Dokumen tersebut membahas mekanisme pelaksanaan anggaran berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/2023 tentang perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan. Dokumen tersebut menjelaskan peran dan tanggung jawab pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penanda tangan SPM, serta ketentuan lain terkait pelaksanaan anggaran

1. 1
1
1
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Mekanisme
Pelaksanaan Anggaran
Berdasarkan
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62/2023 tentang
Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Bab VI: Pelaksanaan Anggaran
Pasal 180-232

3. Menteri Keuangan
selaku BUN
Kepala KPPN
selaku Kuasa BUN
Daerah
Dirjen
Perbendaharaan
selaku Kuasa BUN
Pusat
Pemisahan Kewenangan
9
PENGGUNA
ANGGARAN
BUN
Menteri/Kepala
Lembaga
selaku Pengguna
Anggaran (PA)
Kepala Satuan
Kerja
Selaku
Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA)
PPK
(Pembuat
komitmen)
PPSPM
(Pengujian dan
Pembebanan
& Perintah
Pembayaran)
Menetapkan
Menunjuk
SPP
Pengurusan
Administrasi
SPM
Pengurusan Pencairan Dana (Komtabel)
SP2D
Mendelegasikan Kewenangan

4. INDONESIAN TREASURY
Pengguna Anggaran dan Bendahara Umum Negara
1. Menyusun DIPA;
2. Merinci Bagian Anggaran yang dikelola oleh masing masing satker
3. Menetapkan kepala satker atau pejabat lain sebagai KPA (bersifat ex-
officio)
4. Menetapkan Pejabat Perbendaharaan lainnya
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran
yang dikelolanya;
Dilimpahkan
ke KPA
PA dapat menunjuk pejabat lain selain kepala Satker sebagai KPA dlm hal:
a) Satker dipimpin oleh pejabat yang bersifat komisioner;
b) Satker dipimpin oleh pejabat Eselon I atau setingkat Eselon I;
c) Satker yang dibentuk berdasarkan penugasan khusus;
d) Satker yang pimpinannya mempunyai tugas fungsional; atau
e) Satker Lembaga Negara.
Bertanggung jawab secara:
a. formil: tanggung jawab atas pengelolaan keuangan K/L yang
dipimpin
b. Materil: . tanggung jawab atas penggunaan anggaran dan keluaran
yang
dihasilkan atas beban anggaran negara
Tugas dan Wewenang PA a) melaksanakan penerimaan dan pengeluaran Kas Negara dalam rangka
pengendalian pelaksanaan anggaran negara;
b) melakukan pembayaran tagihan pihak ketiga sebagai pengeluaran anggaran; dan
c) melakukan penyusunan laporan keuangan tingkat Kuasa BUN Pusat.
Wewenang Paling Sedikit
Kuasa BUN Pusat
(Dirjen
Perbendaharaan)
Bertanggungjawab memastikan ketersediaan
dana dalam rangka pencairan dana atas
beban DIPA
Kuasa BUN Daerah
(Kepala KPPN)
Bertanggungjawab terhadap kesesuaian
penerima pembayaran pada SPM dan
ketepatan waktu penerbitan SP2D
a) melaksanakan standar operasional prosedur pengujian SPM dan penerbitan SP2D;
b) memastikan Satker menggunakan sistem dan prosedur pembayaran yang telah
distandardisasi oleh BUN;
c) memastikan Satker menyampaikan rencana penarikan dana yang tepat waktu dan
akurat;
d) melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran dalam rangka manajemen kas; dan
e) memantau pencairan anggaran kepada penerima pembayaran.
a) kesesuaian penerima pembayaran berdasarkan perintah pembayaran dari PPSPM;
dan
b) ketepatan waktu penerbitan SP2D
4
Wewenang
Tugas
Pengguna
Anggaran
Menteri/Pimpinan Lembaga atau
pejabat lainnya (ad interim) selaku
penyelenggara urusan tertentu dalam
pemerintahan

