SlideShare a Scribd company logo
1 of 33
SPP, RPD,
Renkas
SPM
Silabi
Referensi
Gabung / Terpisah
Peraturan Menteri Keuangan nomor
162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan
Tanggung Jawab Bendahara pada Satker Pengelola
Anggaran pendapatan dan Belanja Negara tanggal
15 November 2013
DOKUMEN SUMBER
Aktivitas Penerbitan SPM UP/TUP oleh KPA
DIPA
SPM Uang Persediaan (SPM-UP)
SPM Tambahan Uang Persediaan (SPM-TUP)
SPM Penggantian Uang Persediaan (SPM-GUP)
SPM Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (SPM-PTUP)
Aktivitas Pembayaran dari Uang Persediaan (UP)
Kuitansi/Bukti Pembayaran dan Faktur
SSBP/SSP
Aktivitas Pembayaran dari SPM-LS Bendahara
SPM-LS Bendahara
SPM-LS kepada pihak ketiga
SSPB
Aktivitas Penyaluran Dana kepada BPP dan LPJ-BPP
Penyaluran Dana kepada BPP
LPJ-BPP
ALUR PROSES
Aktivitas
PPSPM
Aktivitas PPK
Aktivitas BP
Aktivitas
BPP LPJ BP
SPM
SP2D
ALUR PROSES
DIPA
Modul SPM
Kwitansi
SPM
SPP
UP / TUP/
GUP / PTUP/
LS-Bend/
LS-Phk 3
Buku
Lain-lain
LPJ BPP
Pajak
ADK
BA
Pemeriksaan
Kas
LPJ
Bend KPPN
JENIS TRANSAKSI
01 Pembukuan DIPA
02 SPM LS Bendahara
Digunakan untuk melakukan pembukuan terhadap SPM LS yang telah menjadi SP2D dengan penerima ke
Bendahara Pengeluaran. Tanggal Buku di default dengan Tanggal SP2D
03 Pembayaran SPM LS Bendahara
Digunakan untuk melakukan pembukuan terhadap pembayaran SPM LS Bendahara yang dilakukan oleh
bendahara. Tanggal Buku adalah tanggal terjadinya pembayaran.
04 Setor SPM LS Bendahara
Digunakan untuk melakukan pembukuan terhadap pengembalian belanja / Setor SPM LS belanja; sisa
antara jumlah SP2D LS Bendahara dengan jumlah pembayaran ke penerima
05 SPM UP/TUP
Digunakan untuk melakukan pembukuan terhadap SPM UP/TUP yang telah menjadi SP2D. Tanggal Buku
di default dengan Tanggal SP2D
JENIS TRANSAKSI
06 Setor Sisa UP/TUP
Digunakan untuk melakukan pembukuan terhadap pengembalian belanja / Setor Sisa SPM/SP2D
UP/TUP
07 PU Bank
Digunakan untuk melakukan pembukuan Pengambilan Uang Dari Bank;Memindahkan Uang dari Kas
Bank ke Kas Tunai
08 Transaksi UP
Digunakan untuk melakukan pembukuan pengeluaran UP/TUP. Dokumen Sumber diambil dari data
RUH Kuitansi
09 Pungut Pajak
Digunakan untuk melakukan pembukuan Pemungutan Pajak yang dilakukan oleh Bendahara
10 Setor Pajak
Digunakan untuk melakukan pembukuan Penyetoran Pajak.
11 SPM GUP
Digunakan untuk melakukan pembukuan SPM Penggantian Uang Persediaan.
JENIS TRANSAKSI
12 SPM GUP Nihil
Digunakan untuk melakukan pembukuan Pengesahan SPM Penggantian Uang Persediaan.
13 Bayar UM Tunai
Digunakan untuk melakukan pembukuan Pemberian Uang Muka Kerja/ Uang Muka Perjadin
14 Bukti UM/Rampung
Digunakan untuk melakukan pembukuan pertanggung jawaban Uang Muka Kerja/Uang Muka Perjadin.
Dokumen Sumber berasal dari RUH Kuitansi
15 Kekurangan UM
Digunakan untuk melakukan pembukuan selisih kurang antara Bayar Uang Muka dengan Bukti Uang Muka
16 Kelebihan/Pengembalian UM
Digunakan untuk melakukan pembukuan selisih lebih antara Bayar Uang Muka dengan Bukti Uang Muka
17 Transfer ke BPP
Digunakan untuk melakukan pembukuan Transfer Uang dari rekening Bendahara ke rekening BPP
JENIS TRANSAKSI
18 Tunai ke BPP
Digunakan untuk melakukan pembukuan pemberian Uang Tunai dari Bendahara ke BPP
19 Pengembalian Transfer BPP
Digunakan untuk melakukan pembukuan pengembalian Uang lewat Rekening dari Rekening BPP ke
Rekening Bendahara
20 Pengembalian Tunai BPP
Digunakan untuk melakukan pembukuan Pengembalian Uang dari BPP secara Tunai
21 Menerima LPJ BPP
Digunakan untuk melakukan pembukuan Penerimaan LPJ BPP
22 Terima Transfer BP
Digunakan untuk melakukan pembukuan BPP ketika menerima Transfer Uang dari BP lewat Rekening
23 Terima Tunai BP
Digunakan untuk melakukan pembukuan BPP ketika menerima Uang Tunai dari BP
JENIS TRANSAKSI
24 Terima Transfer Uang lain-lain
Digunakan untuk melakukan pembukuan Penerimaan Uang Lain-Lain lewat Rekening Bendahara
25 Terima Tunai Uang lain-lain
Digunakan untuk melakukan pembukuan Penerimaan Uang Tunai oleh Bendahara/BPP
26 SPM LS Pihak 3
27 Setor Bank
Digunakan untuk melakukan pembukuan Penyetoran Uang dari Kas Tunai ke Kas Bank
28 Transfer Keluar Lain-lain
Digunakan untuk melakukan pembukuan transaksi pengeluaran lain-lain secara transfer
29 Keluar Tunai lain-lain
Digunakan untuk melakukan pembukuan Transaksi pengeluaran lain-lain secara tunai
JENIS TRANSAKSI
30 Setor Sisa SPM LS TA Lalu
Digunakan untuk melakukan pembukuan penyetoran sisa LS tahun lalu
31 Pembayaran SPM LS Bendahara (Transfer)
Digunakan untuk melakukan pembukuan transaksi pembayaran yang berasal SPM LS Bendahara secara
transfer
32 Transaksi UP (Transfer)
Digunakan untuk melakukan pembukuan transaksi pembayaran yang berasal dari SPM UP/TUP secara
transfer
33 Transfer SPM LS Bendahara ke BPP (Transfer)
Digunakan untuk melakukan pembukuan transaksi pengiriman dana yang berasal dari SPM LS Bendahara
