Laporan ini membahas tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007. LKPJ merupakan laporan tahunan kepala daerah kepada DPRD mengenai pelaksanaan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran atau akhir masa jabatan. LKPJ harus memuat informasi mengenai kebijakan pemerintahan daerah, pengelolaan ke

1. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Berdasarkan PP No. 3 Tahun 2007
Oleh: Ade Suerani
1. Apa itu LKPJ?
LKPJ atau Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan
pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir
masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD.
Dengan demikian ada dua jenis LKPJ, yaitu LKPJ akhir tahun
angaran dan LKPJ akhir masa jabatan.
2. Apa hubungan LKPJ kepala daerah dengan DPRD?
Salah satu tugas dan kewajiban DPRD adalah meminta laporan
keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah.
3. Kapan LKPJ diminta?
LKPJ akhir tahun anggaran disampaikan kepada DPRD paling
lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
LKPJ akhir masa jabatan disampaikan kepada DPRD paling lambat
tiga puluh hari setelah pemberitahuan DPRD perihal berakhir masa
jabatan kepala daerah yang bersangkutan
Dalam hal penyampaian LKPJ akhir masa jabatan waktunya
bersamaan dengan LKPJ akhir tahun anggaran atau berjarak 1 (satu)
bulan, penyampaian LKPJ akhir tahun anggaran disampaikan
bersama dengan LKPJ akhir masa jabatan.
Dengan demikian, DPRD dapat meminta LKPJ lebih awal sebelum
waktu penyampaian yang dipersyaratkan diatas.
4. Bagaimana menyusun LKPJ?
Ruang lingkup LKPJ mencakup penyelenggaraan urusan
desentralisasi; tugas pembantuan; dan tugas umum pemerintahan.
LKPJ disusun berdasarkan RKPD yang merupakan penjabaran
tahunan RPJMD dengan berpedoman pada RPJPD , dengan
format/sistematika sbb:
BAB I PENDAHULUAN
A. Dasar Hukum (dijelaskan undang-undang tentang
pembentukan daerah yang bersangkutan dan perundang-
undangan lainnya yang diperlukan)

2. B. Gambaran Umum Daerah
1. Kondisi Geografis Daerah; batas administrasi daerah, luas
wilayah, topografis dan hal lain yang dianggap perlu
2. Gambaran Umum Demografis; jumlah penduduk, komposisi
penduduk menurut jenis kelamin, struktur usia, jenis
pekerjaan, dan pendidikan
3. Kondisi Ekonomi;
a. Potensi Unggulan Daerah
b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH
A. Visi dan Misi
B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah (sesuai RPJMD)
C. Prioritas Daerah
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
A. Pengelolaan Pendapatan Daerah
1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah
2. Target dan Realisasi Pendapatan
3. Permasalahan Dan Solusi
B. Pengelolaan Belanja Daerah
1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah
2. Target Dan Realisasi Belanja
3. Permaslahan Dan Solusi
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
A. Urusan Wajib Yang Dilaksanakan
1. Program dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan
3. Permasalahan dan Solusi
B. Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan
1. Program dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan
3. Permasalahan dan Solusi
BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
A. Tugas Pembantuan Yang Diterima
1. Dasar Hukum
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan
4. Program Dan Kegiatan Yang Diterima Dan Pelaksanaannya.
5. Sumber Dan Jumlah Anggaran.
6. Permasalahan Dan Solusi
B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan
1. Dasar Hukum

3. 2. Urusan Pemerintahan Yang Ditugaspembantuankan Kepada
Kabupaten/Kota Dan Desa Untuk Provinsi Atau Kepada
Desa Untuk Kabupaten/Kota.
3. Sumber Dan Jumlah Anggaran.
4. Sarana dan Prasarana
BAB VI PENYELENGGARARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
A. Kerjasama Antar Daerah
1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan Solusi
B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga
1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan Solusi
C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah
1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan Solusi
D. Pembinaan Batas Wilayah
1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan Solusi
E. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana
1. Bencana Yang Terjadi Dan Penanggulangannya
2. Status Bencana (Nasional, Regional/Provinsi atau
Lokal/Kabupaten/Kota)
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan
Bencana
5. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi
F. Pengelolaan Kawasan Khusus
1. Jenis Kawasan Khusus Yang Menjadi Kewenangan Daerah
2. Sumber Anggaran
3. Permaslahan Yang Dihadapi Dan Solusi
G. Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
1. Gangguan Yang Tejadi (konflik bebbasis SARA, anarkisme,
separatisme, atau lainnya)
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani
Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan
4. Sumber Dan Jumlah Anggaran.
5. Penanggulangan dan Kendalanya
6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan
BAB VII PENUTUP

