SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
Download to read offline
Disampaikan oleh:
A B H A N
KETUA BAWASLU RI
Disampaikan
Webinar yang di selenggarakan oleh HeyLaw
Urgensi legal skill bagi
pengawas pemilu
BAWASLU DAN LEGAL SKILL SDM PENGAWAS
PEMILU
▰ Bawaslu adalah lembaga yang
multifungsi. Ibaratnya, di hilir
Bawaslu dalam melakukan tugas
Pengawasan serta Pencegahan,
di tengah Bawaslu melakukan
tugas Penindakan Pelanggaran,
dan di hulu Bawaslu bertugas
Memutus Penyelesaian Sengketa
Proses dan Administrasi pada
Pemilu dan Pemilihan.
▰ Kehadiran Bawaslu harus memiliki nilai
lebih dalam terhadap demokrasi, tidak
hanya sekedar mengawal demokrasi
prosedural tetapi juga mengawal
demokrasi yang substansial. Untuk itu,
diharapkan kualitas Sumber Daya
Manusia (SDM) di lingkup jajaran
Bawaslu untuk memiliki kemampuan
dibidang hukum/legal skill sehingga
dapat membantu dalam menjalankan
tugas dan fungsinya sesuai ketentuan
perUUan.
2
• Penyelesaian masalah hukum diperlukan “expertise knowledge”
yang harus dimiliki oleh para Pengawas dalam melaksanakan
tugas.
• Argumentasi Hukum yang pada dasarnya adalah to give a reason
dalam pelaksanaan tugas pengawas, dalam bidang:
✔ preventif (pengawasan/pencegahan -- legal Consultation, legal
negotiation - legal opinion), dan
✔ repressif (penegakan hukum/penindakan/sengketa proses)
EXPERTISE KNOWLEDGE
BAWASLU
LEGAL OPINION
LEGAL AUDIT
• Penyelesaian masalah hukum diperlukan “expertise knowledge” yang harus
dimiliki oleh para Pengawas Pemilu dalam melaksanakan tugas.
• Argumentasi Hukum yang pada dasarnya adalah to give a reason dalam
pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu, dalam tindakan :
✔ Preventif (pengawasan/pencegahan -- legal Consultation, legal negotiation -
legal opinion) misalnya ; telaah staf, Penyusunan MoU atau PKS, Perancangan
PerUUan (Penyusunan Perbawaslu, SE, Legal Opinion dan SOP), dan
✔ Repressif (penegakan hukum/penindakan/sengketa proses), misalnya : analisis
perkara (Posisi Kasus, Isu Hukum, Pendapat Hukum, Kajian Hukum dan
Kesimpulan/Rekomendasi/Putusan)
• Praktek di Pengadilan dan di Luar Pengadilan (litigasi dan Non Litigasi) berbasis
Perbawaslu Bankum
EXPERTISE KNOWLEDGE
BAWASLU
• Legal Skill dalam metode penafsiran dan konstruksi hukum sangat
diperlukan karena peraturan perundang-undangan mengandung
pembawaan dimana tidak seluruhnya dapat disusun dalam bentuk
yang jelas.
• Kegiatan menafsir dan mengkonstruksi hukumnya pada
hakikatnya merupakan inti dari proses penilaian legalitas atau
keabsahan untuk suatu tindakan pencegahan serta penindakan
yang diduga melanggar ketentuan kepemiluan/pemilihan.
PENTINGNYA LEGAL SKILL BAGI
PENGAWAS PEMILU
1. Merujuk pada sistem hukum Indonesia
2. Disampaikan secara lugas, jelas dan tegas dengan
tata bahasa yang benar dan sistematis
3. Diberikan secara jujur dan lengkap
4. Tidak mengikat
PRINSIP LEGAL SKILL
TAHAPAN LEGAL SKILL
Penelusuran Dasar Hukum
Kesimpulan, Rekomendasi &
Putusan
Fakta Hukum / Kasus Posisi
Mengidentifikasi Isu/ Masalah
Hukum
Analisis Hukum
SUMBER-SUMBER HUKUM
ANALISIS HUKUM
LEGAL REASONING:
Argumentasi yang melandasi suatu putusan/keputusan/tindakan
Menyangkut kajian logika dari suatu putusan/keputusan yaitu hubungan antara reason
(alasan/pertimbangan) dan putusan/keputusan/tindakan, serta ketepatan
alasan/pertimbangan yang mendukung putusan/keputusan/tindakan tersebut.
KONSTRUKSI HUKUM
Analogi
Determinasi
Argumentum A Contrario
PENAFSIRAN HUKUM
Penafsiran Gramatikal
Penafsiran Historis
Penafsiran Sistematis
Penafsiran teleologis
Penafsiran Otentik
Penafsiran ekstensif
Penafsiran restriktif
PENDAPAT HUKUM
K E S I M P U L A N
9
Bawaslu sebagai lembaga pemutus
perkara dituntut untuk melakukan
penafsiran atau konstruksi Hukum
sebagai suatu proses dalam rangka
mendapatkan kepastian mengenai arti
dari hukumnya, Sehingga urgensi Legal
Skill bagi Pengawas Pemilu berfungsi
sebagai bahan pertimbangan dan sebagai
masukan dalam menentukan arah
kebijakan maupun jawaban terhadap suatu
permasalahan hukum. Sebab, semua orang
mampu berpendapat, tapi tidak semua
orang mampu berargumentasi, apalagi
argumentasi yang benar.
Legal Skill sangat penting dalam
membantu menyelesaikan
permasalahan hukum,
kompleksitas permasalahan
diharapkan membuat pengawas
pemilu semakin dinamis dalam
menyelesaikannya, sehingga
Legal Skill penting untuk SDM di
jajaran Bawaslu agar dapat
memberikan pemahaman dalam
membuat analisa hukum yang
lebih terarah dan sistematis.
TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

