adanya pos pelayanan perempuan dan anak 2) Adanya pos keamanan 3) Adanya pengawasan komunitas tindak pidana perdagangan orang
  • 9. Bentuk Program • Rapat Koordinasi penanganan anak dalam prostitusi • Program Community Watch KPPPA • Fasilitasi teknis pos pelayanan di TKP • Menyediakan Psikolog dan tenaga terlatih P2TP2A Pemprov DKI SINERGI q WARGA q PENGELOLA APARTEMEN q KEPOLISIAN q PEMERINTAH PENGAWASAN KPAI
  • 11. PENGATURAN REGULASI MELAWAN TPPO dan EKSPLOITASI • Instrumen internasional – Protokol PBB tahun 2000 tentang Mencegah, Memberantas, dan Menghukum TPPO, khususnya Perempuan dan Anak (Protokol Palermo) – Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on Elimination of All Form of Discrimination Against Women) CEDAW – Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) di PBB tahun 1989 yang diratifikasi melalui Kepres No 36 tahun 1990 • Instrumen nasional –Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang PA – Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) – Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 (Protokol Opsional Konvensi Hak- Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak
  • 12. UU no 35/2014 tentang perlindungan anak PERLINDUNGAN KHUSUS ( Pasal 59 s.d 71 ) Pasal 59 (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: A. Anak Dalam Situasi Darurat; B. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum; C. Anak Dari Kelompok Minoritas Dan Terisolasi; D. Anak Yang Dieksploitasi Secara Ekonomi Dan/Atau Seksual; E. Anak Yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya; F. Anak Yang Menjadi Korban Pornografi; G. Anak Dengan HIV/AIDS; H. Anak Korban Penculikan, Penjualan, Dan/Atau Perdagangan; I. Anak Korban Kekerasan Fisik Dan/Atau Psikis; J. Anak Korban Kejahatan Seksual; K. Anak Korban Jaringan Terorisme; L. Anak Penyandang Disabilitas; M. Anak Korban Perlakuan Salah Dan Penelantaran; N. Anak Dengan Perilaku Sosial Menyimpang; Dan O. Anak Yang Menjadi Korban Stigmatisasi Dari Pelabelan Terkait Dengan Kondisi Orang Tuanya.
  • 13. PROSES PENANGANAN Pencegahan, penanganan, reintegrasi • C. Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual Proses penanganan • B. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; Pencegahan • A. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
  • 14. Memastikan visum dan kesehatan oleh Kemenkes Perlindungan saksi dan korban oleh Kepolisian dan LPSK Memastikan kondisi Psikologis oleh Psikolog P2TP2A Pembinaan mental spiritual dan kespro serta life skill di rumah aman PSKW Pasar Rebo Reintegrasi kepada keluarga dan terlepas dari lingkungan perdagangan orang oleh Kemensos PENGAWASAN PROSES OLEH KPAI REHABILITASI ANAK
  • 15.
  • 16.
  • 17. APAKAH PEKERJAAN TERBURUK ANAK? UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan ps 74 Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak
  • 18. Kepmenaker 235/2003 1) Pekerjaan konstruksi bangunan, jembatan, irigasi atau jalan; 2) Pekerjaan yang dilakukan dalam perusahaan pengolahan kayu seperti penebangan, pengangkutan dan bongkar muat; 3) Pekerjaan mengangkat dan mengangkut secara manual beban di atas 12 kg untuk anak laki-laki dan di atas 10 kg untuk anak perempuan; 4) Pekerjaan dalam bangunan tempat kerja yang terkunci; Pekerjaan penangkapan ikan yang dilakukan di lepas pantai atau di perairan laut dalam; 5) Pekerjaan yang dilakukan di daerah terisolir dan terpencil; 6) Pekerjaan di kapal; 7) Pekerjaan yang dilakukan dalam pembuangan dan pengolahan sampah atau daur ulang barang-barang bekas; 8) Pekerjaan yang dilakukan antara pukul 18.00 - 06.00 Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan dan Keselamatan Anak I. Pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, Instalasi, dan peralatan lainnya; II. Pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang berbahaya (bahaya fisik, bahaya biologis, bahaya kimia); III. Pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya tertentu:
  • 19.
  • 20.
  • 21. POINT INDIKATOR KLA 21.b 1. Apakah ada peraturan/kebijakan tentang pencegahan dan penanganan pekerja anak? 2. Apakah ada anggaran program pelaksanaan pencegahan dan penanganan pekerja anak? 3. Apakah tersedia lembaga layanan bagi anak yang ditarik dari pekerjaan terburuk anak? 4. Apakah ada SOP penarikan dan pencegahan bagi anak yang ditarik dari pekerjaan terburuk anak? 5. Apakah ada mekanisme pengawasan pada pekerja anak? 6. Apakah tersedia sistem pencatatan dan pelaporan pekerja anak, anak bekerja dan yang ditarik dari BPTA? 7. Apakah ada peran forum anak dalam pencegahan pekerja anak? 8. Apakah ada kemitraan antar perangkat daerah dalam pencegahan dan penarikan pekerja anak? 9. Apakah ada kemitraan dengan masyarakat dalam pencegahan dan penarikan pekerja anak? 10. Apakah ada kemitraan dengan dinia usaha dalam pencegahan dan penarikan pekerja anak?