Dokumen tersebut membahas tentang dinamika pengelolaan kekuasaan pusat dan daerah berdasarkan UUD NRI tahun 1945, mencakup struktur kekuasaan pemerintah pusat, tugas dan wewenangnya, serta mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah dan hubungannya dengan pemerintah pusat."

1. Dinamika Pengelolaan
Kekuasaan pusat dan Daerah
berdasarkan UUD NRI tahun
1945
Disusun oleh
 Ainul Mardhiyah Al Arafah
 Alifah Nurfadhilah Sari
 Camila Berliana Artadi
 Muhammad Afdhol Rizaldi
 Muthia Hanifa
 Rifqi Naufal Hamdi
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
http://about.me/muafriz

2. Indikator
3.3.1 Menganalisis Tujuan Negara Republik
Indonesia
3.3.2 Menelaah Struktur kekuasaan pemerintah
Pusat menurut UUD NRI Tahun 1945
3.3.3 Menganalisis tugas dan wewenang
pemerintah pusat
3.3.4 Menganalisis perbedaan suprastruktur
politik dengan infrastruktur politik
3.3.5 Menjelaskan peran pemerintah pusat dalam
mewujudkan tujuan Negara
http://about.me/muafriz

3. Indikator
3.3.6 Menelaah mekanisme penyelenggaraan
pemerintah daerah menurut UUD NRI
Tahun 1945
3.3.7 Menjelaskan peran pemerintah daerah
dalam mewujudkan tujuan Negara
3.3.8 Menganalisis pola hubungan pemerintah
provinsi dengan pemerintah kabupaten
3.3.9 Menganalisis pola hubungan pemerintah
pusat dengan pemerintah provinsi dan
kabupaten
3.3.10 Menyimpulkan mekanisme pembagian
kekuasaan pemerintah pusat dan daerah

4. Tujuan Negara
Republik Indonesia
a Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
b. Memajukan kesejahteraan umum;
c. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
d. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan social.

5. Struktur Kekuasaan
Pemerintah Pusat Menurut
UUD 1945
Legislatif EksekutifYudikatif BPK
MPR
DPR
DPD
Presiden dan
Wakil
Presiden
MA
MK
KY
http://about.me/muafriz

6. Tugas Pemerintah Pusat
• Presiden Presiden adalah lembaga negara yang mempunyai
kekuasaan menjalankam pemerintahan sesuai
dengan UUD 1945. Presiden Indonesia mempunyai
kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan sebagai
kepala negara.
1.Memegang kekuasaan pemerintahan menurut
UUD 1945:
2.Mengajukan rancangan undang-undang kepada
DPR;
3.Menetapkan peraturan pemerintah;
4.Menetapkan peraturan pemerintah pengganti
undang-undang (Perpu) dalam kegentingan
memaksa;
5.Mengangkat dan memberhentikan menteri-
menteri.
Kepala
pemerintahan
http://about.me/muafriz

7. Tugas Pemerintah Pusat
• Presiden
7.Memegang kekuasaan yant tertinggi atas Angkatan
Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;
8.Menyatakan perang, membuat perdamaian, dan
perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan
DPR;
9.Menyatakan keadaan bahaya, syarat dan akibatnya
ditetapkan dengan undang-undang;
10.Mengangkat duta dan konsul dengan
memperhatikan pertimbangan DPR;
11.Menerima penempatan duta negara lain;
12.Memberi grasi dan rehabilitasi dengan
memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung;
13.Memberi amnesti dan aabolisi dengan
memperhatikan pertimbangan DPR;
14.Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda
kehormataan yang diatur dengan undang-undang;
15.Membentuk suatu dewan pertimbangan yang
bertugas memberi nesihat dan pertimbangan
kepada presiden.
Kepala
Negara