secara Transfer ke BPP
34 Transfer SPM LS Bendahara ke BPP (Tunai)
Digunakan untuk melakukan pembukuan transaksi pengiriman dana yang berasal dari SPM LS Bendahara
secara Tunai ke BPP
JENIS TRANSAKSI
35 Terima Transfer SPM LS Bendahara dari BP
Digunakan oleh BPP untuk membukukan penerimaan uang SPM LS Bendahara dari BP melalui transfer antar
rekening
36 Terima Tunai SPM LS Bendahara dari BP
Digunakan oleh BPP untuk membukukan penerimaan uang SPM LS Bendahara dari BP secara tunai
37 Pengembalian Pembayaran SPM LS Bendahara (Tunai)
Digunakan untuk membukuan pengembalian pembayaran SPM LS Bendahara secara tunai dari penerima
38 Pengembalian Pembayaran SPM LS Bendahara (Transfer)
Digunakan untuk membukuan pengembalian pembayaran SPM LS Bendahara melalui transfer dari penerima
39 Pungut Pajak Via Rekening
Digunakan oleh BP untuk membukukan pemungutan pajak melalui rekening
JENIS TRANSAKSI
40 Setor Pajak Via Rekening
Digunakan oleh BPP untuk membukukan penyetoran Pajak melalui bank. Transaksi ini memerlukan NTPN.
41 Setor Pajak TA Lalu (Tunai)
Digunakan untuk membukuan penyetoran Pajak Tahun Anggaran Yang Lalu.
42 Transaksi UP TA lalu (Tunai)
Digunakan untuk membukuan pembayaran transaksi dana Uang Persediaan Tahun Anggaran Yang Lalu
43 Pembayaran SPM LS TA lalu (Tunai)
Digunakan untuk membukuan pembayaran SPM LS Tahun Anggaran Yang Lalu
44. Setor Sisa UP (Transfer)
Digunakan untuk melakukan pembukuan terhadap pengembalian belanja/Setor Sisa SPM/SP2D UP/TUP
secara transfer
JENIS TRANSAKSI
45 Pembayaran Uang Muka (Transfer)
Digunakan untuk melakukan pembukuan Pemberian Uang Muka Kerja/ Uang Muka Perjadin secara transfer
46 Kekurangan Uang Muka (Transfer)
Digunakan untuk melakukan pembukuan selisih kurang antara Bayar Uang Muka dengan Bukti Uang Muka
secara transfer
47 Kelebihan/Pengembalian Uang Muka (Transfer)
Digunakan untuk melakukan pembukuan selisih lebih antara Bayar Uang Muka dengan Bukti Uang Muka
secara transfer
DRPP
• Merupakan Daftar Rincian Pelaksanaan Pembayaran digunakan
untuk penggantian Uang persediaan
• DRPP mengambil transaksi bendahara yang membebani dana UP
yaitu kode 08,14,32
• DRPP di buat per kegiatan,per output, per jenis belanja
ALUR DRPP
kuitansi
TRANSAKSI DRPP
SPP GU/GU NIHIL/
PTUP
LAPORAN / BUKU
Buku Kas Umum
Buku Pembantu
Kas
BPP
Buku Pengawasan Anggaran Belanja
Uang Muka Perjadin
Pajak
Uang Persediaan
LS Bendahara
Lain-Lain
LAPORAN / BUKU
Berita Acara Pemeriksaan Kas BP
Berita Acara Pemeriksaan Kas BPP
Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi BP
Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Serah Terima BP
Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Serah Terima BPP
LAPORAN / BUKU
LPJ Bendahara Pengeluaran
Daftar Rincian Kas di Rekening Bendahara Pengeluaran
LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu
BENDAHARA PENERIMAAN
Bendahara Penerimaan
Pengelola PNBP
Bendahara Penerimaan
Pengelola PNBP,
Perpajakan dan Dana
Pihak Ketiga
Bendahara
Penerimaan
Contoh :
Bend.Penerimaan KPPBC
Contoh :
Bend.Penerimaan
Kanwill BPN
ALUR PROSES
1
2
3
4
5
Dok Sumber
DOKUMEN SUMBER
Bendahara
Penerimaan
Pengelola PNBP
Dokumen Sumber
• Dipa Target
• Surat Bukti Setor (SBS)
• SSBP Setoran Bendahara
• SSBP Wajib Bayar
• Bukti Penerimaan Lainnya
DOKUMEN SUMBER
Bendahara
Penerimaan
Pengelola PNBP,
Perpajakan dan
Dana Pihak
Ketiga
Dokumen Sumber
• Dipa Target
• Surat Bukti Setor (SBS)
• SSBP Setoran Bendahara
• SSP Setoran Bendahara
• SSBP Wajib Bayar
• Bukti Penerimaan Lainnya
• Bayar Dana Pihak Ketiga
• Alih PNBP
OUTPUT LAPORAN
Bendahara
Penerimaan
Pengelola PNBP
Laporan
• Buku Kas Umum
• Buku Pembantu Kas
• Buku Pembantu Terkait
• Buku Pembantu PNBP
• Buku Pengawasan Anggaran
OUTPUT LAPORAN
Bendahara
Penerimaan
Pengelola PNBP,
Perpajakan dan
Dana Pihak
Ketiga
Laporan
• Buku Kas Umum
• Buku Pembantu Kas
• Buku Pembantu PNBP
• Buku Pembantu DPK
• Buku Pembantu Pajak
• Buku Pengawasan Anggaran
ALUR PROSES
Aktivitas
PPSPM
Aktivitas PPK
Aktivitas BP
Aktivitas
BPP LPJ BP
SPM
SP2D
TRANSAKSI DI BPP
Ko
de
Nama Uraian
48 Bayar Uang Muka dari Lain-Lain
secara Tunai
Digunakan untuk melakukan pembayaran uang muka
kepada PUM (panwas cam) secara tunai. Otomatis
akan menghasilkan ADK di folder UM
49 SPJ Uang Muka dari lain-lain Digunakan untuk melakukan transaksi Rekap
Pertanggungjawaban dari PUM (panwas cam)
50 Pengembalian Uang Muka dari
Lain-Lain secara Tunai
Digunakan untuk mencatat pengembalian uang muka
dari PUM (panwas cam) secara tunai
51 Bayar Uang Muka dari Lain-Lain
secara Transfer
Digunakan untuk melakukan pembayaran uang muka
kepada PUM (panwas cam) secara transfer.
52 Pengembalian Uang Muka dari
Lain-Lain ( Transfer)
Digunakan untuk mencatat pengembalian uang muka
dari PUM (panwas cam) secara trasnfer
PENGEMBANGAN SAS
SILABI
REFERENSI PUM
TRANSAKSI PUM (13,14,15,16 / 45,46,47,
48,49,50,51,52)
SPM-BPP

