Hak anak bagi anak-anak yang putus sekolah

1. Hak Anak
Aye Sudarto,.M.E.Sy

2. Siapakah yang disebut ANAK?

3. A
Putri16 th dan sudah
menikah
B Susan 10 tahun
C Reza 4 tahun
D.
Intan 19 tahun
F. Dani bayi 5 bulan
E Bayi dalam
Kandungan

4. Anak adalah:
Seseorang yang
belum berusia 18
(delapan belas) tahun,
termasuk anak yang masih
dalam kandungan.
Pasal 1:
* UU No 23 / 2002 tentang Perlindungan Anak
* UU No 35/ 2014 tentang Perubahan UU Perlindungan
Anak
* UU no 17/ 2016 ttg Penetapan PERPPU No 1/ 2016 ttg
perubahan kedua atas UU No 23/ 2002 ttg
Perlindungan Anak Menjadi UU

5. Penyelenggaraan Perlindungan anak ber-asas-kan Pancasila
dan ber-landas-kan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, serta prinsip-prinsip dasar
KHA.

6. 1. Non Diskriminasi, (Non Discrimination)
2. Yang Terbaik Bagi Anak, (best interest of the child),
3. Kelangsungan Hidup dan Perkembangan
Anak (survival and development),
4. Penghargaan Terhadap Pendapat Anak
(respect for the views of the child),

7. Prinsip non diskriminasi
Semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan
kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun.
Yang terbaik bagi anak
Artinya bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak, maka apa
yang terbaik bagi anak haruslah menjadi pertimbangan yang utama.
Kelangsungan Hidup dan Perkembangan Anak
Artinya bahwa hak hidup yang melekat pada diri setiap anak harus
diakui dan bahwa hak anak atas kelangsungan hidup dan
perkembangannya harus dijamin.
Penghargaan terhadap pendapat anak
Maksudnya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal – hal
yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap
pengambilan keputusan.

8.  Tahun 1923, Eglantyne Jebb, pendiri “Save the Children” membuat rancangan
Deklarasi Hak Anak (“Declaration of the Rights of the Child’
 Tahun 1924, Deklarasi Hak Anak itu di adopsi untuk pertama kalinya secara
internasional oleh Liga Bangsa Bangsa; dikenal sebagai “Deklarasi Jenewa”.
 Tahun 1948 setelah berakhirnya Perang Dunia ke II, Majelis Umum PBB
mengadopsi Deklarasi Universal mengenai Hak Asasi Manusia. (Catatan: “Hak
Anak bagian dari HAM”)
 Tahun 1959, Majelis Umum PBB mengeluarkan Pernyataan mengenai Hak
Anak, merupakan adopsi international ke dua.
 Tahun 1979, Tahun Anak International. Suatu kelompok kerja dibentuk untuk
membuat rumusan Konvensi Hak Anak.
 Tahun 1989, Konvensi Hak Anak diadopsi oleh Majelis Umum PBB (20
November 1989).
 Tahun 1990; tanggal 2 September 1990; Konvensi Hak Anak mulai berlaku
sebagai hukum international.

9. ◦ KHA disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tgl. 20 November
1989;
◦ di-ratifikasi oleh Indonesia, dengan Kep.Pres. RI No.36/1990,
tgl. 25 Agustus 1990;
◦ dan sesuai ketentuan dalam KHA, tigapuluh hari kemudian
KHA berlaku di Indonesia, yakni:
berlaku-nya mulai tgl. 5 Oktober 1990.

10.  Perlindungan Anak menjadi Kewajiban
dan Tanggung Jawab Negara Republik
Indonesia
 Pemerintah, masyarakat, keluarga, dan
orang tua berkewajiban dan
bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan
perlindungan anak ! (Pasal 20 UU PA).