8. Tugas Pemerintah Pusat
• Wakil
Presiden
Seorang wakil presiden adalah membantu
presiden. Mandat kedaulatan rakyat yang diberikan
kepada seseorang yang dipilih sebagai presiden dan
wakil presiden dapat berakhir karena telah
berakhir masa jabatannya, berhalangan tetap, dan
dicabut mandatnya sebelum berakhir masa
jabatannya.
• Menteri
Menteri sering disebut sebagai pembantu presiden.
Menteri membantu presiden dalam menjalankan
pemerintahan. Menteri dikelompokkan menjadi tiga,
yaitu
• menteri negara koordinator (menko),
• menteri negara yang memimpin departemen
• menteri non departemen
• pejabat tinggi negara setingkat menteri.
http://about.me/muafriz

9. Wewenang Pemerintah Pusat
• Urusan Politik Luar Negeri
• Urusan Pertahanan
• Urusan Keamanan
• Urusan Yustisi
• Urusan Meneter dan fiskal nasional
• Urusan Agama
• Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka
penyelenggaraan urusan pemerintahan.
• Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Pemerintahan
absolut
Pemerintahan
konkuren
http://about.me/muafriz

10. Perbedaan suprastruktur dan
infrastruktur politik
• Suprastruktur
terdiri
1. Partai Politik
2. Interest group
3. Pressure group
4. Media komunikasi politik
5. Kelompok Jurnalis
6. Kelompok Pelajar
7. Figure-figure Politik
• Infrastruktur
terdiri
1. Lembaga Legislatif
2. Lembaga Eksekutif
3. Lembaga Yudikatif
http://about.me/muafriz

11. Peran Pemerintah Pusat Dalam Mewujudkan Tujuan Negara
Peran pemerintah tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan tentang fungsi negara
itu sendiri. Tugas utama pemerintah adalah menjalankan fungsi negara itu sendiri.
Pemerintah pusat yang tugas dan kewenangannya diatur dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada dasarnya merupakan faktor
utama dilaksanakannya fungsi Negara Republik Indonesia.
• Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia
• Memajukan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia
• Pasal 33 ayat (1) (2) dan (3)
• Pasal 34 ayat (1) (2) dan (3)
• Mencerdaskan kehidupan seluruh rakyat Indonesia
• Aktif melaksanakan ketertiban dunia

12. Ketentuan mengenai Pemerintah Daerah dalam BAB VI
PEMERINTAH DAERAH Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945
Pasal 18 1-7 Pasal 18B (1) (2)Pasal 18A (1) (2)
• Sistem pemerintahan daerah begitu dekat hubungannya dengan
otonomi daerah yang saat ini telah diterapkan di Indonesia.
• Sistem pemerintahan daerah juga sebetulnya merupakan salah satu
wujud penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif.
• pemerintahan daerah juga sebagai training ground dan pengembangan
demokrasi dalam sebuah kehidupan negara.
• Sistem pemerintahan daerah disadari atau tidak sebenarnya ialah
persiapan untuk karir politik level yang lebih tinggi yang umumnya
berada di pemerintahan pusat.

13. Peran Pemerintah Daerah Dalam
Mewujudkan Tujuan Negara
• Pemerintahan daerah merupakan alat
kelengkapan negara untuk mencapai cita-cita
dan tujuan negara sebagaimana termaktub
dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea
ke-2 dan ke- 4.
• Untuk mencapai hal tersebut, pemerintahan
daerah mempunyai peran yang pentinguntuk
mendukung program Pemerintah Pusat dalam
mencapai tujuan nasional.
http://about.me/muafriz

14. Pola Hubungan Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten
• Dalam sistem pemerintahan daerah, menurut pasal 2 ayat (1) UU
Nomor 32 Tahun 2004, wilayah NKRI dibagi dalam daerah
provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota yang bersifat otonom.
• Karena itu, tidak ada lagi hubungan hierarkis antara
pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
• Meski begitu, kepala daerah kabupaten/kota tetap harus menjaga
hubungan koordinatif dan kooperatif dengan gubernur sebagai
kepala daerah provinsi.
• Berdasarkan struktur demikian, kedudukan gubernur dan
bupati/walikota sejajar sebagai kepala daerah otonom yang
masing-masing berhak mengatur daerahnya.
• Provinsi adalah wilayah administrasi sehingga kabupaten/kota
adalah subordinate wilayah administrasi provinsi dan haruslah
terjaga hubungan baik antara keduanya. Hal itu diamanatkan
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Pasal 25 dan 26
tentang kewajiban kepala daerah untuk menjaga etika dan norma
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

