Transaksi akuntansi pemerintah daerah meliputi pencatatan transaksi di PPKD dan SKPD. PPKD mencatat penerimaan pendapatan, pemberian dana ke SKPD, pembayaran hibah dan belanja. SKPD mencatat penerimaan dana dari PPKD, belanja barang dan jasa, penerimaan pendapatan, dan penyetoran ke kas daerah."

1. Siklus Akuntansi dan
Pencatatan
Transaksi
Fitri Sukmawati

2. Gambaran Umum Siklus
Akuntansi

3. Jurnal Umum
Dalam penulisan jurnal di sektor publik, hal – hal yang perlu untuk
diperhatikan adalah:
• Jurnal dicatat secara kronologis berdasarkan tanggal terjadinya transaksi.
• Nomor Bukti harus dicatat sesuai dengan yang tertera dalam bukti
transaksi. Apabila bukti transaksi berasal dari internal
kementerian/lembaga/pemda maka harus sesuai dengan standar
administrasi dan kesekretariatan dari kementerian/lembaga /pemda yang
bersangkutan.
• Kode Rekening atau Bagan Akun Standar harus disesuaikan dengan kode
rekening yang tertera dalam lampiran Permendagri 64 Tahun 2013 atau
yang disesuaikan dengan kebijakan akuntansi kementerian/lembaga
/pemda tersebut.
• Akun yang berada di sisi debit dicatat terlebih dahulu daripada akun yang
berada di sisi kredit beserta dengan angka yang tertera dalam bukti
transaksi dan juga bukti memorial.
• Akun yang berada di sisi kredit dicatat menjorok ke kanan beserta dengan
angka yang tertera dalam bukti transaksi dan juga bukti memorial.

4. Jurnal LO
• Jurnal LO diperlukan untuk mencatat transaksi yang terkait
Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan - LO dan Beban.
• Transaksi – transaksi yang dicatat dalam jurnal LO adalah
seluruh transaksi yang mempengaruhi kegiatan ekonomi
entitas.
• Termasuk didalamnya adalah transaksi – transaksi yang
merupakan bagian dari basis akrual.
• Untuk melakukan pencatatan dalam jurnal LO kita harus
mengetahui akun – akun mana yang masuk ke dalam kategori
Aset, Kewajiban, dan Ekuitas.

5. Jurnal LRA
• Jurnal LRA merupakan jurnal yang dicatat dengan basis kas.
• Jurnal LRA digunakan untuk mengakui adanya realisasi
anggaran atas Pendapatan-LRA, Penerimaan Pembiayaan,
Belanja, Transfer dan Pengeluaran Pembiayaan.
• Jurnal LRA ini akan menghasilkan Laporan Realisasi
Anggaran (LRA). Jurnal ini digunakan untuk merekam
anggaran dan realisasinya.
• Akun yang sangat identik dalam jurnal LRA karena selalu
dicatat adalah akun Estimasi Perubahan SAL.

6. Contoh jurnal umum dalam
akuntansi sektor publik

7. HOMEOFFICEBRANCHOFFICE(HOBO)

8. HOMEOFFICEBRANCHOFFICE(HOBO)
• Sebagai konsekuensi dari struktur akuntansi HOBO, transaksi antara PPKD
dan SKPD dicatat menggunakan akun Reciprocal yaitu Rekening Koran
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RK-PPKD) yang merupakan akun
ekuitas di SKPD, dan akun Rekening Koran Satuan Kerja Perangkat Daerah
(RK-SKPD) yang merupakan akun aset di PPKD.
• Akun Resiprokal ini adalah merupakan akun riil (real account). Akun
Rekening Koran-PPKD merupakan akun ekuitas di tingkat SKPD. Hal ini
dikarenakan SKPD merupakan cabang dari Pemerintah Daerah, sehingga
sebenarnya SKPD tidak memiliki ekuitas sendiri, melainkan hanya
menerima ekuitas dari Pemerintah Daerah, melalui mekanisme transfer.
• Aliran dana dari PPKD ke SKPD dianggap seperti tambahan modal atau
investasi kepada SKPD sehingga akun RK SKPD di sisi Aset PPKD akan
bertambah dan akun RK PPKD di sisi ekuitas SKPD juga bertambah. Namun
sebaliknya, apabila terdapat aliran dana yang dari SKPD ke PPKD, SKPD
dianggap telah mengembalikan modal atau investasi kepada PPKD sehingga
akun RK SKPD di sisi Aset PPKD akan berkurang dan akun RK PPKD di
sisi ekuitas SKPD juga berkurang. Hal ini juga berlaku untuk transaksi –
transaksi keuangan SKPD yang diurus oleh PPKD.

9. Tugas PPKD
PPKD selaku Pengelola APBD mempunyai tugas sebagai berikut :
• Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan
daerah
• Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD
• Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah
• Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
• Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
• Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan
oleh kepala daerah.