11.  Konsekuensi dari ratifikasi KHA adalah ”kita” (Masyarakat,
Bangsa dan Negara Indonesia) wajib mengakui dan memenuhi
Hak-hak Anak yang dirumuskan dalam KHA.
 Dalam wacana HAM, ”Anak” (manusia) sebagai pemegang
hak; sedang ”Negara” adalah pihak yang berkewajiban
memenuhi hak anak.
 Negara-negara peserta ratifikasi, akan mengambil semua
langkah legislatif, administratif dan lain sebagainya, untuk
mengimplementasikan KHA;
 Implementasi di Indonesia, dengan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 Tanggal 22 Oktober 2002 Tentang
Perlindungan Anak.
 Dibentuk ”Komisi Perlindungan Anak Indonesia” (KPAI), yang
”independent”. (Pasal 74 UuPA)

13. Perlindungan anak ber-tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak
anak, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia
yang berkualitas, berakhlak mulia,
dan sejahtera.

25. ANAK-ANAK YANG MEMBUTUHKAN
PERLINDUNGAN KHUSUS
1. Anak Jalanan
2. Pekerja Anak
3. Eksploitasi Seksual Komersialisasi Anak
(ESKA)
4. Anak-Anak yang Berkonflik dengan
Hukum

26. Pekerja Anak

27. Anak Jalanan

28. Anak-Anak yang Berkonflik dengan Hukum

30. Eksploitasi Seksual Komersialisasi Anak (ESKA)

31. 1. Anak yang berada dalam
keadaan darurat:
◦ Pengungsi anak
◦ Anak yang berada dalam konflik
senjata
2. Anak yang berkonflik dengan
hukum,seperti:
◦ Anak yang menjadi pelaku tindak pidana
◦ anak yang diproses polisi dan hukum
karena tindakan yang dilakukannya
◦ Anak yang menjalani hukuman karena
tindak pidana

32. 3. Anak dalam situasi eksploitasi
yang meliputi:
◦ Eksploitasi ekonomi.
◦ Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan
terlarang.
◦ Eksploitasi dan kekerasan seksual.
◦ Penjualan, perdagangan, dan penculikan
anak.
◦ Eksploitasi dalam bentuk lain.
4. Anak korban kekerasan dan
penelantaran.
5. Kelompok Anak Rentan (Anak dg
kecacatan, ODHA, Anak dengan
orang tua ODHA)
6. Anak-anak dari kelompok
minoritas dan masyarakat adat.
Anak memerlukan
Perlindungan Khusus

33. Kekerasan Terhadap ANak terdiri
dari apa-apa yang individu,
lembaga atau proses melakukan
atau gagal melakukan sesuatu
yang secara langsung atau tidak
langsung merugikan anak-anak
atau mengganggu proses
pengembangan yang aman dan
sehat sampai dewasa
Dan merusak masa depan
mereka
Commission of Inquiry into the Prevention of Child Abuse and
Neglect (UK) 1996 , later the Children Act 2004
33

34.  Kekerasan Fisik – aktual atau potential
 Kekerasan Seksual – melibatkan anak dalam aktivitas seksual
 Kekerasan Emosional – mengganggu atau gagal menyediakan
lingkungan yang mendukung perkembangan emosional anak
 Penelantaran – tidak memperhatikan kebutuhan anak
 Eksploitasi - trafficking, sex trade, pekerja anak, anak kurir narkoba,
tentara anak, exchanging aid for food (“sex for food” scandal)
34

35. Pasal 72 ayat (1),
UU No.35 Th.2014, Tentang Perlindungan Anak:
Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak,
baik secara perseorangan maupun kelompok.
Pasal 72 ayat (2):
Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga
perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial,
Ormas, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia
usaha.
Pasal 73:
Peran masyarakat dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

36. Keluarga paling “ber-kewajiban” untuk
mengakui dan memenuhi Hak-Hak Anak;
Keluarga pada posisi yang sentral; dalam
memberikan perlindungan kepada Anak;
Keluarga lingkungan hidup terdekat bagi anak,
keluarga-lah yang paling mengetahui dan
mengenali kondisi dan kebutuhan anak!

37. Terima kasih