SlideShare a Scribd company logo
1 of 26
SUPPLIER DAN KONTRAK
Knowledge Sharing & Discussion
Pointer issue terkini
 Monitoring atas pendaftaran data Supplier
 Merge Supplier
 Data Supplier Penyetoran Dana Retur
 Supplier PPNPN
 Penonaktifan rekening supplier pegawai pindah
 Perubahan nomenklatur Satker
 Supplier Penerima Pengembalian Pendapatan
 Penggunaan Virtual Account
 Pendaftaran Supplier Retur
 Kegagalan Pencadangan Dana
 Pendaftaran Kontrak Multiyear
Monitoring atas Pendaftaran Data Supplier
 Monitoring atas proses pendaftaran data Supplier
dilakukan periodik di akhir hari
 Tidak boleh ada data supplier menggantung di akhir
hari
 Run report Daftar Ringkasan Pendaftaran Data
Supplier (status “Baru” dan “Dalam Proses”)
 Menu Commitment Supplier, dengan pencarian
parameter status “Baru” dan “Dalam Proses”
Penggabungan (Merge) Supplier
 Merge Supplier terdiri dari :
Merge Header Supplier
Merge Site Supplier
 Penggabungan dilakukan atas permintaan satuan kerja
yang disampaikan melalui KPPN ke Tim PDR SPAN
(melalui sarana email serv desk)
 Otomatis akan menggabungkan data kontrak dan data
pembayaran (invoice)
 Data supplier yang pernah dimintakan penggabungan
otomatis akan Non aktif oleh sistem dan tidak bisa
diaktifkan kembali
Supplier Retur
 Dasar Hukum ;
Perdirjen 44/PB/2015
S-1358/PB.8/2016
 Agar dibedakan :
Penyetoran dana retur dari rr BO I
Penyetoran dana retur dari RR BO I
 Perekaman Supplier
Dari rr BO I direkam oleh KPPN dengan NRS 89509
Dari RR BO I direkam oleh Dit SITP berdasarkan
permintaan dari KPPN (lampiran S-1358/PB.8/2016)
Supplier PPNPN
 Dasar Hukum :
Perdirjen 58/PB/2013
Perdirjen 31/PB/2016
S-7018/PB.8/2016
 Tipe Supplier yang digunakan adalah tipe 6
 Validasi tipe 3 dan 6 tidak bisa duplikasi
 Tipe Supplier Tidak bisa dilakukan perubahan
Penonaktifan Rekening Supplier
 Sesuai Perdirjen 58/2013, penonaktifan rekening supplier dapat
dilakukan karena adanya pegawai pindah atau karena sebab lain
yang dijelaskan oleh satker pada surat permintaan penonaktifan
data supplier
 Terjadi beberapa kasus kegagalan pendaftaran rekening supplier
di KPPN yang disebabkan karena rekening sudah pernah
terdaftar namun statusnya tidak aktif
 Hal ini disebakan karena kesalahan user dalam melakukan
penonaktifan rekening supplier tersebut
 Sebelum melakukan tindakan pada aplikasi untuk pertama kali
hendaknya user membaca buku panduan penggunaan aplikasi
SPAN
Perubahan Nomenklatur Satker (1)
 Perubahan nomenklatur satker menyebabkan nama satker
berubah namun kode satker tetap
 Untuk itu, satker harus memastikan nama satker pada
referensi dalam aplikasi SAS telah sesuai dengan nama yang
baru (cek referensi peraturan terkait struktur organisasi, dll)
 Referensi Satker pada SPAN akan secara otomatis ter-update
pada saat terjadi revisi DIPA, namun nama supplier untuk tipe
1 dan 3 yang telah terdaftar di SPAN tidak otomatis berubah
 Mekanisme perubahan nama supplier tipe 1 dan 3 yang telah
terdaftar sebelumnya satkter agar melakukan permintaan
perubahan data supplier dengan surat sesuai format lampiran
VII perdirjen 58/2013 dilampiri referensi/ketetapan yang
memuat nomenklatur yang baru ke KPPN
Perubahan Nomenklatur Satker (2)
 KPPN juga memastikan nama satker pada referensi satker
dalam aplikasi Konversi dan SP2D telah sesuai dengan
nama yang baru
 KPPN meneruskan surat permintaan tersebut diatas ke
DTP untuk diproses
 Satker mengajukan tagihan atas SPM yang ditujukan
kepada Bendahara/Pegawai (tipe 1 dan 3) setelah
memperoleh Laporan Informasi Supplier yang memuat
nama/nomenklatur yang baru dari KPPN
Tata cara penggunaan
 Sesuai surat Direktur Transformasi Perbendaharaan No S-103/PB.8/2014
tanggal 18 Februari 2014, untuk transaksi pengembalian pendapatan
dan/atau penerimaan di KPPN digunakan 1 (satu) informasi pokok supplier
untuk seluruh KPPN
 Informasi pokok supplier tersebut telah direkam oleh Kantor Pusat dengan
NRS 7047
 Pada saat akan melakukan pembayaran pengembalian pendapatan dan/atau
penerimaan, KPPN diminta untuk merekam informasi lokasi dan informasi
rekening menggunakan user Kepala Kantor dengan mengacu pada supplier
dengan NRS 7047
 Apabila pada saat proses perekaman informasi rekening gagal dilakukan
karena rekening tersebut sudah terdaftar di KPPN lain, KPPN bersangkutan
segera mengirimkan permintaan assignment rekening ke Tim Pengelola
Data Referensi melalui service desk dan command center (format
sebagaimana lampiran 1C Perdirjen 13/2014)
 KPPN tidak boleh menggunakan supplier selain NRS 7047 dalam rangka
pengembalian pendapatan dan/atau penerimaan
Tata cara pendaftaran
 Retur akibat kesalahan Nomor Rekening dan/atau Nama
Bank
• Satker membuat ADK SPM dummy yang memuat data
supplier dengan informasi nomor rekening dan/atau nama
bank yang sudah benar
• KPPN melakukan konversi atas ADK SPM dummy dari
satker
• KPPN HANYA mengupload data supplier (BCSR) hasil
konversi tersebut
• Data supplier disetujui sampai Kasi PD, sehingga akan
menambah site bank pada supplier berkenaan
• Terhadap data nomor rekening dan/atau nama bank yang
salah dilakukan penonaktifan sebagaimana prosedur dalam
Perdirjen 58/2013
Tata cara pendaftaran
 Retur akibat kesalahan Nama Pemilik Rekening
• Retur akibat kesalahan nama pemilik rekening terjadi untuk
transaksi yang dibayarkan melalui RTGS atau SKN (Kliring)
• Perubahan nama pemilik rekening sebagaimana diatur dalam S-
232/PB.8/2014 tanggal 13 Maret 2014 perihal penegasan tata cara
perubahan informasi rekening pada data SPAN
• Satker mengajukan Surat Permintaan Perubahan Data Supplier
ke KPPN sebagaimana lampiran Perdirjen 58/2013 disertai copy
rekening koran/buku tabungan/referensi bank
• User Kepala Kantor melakukan perubahan nama pemilik
rekening sebagaimana surat dari satker. Penulisan perbaikan
nama pemilik rekening dengan menggunakan HURUF
KAPITAL
Pencadangan Dana Kontrak
 Setiap tindakan mengelola dana baik di user FO Validasi
maupun di user Khusus KK (apabila perubahan data
kontrak di user KK) agar diperhatikan notifikasi hasilnya
 Apakah Tindakan Berhasil atau Tindakan Berhasil
dengan Pengecualian
 Apabila ada pengecualian berarti pencadangan gagal
dilakukan
 Pencadangan gagal bisa disebabkan oleh Dana yang tidak
cukup, sedang proses revisi atau terdapat blokir atas dana
dimaksud
 Kecukupan dana agar dilakukan pengecekan atas 2 digit
akun (inquiry fund 2 digit akun)
Pendaftaran Kontrak Multiyear
 S-7527/PB.8/2016
 Primary Key untuk pendaftaran kontrak adalah Nomor
Kontrak dan Mata uang;
 Dalam hal nomor kontrak sudah pernah didaftarkan, maka
nomor yang sama tidak dapat didaftarkan kembali (dengan
mata uang yang sama);
 Hasil inventaris data terdapat beberapa KPPN yang
mendaftarkan Kontrak MY yang sama ditahun anggaran
berbeda (contoh data excel)
 Bahan antisipasi :
 Cek tanggal mulai dan tanggal berakhir kontrak (cek
apabila tahun mulai sudah TAYL maka perlu dicek TAYL
sudah pernah didaftarkan atau belum)
 Pengecekan via report “Laporan Kontrak Tahun Jamak Yang
Belum Selesai”