PEMILU DAN PENEGAKAN HUKUM
PEMILU DAN PENEGAKAN HUKUMPEMILU DAN PENEGAKAN HUKUM
PEMILU DAN PENEGAKAN HUKUMRidwan M. Said
 
Tugas,fungsi dan kedudukan dari mpr,dpr,dpd,presiden,bpk,ma,mk,ky,dan kpu.
Tugas,fungsi dan kedudukan dari mpr,dpr,dpd,presiden,bpk,ma,mk,ky,dan kpu.Tugas,fungsi dan kedudukan dari mpr,dpr,dpd,presiden,bpk,ma,mk,ky,dan kpu.
Tugas,fungsi dan kedudukan dari mpr,dpr,dpd,presiden,bpk,ma,mk,ky,dan kpu.Operator Warnet Vast Raha
 
Lembaga yudikatif
Lembaga yudikatifLembaga yudikatif
Lembaga yudikatifJimmy Lie
 
Pengawasan pungut hitung bagi ptps
Pengawasan pungut hitung bagi ptpsPengawasan pungut hitung bagi ptps
Pengawasan pungut hitung bagi ptpsFebriko Anwar
 
Teknik persidangan
Teknik persidanganTeknik persidangan
Teknik persidanganSandy Putra
 
Materi Bimtek KPPS Pemilu 2019
Materi Bimtek KPPS Pemilu 2019Materi Bimtek KPPS Pemilu 2019
Materi Bimtek KPPS Pemilu 2019Dody Wijaya
 
Jenis dan teori yang berhubungan dengan Surat dakwaan
Jenis dan teori yang berhubungan dengan Surat dakwaanJenis dan teori yang berhubungan dengan Surat dakwaan
Jenis dan teori yang berhubungan dengan Surat dakwaanFachrul Kardiman
 
Refleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemiluRefleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemiluAhsanul Minan
 
Majelis permusyawaratan rakyat ( MPR )
Majelis permusyawaratan rakyat ( MPR )Majelis permusyawaratan rakyat ( MPR )
Majelis permusyawaratan rakyat ( MPR )Ahmad Naufal
 
PENGAWASAN PUNGUT HITUNG PTPS.pptx MATERI TENTANG PENGAWASAN PUNGUT HITUNG D...
PENGAWASAN PUNGUT HITUNG PTPS.pptx MATERI TENTANG PENGAWASAN  PUNGUT HITUNG D...PENGAWASAN PUNGUT HITUNG PTPS.pptx MATERI TENTANG PENGAWASAN  PUNGUT HITUNG D...
PENGAWASAN PUNGUT HITUNG PTPS.pptx MATERI TENTANG PENGAWASAN PUNGUT HITUNG D...mialislamsutopati3
 
Presentasi penanganan pelanggaran pemilu
Presentasi penanganan pelanggaran pemiluPresentasi penanganan pelanggaran pemilu
Presentasi penanganan pelanggaran pemiluBilly Adam Fisher
 
8 penangkapan penahanan
8 penangkapan penahanan8 penangkapan penahanan
8 penangkapan penahananRonalto_Tan
 

What's hot (20)

PEMILU DAN PENEGAKAN HUKUM
PEMILU DAN PENEGAKAN HUKUMPEMILU DAN PENEGAKAN HUKUM
PEMILU DAN PENEGAKAN HUKUM
 
Tugas,fungsi dan kedudukan dari mpr,dpr,dpd,presiden,bpk,ma,mk,ky,dan kpu.
Tugas,fungsi dan kedudukan dari mpr,dpr,dpd,presiden,bpk,ma,mk,ky,dan kpu.Tugas,fungsi dan kedudukan dari mpr,dpr,dpd,presiden,bpk,ma,mk,ky,dan kpu.
Tugas,fungsi dan kedudukan dari mpr,dpr,dpd,presiden,bpk,ma,mk,ky,dan kpu.
 
