Dokumen tersebut membahas hubungan struktural dan fungsional antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia. Secara struktural, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah bersifat hierarkis berdasarkan UUD 1945. Sedangkan secara fungsional, pemerintah daerah memiliki otonomi yang luas untuk mengelola urusan pemerintahan kecuali yang menjadi wewenang pemerintah pusat. Dokumen juga menjelaskan berbag

1. Hubungan Struktural &
Fungsional
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

2. Hubungan Struktural
Secara struktural hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah
bersifat pembagian secara bertingkat-tingkat atau hubungan hierarkis. Hal ini
sesuai dengan bunyi pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi :”Negara
Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah
provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi kabupaten
dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan
undang-undang.”

3. Hubungan Struktural
Selain itu juga terdapat dalam pasal 18A dan pasal 18B UUD NRI Tahun 1945.
Dan secara operasional diatur dalam UU No.9 Tahun 2015.
Sebelum UU No.9 Tahun 2015 diberlakukan, ada UU No.22 Tahun 1999 dan UU
No.25 Tahun 1999.

4. Hubungan Struktural
Dua nilai yang mendasari hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah,
yaitu
1. Nilai unitaris adalah pandangan bahwa Indonesia tidak akan mempunyai
kesatuan pemerintah lain didalamnya yang bersifat negara. Kekuasaan
tidak terpisah-pisah diantara pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah/regional
2. Nilai desentralisasi

5. Hubungan Fungsional
Hubungan fungsional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
adalah menjalankan otonomi seluas-luasnya. Hal ini berarti keleluasaan
pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang
mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali urusan
pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat dengan tujuan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya
saing daerah.

6. Urusan-urusan wajib Pemerintah daerah provinsi
1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
2. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum
5. Penanganan bidang kesehatan
6. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial
7. Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten kota
9. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota
10. Pengendalian lingkungan hidup
11. Pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota
12. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil
13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan
14. Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota
15. Penyelenggara pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dialksanakan oleh kabupaten/kota
16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan

7. Urusan-urusan pemerintah daerah
kabupaten/kota
1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
2. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum
5. Penanganan bidang kesehatan
6. Penyelenggaraan pendidikan
7. Penanggulangan masalah sosial
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan
9. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah
10. Pengendalian lingkungan hidup
11. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil
12. Pelayanan administrasi umum pemerintahan
13. Pelayanan administrasi penanaman modal
14. Penyelenggara pelayanan dasar lainnya
15. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan

8. Hubungan dalam bidang keuangan antara
pemerintah pusat dan daerah
a. Pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah
b. Pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintah daerah
c. Pemberian pinjaman dan atau hibah kepada pemerintah daerah

9. Hubungan dalam bidang keuangan antar
pemerintah daerah
a. Bagi hasil pajak dan non pajak antara pemerintah daerah provinsi dan
pemerintah daerah kabupaten/kota
b. Pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama
c. Pembiayaan bersama atas kerja sama antar daerah
d. Pinjaman dan atau hibah antar pemerintah daerah

10. Hubungan dalam bidang pelayanan umum antara
pemerintah pusat dan daerah
a. Kewenangan, tanggung jawab dan penentuan standar pelayanan minimal
b. Pengalokasian pendanaan pelayanan umum yang menjadi kewenangan
daerah
c. Fasilitas pelaksanaan kerja sama antar pemerintah daerah dalam
penyelenggaraan pelayanan umum

11. Hubungan dalam bidang pelayanan umum antar
pemerintah daerah
a. Pelaksanaan bidang pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah
b. Kerjasama antar pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan
umum
c. Pengelolaan perizinan bersama bidang pelayanan umum

12. Hubungan dalam bidang pemanfaatan SDA dan
yang lainnya antara pemerintah pusat & daerah
a. Kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian
dampak, budidaya, dan pelestarian
b. Bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya
c. Penyerasian lingkungan dari tata ruang serta rehabilitas lahan

13. Kewenangan daerah untuk mengelola SDA di
wilayah laut:
a. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut
b. Pengaturan administratif
c. Pengaturan tata ruang
d. Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau
yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah pusat
e. Ikut serta dalam pemeliharaan keamanan
f. Ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara