SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
© SITP 2021
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
ILUSTRASI JURNAL DENGAN
PENDEKATAN SIKLUS TRANSAKSI
© SITP 2021
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Ilustrasi Jurnal Pembayaran LS (Contoh:Gaji)
SPP Beban . . . Akrual
Belanja pegawai yang masih harus dibayar Akrual
SP2D Belanja pegawai yang masih harus dibayar Akrual
Ditagihkan ke Entitas Lain Akrual
Belanja . . . Kas
Ditagihkan ke Entitas Lain Kas
© SITP 2021
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Ilustrasi Jurnal Kontraktual Intrakomptabel
BAST Persediaan / Aset yang belum diregister Akrual
Utang yang belum diterima tagihannya Akrual
PENDETAILAN Persediaan / Aset Akrual
Persediaan / Aset yang belum diregister Akrual
SP2D Belanja . . . yang masih harus dibayar Akrual
Ditagihkan ke Entitas Lain Akrual
Belanja . . . Kas
Ditagihkan ke Entitas Lain Kas
SPP Utang yang belum diterima tagihannya Akrual
Belanja . . . yang masih harus dibayar Akrual
© SITP 2021
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Ilustrasi Jurnal Kontraktual Jasa
(Akun 52)
BAST Beban . . . Akrual
Utang yang belum diterima tagihannya Akrual
SP2D Belanja . . . yang masih harus dibayar Akrual
Ditagihkan ke Entitas Lain Akrual
Belanja . . . Kas
Ditagihkan ke Entitas Lain Kas
SPP Utang yang belum diterima tagihannya Akrual
Belanja . . . yang masih harus dibayar Akrual
© SITP 2021
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Ilustrasi Jurnal Kontraktual Ekstrakomptabel
(Akun 53)
BAST Beban . . . Akrual
Utang yang belum diterima tagihannya Akrual
SP2D Belanja . . . yang masih harus dibayar Akrual
Ditagihkan ke Entitas Lain Akrual
Belanja . . . Kas
Ditagihkan ke Entitas Lain Kas
Beban Aset Ekstrakomptabel . . . Akrual
Beban . . . Akrual
SPP Utang yang belum diterima tagihannya Akrual
Belanja . . . yang masih harus dibayar Akrual
© SITP 2021
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Ilustrasi Jurnal Bank Garansi
(BA Sementara)
BG Belanja Dibayar di Muka Akrual
Utang yang belum diterima tagihannya Akrual
SPP Utang yang belum diterima tagihannya Akrual
Belanja . . . yang masih harus dibayar Akrual
SP2D Belanja . . . yang masih harus dibayar Akrual
Ditagihkan ke Entitas Lain Akrual
Belanja . . . Kas
Ditagihkan ke Entitas Lain Kas
BAST Belum Register / Beban Akrual
Belanja Dibayar di Muka Akrual
© SITP 2021
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Ilustrasi Jurnal Penyediaan UP
USULAN UP No Entry
SP2D Pengeluaran transito yang masih harus dibayar Akrual
Piutang dari UP/TUP yang akan Diterima Akrual
Kas di Bendahara Kas
Uang Muka dari KPPN Kas
SPP Piutang dari UP/TUP yang akan Diterima Akrual
Pengeluaran transito yang masih harus dibayar Akrual
© SITP 2021
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Ilustrasi Jurnal GUP Intrakomptabel
Terima Brg Persediaan / Aset yang belum diregister Akrual
Utang yang belum diterima tagihannya Akrual