More Related Content

What's hot

Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen PerbendaharaanImplementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen PerbendaharaanAhmad Abdul Haq
 
Aplikasi silabi 2021
Aplikasi silabi 2021Aplikasi silabi 2021
Aplikasi silabi 2021Sri Haryati
 
Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)
Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)
Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)Ahmad Abdul Haq
 
2018-04-11 (07) Ditjen Perbendaharaan - Catatan Pelaksanaan Tugas Seksi Bank
2018-04-11 (07) Ditjen Perbendaharaan - Catatan Pelaksanaan Tugas Seksi Bank2018-04-11 (07) Ditjen Perbendaharaan - Catatan Pelaksanaan Tugas Seksi Bank
2018-04-11 (07) Ditjen Perbendaharaan - Catatan Pelaksanaan Tugas Seksi BankAhmad Abdul Haq
 
Petunjuk manual aplikasi online monitoring span
Petunjuk manual aplikasi online monitoring spanPetunjuk manual aplikasi online monitoring span
Petunjuk manual aplikasi online monitoring spanAhmad Abdul Haq
 
Sprint modul silabun
Sprint modul silabunSprint modul silabun
Sprint modul silabunSri Haryati
 
Peran Seksi Bank Dalam Penyajian LRA
Peran Seksi Bank Dalam Penyajian LRAPeran Seksi Bank Dalam Penyajian LRA
Peran Seksi Bank Dalam Penyajian LRAAhmad Abdul Haq
 
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...Ahmad Abdul Haq
 
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)Ahmad Abdul Haq
 
Syarat kelengkapan tagihan lpj
Syarat kelengkapan tagihan lpjSyarat kelengkapan tagihan lpj
Syarat kelengkapan tagihan lpjSri Haryati
 
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D Void
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D VoidPenyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D Void
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D VoidAhmad Abdul Haq
 
Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPN
Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPNPeranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPN
Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPNAhmad Abdul Haq
 
Penatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPAN
Penatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPANPenatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPAN
Penatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPANAhmad Abdul Haq
 
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/20162017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016Ahmad Abdul Haq
 
Penatausahaan Rekening BUN oleh KPPN
Penatausahaan Rekening BUN oleh KPPNPenatausahaan Rekening BUN oleh KPPN
Penatausahaan Rekening BUN oleh KPPNAhmad Abdul Haq
 
