korban eksploitasi dan perdagangan manusia kerap menerpa anak, mereka dilacurkan dan dijadikan komoditi prostitusi. Bagaimana perlindungan pada mereka?
Memperkuat Hukum Penanganan Eksploitasi Seksual Anak
ADVOKASI ANAK KORBAN PROSTITUSI
1. Sharing ADVOKASI KPAI UNTUK
ANAK YANG DILIBATKAN DALAM
PROSTITUSI
Ai Maryati Solihah M.Si
Komisioner Bidang Trafficking dan Eksploitasi
081219575982
aimaryati@kpai.go.id
2. KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
u Lembaga Negara
Independen yang
dibentuk oleh UU
Nomor 23 Tahun
2002 tentang
Perlindungan Anak.
u Mandat :
Meningkatkan
efektivitas
pengawasan
penyelenggaraan
pemenuhan Hak Anak
(pasal 74)
u Mediasi Sengketa
Pelanggaran Hak
Anak
u Di daerah, KPAD
MENGUMPULKAN
DATA & INFO
LAYANAN PENGADUAN
MASYARAKAT
MEDIASI
SENGKETA
TELAAH
MELAPORKAN
PELANGGARAN
KERJA
SAMA
PENGAWASAN
MASUKAN & USULAN
KEBIJAKAN PA
TUGAS
(PASAL 76)
PEMENUHAN
HAK ANAK,
PERLINDUNG
AN KHUSUS
4. anak korban
trafficking
(perdagangan)
anak korban
prostitusi
anak korban
eksploitasi seks
komersial anak
anak korban
eksploitasi
pekerja
2016 72 112 69 87
2017 58 104 89 96
2018 28 41 39 36
0
20
40
60
80
100
120
2016
2017
2018
DATA HASIL PENGAWASAN KPAI
Trafficking Dan Eksploitasi Anak Tahun 2016-2018
5. Anak usia 17 -18 tahun
dilibatkan dalam prostitusi di Surabaya
Anak Sebagai Korban Prostitusi
6. Anak Sebagai Korban Prostitusi
Kasus prostitusi di Kalibata Citty Apartemen
Dari 32 perempuan yang diamankan terdapat 6 orang
usia anak
8. Alur penanganan
PENGADUAN APARTEMEN KALIBATA CITTY :
Menerima
laporan
maraknya Kasus
prostitusi
melibatkan
anak
Visitasi ke TKP
Dialog warga
Koordinasi
stake holder :
Mabes Polri,
Kemen PU Pera,
KPPPA,
Pemprov DKI,
P2TP2A,Pengelo
la apartemen
REKOMENDASI
1) Adanya pos
pelayanan
perempuan
dan anak
2) Adanya pos
keamanan
3) Adanya
pengawasan
komunitas
tindak pidana
perdagangan
orang
9. Bentuk Program
• Rapat Koordinasi
penanganan anak dalam
prostitusi
• Program Community Watch
KPPPA
• Fasilitasi teknis pos
pelayanan di TKP
• Menyediakan Psikolog dan
tenaga terlatih P2TP2A
Pemprov
DKI
SINERGI
q WARGA
q PENGELOLA
APARTEMEN
q KEPOLISIAN
q PEMERINTAH
PENGAWASAN
KPAI
11. PENGATURAN REGULASI MELAWAN TPPO dan
EKSPLOITASI
• Instrumen internasional
– Protokol PBB tahun 2000 tentang
Mencegah, Memberantas, dan
Menghukum TPPO, khususnya
Perempuan dan Anak (Protokol
Palermo)
– Undang–Undang Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 1984 Tentang
Pengesahan Konvensi mengenai
Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi Terhadap Perempuan
(Convention on Elimination of All
Form of Discrimination Against
Women) CEDAW
– Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) di
PBB tahun 1989 yang diratifikasi
melalui Kepres No 36 tahun 1990
• Instrumen nasional
–Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2014 tentang PA
– Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang
(PTPPO)
– Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2012 (Protokol
Opsional Konvensi Hak-
Hak Anak Mengenai
Penjualan Anak, Prostitusi
Anak, dan Pornografi Anak
12. UU no 35/2014 tentang perlindungan anak
PERLINDUNGAN KHUSUS
( Pasal 59 s.d 71 )
Pasal 59 (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya
berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus
kepada Anak. (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan kepada:
A. Anak Dalam Situasi Darurat;
B. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum;
C. Anak Dari Kelompok Minoritas Dan Terisolasi;
D. Anak Yang Dieksploitasi Secara Ekonomi Dan/Atau
Seksual;
E. Anak Yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, Dan
Zat Adiktif Lainnya;
F. Anak Yang Menjadi Korban Pornografi;
G. Anak Dengan HIV/AIDS;
H. Anak Korban Penculikan, Penjualan, Dan/Atau
Perdagangan;
I. Anak Korban Kekerasan Fisik Dan/Atau Psikis;
J. Anak Korban Kejahatan Seksual;
K. Anak Korban Jaringan Terorisme;
L. Anak Penyandang Disabilitas;
M. Anak Korban Perlakuan Salah Dan Penelantaran;
N. Anak Dengan Perilaku Sosial Menyimpang; Dan
O. Anak Yang Menjadi Korban Stigmatisasi Dari Pelabelan Terkait Dengan Kondisi
Orang Tuanya.
13. PROSES PENANGANAN
Pencegahan,
penanganan,
reintegrasi
• C. Pelibatan
berbagai
perusahaan,
serikat pekerja,
lembaga swadaya
masyarakat, dan
masyarakat dalam
penghapusan
eksploitasi
terhadap anak
secara ekonomi
dan/atau seksual
Proses
penanganan
• B. Pemantauan,
pelaporan, dan
pemberian sanksi;
Pencegahan
• A. Penyebarluasan
dan/atau
sosialisasi
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan yang
berkaitan dengan
perlindungan anak
yang dieksploitasi
secara ekonomi
dan/atau seksual;
14. Memastikan
visum dan
kesehatan oleh
Kemenkes
Perlindungan
saksi dan korban
oleh Kepolisian
dan LPSK
Memastikan
kondisi
Psikologis oleh
Psikolog P2TP2A
Pembinaan
mental spiritual
dan kespro serta
life skill di
rumah aman
PSKW Pasar
Rebo
Reintegrasi
kepada keluarga
dan terlepas
dari lingkungan
perdagangan
orang oleh
Kemensos
PENGAWASAN
PROSES OLEH
KPAI
REHABILITASI ANAK
15.
16.
17. APAKAH PEKERJAAN TERBURUK ANAK?
UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan ps 74
Segala pekerjaan
dalam bentuk
perbudakan atau
sejenisnya
Segala pekerjaan
yang
memanfaatkan,
menyediakan, atau
menawarkan anak
untuk pelacuran,
produksi
pornografi,
pertunjukan porno,
atau perjudian
Segala pekerjaan
yang
memanfaatkan,
menyediakan, atau
melibatkan anak
untuk produksi dan
perdagangan
minuman keras,
narkotika,
psikotropika, dan
zat adiktif lainnya;
dan/atau
Semua pekerjaan
yang
membahayakan
kesehatan,
keselamatan,
atau moral
anak
18. Kepmenaker 235/2003
1) Pekerjaan konstruksi bangunan, jembatan, irigasi
atau jalan;
2) Pekerjaan yang dilakukan dalam perusahaan
pengolahan kayu seperti penebangan, pengangkutan
dan bongkar muat;
3) Pekerjaan mengangkat dan mengangkut secara
manual beban di atas 12 kg untuk anak laki-laki dan
di atas 10 kg untuk anak perempuan;
4) Pekerjaan dalam bangunan tempat kerja yang
terkunci; Pekerjaan penangkapan ikan yang
dilakukan di lepas pantai atau di perairan laut
dalam;
5) Pekerjaan yang dilakukan di daerah terisolir dan
terpencil;
6) Pekerjaan di kapal;
7) Pekerjaan yang dilakukan dalam pembuangan dan
pengolahan sampah atau daur ulang barang-barang
bekas;
8) Pekerjaan yang dilakukan antara pukul 18.00 - 06.00
Jenis-Jenis Pekerjaan yang
Membahayakan Kesehatan dan
Keselamatan Anak
I. Pekerjaan yang berhubungan
dengan mesin, pesawat,
Instalasi, dan peralatan
lainnya;
II. Pekerjaan yang dilakukan
pada lingkungan kerja yang
berbahaya (bahaya fisik,
bahaya biologis, bahaya
kimia);
III. Pekerjaan yang
mengandung sifat dan
keadaan berbahaya
tertentu:
19.
20.
21. POINT INDIKATOR KLA 21.b
1. Apakah ada peraturan/kebijakan tentang pencegahan dan penanganan
pekerja anak?
2. Apakah ada anggaran program pelaksanaan pencegahan dan
penanganan pekerja anak?
3. Apakah tersedia lembaga layanan bagi anak yang ditarik dari pekerjaan
terburuk anak?
4. Apakah ada SOP penarikan dan pencegahan bagi anak yang ditarik dari
pekerjaan terburuk anak?
5. Apakah ada mekanisme pengawasan pada pekerja anak?
6. Apakah tersedia sistem pencatatan dan pelaporan pekerja anak, anak
bekerja dan yang ditarik dari BPTA?
7. Apakah ada peran forum anak dalam pencegahan pekerja anak?
8. Apakah ada kemitraan antar perangkat daerah dalam pencegahan dan
penarikan pekerja anak?
9. Apakah ada kemitraan dengan masyarakat dalam pencegahan dan
penarikan pekerja anak?
10. Apakah ada kemitraan dengan dinia usaha dalam pencegahan dan
penarikan pekerja anak?