More Related Content

What's hot

Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada spanPelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada spanAhmad Abdul Haq
 
Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPN
Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPNPeranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPN
Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPNAhmad Abdul Haq
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2Sujatmiko Wibowo
 
Paper Praktikum Komputer dan Administrasi Perpajakan
Paper Praktikum Komputer dan Administrasi PerpajakanPaper Praktikum Komputer dan Administrasi Perpajakan
Paper Praktikum Komputer dan Administrasi PerpajakanUmmi27
 
02.kebijakan akuntansi-beban-&-belanja
02.kebijakan akuntansi-beban-&-belanja02.kebijakan akuntansi-beban-&-belanja
02.kebijakan akuntansi-beban-&-belanjaAli Mashduqi
 
PPN SPT Masa
PPN SPT MasaPPN SPT Masa
PPN SPT Masakaromah95
 
Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)
Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)
Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)Ahmad Abdul Haq
 
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/20162017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016Ahmad Abdul Haq
 
1.1 latihan i kasus penyusunan lap keu skpd andy 140404
1.1 latihan i kasus penyusunan lap keu skpd andy 1404041.1 latihan i kasus penyusunan lap keu skpd andy 140404
1.1 latihan i kasus penyusunan lap keu skpd andy 140404LainunKhairuna
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah DaerahSistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah DaerahSujatmiko Wibowo
 
Akuntansi Pendapatan PEMDA
Akuntansi Pendapatan PEMDAAkuntansi Pendapatan PEMDA
Akuntansi Pendapatan PEMDAMahyuni Bjm
 
Akuntansi pendapatan peserta (2)
Akuntansi pendapatan peserta (2)Akuntansi pendapatan peserta (2)
Akuntansi pendapatan peserta (2)bambang2461
 
Akuntansi skpd rtm ib
Akuntansi skpd rtm ibAkuntansi skpd rtm ib
Akuntansi skpd rtm ibAmbara Sugama
 
Akuntansi Kewajiban PEMDA
Akuntansi Kewajiban PEMDAAkuntansi Kewajiban PEMDA
Akuntansi Kewajiban PEMDAMahyuni Bjm
 
Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Terkait Penerimaan Negara melalui SPAN
Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Terkait Penerimaan Negara melalui SPANPeningkatan Kualitas Laporan Keuangan Terkait Penerimaan Negara melalui SPAN
Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Terkait Penerimaan Negara melalui SPANAhmad Abdul Haq
 
Penatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPAN
Penatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPANPenatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPAN
Penatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPANAhmad Abdul Haq
 
16a.sapd simulasi-skpd
16a.sapd simulasi-skpd16a.sapd simulasi-skpd
16a.sapd simulasi-skpdNadia Amelia
 

What's hot (19)

Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada spanPelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
 
Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPN
Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPNPeranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPN
Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPN
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
 
Paper Praktikum Komputer dan Administrasi Perpajakan
Paper Praktikum Komputer dan Administrasi PerpajakanPaper Praktikum Komputer dan Administrasi Perpajakan
Paper Praktikum Komputer dan Administrasi Perpajakan
 
02.kebijakan akuntansi-beban-&-belanja
02.kebijakan akuntansi-beban-&-belanja02.kebijakan akuntansi-beban-&-belanja
02.kebijakan akuntansi-beban-&-belanja
 
PPN SPT Masa
PPN SPT MasaPPN SPT Masa
PPN SPT Masa
 
02.sapd beban&belanja
02.sapd beban&belanja02.sapd beban&belanja
02.sapd beban&belanja
 
Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)
Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)
Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)
 
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/20162017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
 
1.1 latihan i kasus penyusunan lap keu skpd andy 140404
1.1 latihan i kasus penyusunan lap keu skpd andy 1404041.1 latihan i kasus penyusunan lap keu skpd andy 140404
1.1 latihan i kasus penyusunan lap keu skpd andy 140404
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah DaerahSistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
 
Tugas fhartika
Tugas fhartikaTugas fhartika
Tugas fhartika
 
Akuntansi Pendapatan PEMDA
Akuntansi Pendapatan PEMDAAkuntansi Pendapatan PEMDA
Akuntansi Pendapatan PEMDA
 