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada spanPelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada spanAhmad Abdul Haq
 
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan KeuanganAhmad Abdul Haq
 
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2017
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/20172017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2017
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2017Ahmad Abdul Haq
 

What's hot (20)

Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen PerbendaharaanImplementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan
 
Aplikasi silabi 2021
Aplikasi silabi 2021Aplikasi silabi 2021
Aplikasi silabi 2021
 
Span dan Sakti 2013
Span dan Sakti 2013Span dan Sakti 2013
Span dan Sakti 2013
 
Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)
Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)
Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)
 
Modul pembayaran span
Modul pembayaran spanModul pembayaran span
Modul pembayaran span
 
2018-04-11 (07) Ditjen Perbendaharaan - Catatan Pelaksanaan Tugas Seksi Bank
2018-04-11 (07) Ditjen Perbendaharaan - Catatan Pelaksanaan Tugas Seksi Bank2018-04-11 (07) Ditjen Perbendaharaan - Catatan Pelaksanaan Tugas Seksi Bank
2018-04-11 (07) Ditjen Perbendaharaan - Catatan Pelaksanaan Tugas Seksi Bank
 
Petunjuk manual aplikasi online monitoring span
Petunjuk manual aplikasi online monitoring spanPetunjuk manual aplikasi online monitoring span
Petunjuk manual aplikasi online monitoring span
 
Sprint modul silabun
Sprint modul silabunSprint modul silabun
Sprint modul silabun
 
Peran Seksi Bank Dalam Penyajian LRA
Peran Seksi Bank Dalam Penyajian LRAPeran Seksi Bank Dalam Penyajian LRA
Peran Seksi Bank Dalam Penyajian LRA
 
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...
 
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
 
Syarat kelengkapan tagihan lpj
Syarat kelengkapan tagihan lpjSyarat kelengkapan tagihan lpj
Syarat kelengkapan tagihan lpj
 
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D Void
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D VoidPenyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D Void
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D Void
 
Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPN
Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPNPeranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPN
Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPN
 
Penatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPAN
Penatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPANPenatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPAN
Penatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPAN
 
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/20162017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
 
Penatausahaan Rekening BUN oleh KPPN
Penatausahaan Rekening BUN oleh KPPNPenatausahaan Rekening BUN oleh KPPN
Penatausahaan Rekening BUN oleh KPPN
 
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada spanPelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
 
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
 
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2017
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/20172017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2017
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2017
 

Similar to Issue terkini stabilisasi span

SLIDE BIMTEK SUPPLIER.pptx
SLIDE BIMTEK SUPPLIER.pptxSLIDE BIMTEK SUPPLIER.pptx
SLIDE BIMTEK SUPPLIER.pptxBimaSanjaya7
 
3. Modul Komitmen.pptx
3. Modul Komitmen.pptx3. Modul Komitmen.pptx
3. Modul Komitmen.pptxSri Haryati
 
Slide-PMK-190_Materi-II.pdf
Slide-PMK-190_Materi-II.pdfSlide-PMK-190_Materi-II.pdf
Slide-PMK-190_Materi-II.pdfNurulFajri53
 
5. Modul Bendahara.pptx
5. Modul Bendahara.pptx5. Modul Bendahara.pptx
5. Modul Bendahara.pptxSri Haryati
 
LLAT 2016 Seksi VERA
LLAT 2016  Seksi VERALLAT 2016  Seksi VERA
LLAT 2016 Seksi VERAkppn137
 
PER 30 PB 2014 retur span
PER 30 PB 2014 retur spanPER 30 PB 2014 retur span
PER 30 PB 2014 retur spankppn137
 
LLAT 2016Seksi Bank
LLAT 2016Seksi BankLLAT 2016Seksi Bank
LLAT 2016Seksi Bankkppn137
 
Surat Direktur PKN No. 00345 pb3_2015
Surat Direktur PKN No. 00345 pb3_2015Surat Direktur PKN No. 00345 pb3_2015
Surat Direktur PKN No. 00345 pb3_2015Erny Anggrahini
 
Peraturan revisi dipa 2013
Peraturan revisi dipa 2013Peraturan revisi dipa 2013
Peraturan revisi dipa 2013present_ku
 
slide gkm untuk presentasi kppn bantaeng
slide gkm untuk presentasi kppn bantaengslide gkm untuk presentasi kppn bantaeng
slide gkm untuk presentasi kppn bantaengssuserf9d0a9
 
tugas, wewenang dan tanggung jawab pejabat pembuat komitmen
tugas, wewenang dan tanggung jawab pejabat pembuat komitmentugas, wewenang dan tanggung jawab pejabat pembuat komitmen
tugas, wewenang dan tanggung jawab pejabat pembuat komitmenearendilevenstar83
 
Pembuka sosialisasi spt masa ppn 1111 eselon iii
Pembuka sosialisasi spt masa ppn 1111   eselon iiiPembuka sosialisasi spt masa ppn 1111   eselon iii
Pembuka sosialisasi spt masa ppn 1111 eselon iiiKPP Pratama Kepanjen
 
tugas perpajakan
tugas perpajakan tugas perpajakan
tugas perpajakan DESTINA21
 
0. Overview SAKTI Pelaksanaan Manajerial BLU.pptx
0. Overview SAKTI Pelaksanaan Manajerial BLU.pptx0. Overview SAKTI Pelaksanaan Manajerial BLU.pptx
0. Overview SAKTI Pelaksanaan Manajerial BLU.pptxAriyantiLasmi
 
slide_standar_pengujian_belanja_non_pegawai_revisi_24062022.pdf
slide_standar_pengujian_belanja_non_pegawai_revisi_24062022.pdfslide_standar_pengujian_belanja_non_pegawai_revisi_24062022.pdf
slide_standar_pengujian_belanja_non_pegawai_revisi_24062022.pdfyudhaprathama
 
manual-book-govstore-V009.pdf
manual-book-govstore-V009.pdfmanual-book-govstore-V009.pdf
manual-book-govstore-V009.pdfFajar Baskoro
 
