2. Introduction
Asisten Tindak Pidana Khusus Bapak
Romulus Haholongan, S.H. M.M.
Bersama dengan Tim Penyidik
berkolaborasi dengan Inspektorat
Provinsi Kalimantan Timur untuk
penghitungan kerugian keuangan
negara dalam penanganan perkara
Tindak Pidana Korupsi hingga dilakukan
eksekusi terhadap Terpidana.
6. Kejaksaan mempunyai tugas dan kewenangan :
a. Melakukan Penuntutan
b. Melaksanakan penetapan dan Putusan Pengadilan
c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
putusan pidana
d. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk
itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan
1.Bidang Pidana
7. Kejaksaan dengan kuasa khusus
dapat bertindak baik di dalam
maupun di luar pengadilan untuk
dan atas nama negara atau
pemerintah.
2.Bidang Datun
8. Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
3. Pengawasan peredaran barang cetakan;
4. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan
masyarakat dan negara;
5. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
6. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik
kriminal.
3.Bidang Ketertiban dan
Ketentraman Umum
9. 4.Bidang Pidana Khusus
Kejaksaan berwenang untuk melakukan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana
Korupsi dengan kewenangan sebagai berikut :
1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri
tersangka;
4. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
5. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungnnya dengan pemeriksaan
pekara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan dan;
9. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
10. Lingkup Keuangan Daerah
Keuangan Daerah meliputi :
Hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi
daerah serta melakukan pinjaman;
Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
Penerimaan Daerah;
Pengeluaran Daerah;
Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak
lain
Berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak
lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan
daerah yang dipisahkan; dan/atau
Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah
dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah
dan/atau kepentingan umum.
12. PERENCANAAN
Perencanaan Keuangan Daerah diatur lebih spesifik dalam
Permendagri No. 86 Tahun 2017 dengan ruang lingkup :
•Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan
Daerah;
•Tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD
dan RPJMD; dan
•Tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
13. PELAKSANAAN
Pelaksanaan Anggaran tersusun dalam Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang
memuat :
•Rencana Pendapatan;
•Rencana Belanja;
•Rencana Pembiayaan.
DPA-SKPD tersebut digunakan sebagai dasar pelaksanaan
anggaran oleh Kepala SKPD selaku PA. Proses pelaksanaan harus
memperhitungkan kinerja yang ditetapkan APBD supaya apa
yang direncanakan sejalan sebagaimana mestinya.
14. PENATAUSAHAAN
Diatur di dalam Permendagri Nomor 55 Tahun 2008 yang pada pokoknya :
• Bendahara penerimaan SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan,
menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan
pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
• Bendahara penerimaan PPKD bertugas untuk menatausahakan dan
mempertanggung-jawabkan seluruh penerimaan pendapatan PPKD dalam
rangka pelaksanaan APBD;
• Bendahara pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran
uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
• Bendahara pengeluaran PPKD bertugas untuk menatausahakan dan
mempertanggung-jawabkan seluruh pengeluaran PPKD dalam rangka
pelaksanaan APBD.
15. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 189 sampai
dengan Pasal 193, pelaporan keuangan pemerintah daerah diatur sebagai
berikut:
• Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan
dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan
sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas
akuntansi.
• Laporan keuangan SKPD disusun dan disajikan oleh kepala SKPD selaku PA
sebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi:
Laporan realisasi anggaran;
Neraca;
Laporan operasional;
Laporan perubahan ekuitas; dan
Catatan atas laporan keuangan.
18. Peran Kejaksaan dalam Tindak
Pidana Korupsi
Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan
Penyelidikan dan Penyidikan terhadap Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal
30 ayat (1) huruf d UU No. 16 Tahun 2004
tentang Kejaksaan RI sebagaimana telah diubah
dan ditambah dengan UU No. 11 Tahun 2021
tentang Perubahan UU No. 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan RI.
21. Obyek Penyimpangan
1. Anggaran Daerah (APBD, Bankeu);
2. Pengadaan Barang dan Jasa;
3. Penyalahgunaan Wewenang;
4. Pungutan Liar;
5. Dana Sosial atau Dana Bantuan;
6. Pemerian honor;
7. Dana Infrastruktur;
8. Dll.
22. Pertanggungjawaban Pidana
Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi dan ancaman pidananya :
1. Kerugian Keuangan Negara (Pasal 2/3) → 4 – Seumur Hidup / Mati
2. Suap-Menyuap (Pasal 12) → 1 – 5 Tahun Penjara
3. Penggelapan dalam Jabatan (Pasal 8) → 3 – 15 Tahun Penjara
4. Pemerasan (Pasal 12e) → 4 – 20 Tahun Penjara
5. Gratifikasi (Pasal 12B) → 4 – 20 Tahun Penjara
Masa Daluwarsa diatur di dalam Pasal 78 ayat (1), dimana :
1. kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana
penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
2. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun,
sesudah dua belas tahun;
3. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur
hidup, sesudah delapan belas tahun
23. Gouverner c'est prevoi -
menjalankan pemerintahan
berarti melihat ke depan dan
menjalankan apa yang harus
dilakukan.