Akuntansi pendapatan peserta (2)
Akuntansi pendapatan peserta (2)Akuntansi pendapatan peserta (2)
Akuntansi pendapatan peserta (2)
 
Akuntansi skpd rtm ib
Akuntansi skpd rtm ibAkuntansi skpd rtm ib
Akuntansi skpd rtm ib
 
Akuntansi Kewajiban PEMDA
Akuntansi Kewajiban PEMDAAkuntansi Kewajiban PEMDA
Akuntansi Kewajiban PEMDA
 
Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Terkait Penerimaan Negara melalui SPAN
Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Terkait Penerimaan Negara melalui SPANPeningkatan Kualitas Laporan Keuangan Terkait Penerimaan Negara melalui SPAN
Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Terkait Penerimaan Negara melalui SPAN
 
Penatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPAN
Penatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPANPenatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPAN
Penatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPAN
 
16a.sapd simulasi-skpd
16a.sapd simulasi-skpd16a.sapd simulasi-skpd
16a.sapd simulasi-skpd
 

Similar to SPM-BPP

LLAT 2016 Seksi VERA
LLAT 2016  Seksi VERALLAT 2016  Seksi VERA
LLAT 2016 Seksi VERAkppn137
 
Bendahara Penerimaan 032021.pptx
Bendahara Penerimaan 032021.pptxBendahara Penerimaan 032021.pptx
Bendahara Penerimaan 032021.pptxHeriAfriansah
 
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan KeuanganAhmad Abdul Haq
 
5. Modul Bendahara.pptx
5. Modul Bendahara.pptx5. Modul Bendahara.pptx
5. Modul Bendahara.pptxSri Haryati
 
Tata usaha keuangan
Tata usaha keuanganTata usaha keuangan
Tata usaha keuanganrajapusbar
 
2018-03-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 Tenta...
2018-03-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 Tenta...2018-03-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 Tenta...
2018-03-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 Tenta...Ahmad Abdul Haq
 
LLAT 2016Seksi Bank
LLAT 2016Seksi BankLLAT 2016Seksi Bank
LLAT 2016Seksi Bankkppn137
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahSujatmiko Wibowo
 
Syarat pengajuan spm
Syarat pengajuan spmSyarat pengajuan spm
Syarat pengajuan spmrumputeki
 
Penatausahaan piutang grand zuri fix
Penatausahaan piutang grand zuri fixPenatausahaan piutang grand zuri fix
Penatausahaan piutang grand zuri fixAmbara Sugama
 
Slide-PMK-190_Materi-II.pdf
Slide-PMK-190_Materi-II.pdfSlide-PMK-190_Materi-II.pdf
Slide-PMK-190_Materi-II.pdfNurulFajri53
 
BUKTI-BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN(1).pptx
BUKTI-BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN(1).pptxBUKTI-BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN(1).pptx
BUKTI-BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN(1).pptxoperatorkomputer
 
4 SIKLUS AKUNTANSI.ppt
4 SIKLUS AKUNTANSI.ppt4 SIKLUS AKUNTANSI.ppt
4 SIKLUS AKUNTANSI.pptdwiseniati
 
Pertemuan 1 - Akuntansi Pendapatan..pptx
Pertemuan 1 - Akuntansi Pendapatan..pptxPertemuan 1 - Akuntansi Pendapatan..pptx
Pertemuan 1 - Akuntansi Pendapatan..pptxhamdanikemendagri
 
Pajak bab3 (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)
Pajak bab3 (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)Pajak bab3 (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)
Pajak bab3 (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)Pet-pet
 
02. Akuntansi Belanja + Hibah Langsung.pptx
02. Akuntansi Belanja + Hibah Langsung.pptx02. Akuntansi Belanja + Hibah Langsung.pptx
02. Akuntansi Belanja + Hibah Langsung.pptxhamdanikemendagri
 
Hibah kpu-materi-sultra
Hibah kpu-materi-sultraHibah kpu-materi-sultra
Hibah kpu-materi-sultraZainal Abidin
 

Similar to SPM-BPP (20)

LLAT 2016 Seksi VERA
LLAT 2016  Seksi VERALLAT 2016  Seksi VERA
LLAT 2016 Seksi VERA
 
Bendahara Penerimaan 032021.pptx
Bendahara Penerimaan 032021.pptxBendahara Penerimaan 032021.pptx
Bendahara Penerimaan 032021.pptx
 
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
 
Istilah keuda
Istilah keudaIstilah keuda
Istilah keuda
 
5. Modul Bendahara.pptx
5. Modul Bendahara.pptx5. Modul Bendahara.pptx
5. Modul Bendahara.pptx
 
Tata usaha keuangan
Tata usaha keuanganTata usaha keuangan
Tata usaha keuangan
 
1 gambaran umum
1 gambaran umum1 gambaran umum
1 gambaran umum
 
2018-03-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 Tenta...
2018-03-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 Tenta...2018-03-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 Tenta...
2018-03-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 Tenta...
 
LLAT 2016Seksi Bank
LLAT 2016Seksi BankLLAT 2016Seksi Bank
LLAT 2016Seksi Bank
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah
 
Syarat pengajuan spm
Syarat pengajuan spmSyarat pengajuan spm
Syarat pengajuan spm
 
Penatausahaan piutang grand zuri fix
Penatausahaan piutang grand zuri fixPenatausahaan piutang grand zuri fix
Penatausahaan piutang grand zuri fix
 
Slide-PMK-190_Materi-II.pdf
Slide-PMK-190_Materi-II.pdfSlide-PMK-190_Materi-II.pdf
Slide-PMK-190_Materi-II.pdf
 
BUKTI-BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN(1).pptx
BUKTI-BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN(1).pptxBUKTI-BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN(1).pptx
BUKTI-BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN(1).pptx
 