4. 5. Apa saja muatan materi LKPJ
LKPJ sekurang-kurangnya menjelaskan:
a. arah kebijakan umum pemerintahan daerah yang memuat visi,
misi, strategi, kebijakan dan prioritas daerah.
b. pengelolaan keuangan daerah secara makro yang memuat 1)
pengelolaan pendapatan daerah meliputi intensifikasi dan
ekstensifikasi, target dan realisasi pendapatan asli daerah,
permasalahan dan solusi; dan 2) pengelolaan belanja daerah
meliputi kebijakan umum anggaran, target dan realisasi
anggaran pendapatan dan belanja daerah, permasalahan dan
solusi.
c. penyelenggaraan urusan desentralisasi yang memuat
penyelenggaraan 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan yang
meliputi program dan kegiatan dari urusan wajib dan urusan
pilihan tersebut serta realisasi pelaksanaan program dan
kegiatan; dan permasalahan dan solusi.
d. penyelenggaraan tugas pembantuan, untuk provinsi meliputi:
tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah; tugas
pembantuan kepada kabupaten/kota; dan tugas pembantuan
kepada desa. Sedang tugas pembantuan untuk kabupaten/kota
meliputi tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah; tugas
pembantuan yang diterima dari pemerintah provinsi; dan tugas
pembantuan kepada desa.
Penyelenggaraan tugas pembantuan dimaksud meliputi
tugas pembantuan yang diterima dan tugas pembantuan yang
diberikan.
Adapun untuk tugas pembantuan yang diterima meliputi:
• dasar hukum;
• instansi pemberi tugas pembantuan;
• program, kegiatan dan pelaksanaannya;
• sumber dan jumlah anggaran yang digunakan; dan
• permasalahan dan solusi.
Dan Tugas pembantuan yang diberikan meliputi:
• dasar hukum;
• urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan; dan
• sumber dan jumlah anggaran yang digunakan.
e. penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, meliputi tugas
umum pemerintahan yang meliputi kerjasama antar daerah;
kerjasama daerah dengan pihak ketiga; koordinasi dengan
instansi vertikal di daerah; pembinaan batas wilayah; pencegahan
dan penanggulangan bencana; pengelolaan kawasan khusus yang
menjadi kewenangan daerah; penyelenggaraan ketenteraman dan
ketertiban umum; dan tugas-tugas umum pemerintahan lainnya
yang dilaksanakan oleh daerah.

5. Hal-hal diatas sekurang-kurangnya menjelaskan:
• kebijakan dan kegiatan serta realisasi pelaksanaan kegiatan;
dan
• permasalahan dan solusi.
Muatan materi LKPJ selengkapnya sebagaimana format/sistematika
jawaban no. 4 diatas
6. Bagaimana kepala Daerah Menyampaikan LKPJ ke DPRD?
LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna DPRD.
7. Bagaimana DPRD menindaklanjuti LKJP?
• LKPJ yang disampaikan kepala daerah dibahas oleh DPRD
secara internal sesuai dengan tata tertib DPRD. Pembahasan
secara internal dimaksud dapat dengan membentuk panitia
khusus DPRD tindak lanjut LKPJ kepala Daerah.
• Dari hasil pembahasan tersebut, DPRD menetapkan Keputusan
DPRD.
• Keputusan DPRD disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari
setelah LKPJ diterima.
• Keputusan DPRD disampaikan kepada kepala daerah dalam
rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi
kepada kepala daerah untuk perbaikan penyelenggaraan
pemerintahan daerah ke depan.
• Apabila LKPJ tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 hari
setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi
untuk penyempurnaan.
8. Apa isi Rekomendasi DPRD?
Rekomendasi yang disampaikan DPRD kepada kepala daerah, berupa
catatan-catatan strategis yang berisikan saran, masukan dan/atau
koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas
pembantuan, dan tugas umum pemerintahan.
9. Bagaimana dengan LKPJ Akhir Masa Jabatan?
• LKPJ Akhir Masa Jabatan kepala daerah merupakan ringkasan
laporan tahun-tahun sebelumnya ditambah dengan LKPJ sisa
masa jabatan yang belum dilaporkan.
• Sisa waktu penyelenggaraan pemerintahan daerah yang belum
dilaporkan dalam LKPJ oleh kepala daerah yang berakhir masa
jabatannya, dilaporkan oleh kepala daerah terpilih atau penjabat

6. kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah berdasarkan
laporan dalam nemori serah terima jabatan.
• Apabila kepala daerah berhenti atau diberhentikan sebelum masa
jabatannya berakhir, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti
atau pelaksana tugas kepala daerah.
(***)