5. PEJABAT PERBENDAHARAAN

6. INDONESIAN TREASURY
Kuasa Pengguna Anggaran
6
Tugas dan Wewenang
 Menyusun DIPA;
 Menetapkan PPK dan PPSPM;
 Menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam
pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan
rencana pencairan dana;
 Melakukan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja negara;
 Melakukan pengujian tagihan dan perintah
pembayaran atas beban anggaran negara;
 Memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian
pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi
yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan
anggaran; dan
 Menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bertanggung jawab secara:
a. formil: tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan
wewenang KPA
b. Materil: . tanggung jawab atas penggunaan anggaran
dan keluaran yang dihasilkan atas beban anggaran
negara
Jabatan KPA dianggap
berhalangan apabila;
Pelaksana Tugas KPA
Jabatan tidak terisi dan
menimbulkan lowongan jabatan
Pejabat definitif tidak
dapat bertugas > 45
hari kalender
Menteri/Pimpinan Lembaga
dapat menetapkan plt KPA
dengan ketentuan
a. pejabat 1 (satu) tingkat dibawah
kepala satker yang memiliki tusi
terkait keuangan/umum/rumah
tangga/tata usaha
kepegawaian/perlengakapan
b. pejabat 2 (dua) tingkat dibawah
kepala satker yang memiliki tusi
terkait keuangan dalam hal
pejabat pada huruf a berhalangan
c. Merupakan Pejabat pelaksana
tugas kepala Satker atau pejabat
lain selain kepala Satker dalam
hal pejabat pada huruf a dan
huruf b berhalangan atau
menjabat sebagai PPK
Tidak
menjabat
sebagai
PPK
Penetapan tidak terikat Tahun Anggaran dan berakhir
saat satker dilikuidasi atau tidak mendapatkan
anggaran DIPA
Pasal 182-186

7. INDONESIAN TREASURY
Pejabat Pembuat Komitmen
7
Tugas dan Wewenang
 Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan
dana;
 Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
 Membuat, menandatangani, dan melaksanakan perjanjian dengan
penyedia barang/jasa;
 Melaksanakan kegiatan swakelola;
 Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian yang
dilakukannya;
 Mengendalikan pelaksanaan perikatan;
 Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih
kepada negara;
 Membuat dan menandatangani SPP atau dokumen lain yang
dipersamakan dengan SPP;
 Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;
 Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA
dengan Berita Acara Penyerahan;
 Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan
kegiatan;
 Menerbitkan dan menyampaikan SPP ke PPSPM;
 Menyampaikan rencana penarikan dana kepada KPPN; dan
 Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan
dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran
belanja negara.
1.menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
2.memastikan telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh
pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara;
3.mengajukan permintaan pembayaran atas tagihan berdasarkan prestasi
kegiatan;
4.memastikan ketepatan jangka waktu penyelesaian tagihan kepada negara;
dan
5.menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia
barang/jasa.
Tugas dan Wewenang Lainnya
Jabatan tidak
terisi
Bertanggung jawab terhadap:
a. Kebenaran materiil dan akibat dari penggunaan bukti hak
tagih
b. Kebenaran data supplier dan data kontrak
c. Keseseusaian barang/jasa dengan spesifikasi teknis
d. Penyelesaian pengujian tagihan dan penerbitan SPP tepat
waktu
Dibantu oleh PPABP dan PBDK untuk administrasi belanja pegawai
a. PPABP memiliki tugas dan wewenang yang berhubungan dengan
pengelolaan administrasi belanja pegawai
b. PBDK memiliki tugas dan wewenang yang berhubungan dengan
pengelolaan administrasi kepegawaian untuk pembayaran belanja pegawai
melalui interkoneksi antara aplikasi kepegawaian dengan aplikasi gaji.
melaksanakan kewenangan KPA untuk melakukan tindakan
yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja
negara
Pasal 188-189