Uml pertemuan 2 activity diagram
Uml pertemuan 2 activity diagramUml pertemuan 2 activity diagram
Uml pertemuan 2 activity diagramadie_oxide
 
Per-44/PJ/2013 Tata Cara Pemberian SKF
Per-44/PJ/2013 Tata Cara Pemberian SKFPer-44/PJ/2013 Tata Cara Pemberian SKF
Per-44/PJ/2013 Tata Cara Pemberian SKFCatatan Ekstens
 

Similar to Issue terkini stabilisasi span (20)

Data supplier
Data supplierData supplier
Data supplier
 
SLIDE BIMTEK SUPPLIER.pptx
SLIDE BIMTEK SUPPLIER.pptxSLIDE BIMTEK SUPPLIER.pptx
SLIDE BIMTEK SUPPLIER.pptx
 
3. Modul Komitmen.pptx
3. Modul Komitmen.pptx3. Modul Komitmen.pptx
3. Modul Komitmen.pptx
 
Slide-PMK-190_Materi-II.pdf
Slide-PMK-190_Materi-II.pdfSlide-PMK-190_Materi-II.pdf
Slide-PMK-190_Materi-II.pdf
 
5. Modul Bendahara.pptx
5. Modul Bendahara.pptx5. Modul Bendahara.pptx
5. Modul Bendahara.pptx
 
LLAT 2016 Seksi VERA
LLAT 2016  Seksi VERALLAT 2016  Seksi VERA
LLAT 2016 Seksi VERA
 
PER 30 PB 2014 retur span
PER 30 PB 2014 retur spanPER 30 PB 2014 retur span
PER 30 PB 2014 retur span
 
LLAT 2016Seksi Bank
LLAT 2016Seksi BankLLAT 2016Seksi Bank
LLAT 2016Seksi Bank
 
Surat Direktur PKN No. 00345 pb3_2015
Surat Direktur PKN No. 00345 pb3_2015Surat Direktur PKN No. 00345 pb3_2015
Surat Direktur PKN No. 00345 pb3_2015
 
Peraturan revisi dipa 2013
Peraturan revisi dipa 2013Peraturan revisi dipa 2013
Peraturan revisi dipa 2013
 
Retur.pptx
Retur.pptxRetur.pptx
Retur.pptx
 
slide gkm untuk presentasi kppn bantaeng
slide gkm untuk presentasi kppn bantaengslide gkm untuk presentasi kppn bantaeng
slide gkm untuk presentasi kppn bantaeng
 
tugas, wewenang dan tanggung jawab pejabat pembuat komitmen
tugas, wewenang dan tanggung jawab pejabat pembuat komitmentugas, wewenang dan tanggung jawab pejabat pembuat komitmen
tugas, wewenang dan tanggung jawab pejabat pembuat komitmen
 
Pembuka sosialisasi spt masa ppn 1111 eselon iii
Pembuka sosialisasi spt masa ppn 1111   eselon iiiPembuka sosialisasi spt masa ppn 1111   eselon iii
Pembuka sosialisasi spt masa ppn 1111 eselon iii
 
tugas perpajakan
tugas perpajakan tugas perpajakan
tugas perpajakan
 
0. Overview SAKTI Pelaksanaan Manajerial BLU.pptx
0. Overview SAKTI Pelaksanaan Manajerial BLU.pptx0. Overview SAKTI Pelaksanaan Manajerial BLU.pptx
0. Overview SAKTI Pelaksanaan Manajerial BLU.pptx
 
slide_standar_pengujian_belanja_non_pegawai_revisi_24062022.pdf
slide_standar_pengujian_belanja_non_pegawai_revisi_24062022.pdfslide_standar_pengujian_belanja_non_pegawai_revisi_24062022.pdf
slide_standar_pengujian_belanja_non_pegawai_revisi_24062022.pdf
 
manual-book-govstore-V009.pdf
manual-book-govstore-V009.pdfmanual-book-govstore-V009.pdf
manual-book-govstore-V009.pdf
 
Uml pertemuan 2 activity diagram
Uml pertemuan 2 activity diagramUml pertemuan 2 activity diagram
Uml pertemuan 2 activity diagram
 
Per-44/PJ/2013 Tata Cara Pemberian SKF
Per-44/PJ/2013 Tata Cara Pemberian SKFPer-44/PJ/2013 Tata Cara Pemberian SKF
Per-44/PJ/2013 Tata Cara Pemberian SKF
 

More from Sri Haryati

2021-Juknis Siklus Perekaman Transaksi GUP.pdf
2021-Juknis Siklus Perekaman Transaksi GUP.pdf2021-Juknis Siklus Perekaman Transaksi GUP.pdf
2021-Juknis Siklus Perekaman Transaksi GUP.pdfSri Haryati
 