10. Tugas SKPD
• meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang
disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui
oleh PPTK;
• meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan
tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh
bendahara pengeluaran;
• melakukan verifikasi SPP;
• menyiapkan SPM;
• melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
• melaksanakan akuntansi SKPD; dan
• menyiapkan laporan keuangan SKPD.

11. Contoh Transaksi di PPKD
• Berdasarkan dokumen yang telah ditetapkan, diketahui bahwa kabupaten
XYZ akan mendapatkan bagi hasil pungutan pengusahaan perikanan
sebesar Rp 400 juta
• Pada tanggal 5 Januari 2015 diterima pendapatan dari Bagi Hasil pungutan
pengusahaan perikanan sebesar Rp 400 juta
• Pada tanggal 7 Januari diberikan UP (Uang Persediaan) untuk Dinas
Pendidikan sebesar Rp 25 juta
• Pada tanggal 10 Januari 2015, terjadi nota perjanjian hibah (NPH) antara
PPKD dengan Ormas. NPH tersebut merupakan komitmen kabupaten XYZ
yang akan memberikan hibah kepada organisasi tersebut sebesar Rp 10
juta
• Diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) pada tanggal 18 Januari
untuk belanja hibah kepada Ormas sebesar Rp 10 juta
• Diterbitkan SP2D LS (Langsung) untuk pembelian kendaraan Dinas untuk
Dinas Kesehatan sebesar Rp 200 juta pada tanggal 20 Januari 2015
• Pada tanggal 25 Januari 2015, diterima setoran uang pendapatan dari
Dinas Pariwisata sebesar Rp 15 juta

12. Jawab Jurnal PPKD
Tanggal Kode Akun Nama Akun No Bukti Debit Kredit
30-Dec 1.1.3.05.02 Piutang 400,000,000
8.2.1.02.06 Pendapatan 400,000,000
5-Jan 1.1.1.01.01 Kas di kas daerah 400,000,000
1.1.3.05.02 Piutang 400,000,000
7-Jan 3.1.3.01.01 RK SKPD 25,000,000
1.1.1.01.01 Kas di kas daerah 25,000,000
10-Jan 9.1.5.01.13 Beban Hibah 10,000,000
2.1.5.05.01 Utang Beban 10,000,000
18-Jan 2.1.5.05.01 Utang beban 10,000,000
1.1.1.01.01 Kas di kas daerah 10,000,000
20-Jan 3.1.3.01.01 RK SKPD 200,000,000
1.1.1.01.01 Kas di kas daerah 200,000,000
25-Jan 1.1.1.01.01 Kas di kas daerah 15,000,000
3.1.3.01.01 RK SKPD 15,000,000

13. Contoh Transaksi di SKPD
• Menerima UP dari PPKD sebesar Rp 25 juta pada tanggal 3 Januari
2015
• Melakukan belanja alat tulis kantor sebesar Rp 1 juta dengan
menggunakan uang UP pada tanggal 4 Januari 2015
• Melakukan belanja cetak sebesar Rp 15 juta dengan mekanisme LS.
SP2D LS diterbitkan pada tanggal 7 Januari 2015
• Membeli kendaraan dinas seharga Rp 200 juta dengan mekanisme
LS. SP2D LS diterbitkan pada tanggal 8 Januari 2015
• Pada tanggal 9 Januari 2015, diterima Surat Ketetapan Pajak (SKP)
Daerah dari PPKD, tertulis bahwa SKPD memiliki pendapatan PBB
sebesar Rp 50 juta
• Tanggal 15 Januari diterima pendapatan PBB sebesar Rp 50 juta
• Bendahara Penerimaan SKPD menyetorkan uang pendapatan PBB
ke kas daerah sebesar Rp 50 juta pada tanggal 16 Januari 2015

14. Jawab Jurnal SKPD
Jurnal SKPD
Tanggal Kode Akun Nama Akun No Bukti Debit Kredit
3-Jan 1.1.1.1.03.01 Kas di bendahara pengeluaran 25,000,000
1.1.1.01.01 RK PPKD 25,000,000
4-Jan 9.1.2.01.01 Beban alat tulis kantor 1,000,000
1.1.1.1.03.01 Kas di bendahara pengeluaran 1,000,000
7-Jan 9.1.2.02.20 Beban Cetak 15,000,000
1.1.1.01.01 RK PPKD 15,000,000
8-Jan 1.3.2.04.01 Kendaraan Dinas 200,000,000
1.1.1.01.01 RK PPKD 200,000,000
9-Jan 1.1.3.01.15 Piutang 50,000,000
8.1.1.15.01 Pendapatan 50,000,000
15-Jan 1.1.1.02.01 Kas di bendahara penerimaan 50,000,000
1.1.3.01.15 Piutang 50,000,000
16-Jan 1.1.1.01.01 RK PPKD 50,000,000
1.1.1.02.01 Kas di bendahara penerimaan 50,000,000