15. Pola Hubungan Pemerintah Pusat dan
Daerah
▫ Hubungan Pemerintahan dan Kekuasaan
• Penyelenggaraan pemerintahan daerah mendapat pembinaan
dan pengawasan dari pemerintah pusat.
• Daerah mendapat otonomi seluas-luasnya, agar kesejahteraan
masyarakat cepat terwujud melalui peningkatan pelayanan,
pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.
• Pemberian otonomi seluas-luasnya pada daerah didasarkan
pada prinsip negara kesatuan, sehingga kedaulatan hanya ada
pada pemerintahan negara dan pemerintah daerah tidak
memiliki kedaulatan.
• Dalam rangka otonomi daerah, pemerintah pusat harus
memperhatikan kearifan lokal dalam membuat kebijakan. Di
sisi lain, pemerintah daerah harus memperhatikan
kepentingan nasional ketika membuat kebijakan.
http://about.me/muafriz

16. ▫ Hubungan Keuangan
• Otonomi daerah harus diikuti dengan pengaturan, pembagian,
dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk
perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.
• Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 pasal (1) angka 30
menyebutkan bahwa hubungan keuangan antara pemerintah
pusat dan daerah adalah sistem pembagian keuangan yang adil,
proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab.
• Dana perimbangan adalah pendanaan daerah dari APBN
(Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).
• Dana perimbangan dibagi menjadi 3 komponen:
Dana bagi hasil (DBH), dana dari pendapatan APBN yang
dibagihasilkan pada daerah berdasarkan persentase tertentu,
berasal dari pajak (Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan) dan
sumber daya alam (kehutanan, pertambangan umum,
perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas
bumi, dan pertambangan panas bumi)
http://about.me/muafriz

17. Menganalisis Pola Hubungan
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah
Provinsi dan Kabupaten
http://about.me/muafriz

18. • Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas
daerahdaerah provinsi dan daerah provinsi itu
dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap
provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai
pemerintahan daerah, yang diatur dengan
undang-undang.
Source: http://pkn-ips.blogspot.co.id/2014/10/konsep-pembagian-kekuasaan-negara-
di.html

19. • Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan
secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara
pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah (pemerintahan
provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota).
• Pada pemerintahan daerah berlangsung pula pembagian
kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintahan
pusat. Hubungan antara pemerintahan provinsi dan
pemerintahan kabupaten/kota terjalin dengan koordinasi,
pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintahan Pusat dalam
bidang administrasi dan kewilayahan.
Source: http://pkn-ips.blogspot.co.id/2014/10/konsep-pembagian-kekuasaan-negara-
di.html

20. • Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul
sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas
desentralisasi di Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Dengan asas tersebut, Pemerintah
Pusat menyerahkan wewenang pemerintahan
kepada pemerintah daerah otonom (provinsi
dan kabupaten/kota) untuk mengurus dan
mengatur sendiri urusan pemerintahan di
daerahnya
Source: http://pkn-ips.blogspot.co.id/2014/10/konsep-pembagian-kekuasaan-negara-
di.html

21. Menyimpulkan Mekanisme Pembagian
Kekuasaan Pemerintah Pusat dan
Daerah
http://about.me/muafriz

22. • Pembagian urusan pemerintahan antara
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah
diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah.
Source: Buku BSE Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XII halaman 102
http://about.me/muafriz

23. • Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk
menjalankan seluruh urusan pemerintahan di
daerah, kecuali kewenangan yang menjadi ranah
pemerintah pusat yaitu kewenangan dalam bidang-
bidang berikut:
1. Politik luar negeri
2. Pertahanan dan keamanan
3. Peradilan/yustisi
4. Moneter dan fiskal nasional
5. Agama
Source: Buku BSE Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XII
halaman 102

24. Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
http://about.me/muafriz