PENDETAILAN Persediaan / Aset Akrual
Persediaan / Aset yang belum diregister Akrual
SP2D Belanja . . . yang masih harus dibayar Akrual
Ditagihkan ke Entitas Lain Akrual
Belanja . . . Kas
Ditagihkan ke Entitas Lain Kas
SPP Utang yang belum diterima tagihannya Akrual
Belanja . . . yang masih harus dibayar Akrual
© SITP 2021
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Ilustrasi Jurnal GUP Ekstrakomptabel
Terima Brg Beban 53 . . . Akrual
Utang yang belum diterima tagihannya Akrual
Beban Aset Ekstrakomptabel (595) Akrual
Beban 53 . . . Akrual
SP2D Belanja . . . yang masih harus dibayar Akrual
Ditagihkan ke Entitas Lain Akrual
Belanja . . . Kas
Ditagihkan ke Entitas Lain Kas
SPP Utang yang belum diterima tagihannya Akrual
Belanja . . . yang masih harus dibayar Akrual
© SITP 2021
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Ilustrasi Jurnal GUP Non BAST
SPBy Beban . . . Akrual
Utang yang belum diterima tagihannya Akrual
SP2D Belanja . . . yang masih harus dibayar Akrual
Ditagihkan ke Entitas Lain Akrual
Belanja . . . Kas
Ditagihkan ke Entitas Lain Kas
SPP Utang yang belum diterima tagihannya Akrual
Belanja . . . yang masih harus dibayar Akrual
© SITP 2021
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Ilustrasi Jurnal Pengesahan Belanja BLU
BAST Persediaan / Aset yang belum diregister / Beban Akrual
Kas BLU belum disahkan Akrual
PENDETAILAN Persediaan / Aset Akrual
Persediaan / Aset yang belum diregister Akrual
Belanja . . . Kas
Kas BLU Kas
SP2B Kas BLU belum disahkan Akrual
Kas BLU Akrual
© SITP 2021
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Ilustrasi Jurnal Pengesahan Pendapatan BLU
Uang Masuk Kas BLU belum disahkan Akrual
Pendapatan Akrual
SP2B Kas BLU Akrual
Kas BLU belum disahkan Akrual
Kas BLU Kas
Pendapatan Kas
© SITP 2021
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Ilustrasi Jurnal MPHL BJS
BAST Persediaan / Aset yang belum diregister / Beban Akrual
Hibah Langsung yang Belum Disahkan Akrual
PENDETAILAN Persediaan / Aset Akrual
Persediaan / Aset yang belum diregister Akrual
Persetujuan KPPN Hibah Langsung yang Belum Disahkan Akrual
Pengesahan Hibah Langsung / TAYL Akrual
© SITP 2021
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Ilustrasi Jurnal Hibah Uang
Uang Masuk Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan Akrual
Hibah Langsung yang Belum Disahkan Akrual
SPHL Hibah Langsung yang Belum Disahkan Akrual
Pengesahan Hibah Langsung / TAYL Akrual
Kas Lainnya di K/L dari Hibah Akrual
Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan Akrual
© SITP 2021
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Terima
Kasih
© SITP 2021
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
PanduSAKTI,
Kitab sakti untuk
Jawara sejati!
© SITP 2021
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
youtube.com/SAKTI
Subscribe SAKTI,
Untuk dapatkan
jurus SAKTI terkini!
© SITP 2021
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Tanya Jawab