4 SIKLUS AKUNTANSI.ppt
4 SIKLUS AKUNTANSI.ppt4 SIKLUS AKUNTANSI.ppt
4 SIKLUS AKUNTANSI.ppt
 
Pertemuan 1 - Akuntansi Pendapatan..pptx
Pertemuan 1 - Akuntansi Pendapatan..pptxPertemuan 1 - Akuntansi Pendapatan..pptx
Pertemuan 1 - Akuntansi Pendapatan..pptx
 
Pajak bab3 (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)
Pajak bab3 (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)Pajak bab3 (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)
Pajak bab3 (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)
 
Retur.pptx
Retur.pptxRetur.pptx
Retur.pptx
 
02. Akuntansi Belanja + Hibah Langsung.pptx
02. Akuntansi Belanja + Hibah Langsung.pptx02. Akuntansi Belanja + Hibah Langsung.pptx
02. Akuntansi Belanja + Hibah Langsung.pptx
 
Hibah kpu-materi-sultra
Hibah kpu-materi-sultraHibah kpu-materi-sultra
Hibah kpu-materi-sultra
 

More from Sri Haryati

2021-Juknis Siklus Perekaman Transaksi GUP.pdf
2021-Juknis Siklus Perekaman Transaksi GUP.pdf2021-Juknis Siklus Perekaman Transaksi GUP.pdf
2021-Juknis Siklus Perekaman Transaksi GUP.pdfSri Haryati
 
2021- Juknis Kartu Kredit Pemerintah (KKP).pdf
2021- Juknis Kartu Kredit Pemerintah (KKP).pdf2021- Juknis Kartu Kredit Pemerintah (KKP).pdf
2021- Juknis Kartu Kredit Pemerintah (KKP).pdfSri Haryati
 
07. ilustrasi jurnal sakti siklus transaksi.pptx
07. ilustrasi jurnal sakti siklus transaksi.pptx07. ilustrasi jurnal sakti siklus transaksi.pptx
07. ilustrasi jurnal sakti siklus transaksi.pptxSri Haryati
 
4. Modul Pembayaran.pptx
4. Modul Pembayaran.pptx4. Modul Pembayaran.pptx
4. Modul Pembayaran.pptxSri Haryati
 
3. Modul Komitmen.pptx
3. Modul Komitmen.pptx3. Modul Komitmen.pptx
3. Modul Komitmen.pptxSri Haryati
 
2. Overview SAKTI (1).pptx
2. Overview SAKTI (1).pptx2. Overview SAKTI (1).pptx
2. Overview SAKTI (1).pptxSri Haryati
 
Junknis nonkontrak SPAN
Junknis nonkontrak SPANJunknis nonkontrak SPAN
Junknis nonkontrak SPANSri Haryati
 
Aplikasi Sprint modul silabun
Aplikasi Sprint modul silabunAplikasi Sprint modul silabun
Aplikasi Sprint modul silabunSri Haryati
 
Materi tot supplier
Materi tot supplierMateri tot supplier
Materi tot supplierSri Haryati
 
Materi supplier SPAN
Materi supplier SPANMateri supplier SPAN
Materi supplier SPANSri Haryati
 
Materi tot kontrak
Materi tot kontrakMateri tot kontrak
Materi tot kontrakSri Haryati
 
Syarat kelengkapan tagihan lpj
Syarat kelengkapan tagihan lpjSyarat kelengkapan tagihan lpj
Syarat kelengkapan tagihan lpjSri Haryati
 
230 pmk.05 2016_per
230 pmk.05 2016_per230 pmk.05 2016_per
230 pmk.05 2016_perSri Haryati
 
Pmk nomor 48_tahun_2017_tentang_likuidasi_pengganti_pmk_272_tahun_2014
Pmk nomor 48_tahun_2017_tentang_likuidasi_pengganti_pmk_272_tahun_2014Pmk nomor 48_tahun_2017_tentang_likuidasi_pengganti_pmk_272_tahun_2014
Pmk nomor 48_tahun_2017_tentang_likuidasi_pengganti_pmk_272_tahun_2014Sri Haryati
 
Junknis nonkontrak
Junknis nonkontrakJunknis nonkontrak
Junknis nonkontrakSri Haryati
 
6b968 bagan akun_standar_th_2018_balai_jogja
6b968 bagan akun_standar_th_2018_balai_jogja6b968 bagan akun_standar_th_2018_balai_jogja
6b968 bagan akun_standar_th_2018_balai_jogjaSri Haryati
 
Star a group 1 tugas ke 1
Star a group 1 tugas ke 1Star a group 1 tugas ke 1
Star a group 1 tugas ke 1Sri Haryati
 

More from Sri Haryati (20)

2021-Juknis Siklus Perekaman Transaksi GUP.pdf
2021-Juknis Siklus Perekaman Transaksi GUP.pdf2021-Juknis Siklus Perekaman Transaksi GUP.pdf
2021-Juknis Siklus Perekaman Transaksi GUP.pdf
 
2021- Juknis Kartu Kredit Pemerintah (KKP).pdf
2021- Juknis Kartu Kredit Pemerintah (KKP).pdf2021- Juknis Kartu Kredit Pemerintah (KKP).pdf
2021- Juknis Kartu Kredit Pemerintah (KKP).pdf
 
07. ilustrasi jurnal sakti siklus transaksi.pptx
07. ilustrasi jurnal sakti siklus transaksi.pptx07. ilustrasi jurnal sakti siklus transaksi.pptx
07. ilustrasi jurnal sakti siklus transaksi.pptx
 
4. Modul Pembayaran.pptx
4. Modul Pembayaran.pptx4. Modul Pembayaran.pptx
4. Modul Pembayaran.pptx
 
3. Modul Komitmen.pptx
3. Modul Komitmen.pptx3. Modul Komitmen.pptx
3. Modul Komitmen.pptx
 
2. Overview SAKTI (1).pptx
2. Overview SAKTI (1).pptx2. Overview SAKTI (1).pptx
2. Overview SAKTI (1).pptx
 
Junknis nonkontrak SPAN
Junknis nonkontrak SPANJunknis nonkontrak SPAN
Junknis nonkontrak SPAN
 