2021- Juknis Kartu Kredit Pemerintah (KKP).pdf
2021- Juknis Kartu Kredit Pemerintah (KKP).pdf2021- Juknis Kartu Kredit Pemerintah (KKP).pdf
2021- Juknis Kartu Kredit Pemerintah (KKP).pdfSri Haryati
 
07. ilustrasi jurnal sakti siklus transaksi.pptx
07. ilustrasi jurnal sakti siklus transaksi.pptx07. ilustrasi jurnal sakti siklus transaksi.pptx
07. ilustrasi jurnal sakti siklus transaksi.pptxSri Haryati
 
4. Modul Pembayaran.pptx
4. Modul Pembayaran.pptx4. Modul Pembayaran.pptx
4. Modul Pembayaran.pptxSri Haryati
 
2. Overview SAKTI (1).pptx
2. Overview SAKTI (1).pptx2. Overview SAKTI (1).pptx
2. Overview SAKTI (1).pptxSri Haryati
 
Junknis nonkontrak SPAN
Junknis nonkontrak SPANJunknis nonkontrak SPAN
Junknis nonkontrak SPANSri Haryati
 
Aplikasi Sprint modul silabun
Aplikasi Sprint modul silabunAplikasi Sprint modul silabun
Aplikasi Sprint modul silabunSri Haryati
 
230 pmk.05 2016_per
230 pmk.05 2016_per230 pmk.05 2016_per
230 pmk.05 2016_perSri Haryati
 
Pmk nomor 48_tahun_2017_tentang_likuidasi_pengganti_pmk_272_tahun_2014
Pmk nomor 48_tahun_2017_tentang_likuidasi_pengganti_pmk_272_tahun_2014Pmk nomor 48_tahun_2017_tentang_likuidasi_pengganti_pmk_272_tahun_2014
Pmk nomor 48_tahun_2017_tentang_likuidasi_pengganti_pmk_272_tahun_2014Sri Haryati
 
6b968 bagan akun_standar_th_2018_balai_jogja
6b968 bagan akun_standar_th_2018_balai_jogja6b968 bagan akun_standar_th_2018_balai_jogja
6b968 bagan akun_standar_th_2018_balai_jogjaSri Haryati
 
Star a group 1 tugas ke 1
Star a group 1 tugas ke 1Star a group 1 tugas ke 1
Star a group 1 tugas ke 1Sri Haryati
 

More from Sri Haryati (13)

2021-Juknis Siklus Perekaman Transaksi GUP.pdf
2021-Juknis Siklus Perekaman Transaksi GUP.pdf2021-Juknis Siklus Perekaman Transaksi GUP.pdf
2021-Juknis Siklus Perekaman Transaksi GUP.pdf
 
2021- Juknis Kartu Kredit Pemerintah (KKP).pdf
2021- Juknis Kartu Kredit Pemerintah (KKP).pdf2021- Juknis Kartu Kredit Pemerintah (KKP).pdf
2021- Juknis Kartu Kredit Pemerintah (KKP).pdf
 
07. ilustrasi jurnal sakti siklus transaksi.pptx
07. ilustrasi jurnal sakti siklus transaksi.pptx07. ilustrasi jurnal sakti siklus transaksi.pptx
07. ilustrasi jurnal sakti siklus transaksi.pptx
 
4. Modul Pembayaran.pptx
4. Modul Pembayaran.pptx4. Modul Pembayaran.pptx
4. Modul Pembayaran.pptx
 
2. Overview SAKTI (1).pptx
2. Overview SAKTI (1).pptx2. Overview SAKTI (1).pptx
2. Overview SAKTI (1).pptx
 
Junknis nonkontrak SPAN
Junknis nonkontrak SPANJunknis nonkontrak SPAN
Junknis nonkontrak SPAN
 
Aplikasi Sprint modul silabun
Aplikasi Sprint modul silabunAplikasi Sprint modul silabun
Aplikasi Sprint modul silabun
 
230 pmk.05 2016_per
230 pmk.05 2016_per230 pmk.05 2016_per
230 pmk.05 2016_per
 
Pmk nomor 48_tahun_2017_tentang_likuidasi_pengganti_pmk_272_tahun_2014
Pmk nomor 48_tahun_2017_tentang_likuidasi_pengganti_pmk_272_tahun_2014Pmk nomor 48_tahun_2017_tentang_likuidasi_pengganti_pmk_272_tahun_2014
Pmk nomor 48_tahun_2017_tentang_likuidasi_pengganti_pmk_272_tahun_2014
 
Kep 531 pb_2018
Kep 531 pb_2018Kep 531 pb_2018
Kep 531 pb_2018
 
6b968 bagan akun_standar_th_2018_balai_jogja
6b968 bagan akun_standar_th_2018_balai_jogja6b968 bagan akun_standar_th_2018_balai_jogja
6b968 bagan akun_standar_th_2018_balai_jogja
 
Star a group 1 tugas ke 1
Star a group 1 tugas ke 1Star a group 1 tugas ke 1
Star a group 1 tugas ke 1
 
Pajak Hotel
Pajak HotelPajak Hotel
Pajak Hotel
 

Recently uploaded

bsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah oke
bsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah okebsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah oke
bsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah okegaluhmutiara
 
Saham dan hal-hal yang berhubungan langsung
Saham dan hal-hal yang berhubungan langsungSaham dan hal-hal yang berhubungan langsung
Saham dan hal-hal yang berhubungan langsunghaechanlee650
 
Karakteristik dan Produk-produk bank syariah.ppt
Karakteristik dan Produk-produk bank syariah.pptKarakteristik dan Produk-produk bank syariah.ppt
Karakteristik dan Produk-produk bank syariah.pptmuhammadarsyad77
 
Abortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh City
Abortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh CityAbortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh City
Abortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh Cityjaanualu31
 
Review Kinerja sumberdaya manusia pada perusahaan
Review Kinerja sumberdaya manusia pada perusahaanReview Kinerja sumberdaya manusia pada perusahaan
Review Kinerja sumberdaya manusia pada perusahaanHakamNiazi
 
Presentasi Pengertian instrumen pasar modal.ppt
Presentasi Pengertian instrumen pasar modal.pptPresentasi Pengertian instrumen pasar modal.ppt
Presentasi Pengertian instrumen pasar modal.pptzulfikar425966
 
K5-Kebijakan Tarif & Non Tarif kelompok 5
K5-Kebijakan Tarif & Non Tarif kelompok 5K5-Kebijakan Tarif & Non Tarif kelompok 5
K5-Kebijakan Tarif & Non Tarif kelompok 5SubhiMunir3
 
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptx
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptxBAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptx
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptxFrida Adnantara
 
presentasi pertemuan 2 ekonomi pertanian
presentasi pertemuan 2 ekonomi pertanianpresentasi pertemuan 2 ekonomi pertanian
presentasi pertemuan 2 ekonomi pertanianHALIABUTRA1
 
Memahami Terkait Perilaku Konsumen untuk bisnis
Memahami Terkait Perilaku Konsumen untuk bisnisMemahami Terkait Perilaku Konsumen untuk bisnis
Memahami Terkait Perilaku Konsumen untuk bisnisGallynDityaManggala
 
Slide-AKT-102-PPT-Chapter-10-indo-version.pdf
Slide-AKT-102-PPT-Chapter-10-indo-version.pdfSlide-AKT-102-PPT-Chapter-10-indo-version.pdf
Slide-AKT-102-PPT-Chapter-10-indo-version.pdfSriHandayani820917
 
kasus audit PT KAI 121212121212121212121
kasus audit PT KAI 121212121212121212121kasus audit PT KAI 121212121212121212121
kasus audit PT KAI 121212121212121212121tubagus30
 
sejarah dan perkembangan akuntansi syariah.ppt
sejarah dan perkembangan akuntansi syariah.pptsejarah dan perkembangan akuntansi syariah.ppt
sejarah dan perkembangan akuntansi syariah.pptpebipebriyantimdpl
 

Recently uploaded (20)

TEORI DUALITAS TENTANG (PRIM AL-DUAL).pptx
TEORI DUALITAS TENTANG (PRIM AL-DUAL).pptxTEORI DUALITAS TENTANG (PRIM AL-DUAL).pptx
TEORI DUALITAS TENTANG (PRIM AL-DUAL).pptx
 
Abortion pills in Dammam (+966572737505) get cytotec
Abortion pills in Dammam (+966572737505) get cytotecAbortion pills in Dammam (+966572737505) get cytotec
Abortion pills in Dammam (+966572737505) get cytotec
 
METODE TRANSPORTASI NORTH WEST CORNERWC.pptx
METODE TRANSPORTASI NORTH WEST CORNERWC.pptxMETODE TRANSPORTASI NORTH WEST CORNERWC.pptx
METODE TRANSPORTASI NORTH WEST CORNERWC.pptx
 
bsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah oke
bsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah okebsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah oke
bsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah oke
 
Saham dan hal-hal yang berhubungan langsung
Saham dan hal-hal yang berhubungan langsungSaham dan hal-hal yang berhubungan langsung
Saham dan hal-hal yang berhubungan langsung
 
Karakteristik dan Produk-produk bank syariah.ppt
Karakteristik dan Produk-produk bank syariah.pptKarakteristik dan Produk-produk bank syariah.ppt
Karakteristik dan Produk-produk bank syariah.ppt
 
Abortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh City
Abortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh CityAbortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh City
Abortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh City
 
Review Kinerja sumberdaya manusia pada perusahaan
Review Kinerja sumberdaya manusia pada perusahaanReview Kinerja sumberdaya manusia pada perusahaan
Review Kinerja sumberdaya manusia pada perusahaan
 
Presentasi Pengertian instrumen pasar modal.ppt
Presentasi Pengertian instrumen pasar modal.pptPresentasi Pengertian instrumen pasar modal.ppt
Presentasi Pengertian instrumen pasar modal.ppt
 
K5-Kebijakan Tarif & Non Tarif kelompok 5
K5-Kebijakan Tarif & Non Tarif kelompok 5K5-Kebijakan Tarif & Non Tarif kelompok 5
K5-Kebijakan Tarif & Non Tarif kelompok 5
 
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptx
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptxBAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptx
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptx
 
presentasi pertemuan 2 ekonomi pertanian
presentasi pertemuan 2 ekonomi pertanianpresentasi pertemuan 2 ekonomi pertanian
presentasi pertemuan 2 ekonomi pertanian
 
PEREKONIMIAN EMPAT SEKTOR (PEREKONOMIAN TERBUKA).pptx
PEREKONIMIAN EMPAT SEKTOR (PEREKONOMIAN TERBUKA).pptxPEREKONIMIAN EMPAT SEKTOR (PEREKONOMIAN TERBUKA).pptx
PEREKONIMIAN EMPAT SEKTOR (PEREKONOMIAN TERBUKA).pptx
 