More Related Content

Similar to 07. ilustrasi jurnal sakti siklus transaksi.pptx

Gambaran Umum Standar Akuntansi Pemerintah
Gambaran Umum Standar Akuntansi PemerintahGambaran Umum Standar Akuntansi Pemerintah
Gambaran Umum Standar Akuntansi PemerintahEfraim Perjuangan
 
Bab 7-akuntansi-belanja-dan-beban
Bab 7-akuntansi-belanja-dan-bebanBab 7-akuntansi-belanja-dan-beban
Bab 7-akuntansi-belanja-dan-bebanWawan Kurniadi
 
ASP-Pertemuan-10-LRA-18112019.pptx
ASP-Pertemuan-10-LRA-18112019.pptxASP-Pertemuan-10-LRA-18112019.pptx
ASP-Pertemuan-10-LRA-18112019.pptxMaresEd
 
#2. Kebijakan Akuntansi Akhir Tahun 2021 - 10012022.pptx
#2. Kebijakan Akuntansi Akhir Tahun 2021 - 10012022.pptx#2. Kebijakan Akuntansi Akhir Tahun 2021 - 10012022.pptx
#2. Kebijakan Akuntansi Akhir Tahun 2021 - 10012022.pptxlukman25390
 
Akuntansi pendapatan belanja_dan_pembiay
Akuntansi pendapatan belanja_dan_pembiayAkuntansi pendapatan belanja_dan_pembiay
Akuntansi pendapatan belanja_dan_pembiayagil yudawan
 
Penyediaan Laporan Perbelanjaan
Penyediaan Laporan PerbelanjaanPenyediaan Laporan Perbelanjaan
Penyediaan Laporan PerbelanjaanIszwan Shah
 
Laporan Keuangan BUMDESA.pptx
Laporan Keuangan BUMDESA.pptxLaporan Keuangan BUMDESA.pptx
Laporan Keuangan BUMDESA.pptxJASADIMN
 
Kebijakan dan sistem akuntansi pendapatan
Kebijakan dan sistem akuntansi pendapatanKebijakan dan sistem akuntansi pendapatan
Kebijakan dan sistem akuntansi pendapatanNadia Amelia
 
Perlakuan akuntansi sektor publik desa di indonesa
Perlakuan akuntansi sektor publik desa di indonesaPerlakuan akuntansi sektor publik desa di indonesa
Perlakuan akuntansi sektor publik desa di indonesariyanto apri
 
Bimtek Reviu LK Polindra.pdf
Bimtek Reviu LK Polindra.pdfBimtek Reviu LK Polindra.pdf
Bimtek Reviu LK Polindra.pdfSujatmiko Wibowo
 
kas dan setra kas.pptx
kas dan setra kas.pptxkas dan setra kas.pptx
kas dan setra kas.pptxKooRhyJemiman
 
Akuntansi & penyusunan lkd
Akuntansi & penyusunan lkdAkuntansi & penyusunan lkd
Akuntansi & penyusunan lkdgreeneyes85
 
Materi Pak Dwinanto.pptx
Materi Pak Dwinanto.pptxMateri Pak Dwinanto.pptx
Materi Pak Dwinanto.pptxMetaAmida2
 
Pertemuan 1 - Akuntansi Pendapatan..pptx
Pertemuan 1 - Akuntansi Pendapatan..pptxPertemuan 1 - Akuntansi Pendapatan..pptx
Pertemuan 1 - Akuntansi Pendapatan..pptxhamdanikemendagri
 

Similar to 07. ilustrasi jurnal sakti siklus transaksi.pptx (20)

Gambaran Umum Standar Akuntansi Pemerintah
Gambaran Umum Standar Akuntansi PemerintahGambaran Umum Standar Akuntansi Pemerintah
Gambaran Umum Standar Akuntansi Pemerintah
 
Bab 7-akuntansi-belanja-dan-beban
Bab 7-akuntansi-belanja-dan-bebanBab 7-akuntansi-belanja-dan-beban
Bab 7-akuntansi-belanja-dan-beban
 
Akuntansi pemerintahan
Akuntansi pemerintahanAkuntansi pemerintahan
Akuntansi pemerintahan
 
ASP-Pertemuan-10-LRA-18112019.pptx
ASP-Pertemuan-10-LRA-18112019.pptxASP-Pertemuan-10-LRA-18112019.pptx
ASP-Pertemuan-10-LRA-18112019.pptx
 
#2. Kebijakan Akuntansi Akhir Tahun 2021 - 10012022.pptx
#2. Kebijakan Akuntansi Akhir Tahun 2021 - 10012022.pptx#2. Kebijakan Akuntansi Akhir Tahun 2021 - 10012022.pptx
#2. Kebijakan Akuntansi Akhir Tahun 2021 - 10012022.pptx
 
Akuntansi pendapatan belanja_dan_pembiay
Akuntansi pendapatan belanja_dan_pembiayAkuntansi pendapatan belanja_dan_pembiay
Akuntansi pendapatan belanja_dan_pembiay
 
gambaran umum SAIBA
gambaran umum SAIBAgambaran umum SAIBA
gambaran umum SAIBA
 
Penyediaan Laporan Perbelanjaan
Penyediaan Laporan PerbelanjaanPenyediaan Laporan Perbelanjaan
Penyediaan Laporan Perbelanjaan
 