8. INDONESIAN TREASURY
Pejabat Penanda Tangan SPM
8
 menguji kebenaran SPP atau dokumen lain yang
dipersamakan dengan SPP beserta dokumen
pendukung;
 menolak dan mengembalikan SPP, apabila tidak
memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 membebankan tagihan pada akun yang telah
disediakan;
 menerbitkan SPM atau dokumen lain yang
dipersamakan dengan SPM;
 menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen
hak tagih;
 melakukan pemantauan atas ketersediaan pagu
anggaran, realisasi belanja, dan penggunaan
UP/TUP;
 memperhitungkan kewajiban penerima hak tagihan
apabila penerima hak tagihan masih memiliki
kewajiban kepada negara;
 menerbitkan dan menyampaikan SPM ke KPPN;
 menyampaikan laporan atas pelaksanaan pengujian
dan perintah pembayaran kepada KPA secara
periodik; dan
 melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang
berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan
perintah pembayaran.
Tugas dan Wewenang
Bertanggung jawab terhadap:
a. kebenaran administrasi, kelengkapan administrasi, dan
keabsahan administrasi dokumen hak tagih yangmenjadi
dasar penerbitan SPM
b. kebenaran dan keabsahan atas SPM
c. akibat yang timbul dari pengujian SPP dan/atau penerbitan
SPM
d. ketepatan waktu penerbitan SPM dan penyampaian SPM kepada
KPPN.
melaksanakan kewenangan KPA untuk melakukan pengujian
tagihan dan perintahpembayaran atas beban anggaran
negara
Pasal 190

9. INDONESIAN TREASURY
Ketentuan Lain
9
KPA dapat menetapkan pejabat
perbendaharaan pengganti sementara
Pengaturan
lainnya
KPA dapat menetapkan pejabat di
luar Satuan Kerja sebagai PPK
dan/atau PPSPM dalam hal
kebutuhan organisasi dan diatur
dalam ketentuan perundang-
undangan, dengan ketentuan;
PPK, telah memiliki
sertifikat kompetensi PPK
PPSPM, telah memiliki
sertifikat kompetensi PPSPM
KPA agar berkoordinasi dengan K/L terkait
dan menyampaikan SK maksimal 5 hari kerja
setelah penandatanganan
Masa berlaku
Tidak terikat tahun anggaran dan
berakhir saat penetapan KPA berakhir
Lain-lain
Berhalangan
Standar Kompetensi
Pejabat perbendaharaan harus memenuhi
standar Kompetensi mengikuti Peraturan
Menteri Keuangan mengenai standar
kompetensi kerja khusus bagi KPA, PPK,
dan PPSPM
Pengaturan PPK >1
KPA dapat menetapkan
lebih dari 1 PPK
dengan pertimbangan;
Kompleksitas kegiatan
dalam DIPA, Besarnya
alokasi anggaran, dan
Letak geografis
• PPK, PPSPM, B.Peng, B.Pen, dan BPP diprioritaskan berasal dari pejabat
fungsional di bidang pengelolaan keuangan APBN yang dibina oleh
Kementerian Keuangan dan memiliki sertifikat kompetensi PPK/PPSPM dan
sertifikat bendahara sesuai dengan jenis pengangkatannya masing-masing
• Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional, KPA/Kasatker menetapkan
pegawai yang memiliki sertifikat kompetensi.
• Kepemilikan Sertifikat Kompentensi PPK/PPSPM dilaksanakan sesuai dengan
PMK-211/PMK.09/2019 dan Kepemilikan Sertifikat Bendahara dilaksanakan
sesuai dengan PMK 126/PMK.05/2016 jo PMK 128/PMK.05/2017
Pejabat Fungsional

10. KOMITMEN

11. INDONESIAN TREASURY
Jenis Komitmen
11
Kontrak
• bukti
pembelian/pembayaran;
• kuitansi;
• surat Perintah Kerja
(SPK);
• surat perjanjian;
• Surat/bukti pesanan.
Penetapan
Keputusan
• surat keputusan;
• surat perintah;
• surat tugas;
• surat keterangan;
dan/atau
• surat perjalanan dinas.
• Komitmen merupakan dasar timbulnya hak tagih
• Anggaran yang sudah terikat dengan komitmen tidak dapat digunakan untuk kebutuhan lain.
Terdiri
dari
a) pejabat pembina
kepegawaian;
b) KPA;
c) PPK; atau
d) pejabat berwenang
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan.
Ditetapkan
oleh;
Pasal 198 - 200