Memahami Terkait Perilaku Konsumen untuk bisnis
Memahami Terkait Perilaku Konsumen untuk bisnisMemahami Terkait Perilaku Konsumen untuk bisnis
Memahami Terkait Perilaku Konsumen untuk bisnis
 
Slide-AKT-102-PPT-Chapter-10-indo-version.pdf
Slide-AKT-102-PPT-Chapter-10-indo-version.pdfSlide-AKT-102-PPT-Chapter-10-indo-version.pdf
Slide-AKT-102-PPT-Chapter-10-indo-version.pdf
 
MODEL TRANSPORTASI METODE VOGEL APPROXIMATIONAM.pptx
MODEL TRANSPORTASI METODE VOGEL APPROXIMATIONAM.pptxMODEL TRANSPORTASI METODE VOGEL APPROXIMATIONAM.pptx
MODEL TRANSPORTASI METODE VOGEL APPROXIMATIONAM.pptx
 
kasus audit PT KAI 121212121212121212121
kasus audit PT KAI 121212121212121212121kasus audit PT KAI 121212121212121212121
kasus audit PT KAI 121212121212121212121
 
Abortion pills in Jeddah |+966572737505 | Get Cytotec
Abortion pills in Jeddah |+966572737505 | Get CytotecAbortion pills in Jeddah |+966572737505 | Get Cytotec
Abortion pills in Jeddah |+966572737505 | Get Cytotec
 
sejarah dan perkembangan akuntansi syariah.ppt
sejarah dan perkembangan akuntansi syariah.pptsejarah dan perkembangan akuntansi syariah.ppt
sejarah dan perkembangan akuntansi syariah.ppt
 
MODEL TRANSPORTASI METODE LEAST COST.pptx
MODEL TRANSPORTASI METODE LEAST COST.pptxMODEL TRANSPORTASI METODE LEAST COST.pptx
MODEL TRANSPORTASI METODE LEAST COST.pptx
 