17021348.ppt
17021348.ppt17021348.ppt
17021348.ppt
 
Miching versi 2
Miching versi 2Miching versi 2
Miching versi 2
 
Laporan Keuangan BUMDESA.pptx
Laporan Keuangan BUMDESA.pptxLaporan Keuangan BUMDESA.pptx
Laporan Keuangan BUMDESA.pptx
 
Kebijakan dan sistem akuntansi pendapatan
Kebijakan dan sistem akuntansi pendapatanKebijakan dan sistem akuntansi pendapatan
Kebijakan dan sistem akuntansi pendapatan
 
Perlakuan akuntansi sektor publik desa di indonesa
Perlakuan akuntansi sektor publik desa di indonesaPerlakuan akuntansi sektor publik desa di indonesa
Perlakuan akuntansi sektor publik desa di indonesa
 
Bimtek Reviu LK Polindra.pdf
Bimtek Reviu LK Polindra.pdfBimtek Reviu LK Polindra.pdf
Bimtek Reviu LK Polindra.pdf
 
kas dan setra kas.pptx
kas dan setra kas.pptxkas dan setra kas.pptx
kas dan setra kas.pptx
 
Akuntansi & penyusunan lkd
Akuntansi & penyusunan lkdAkuntansi & penyusunan lkd
Akuntansi & penyusunan lkd
 
Materi Pak Dwinanto.pptx
Materi Pak Dwinanto.pptxMateri Pak Dwinanto.pptx
Materi Pak Dwinanto.pptx
 
Ca lksaiba 567495final
Ca lksaiba 567495finalCa lksaiba 567495final
Ca lksaiba 567495final
 
Pertemuan 1 - Akuntansi Pendapatan..pptx
Pertemuan 1 - Akuntansi Pendapatan..pptxPertemuan 1 - Akuntansi Pendapatan..pptx
Pertemuan 1 - Akuntansi Pendapatan..pptx
 
Laporan keuangan 2019
Laporan keuangan 2019Laporan keuangan 2019
Laporan keuangan 2019
 

More from Sri Haryati

2021-Juknis Siklus Perekaman Transaksi GUP.pdf
2021-Juknis Siklus Perekaman Transaksi GUP.pdf2021-Juknis Siklus Perekaman Transaksi GUP.pdf
2021-Juknis Siklus Perekaman Transaksi GUP.pdfSri Haryati
 
2021- Juknis Kartu Kredit Pemerintah (KKP).pdf
2021- Juknis Kartu Kredit Pemerintah (KKP).pdf2021- Juknis Kartu Kredit Pemerintah (KKP).pdf
2021- Juknis Kartu Kredit Pemerintah (KKP).pdfSri Haryati
 
5. Modul Bendahara.pptx
5. Modul Bendahara.pptx5. Modul Bendahara.pptx
5. Modul Bendahara.pptxSri Haryati
 
4. Modul Pembayaran.pptx
4. Modul Pembayaran.pptx4. Modul Pembayaran.pptx
4. Modul Pembayaran.pptxSri Haryati
 
3. Modul Komitmen.pptx
3. Modul Komitmen.pptx3. Modul Komitmen.pptx
3. Modul Komitmen.pptxSri Haryati
 
2. Overview SAKTI (1).pptx
2. Overview SAKTI (1).pptx2. Overview SAKTI (1).pptx
2. Overview SAKTI (1).pptxSri Haryati
 
juknis admin sakti 2021
juknis admin sakti 2021juknis admin sakti 2021
juknis admin sakti 2021Sri Haryati
 
overview dan roll out sakti 2021
overview dan roll out  sakti 2021overview dan roll out  sakti 2021
overview dan roll out sakti 2021Sri Haryati
 
Junknis nonkontrak SPAN
Junknis nonkontrak SPANJunknis nonkontrak SPAN
Junknis nonkontrak SPANSri Haryati
 