12. INDONESIAN TREASURY
Jenis-Jenis Kontrak
12
• Diterbitkan Penyedia
• Paling sedikit memuat; Tanggal Pembelian/Pembayaran,
Nama Penyedia, Uraian Barang/Jasa yang dibeli/dibayar,
Kuantitas Barang/Jasa yang dibeli/dibayar, dan jumlah
pembayaran
Bukti Pembelian/Pembayaran
• Diterbitkan dan ditandatangani paling kurang oleh PPK
dan Penyedia
• Paling sedikit memuat; Tanggal Pembelian/Pembayaran,
Nama Penyedia, Uraian Barang/Jasa yang dibeli/dibayar,
Kuantitas Barang/Jasa yang dibeli/dibayar, dan jumlah
pembayaran
• Diterbitkan sebagai pengganti bukti pembayaran dalam
hal penyedia tidak menerbitkan Bukti Pembelian
dan/atau Bukti Pembayaran tidak memenuhi persyaratan
Kuitansi
• Diterbitkan dan ditandatangani paling kurang oleh PPK
dan Penyedia
• Berisi perintah pelaksanaan pekerjaan kepada Penyedia
• Paling sedikit memuat; nama dan kode Satker, nomor dan
tanggal surat, nama PPK, uraian barang/jasa, nama
penyedia, hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu
pelaksanaan pekerjaan, nilai kontrak
Surat Perintah Kerja
• Diterbitkan dan ditandatangani paling kurang oleh PPK dan
Penyedia
• Berisi kesepakatan para pihak mengenai pekerjaan
• Paling sedikit memuat; nama dan kode Satker, nomor dan tanggal
surat, nama PPK, uraian barang/jasa, nama penyedia, hak dan
kewajiban para pihak, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, nilai
kontrak
Surat Perjanjian
• Dibuat oleh PPK
• Ditujukan kepada penyedia barang/jasa dengan tujuan untuk
memesan barang/jasa melalui e-purchasing sesuai dengan ketentuan
yang berlaku
• Paling sedikit memuat; nama Pemesan, nama Penyedia, Barang/Jasa
yang dipesan, spesifikasi teknis barang, dan jumlah pembayaran
• Penggunaan surat/bukti pesanan untuk pengadaan barang/jasa dapat
ditindaklanjuti dengan surat perintah kerja atau surat
perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Surat/Bukti Pesanan
Pasal 201 - 205

13. INDONESIAN TREASURY
Penatausahaan Komitmen
13
Komitmen
Kontrak
Penetapan
Keputusan
Komitmen dalam bentuk
penetapan keputusan
didaftarkan suppliernya
Komitmen dalam bentuk
kontrak harus
didaftarkan kontrak dan
suppliernya
PPK mendaftarkan data
supplier (antara lain
nama, NPWP, dan nomor
rekening) dan data
kontrak, nama rekanan,
nilai kontrak, jangka
waktu dan jadwal
pembayaran) ke KPPN.
Untuk Kontrak didaftarkan
ke KPPN paling lambat 5
hari kerja setelah
tandatangan kontrak
Penerbitan Nomor
Register Supplier dan
Nomor Register Kontrak
KPPN
Didaftarkan
Pasal 207