Issue terkini stabilisasi span

  • 1. SUPPLIER DAN KONTRAK Knowledge Sharing & Discussion
  • 2. Pointer issue terkini  Monitoring atas pendaftaran data Supplier  Merge Supplier  Data Supplier Penyetoran Dana Retur  Supplier PPNPN  Penonaktifan rekening supplier pegawai pindah  Perubahan nomenklatur Satker  Supplier Penerima Pengembalian Pendapatan  Penggunaan Virtual Account  Pendaftaran Supplier Retur  Kegagalan Pencadangan Dana  Pendaftaran Kontrak Multiyear
  • 3.
  • 4. Monitoring atas Pendaftaran Data Supplier  Monitoring atas proses pendaftaran data Supplier dilakukan periodik di akhir hari  Tidak boleh ada data supplier menggantung di akhir hari  Run report Daftar Ringkasan Pendaftaran Data Supplier (status “Baru” dan “Dalam Proses”)  Menu Commitment Supplier, dengan pencarian parameter status “Baru” dan “Dalam Proses”
  • 5.
  • 6. Penggabungan (Merge) Supplier  Merge Supplier terdiri dari : Merge Header Supplier Merge Site Supplier  Penggabungan dilakukan atas permintaan satuan kerja yang disampaikan melalui KPPN ke Tim PDR SPAN (melalui sarana email serv desk)  Otomatis akan menggabungkan data kontrak dan data pembayaran (invoice)  Data supplier yang pernah dimintakan penggabungan otomatis akan Non aktif oleh sistem dan tidak bisa diaktifkan kembali
  • 7.
  • 8. Supplier Retur  Dasar Hukum ; Perdirjen 44/PB/2015 S-1358/PB.8/2016  Agar dibedakan : Penyetoran dana retur dari rr BO I Penyetoran dana retur dari RR BO I  Perekaman Supplier Dari rr BO I direkam oleh KPPN dengan NRS 89509 Dari RR BO I direkam oleh Dit SITP berdasarkan permintaan dari KPPN (lampiran S-1358/PB.8/2016)
  • 9.
  • 10. Supplier PPNPN  Dasar Hukum : Perdirjen 58/PB/2013 Perdirjen 31/PB/2016 S-7018/PB.8/2016  Tipe Supplier yang digunakan adalah tipe 6  Validasi tipe 3 dan 6 tidak bisa duplikasi  Tipe Supplier Tidak bisa dilakukan perubahan
  • 11.
  • 12. Penonaktifan Rekening Supplier  Sesuai Perdirjen 58/2013, penonaktifan rekening supplier dapat dilakukan karena adanya pegawai pindah atau karena sebab lain yang dijelaskan oleh satker pada surat permintaan penonaktifan data supplier  Terjadi beberapa kasus kegagalan pendaftaran rekening supplier di KPPN yang disebabkan karena rekening sudah pernah terdaftar namun statusnya tidak aktif  Hal ini disebakan karena kesalahan user dalam melakukan penonaktifan rekening supplier tersebut  Sebelum melakukan tindakan pada aplikasi untuk pertama kali hendaknya user membaca buku panduan penggunaan aplikasi SPAN
  • 13.
  • 14. Perubahan Nomenklatur Satker (1)  Perubahan nomenklatur satker menyebabkan nama satker berubah namun kode satker tetap  Untuk itu, satker harus memastikan nama satker pada referensi dalam aplikasi SAS telah sesuai dengan nama yang baru (cek referensi peraturan terkait struktur organisasi, dll)  Referensi Satker pada SPAN akan secara otomatis ter-update pada saat terjadi revisi DIPA, namun nama supplier untuk tipe 1 dan 3 yang telah terdaftar di SPAN tidak otomatis berubah  Mekanisme perubahan nama supplier tipe 1 dan 3 yang telah terdaftar sebelumnya satkter agar melakukan permintaan perubahan data supplier dengan surat sesuai format lampiran VII perdirjen 58/2013 dilampiri referensi/ketetapan yang memuat nomenklatur yang baru ke KPPN
  • 15. Perubahan Nomenklatur Satker (2)  KPPN juga memastikan nama satker pada referensi satker dalam aplikasi Konversi dan SP2D telah sesuai dengan nama yang baru  KPPN meneruskan surat permintaan tersebut diatas ke DTP untuk diproses  Satker mengajukan tagihan atas SPM yang ditujukan kepada Bendahara/Pegawai (tipe 1 dan 3) setelah memperoleh Laporan Informasi Supplier yang memuat nama/nomenklatur yang baru dari KPPN
  • 16.
  • 17. Tata cara penggunaan  Sesuai surat Direktur Transformasi Perbendaharaan No S-103/PB.8/2014 tanggal 18 Februari 2014, untuk transaksi pengembalian pendapatan dan/atau penerimaan di KPPN digunakan 1 (satu) informasi pokok supplier untuk seluruh KPPN  Informasi pokok supplier tersebut telah direkam oleh Kantor Pusat dengan NRS 7047  Pada saat akan melakukan pembayaran pengembalian pendapatan dan/atau penerimaan, KPPN diminta untuk merekam informasi lokasi dan informasi rekening menggunakan user Kepala Kantor dengan mengacu pada supplier dengan NRS 7047  Apabila pada saat proses perekaman informasi rekening gagal dilakukan karena rekening tersebut sudah terdaftar di KPPN lain, KPPN bersangkutan segera mengirimkan permintaan assignment rekening ke Tim Pengelola Data Referensi melalui service desk dan command center (format sebagaimana lampiran 1C Perdirjen 13/2014)  KPPN tidak boleh menggunakan supplier selain NRS 7047 dalam rangka pengembalian pendapatan dan/atau penerimaan
  • 18.
  • 19.
  • 20.
  • 21. Tata cara pendaftaran  Retur akibat kesalahan Nomor Rekening dan/atau Nama Bank • Satker membuat ADK SPM dummy yang memuat data supplier dengan informasi nomor rekening dan/atau nama bank yang sudah benar • KPPN melakukan konversi atas ADK SPM dummy dari satker • KPPN HANYA mengupload data supplier (BCSR) hasil konversi tersebut • Data supplier disetujui sampai Kasi PD, sehingga akan menambah site bank pada supplier berkenaan • Terhadap data nomor rekening dan/atau nama bank yang salah dilakukan penonaktifan sebagaimana prosedur dalam Perdirjen 58/2013
  • 22. Tata cara pendaftaran  Retur akibat kesalahan Nama Pemilik Rekening • Retur akibat kesalahan nama pemilik rekening terjadi untuk transaksi yang dibayarkan melalui RTGS atau SKN (Kliring) • Perubahan nama pemilik rekening sebagaimana diatur dalam S- 232/PB.8/2014 tanggal 13 Maret 2014 perihal penegasan tata cara perubahan informasi rekening pada data SPAN • Satker mengajukan Surat Permintaan Perubahan Data Supplier ke KPPN sebagaimana lampiran Perdirjen 58/2013 disertai copy rekening koran/buku tabungan/referensi bank • User Kepala Kantor melakukan perubahan nama pemilik rekening sebagaimana surat dari satker. Penulisan perbaikan nama pemilik rekening dengan menggunakan HURUF KAPITAL
  • 23.
  • 24. Pencadangan Dana Kontrak  Setiap tindakan mengelola dana baik di user FO Validasi maupun di user Khusus KK (apabila perubahan data kontrak di user KK) agar diperhatikan notifikasi hasilnya  Apakah Tindakan Berhasil atau Tindakan Berhasil dengan Pengecualian  Apabila ada pengecualian berarti pencadangan gagal dilakukan  Pencadangan gagal bisa disebabkan oleh Dana yang tidak cukup, sedang proses revisi atau terdapat blokir atas dana dimaksud  Kecukupan dana agar dilakukan pengecekan atas 2 digit akun (inquiry fund 2 digit akun)
  • 25.
  • 26. Pendaftaran Kontrak Multiyear  S-7527/PB.8/2016  Primary Key untuk pendaftaran kontrak adalah Nomor Kontrak dan Mata uang;  Dalam hal nomor kontrak sudah pernah didaftarkan, maka nomor yang sama tidak dapat didaftarkan kembali (dengan mata uang yang sama);  Hasil inventaris data terdapat beberapa KPPN yang mendaftarkan Kontrak MY yang sama ditahun anggaran berbeda (contoh data excel)  Bahan antisipasi :  Cek tanggal mulai dan tanggal berakhir kontrak (cek apabila tahun mulai sudah TAYL maka perlu dicek TAYL sudah pernah didaftarkan atau belum)  Pengecekan via report “Laporan Kontrak Tahun Jamak Yang Belum Selesai”

Editor's Notes

  1. NRS Rupiah RR 265960 Alasan direkam oleh pusat : tidak semua KPPN ada dana retur di RR BO I, dan pengalaman perekaman di KPPN banyak yang salah
  2. Lampiran I Perdirjen 58 / 2013 Tipe 3 : Transaksi Belanja Pegawai yang dibayarkan kepada satu atau beberapa penerima, yang merupakan pegawai dari satuan kerja yang mengajukan tagihan