Aplikasi Sprint modul silabun
Aplikasi Sprint modul silabunAplikasi Sprint modul silabun
Aplikasi Sprint modul silabunSri Haryati
 
Materi tot supplier
Materi tot supplierMateri tot supplier
Materi tot supplierSri Haryati
 
Materi supplier SPAN
Materi supplier SPANMateri supplier SPAN
Materi supplier SPANSri Haryati
 
Aplikasi silabi 2021
Aplikasi silabi 2021Aplikasi silabi 2021
Aplikasi silabi 2021Sri Haryati
 
Issue terkini stabilisasi span
Issue terkini stabilisasi spanIssue terkini stabilisasi span
Issue terkini stabilisasi spanSri Haryati
 
Materi tot kontrak
Materi tot kontrakMateri tot kontrak
Materi tot kontrakSri Haryati
 
Syarat kelengkapan tagihan lpj
Syarat kelengkapan tagihan lpjSyarat kelengkapan tagihan lpj
Syarat kelengkapan tagihan lpjSri Haryati
 
Sprint modul silabun
Sprint modul silabunSprint modul silabun
Sprint modul silabunSri Haryati
 
230 pmk.05 2016_per
230 pmk.05 2016_per230 pmk.05 2016_per
230 pmk.05 2016_perSri Haryati
 
Pmk nomor 48_tahun_2017_tentang_likuidasi_pengganti_pmk_272_tahun_2014
Pmk nomor 48_tahun_2017_tentang_likuidasi_pengganti_pmk_272_tahun_2014Pmk nomor 48_tahun_2017_tentang_likuidasi_pengganti_pmk_272_tahun_2014
Pmk nomor 48_tahun_2017_tentang_likuidasi_pengganti_pmk_272_tahun_2014Sri Haryati
 

More from Sri Haryati (20)

2021-Juknis Siklus Perekaman Transaksi GUP.pdf
2021-Juknis Siklus Perekaman Transaksi GUP.pdf2021-Juknis Siklus Perekaman Transaksi GUP.pdf
2021-Juknis Siklus Perekaman Transaksi GUP.pdf
 
2021- Juknis Kartu Kredit Pemerintah (KKP).pdf
2021- Juknis Kartu Kredit Pemerintah (KKP).pdf2021- Juknis Kartu Kredit Pemerintah (KKP).pdf
2021- Juknis Kartu Kredit Pemerintah (KKP).pdf
 
5. Modul Bendahara.pptx
5. Modul Bendahara.pptx5. Modul Bendahara.pptx
5. Modul Bendahara.pptx
 
4. Modul Pembayaran.pptx
4. Modul Pembayaran.pptx4. Modul Pembayaran.pptx
4. Modul Pembayaran.pptx
 
3. Modul Komitmen.pptx
3. Modul Komitmen.pptx3. Modul Komitmen.pptx
3. Modul Komitmen.pptx
 
2. Overview SAKTI (1).pptx
2. Overview SAKTI (1).pptx2. Overview SAKTI (1).pptx
2. Overview SAKTI (1).pptx
 
juknis admin sakti 2021
juknis admin sakti 2021juknis admin sakti 2021
juknis admin sakti 2021
 
overview dan roll out sakti 2021
overview dan roll out  sakti 2021overview dan roll out  sakti 2021
overview dan roll out sakti 2021
 
Junknis nonkontrak SPAN
Junknis nonkontrak SPANJunknis nonkontrak SPAN
Junknis nonkontrak SPAN
 
Aplikasi Sprint modul silabun
Aplikasi Sprint modul silabunAplikasi Sprint modul silabun
Aplikasi Sprint modul silabun
 
Materi tot supplier
Materi tot supplierMateri tot supplier
Materi tot supplier
 
Materi supplier SPAN
Materi supplier SPANMateri supplier SPAN
Materi supplier SPAN
 
Aplikasi silabi 2021
Aplikasi silabi 2021Aplikasi silabi 2021
Aplikasi silabi 2021
 
Issue terkini stabilisasi span
Issue terkini stabilisasi spanIssue terkini stabilisasi span
Issue terkini stabilisasi span
 