14. INDONESIAN TREASURY
Pengajuan Tagihan
14
Dapat disampaikan secara elektronik dalam hal telah interkoneksi
sistem
Pengajuan tagihan dilakukan
berdasarkan atas komitmen dan
bukti bukti yang sah untuk
memperoleh pembayaran, meliputi:
a) Prestasi pekerjaan/pengeluaran riil;
b) daftar perhitungan/nominatif penerima
pembayaran untuk yang lebih dari 1
(satu) penerima;
c) penyelesaian kewajiban perpajakan
dan/atau kewajiban kepada negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangan;
dan/atau
d) persyaratan lainnya.
a) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
b) Berita Acara Serah Terima
Pekerjaan/Barang;
c) Berita Acara Pembayaran;
d) Berita acara kemajuan pekerjaan;
dan/atau
e) Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya
sesuai dengan ketentuan mengenai
pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Bentuk
Prestasi
Pekerjaan
Tagihan
disampaikan ke
PPK paling lambat
5 hari kerja
setelah timbul
hak tagih
Belanja Pegawai
a) daftar perhitungan gaji pegawai yang
ditandatangani oleh PPABP, Bendahara
Pengeluaran, dan KPA/PPK;
b) daftar perhitungan tunjangan kinerja untuk
pembayaran tunjangan kinerja; daftar
perhitungan uang makan untuk pembayaran uang
makan;
c) daftar perhitungan uang lembur untuk pembayaran
uang lembur; dan
d) persyaratan lain sebagaimana diatur dalam
ketentuan pembayaran belanja pegawai.
Dokumen Persyaratan
Lainnya
Belanja Barang, Modal, Bansos, dll
a) surat tagihan penggunaan daya dan jasa yang sah untuk pembayaran
langganan daya dan jasa;
b) daftar perhitungan/nominatif perjalanan dinas dan dokumen
pendukunganya untuk pembayaran perjalanan dinas;
c) jaminan dalam hal barang/jasa belum diterima;
d) pembayaran pengadaan tanah:
1) berita acara pelepasan hak atas tanah atau penyerahan
tanah;
2) surat pelepasan hak adat (apabila diperlukan);
3) pernyataan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya
meliputi lokasi tanah yang disengketakan bahwa pengadilan
negeri tersebut dapat menerima uang penitipan ganti
kerugian, dalam hal tanah sengketa;
4) persyaratan lainnya
e) persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan menteri
keuangan mengenai pembayaran belanja barang, belanja modal,
bantuan sosial, dan belanja lainnya.
Pasal 208

15. INDONESIAN TREASURY
Mekanisme LS
15
Prinsip utama pembayaran dilakukan dengan Mekanisme LS kepada penerima hak pembayaran
Digunakan untuk pembayaran
kepada:
Aparatur negara, Penyedia,
dan/atau Pihak lain (meliputi
perseorangan, kelompok masyarakat,
lembaga pemerintah, lembaga non
pemerintah, organisasi
internasional, dan/atau badan
usaha.
Prinsip
Tujuan Pembayaran
Dapat dilakukan melalui: Bendahara
pengeluaran, Bank/Pos/Lembaga Keuangan
Bukan Bank. Sesuai ketentuan perundang
undangan
Pelaksanaan
Dalam hal pembayaran tidak bisa langsung kepada penerima, maka dapat
melalui;
1. Bendahara Pengeluaran (Honorarium, perjadin atas dasar SK, belanja
pegawai kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan/atau pejabat lainnya
setelah mendapat persetujuan dari Kuasa BUN)
2. Bank/Pos/Lembaga Keuangan bukan Bank (Belanja Bansos, Belanja Banper,
sesuai peraturan perundangan)
Pasal 210 -
211

16. Digunakan untuk membiayai operasional sehari-hari Satker
dan pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui
mekanisme LS, baik secara tunai maupun non tunai
Prinsip
Besaran
1/12 dari pagu jenis belanja yang dapat dibayarkan
dengan UP dan paling banyak sebesar Rp500 juta
Jenis
Belanja
Belanja Barang, Belanja Modal, Belanja Lain-
lain
Revolving apabila UP telah dipergunakan paling
sedikit 50% dan dilakukan minimal 1x per bulan
Maksimal sebesar Rp200 juta per penerima, apabila
melebihi harus mendapatkan izin Dirjen Perbendaharaan
Maksimal Pembayaran
Revolving
UP Tunai: UP yang diberikan dalam bentuk uang tunai
kepada BP/BPP melalui rekening BP/BPP
UP KKP: uang muka kerja yang diberikan dalam bentuk
batasan belanja (limit) kredit kepada BP/BPP
Bentuk UP
Dalam hal UP pada Bendahara Pengeluaran tidak cukup tersedia untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya
mendesak/tidak dapat ditunda, KPA dapat mengajukan permohonan persetujuan TUP kepada Kepala KPPN
1. Permohonan persetujuan TUP diajukan kepada Kepala KPPN disertai rincian rencana penggunaan TUP.
2. Kepala KPPN dapat menyetujui atau menolak untuk keseluruhan atau sebagian permohonan.
3. TUP harus dipertanggungjawabkan seluruhnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan dan dapat dilakukan secara bertahap. Kepala
KPPN dapat memberikan surat teguran dalam hal keterlambatan pertanggungjawaban TUP.
4. Sisa TUP yang tidak habis digunakan harus disetor ke Kas Negara paling lama 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu 1 (satu) bulan.
5. Perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan, KPA mengajukan permohonan persetujuan kepada Kepala KPPN.
Batasan besaran pembayaran
dikecualikan untuk:
a) pembayaran honorarium;
b) perjalanan dinas;
c) kegiatan di luar negeri;
d) kegiatan kepresidenan/wakil
presiden;
e) kegiatan yang menyangkut
rahasia negara/intelejen;
f) pengadaan barang/jasa
penyedia di luar negeri;
g) iuran organisasi
internasional;
h) kegiatan anggota MPR, DPR,
dan DPD, DPRD;
i) penanganan terorisme;
j) pengadaan
alutsista/alpalhankam; dan
k) penanganan bencana.
Mekanisme UP dan TUP Pasal 212 -
216