Aplikasi Sprint modul silabun
Aplikasi Sprint modul silabunAplikasi Sprint modul silabun
Aplikasi Sprint modul silabun
 
Materi tot supplier
Materi tot supplierMateri tot supplier
Materi tot supplier
 
Materi supplier SPAN
Materi supplier SPANMateri supplier SPAN
Materi supplier SPAN
 
Modul komitmen
Modul komitmenModul komitmen
Modul komitmen
 
Materi tot kontrak
Materi tot kontrakMateri tot kontrak
Materi tot kontrak
 
Syarat kelengkapan tagihan lpj
Syarat kelengkapan tagihan lpjSyarat kelengkapan tagihan lpj
Syarat kelengkapan tagihan lpj
 
230 pmk.05 2016_per
230 pmk.05 2016_per230 pmk.05 2016_per
230 pmk.05 2016_per
 
Pmk nomor 48_tahun_2017_tentang_likuidasi_pengganti_pmk_272_tahun_2014
Pmk nomor 48_tahun_2017_tentang_likuidasi_pengganti_pmk_272_tahun_2014Pmk nomor 48_tahun_2017_tentang_likuidasi_pengganti_pmk_272_tahun_2014
Pmk nomor 48_tahun_2017_tentang_likuidasi_pengganti_pmk_272_tahun_2014
 
Junknis nonkontrak
Junknis nonkontrakJunknis nonkontrak
Junknis nonkontrak
 
Kep 531 pb_2018
Kep 531 pb_2018Kep 531 pb_2018
Kep 531 pb_2018
 
6b968 bagan akun_standar_th_2018_balai_jogja
6b968 bagan akun_standar_th_2018_balai_jogja6b968 bagan akun_standar_th_2018_balai_jogja
6b968 bagan akun_standar_th_2018_balai_jogja
 
Star a group 1 tugas ke 1
Star a group 1 tugas ke 1Star a group 1 tugas ke 1
Star a group 1 tugas ke 1
 
Pajak Hotel
Pajak HotelPajak Hotel
Pajak Hotel
 

Recently uploaded

KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalKELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalAthoillahEconomi
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfKESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfNizeAckerman
 
Perkembangan-Industri-Fintech-di-Indonesia.pptx
Perkembangan-Industri-Fintech-di-Indonesia.pptxPerkembangan-Industri-Fintech-di-Indonesia.pptx
Perkembangan-Industri-Fintech-di-Indonesia.pptxzulfikar425966
 
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal KerjaPengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerjamonikabudiman19
 
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro IMateri Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro IIkaAliciaSasanti
 
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxPPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxZefanya9
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.pptPengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.pptAchmadHasanHafidzi
 
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelBab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelAdhiliaMegaC1
 
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen StrategikKonsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategikmonikabudiman19
 
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptModal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptFrida Adnantara
 
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
Ukuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnyaUkuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnya
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnyaIndhasari3
 
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...OknaRyana1
 
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxPERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxHakamNiazi
 
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.pptBab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.pptatiakirana1
 
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN IPIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN IAccIblock
 
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non BankPresentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bankzulfikar425966
 
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...ChairaniManasye1
 
SIKLUS AKUNTANSI (Identifkasi dan analisis transaksi).ppt
SIKLUS AKUNTANSI (Identifkasi dan  analisis transaksi).pptSIKLUS AKUNTANSI (Identifkasi dan  analisis transaksi).ppt
SIKLUS AKUNTANSI (Identifkasi dan analisis transaksi).pptAchmadHasanHafidzi
 

Recently uploaded (20)

KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalKELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
 
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfKESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
 
Perkembangan-Industri-Fintech-di-Indonesia.pptx
Perkembangan-Industri-Fintech-di-Indonesia.pptxPerkembangan-Industri-Fintech-di-Indonesia.pptx
Perkembangan-Industri-Fintech-di-Indonesia.pptx
 
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal KerjaPengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
 
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro IMateri Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
 
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxPPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
 
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.pptPengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
 
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelBab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
 
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen StrategikKonsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
 
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptModal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
 
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
Ukuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnyaUkuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnya
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
 
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
 
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxPERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
 
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.pptBab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
 
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN IPIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
 
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non BankPresentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
 
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
 
SIKLUS AKUNTANSI (Identifkasi dan analisis transaksi).ppt
SIKLUS AKUNTANSI (Identifkasi dan  analisis transaksi).pptSIKLUS AKUNTANSI (Identifkasi dan  analisis transaksi).ppt
SIKLUS AKUNTANSI (Identifkasi dan analisis transaksi).ppt
 