Modul komitmen
Modul komitmenModul komitmen
Modul komitmen
 
Materi tot kontrak
Materi tot kontrakMateri tot kontrak
Materi tot kontrak
 
Syarat kelengkapan tagihan lpj
Syarat kelengkapan tagihan lpjSyarat kelengkapan tagihan lpj
Syarat kelengkapan tagihan lpj
 
Sprint modul silabun
Sprint modul silabunSprint modul silabun
Sprint modul silabun
 
230 pmk.05 2016_per
230 pmk.05 2016_per230 pmk.05 2016_per
230 pmk.05 2016_per
 
Pmk nomor 48_tahun_2017_tentang_likuidasi_pengganti_pmk_272_tahun_2014
Pmk nomor 48_tahun_2017_tentang_likuidasi_pengganti_pmk_272_tahun_2014Pmk nomor 48_tahun_2017_tentang_likuidasi_pengganti_pmk_272_tahun_2014
Pmk nomor 48_tahun_2017_tentang_likuidasi_pengganti_pmk_272_tahun_2014
 

Recently uploaded

mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfHeru Syah Putra
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...iman333159
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxyovi2305
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 

Recently uploaded (14)

mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 

07. ilustrasi jurnal sakti siklus transaksi.pptx

  • 1. © SITP 2021 Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia ILUSTRASI JURNAL DENGAN PENDEKATAN SIKLUS TRANSAKSI
  • 2. © SITP 2021 Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Ilustrasi Jurnal Pembayaran LS (Contoh:Gaji) SPP Beban . . . Akrual Belanja pegawai yang masih harus dibayar Akrual SP2D Belanja pegawai yang masih harus dibayar Akrual Ditagihkan ke Entitas Lain Akrual Belanja . . . Kas Ditagihkan ke Entitas Lain Kas
  • 3. © SITP 2021 Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Ilustrasi Jurnal Kontraktual Intrakomptabel BAST Persediaan / Aset yang belum diregister Akrual Utang yang belum diterima tagihannya Akrual PENDETAILAN Persediaan / Aset Akrual Persediaan / Aset yang belum diregister Akrual SP2D Belanja . . . yang masih harus dibayar Akrual Ditagihkan ke Entitas Lain Akrual Belanja . . . Kas Ditagihkan ke Entitas Lain Kas SPP Utang yang belum diterima tagihannya Akrual Belanja . . . yang masih harus dibayar Akrual
  • 4. © SITP 2021 Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Ilustrasi Jurnal Kontraktual Jasa (Akun 52) BAST Beban . . . Akrual Utang yang belum diterima tagihannya Akrual SP2D Belanja . . . yang masih harus dibayar Akrual Ditagihkan ke Entitas Lain Akrual Belanja . . . Kas Ditagihkan ke Entitas Lain Kas SPP Utang yang belum diterima tagihannya Akrual Belanja . . . yang masih harus dibayar Akrual
  • 5. © SITP 2021 Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Ilustrasi Jurnal Kontraktual Ekstrakomptabel (Akun 53) BAST Beban . . . Akrual Utang yang belum diterima tagihannya Akrual SP2D Belanja . . . yang masih harus dibayar Akrual Ditagihkan ke Entitas Lain Akrual Belanja . . . Kas Ditagihkan ke Entitas Lain Kas Beban Aset Ekstrakomptabel . . . Akrual Beban . . . Akrual SPP Utang yang belum diterima tagihannya Akrual Belanja . . . yang masih harus dibayar Akrual
  • 6. © SITP 2021 Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Ilustrasi Jurnal Bank Garansi (BA Sementara) BG Belanja Dibayar di Muka Akrual Utang yang belum diterima tagihannya Akrual SPP Utang yang belum diterima tagihannya Akrual Belanja . . . yang masih harus dibayar Akrual SP2D Belanja . . . yang masih harus dibayar Akrual Ditagihkan ke Entitas Lain Akrual Belanja . . . Kas Ditagihkan ke Entitas Lain Kas BAST Belum Register / Beban Akrual Belanja Dibayar di Muka Akrual
