Materi Sekolah Ramah Anak

1. OLEH : IR.AHMAD ZAENI
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK
BIDANG PERLINDUNGAN ANAK DP2KBP3A KAB.BANDUNG

2. ANAK ADALAH SESEORANG YANG BELUM
BERUSIA 18 TAHUN, TERMASUK ANAK YANG
MASIH DALAM KANDUNGAN
(UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak)
2

3. 3
Konvensi Hak
Anak (KHA)
Keputusan
Presiden
Nomor 36
Tahun 1990
Undang-
Undang Nomor
23 Tahun 2002
HAK-HAK ANAK DILINDUNGI OLEH PERATURAN YANG BERLAKU
Prinsip-Prinsip KHA:
“Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat,
keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan
bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan
Anak”
Non
Diskriminasi
Kepentingan
Terbaik Bagi
Anak
Hidup, Tumbuh
dan
Berkembang
Partisipasi/
Suara Anak

4. UU 35/2014 tentang Perubahan Atas
UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak
Pasal 21
• Ayat (4) Untuk menjamin pemenuhan hak anak dan
melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan
bertanggung jawab untuk melaksanakan dan
mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan
Perlindungan Anak di daerah.
• Ayat (5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun
Kabupaten/ Kota Layak Anak.
• Ayat (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan
Kabupaten/Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.

5. 8 jam
rumah
8 jam
lain-lain
8 jam
sekolah

6. HAK ANAK / MANUSIA
1.HAK HIDUP
2.TUMBUH KEMBANG
3.PERLINDUNGAN
4.PARTISIPASI

10. 10 HAK ANAK
Sepuluh Hak Anak yang harus di dapat :
1. Bermain
2. Pendidikan
3. perlindungan
4. Nama
5. Kebangsaan
6. Makanan
7. kesehatan
8. Rekreasi
9. Kesamaan
10. Peran dalam pembangunan

12. APAKAH
SRA ITU?

13. Satuan pendidikan formal, nonformal, dan
informal yang mampu memberikan pemenuhan
hak dan perlindungan khusus bagi anak termasuk
mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus
di satuan pendidikan

14. Perlindungan Anak
Adalah segala kegiatan untuk menjamin
dan melindungi Anak dan hak-haknya
agar dapat hidup, tumbuh, berkembang,
dan berpartisipasi secara optimal sesuai
dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi.

15. KEBIJAKAN • Keppres Nomor 36/1990 ttg Ratifikasi KHA
• Uu ttg Perlindungan Anak Dan Perubahannya ( UU 23/2002 , UU 35/2014 , UU
17/2016)
• UU Nomor 20/2003 ttg Sisdiknas
• Inpres 1/2017 ttg Germas
• Permen PPPA Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan SRA
• Belum ada evaluasi tentang pendidikan yang berbasis hak anak
• 1/3 Waktu anak berada di sekolah
• Keprihatinan orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah karena kondisi anak-
anak di sekolah yang rawan kekerasan, keracunan, kecelakaan, kotor, kondisi
gedung yang mudah rubuh jika ada bencana, NAPZA, rokok, radikalisme, lingkungan
tidak sehat, dll
KONDISI SAAT INI
DUKUNGAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA
• Adanya program dari K/L berbasis sekolah dan menunjang terhadap kondisi yang
diinginkan dalam SRA
• SRA merupakan salah satu indikator penting dalam KLA

16. MEMASTIKAN
ORANG DEWASA DI
SEKOLAH TERLIBAT
PENUH DALAM
MELINDUNGI ANAK
MENGUBAH
PARADIGMA DARI
PENGAJAR MENJADI
PEMBIMBING, ORANG
TUA DAN SAHABAT
ANAK
ORANG DEWASA
MEMBERIKAN
KETELADAN DALAM
KESEHARIAN
MEMASTIKAN ORANG
TUA DAN ANAK
TERLIBAT AKTIF DALAM
MEMENUHI 6
KOMPONEN SRA
KONSEP SRA

17. Kepentingan
terbaik
bagi anak
Non
Diskriminasi
Partisipasi
anak
Hidup,
kelangsungan
hidup, &
perkembangan
Pengelolaan
yang baik

18. B A
R
I
I S A
N
BERSIH
AMAN
RAMAH
INDAH
INKLUSIF
SEHAT
ASRI
NYAMAN

19. SEKOLAH
SISW
A
ORAN
G TUA

20. Kebijakan
tentang
SRA
Pendidik
dan Tenaga
Kependidik
an Terlatih
KHA
Proses
Belajar
yang
Ramah
Anak
Sarana
Prasarana
Ramah
Anak
Partisipasi
Anak
Partisipasi
Orangtua,
LM, DU,
stakeholder
lainnya, dan
alumni
6 KOMPONEN SRA

24. - Menahan Diri untuk Memberikan Bantuan
- Latih Siswa Belajar dari Kesalahan
- Catat Data Perkembangan Kemandirian Anak
- Ajari Siswa untuk Percaya Diri Menolak Bantuan
- Beri Kesempatan Siswa untuk Berinteraksi dengan Orang Lain

29. APA SYARAT SRA
?

36. PROGRAM JAWA BARAT UNTUK
MENCEGAH TINDAK KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
YAITU
“JAWA BARAT BERANI CEGAH TINDAK KEKERASAN “
( JABAR CEKAS )
LAUNCHING DI SMAN 4 DEPOK
OLEH GUBERNUR JAWA BARAT
PADA TANGGAL 08 APRIL 2022