SPM-BPP

  • 1.
  • 4. Peraturan Menteri Keuangan nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satker Pengelola Anggaran pendapatan dan Belanja Negara tanggal 15 November 2013
  • 5. DOKUMEN SUMBER Aktivitas Penerbitan SPM UP/TUP oleh KPA DIPA SPM Uang Persediaan (SPM-UP) SPM Tambahan Uang Persediaan (SPM-TUP) SPM Penggantian Uang Persediaan (SPM-GUP) SPM Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (SPM-PTUP) Aktivitas Pembayaran dari Uang Persediaan (UP) Kuitansi/Bukti Pembayaran dan Faktur SSBP/SSP Aktivitas Pembayaran dari SPM-LS Bendahara SPM-LS Bendahara SPM-LS kepada pihak ketiga SSPB Aktivitas Penyaluran Dana kepada BPP dan LPJ-BPP Penyaluran Dana kepada BPP LPJ-BPP
  • 6. ALUR PROSES Aktivitas PPSPM Aktivitas PPK Aktivitas BP Aktivitas BPP LPJ BP SPM SP2D
  • 7. ALUR PROSES DIPA Modul SPM Kwitansi SPM SPP UP / TUP/ GUP / PTUP/ LS-Bend/ LS-Phk 3 Buku Lain-lain LPJ BPP Pajak ADK BA Pemeriksaan Kas LPJ Bend KPPN
  • 8. JENIS TRANSAKSI 01 Pembukuan DIPA 02 SPM LS Bendahara Digunakan untuk melakukan pembukuan terhadap SPM LS yang telah menjadi SP2D dengan penerima ke Bendahara Pengeluaran. Tanggal Buku di default dengan Tanggal SP2D 03 Pembayaran SPM LS Bendahara Digunakan untuk melakukan pembukuan terhadap pembayaran SPM LS Bendahara yang dilakukan oleh bendahara. Tanggal Buku adalah tanggal terjadinya pembayaran. 04 Setor SPM LS Bendahara Digunakan untuk melakukan pembukuan terhadap pengembalian belanja / Setor SPM LS belanja; sisa antara jumlah SP2D LS Bendahara dengan jumlah pembayaran ke penerima 05 SPM UP/TUP Digunakan untuk melakukan pembukuan terhadap SPM UP/TUP yang telah menjadi SP2D. Tanggal Buku di default dengan Tanggal SP2D
  • 9. JENIS TRANSAKSI 06 Setor Sisa UP/TUP Digunakan untuk melakukan pembukuan terhadap pengembalian belanja / Setor Sisa SPM/SP2D UP/TUP 07 PU Bank Digunakan untuk melakukan pembukuan Pengambilan Uang Dari Bank;Memindahkan Uang dari Kas Bank ke Kas Tunai 08 Transaksi UP Digunakan untuk melakukan pembukuan pengeluaran UP/TUP. Dokumen Sumber diambil dari data RUH Kuitansi 09 Pungut Pajak Digunakan untuk melakukan pembukuan Pemungutan Pajak yang dilakukan oleh Bendahara 10 Setor Pajak Digunakan untuk melakukan pembukuan Penyetoran Pajak. 11 SPM GUP Digunakan untuk melakukan pembukuan SPM Penggantian Uang Persediaan.
  • 10. JENIS TRANSAKSI 12 SPM GUP Nihil Digunakan untuk melakukan pembukuan Pengesahan SPM Penggantian Uang Persediaan. 13 Bayar UM Tunai Digunakan untuk melakukan pembukuan Pemberian Uang Muka Kerja/ Uang Muka Perjadin 14 Bukti UM/Rampung Digunakan untuk melakukan pembukuan pertanggung jawaban Uang Muka Kerja/Uang Muka Perjadin. Dokumen Sumber berasal dari RUH Kuitansi 15 Kekurangan UM Digunakan untuk melakukan pembukuan selisih kurang antara Bayar Uang Muka dengan Bukti Uang Muka 16 Kelebihan/Pengembalian UM Digunakan untuk melakukan pembukuan selisih lebih antara Bayar Uang Muka dengan Bukti Uang Muka 17 Transfer ke BPP Digunakan untuk melakukan pembukuan Transfer Uang dari rekening Bendahara ke rekening BPP
  • 11. JENIS TRANSAKSI 18 Tunai ke BPP Digunakan untuk melakukan pembukuan pemberian Uang Tunai dari Bendahara ke BPP 19 Pengembalian Transfer BPP Digunakan untuk melakukan pembukuan pengembalian Uang lewat Rekening dari Rekening BPP ke Rekening Bendahara 20 Pengembalian Tunai BPP Digunakan untuk melakukan pembukuan Pengembalian Uang dari BPP secara Tunai 21 Menerima LPJ BPP Digunakan untuk melakukan pembukuan Penerimaan LPJ BPP 22 Terima Transfer BP Digunakan untuk melakukan pembukuan BPP ketika menerima Transfer Uang dari BP lewat Rekening 23 Terima Tunai BP Digunakan untuk melakukan pembukuan BPP ketika menerima Uang Tunai dari BP
  • 12. JENIS TRANSAKSI 24 Terima Transfer Uang lain-lain Digunakan untuk melakukan pembukuan Penerimaan Uang Lain-Lain lewat Rekening Bendahara 25 Terima Tunai Uang lain-lain Digunakan untuk melakukan pembukuan Penerimaan Uang Tunai oleh Bendahara/BPP 26 SPM LS Pihak 3 27 Setor Bank Digunakan untuk melakukan pembukuan Penyetoran Uang dari Kas Tunai ke Kas Bank 28 Transfer Keluar Lain-lain Digunakan untuk melakukan pembukuan transaksi pengeluaran lain-lain secara transfer 29 Keluar Tunai lain-lain Digunakan untuk melakukan pembukuan Transaksi pengeluaran lain-lain secara tunai
  • 13. JENIS TRANSAKSI 30 Setor Sisa SPM LS TA Lalu Digunakan untuk melakukan pembukuan penyetoran sisa LS tahun lalu 31 Pembayaran SPM LS Bendahara (Transfer) Digunakan untuk melakukan pembukuan transaksi pembayaran yang berasal SPM LS Bendahara secara transfer 32 Transaksi UP (Transfer) Digunakan untuk melakukan pembukuan transaksi pembayaran yang berasal dari SPM UP/TUP secara transfer 33 Transfer SPM LS Bendahara ke BPP (Transfer) Digunakan untuk melakukan pembukuan transaksi pengiriman dana yang berasal dari SPM LS Bendahara secara Transfer ke BPP 34 Transfer SPM LS Bendahara ke BPP (Tunai) Digunakan untuk melakukan pembukuan transaksi pengiriman dana yang berasal dari SPM LS Bendahara secara Tunai ke BPP