17. PENGUJIAN &
PENYELESAIAN
TAGIHAN

18. INDONESIAN TREASURY
Pengujian Tagihan
18
Mekanisme Langsung (LS)
• PPK melakukan pengujian materiil
terhadap tagihan yang diterima dan
kelengkapannya
• Pengujian dilakukan secara elektronik
terhadap kelengkapan dokumen,
kebenaran data penerima, dan
kebenaran perhitungan kewajban
• Tagihan yang tidak disampaikan dalam
bentuk elektronik akan diuji secara
manual
• Selain menguji hal tersebut diatas,
juga terhadap spesifikasi teknis,
kebenaran dan keabsahan bukti tagih,
serta ketepatan waktu
• Dalam hal pengujian tagihan sudah
sesuai ketentuan, PPK dapat
menerbitkan SPP-LS
Penyampaian SPP paling lambat;
1. 3 hari kerja >> aparatur
negara
2. 5 hari kerja >> pihak ke-3 dan
pihak lainnya
3. Tanggal 10 sebelum bulan
pembayaran untuk gaji
induk/bulanan
Mekanisme Uang Persediaan (UP)
1. Bendahara Pengeluaran membuat daftar kebutuhan UP
2. KPA menyampaikan permohonan persetujuan besaran UP ke
KPPN berdasarkan daftar kebutuhan UP
3. KPPN memberikan persetujuan permohonan besaran UP
4. Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP UP kepada KPA
berdasarkan persetujuan besaran UP
5. Penerbitan dan penyampaian SPP-UP paling lama 2 hari kerja.
Pengajuan UP
Penggunaan UP
1. Pengujian PPK terhadap tagihan UP berlaku mutatis mutandis
dengan pengujian tagihan LS
2. PPK Melakukan pengujian materil terhadap tagihan dan
kelengkapan, kemudian menerbitkan Surat Perintah Bayar
(SPBY)
3. Pada penggunaan UP untuk uang muka, SPBy disertai dengan
Rencana Pelaksanaan dan Rincian Kebutuhan Dana
4. Pengujian SPBy oleh BP/BPP meliputi; Kelengkapan perintah,
kebenaran hak tagih, Ketersediaan dana, spesifikasi teknis, dan
ketepatan klasifikasi anggaran.
5. Bendahara dapat melakukan pembayaran apabila SPBy
sudah benar
Penerima Uang Muka
mempertanggungjawabkan
penggunaan maksimal 5
hari kerja
• SPP-LS/UP/TUP/GUP/GUP
Nihil/PTUP dan SPBy
diterbitkan menggunakan sistem
aplikasi yang dikelola
Kementerian Keuangan
• SPP-LS/UP/TUP/GUP/GUP
Nihil/PTUP dan SPBy disahkan
menggunakan TTE tersertifikasi
sesuai peraturan perundang-
undangan
What’s New?
Pertanggungjawaban
UP
1. Revolving dilakukan selama
dan yang dibayarkan dengan
UP masih tersedia
2. Pengajuan penggantian UP
disertai dengan SPBy dan
kelengkapannya
3. Penggantian UP terdiri dari
Penggantian UP (GUP) untuk
revolving, dan GUP Nihil untuk
pertanggungjawaban UP
Pasal 217 -224