  • 7. © SITP 2021 Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Ilustrasi Jurnal Penyediaan UP USULAN UP No Entry SP2D Pengeluaran transito yang masih harus dibayar Akrual Piutang dari UP/TUP yang akan Diterima Akrual Kas di Bendahara Kas Uang Muka dari KPPN Kas SPP Piutang dari UP/TUP yang akan Diterima Akrual Pengeluaran transito yang masih harus dibayar Akrual
  • 8. © SITP 2021 Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Ilustrasi Jurnal GUP Intrakomptabel Terima Brg Persediaan / Aset yang belum diregister Akrual Utang yang belum diterima tagihannya Akrual PENDETAILAN Persediaan / Aset Akrual Persediaan / Aset yang belum diregister Akrual SP2D Belanja . . . yang masih harus dibayar Akrual Ditagihkan ke Entitas Lain Akrual Belanja . . . Kas Ditagihkan ke Entitas Lain Kas SPP Utang yang belum diterima tagihannya Akrual Belanja . . . yang masih harus dibayar Akrual
  • 9. © SITP 2021 Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Ilustrasi Jurnal GUP Ekstrakomptabel Terima Brg Beban 53 . . . Akrual Utang yang belum diterima tagihannya Akrual Beban Aset Ekstrakomptabel (595) Akrual Beban 53 . . . Akrual SP2D Belanja . . . yang masih harus dibayar Akrual Ditagihkan ke Entitas Lain Akrual Belanja . . . Kas Ditagihkan ke Entitas Lain Kas SPP Utang yang belum diterima tagihannya Akrual Belanja . . . yang masih harus dibayar Akrual
  • 10. © SITP 2021 Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Ilustrasi Jurnal GUP Non BAST SPBy Beban . . . Akrual Utang yang belum diterima tagihannya Akrual SP2D Belanja . . . yang masih harus dibayar Akrual Ditagihkan ke Entitas Lain Akrual Belanja . . . Kas Ditagihkan ke Entitas Lain Kas SPP Utang yang belum diterima tagihannya Akrual Belanja . . . yang masih harus dibayar Akrual
  • 11. © SITP 2021 Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Ilustrasi Jurnal Pengesahan Belanja BLU BAST Persediaan / Aset yang belum diregister / Beban Akrual Kas BLU belum disahkan Akrual PENDETAILAN Persediaan / Aset Akrual Persediaan / Aset yang belum diregister Akrual Belanja . . . Kas Kas BLU Kas SP2B Kas BLU belum disahkan Akrual Kas BLU Akrual
  • 12. © SITP 2021 Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Ilustrasi Jurnal Pengesahan Pendapatan BLU Uang Masuk Kas BLU belum disahkan Akrual Pendapatan Akrual SP2B Kas BLU Akrual Kas BLU belum disahkan Akrual Kas BLU Kas Pendapatan Kas
  • 13. © SITP 2021 Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Ilustrasi Jurnal MPHL BJS BAST Persediaan / Aset yang belum diregister / Beban Akrual Hibah Langsung yang Belum Disahkan Akrual PENDETAILAN Persediaan / Aset Akrual Persediaan / Aset yang belum diregister Akrual Persetujuan KPPN Hibah Langsung yang Belum Disahkan Akrual Pengesahan Hibah Langsung / TAYL Akrual
  • 14. © SITP 2021 Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Ilustrasi Jurnal Hibah Uang Uang Masuk Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan Akrual Hibah Langsung yang Belum Disahkan Akrual SPHL Hibah Langsung yang Belum Disahkan Akrual Pengesahan Hibah Langsung / TAYL Akrual Kas Lainnya di K/L dari Hibah Akrual Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan Akrual
  • 15. © SITP 2021 Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Terima Kasih
  • 16. © SITP 2021 Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia PanduSAKTI, Kitab sakti untuk Jawara sejati!
  • 17. © SITP 2021 Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia youtube.com/SAKTI Subscribe SAKTI, Untuk dapatkan jurus SAKTI terkini!
  • 18. © SITP 2021 Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tanya Jawab