  • 14. JENIS TRANSAKSI 35 Terima Transfer SPM LS Bendahara dari BP Digunakan oleh BPP untuk membukukan penerimaan uang SPM LS Bendahara dari BP melalui transfer antar rekening 36 Terima Tunai SPM LS Bendahara dari BP Digunakan oleh BPP untuk membukukan penerimaan uang SPM LS Bendahara dari BP secara tunai 37 Pengembalian Pembayaran SPM LS Bendahara (Tunai) Digunakan untuk membukuan pengembalian pembayaran SPM LS Bendahara secara tunai dari penerima 38 Pengembalian Pembayaran SPM LS Bendahara (Transfer) Digunakan untuk membukuan pengembalian pembayaran SPM LS Bendahara melalui transfer dari penerima 39 Pungut Pajak Via Rekening Digunakan oleh BP untuk membukukan pemungutan pajak melalui rekening
  • 15. JENIS TRANSAKSI 40 Setor Pajak Via Rekening Digunakan oleh BPP untuk membukukan penyetoran Pajak melalui bank. Transaksi ini memerlukan NTPN. 41 Setor Pajak TA Lalu (Tunai) Digunakan untuk membukuan penyetoran Pajak Tahun Anggaran Yang Lalu. 42 Transaksi UP TA lalu (Tunai) Digunakan untuk membukuan pembayaran transaksi dana Uang Persediaan Tahun Anggaran Yang Lalu 43 Pembayaran SPM LS TA lalu (Tunai) Digunakan untuk membukuan pembayaran SPM LS Tahun Anggaran Yang Lalu 44. Setor Sisa UP (Transfer) Digunakan untuk melakukan pembukuan terhadap pengembalian belanja/Setor Sisa SPM/SP2D UP/TUP secara transfer
  • 16. JENIS TRANSAKSI 45 Pembayaran Uang Muka (Transfer) Digunakan untuk melakukan pembukuan Pemberian Uang Muka Kerja/ Uang Muka Perjadin secara transfer 46 Kekurangan Uang Muka (Transfer) Digunakan untuk melakukan pembukuan selisih kurang antara Bayar Uang Muka dengan Bukti Uang Muka secara transfer 47 Kelebihan/Pengembalian Uang Muka (Transfer) Digunakan untuk melakukan pembukuan selisih lebih antara Bayar Uang Muka dengan Bukti Uang Muka secara transfer
  • 17. DRPP • Merupakan Daftar Rincian Pelaksanaan Pembayaran digunakan untuk penggantian Uang persediaan • DRPP mengambil transaksi bendahara yang membebani dana UP yaitu kode 08,14,32 • DRPP di buat per kegiatan,per output, per jenis belanja
  • 19. LAPORAN / BUKU Buku Kas Umum Buku Pembantu Kas BPP Buku Pengawasan Anggaran Belanja Uang Muka Perjadin Pajak Uang Persediaan LS Bendahara Lain-Lain
  • 20. LAPORAN / BUKU Berita Acara Pemeriksaan Kas BP Berita Acara Pemeriksaan Kas BPP Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi BP Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Serah Terima BP Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Serah Terima BPP
  • 21. LAPORAN / BUKU LPJ Bendahara Pengeluaran Daftar Rincian Kas di Rekening Bendahara Pengeluaran LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu
  • 22. BENDAHARA PENERIMAAN Bendahara Penerimaan Pengelola PNBP Bendahara Penerimaan Pengelola PNBP, Perpajakan dan Dana Pihak Ketiga Bendahara Penerimaan Contoh : Bend.Penerimaan KPPBC Contoh : Bend.Penerimaan Kanwill BPN
  • 24. DOKUMEN SUMBER Bendahara Penerimaan Pengelola PNBP Dokumen Sumber • Dipa Target • Surat Bukti Setor (SBS) • SSBP Setoran Bendahara • SSBP Wajib Bayar • Bukti Penerimaan Lainnya
  • 25. DOKUMEN SUMBER Bendahara Penerimaan Pengelola PNBP, Perpajakan dan Dana Pihak Ketiga Dokumen Sumber • Dipa Target • Surat Bukti Setor (SBS) • SSBP Setoran Bendahara • SSP Setoran Bendahara • SSBP Wajib Bayar • Bukti Penerimaan Lainnya • Bayar Dana Pihak Ketiga • Alih PNBP
  • 26. OUTPUT LAPORAN Bendahara Penerimaan Pengelola PNBP Laporan • Buku Kas Umum • Buku Pembantu Kas • Buku Pembantu Terkait • Buku Pembantu PNBP • Buku Pengawasan Anggaran
  • 27. OUTPUT LAPORAN Bendahara Penerimaan Pengelola PNBP, Perpajakan dan Dana Pihak Ketiga Laporan • Buku Kas Umum • Buku Pembantu Kas • Buku Pembantu PNBP • Buku Pembantu DPK • Buku Pembantu Pajak • Buku Pengawasan Anggaran
  • 28. ALUR PROSES Aktivitas PPSPM Aktivitas PPK Aktivitas BP Aktivitas BPP LPJ BP SPM SP2D
  • 29. TRANSAKSI DI BPP Ko de Nama Uraian 48 Bayar Uang Muka dari Lain-Lain secara Tunai Digunakan untuk melakukan pembayaran uang muka kepada PUM (panwas cam) secara tunai. Otomatis akan menghasilkan ADK di folder UM 49 SPJ Uang Muka dari lain-lain Digunakan untuk melakukan transaksi Rekap Pertanggungjawaban dari PUM (panwas cam) 50 Pengembalian Uang Muka dari Lain-Lain secara Tunai Digunakan untuk mencatat pengembalian uang muka dari PUM (panwas cam) secara tunai 51 Bayar Uang Muka dari Lain-Lain secara Transfer Digunakan untuk melakukan pembayaran uang muka kepada PUM (panwas cam) secara transfer. 52 Pengembalian Uang Muka dari Lain-Lain ( Transfer) Digunakan untuk mencatat pengembalian uang muka dari PUM (panwas cam) secara trasnfer
  • 32. TRANSAKSI PUM (13,14,15,16 / 45,46,47, 48,49,50,51,52)