19. INDONESIAN TREASURY
Pengujian SPP dan Penyampaian SPM
19
• Dalam rangka penyelesaian tagihan, PPSPM melakukan
pengujian formal atas SPP beserta kelengkapannya
yang disampaikan dari PPK
• Pengujian dilakukan secara elektronik terhadap;
a) kelengkapan dokumen pendukung SPP;
b) kebenaran dan keabsahan tanda tangan elektronik
PPK;
c) kebenaran pengisian format SPP;
d) ketersediaan pagu sesuai BAS pada SPP dengan
DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker;
e) kebenaran formal bukti yang menjadi pembayaran;
f) kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban
di bidang perpajakan dari pihak yang mempunyai
hak tagih;
g) kepastian telah terpenuhinya kewajiban
pembayaran kepada negara
h) kesesuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuan
pembayaran dalam perjanjian/kontrak; dan
i) ketepatan penggunaan kode bagan akun standar
antara SPP dengan DIPA/POK/ RKA Satker.
• Pengujian atas kelengkapan SPP yang disampaikan
tidak secara elektronik akan dilakukan secara
manual
• Dalam hal SPP telah sesuai, PPSPM dapat
menerbitkan SPM
Pengujian SPP
Jangka waktu pengujian SPP dan
Penerbitan SPM;
1. 2 hari kerja >> SPM UP/TUP
2. 3 hari kerja >> SPM PTUP
3. 4 hari kerja >> SPM GUP/GUP Nihil
4. 5 hari kerja >> SPM LS
5. Tanggal 15 sebelum bulan Pembayaran
>> Gaji Induk.Bulanan
Penyampaian
SPM ke KPPN
1. SPM-LS/UP/TUP/GUP/GUP Nihil/PTUP disahkan
menggunakan TTE tersertifikasi sesuai
peraturan perundang-undangan yang dikelola
Kementerian Keuangan
2. Pengesahan SPM-LS/UP/TUP/GUP/GUP Nihil/PTUP
menggunakan menggunakan TTE tersertifikasi
sesuai peraturan perundang-undangan
Pasal 225 -
226

20. INDONESIAN TREASURY
Pengujian SPM oleh KPPN dan Penerbitan SP2D
20
Penelitian
SPM
Meliputi
a) kelengkapan SPM; dan
b) kebenaran SPM meliputi:
i. kebenaran dan keabsahan tanda tangan
elektronik pada SPM;
ii. kesesuaian penulisan/pengisian jumlah angka
dan huruf pada SPM; dan
iii. kebenaran penulisan dalam SPM, termasuk
tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan.
Pengujian SPM
Meliputi:
a) menguji kebenaran perhitungan angka atas beban
APBN yang tercantum dalam SPM, yaitu kebenaran
jumlah belanja/pengeluaran dikurangi dengan jumlah
potongan/penerimaan dengan jumlah bersih dalam
SPM;
b) menguji ketersediaan dana pada DIPA dengan yang
dicantumkan pada SPM;
c) menguji kesesuaian tagihan dengan data
perjanjian/kontrak atau perubahan data pegawai
yangtelah disampaikan kepada KPPN; dan
d) menguji persyaratan pencairan dana.
Secara
Elektronik
Penerbitan SP2D
a) Penelitian dan pengujian secara elektronik
sebagaimana dimaksud dilakukan terhadap
data/informasi pada sistem aplikasi.
b) Penerbitan SP2D dilakukan sesuai dengan prosedur
standar operasional dan norma waktu yang
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan
hanya dapat dilakukan sepanjang tidak
mengakibatkan:
a) perubahan jumlah uang pada SPP, SPM, dan
SP2D;
b) sisa pagu anggaran pada DIPA menjadi
minus; atau
c) perubahan kode bagian anggaran, eselon
I, dan Satker.
Koreksi/Rala
t/Pembatalan
SP2D
New!
Pasal 227 - 229

21. TERIMA KASIH
www.djpb.kemenkeu.go.id @ditjenperbendaharaan DJPb.KemenkeuRI
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
- DJPb Kemenkeu RI
@DJPbKemenkeu_RI