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
 
Lembaga yudikatif
Lembaga yudikatifLembaga yudikatif
Lembaga yudikatif
 
Mod. 4 parlamento parte-prima
Mod. 4 parlamento parte-primaMod. 4 parlamento parte-prima
Mod. 4 parlamento parte-prima
 
Legal opinion
Legal opinionLegal opinion
Legal opinion
 
Pengawasan pungut hitung bagi ptps
Pengawasan pungut hitung bagi ptpsPengawasan pungut hitung bagi ptps
Pengawasan pungut hitung bagi ptps
 
Teknik persidangan
Teknik persidanganTeknik persidangan
Teknik persidangan
 
Penyelesaian sengketa
Penyelesaian sengketaPenyelesaian sengketa
Penyelesaian sengketa
 
Jangan golput
Jangan golputJangan golput
Jangan golput
 
Materi Bimtek KPPS Pemilu 2019
Materi Bimtek KPPS Pemilu 2019Materi Bimtek KPPS Pemilu 2019
Materi Bimtek KPPS Pemilu 2019
 
Jenis dan teori yang berhubungan dengan Surat dakwaan
Jenis dan teori yang berhubungan dengan Surat dakwaanJenis dan teori yang berhubungan dengan Surat dakwaan
Jenis dan teori yang berhubungan dengan Surat dakwaan
 
Ppt power point.1
Ppt power point.1Ppt power point.1
Ppt power point.1
 
Refleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemiluRefleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemilu
 
Majelis permusyawaratan rakyat ( MPR )
Majelis permusyawaratan rakyat ( MPR )Majelis permusyawaratan rakyat ( MPR )
Majelis permusyawaratan rakyat ( MPR )
 
BANTUAN HUKUM I..ppt
BANTUAN HUKUM I..pptBANTUAN HUKUM I..ppt
BANTUAN HUKUM I..ppt
 
PENGAWASAN PUNGUT HITUNG PTPS.pptx MATERI TENTANG PENGAWASAN PUNGUT HITUNG D...
PENGAWASAN PUNGUT HITUNG PTPS.pptx MATERI TENTANG PENGAWASAN  PUNGUT HITUNG D...PENGAWASAN PUNGUT HITUNG PTPS.pptx MATERI TENTANG PENGAWASAN  PUNGUT HITUNG D...
PENGAWASAN PUNGUT HITUNG PTPS.pptx MATERI TENTANG PENGAWASAN PUNGUT HITUNG D...
 
praktik peradilan perdata
praktik peradilan perdatapraktik peradilan perdata
praktik peradilan perdata
 
Presentasi penanganan pelanggaran pemilu
Presentasi penanganan pelanggaran pemiluPresentasi penanganan pelanggaran pemilu
Presentasi penanganan pelanggaran pemilu
 
8 penangkapan penahanan
8 penangkapan penahanan8 penangkapan penahanan
8 penangkapan penahanan
 

Similar to Urgensi Legal Skill Bagi Pengawas Pemilu.pdf

penguatan kapasitas kelembagaan.pptx
penguatan kapasitas kelembagaan.pptxpenguatan kapasitas kelembagaan.pptx
penguatan kapasitas kelembagaan.pptxAljunaidBakari1
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxFeniannisa
 
Ujian akhir semester ganjil PENEMUAN HUKUM
Ujian akhir semester ganjil PENEMUAN HUKUMUjian akhir semester ganjil PENEMUAN HUKUM
Ujian akhir semester ganjil PENEMUAN HUKUMAlfirdausDaus
 
Birokrasi menurut Max weber
Birokrasi menurut Max weberBirokrasi menurut Max weber
Birokrasi menurut Max weberafifahdhaniyah
 
Teori Organisasi Umum 2 (Pengambilan Keputusan)
Teori Organisasi Umum 2 (Pengambilan Keputusan)Teori Organisasi Umum 2 (Pengambilan Keputusan)
Teori Organisasi Umum 2 (Pengambilan Keputusan)Bayu Wijaya
 
Panel 1.1 - Presentasi Reformasi Birokrasi dan Reformasi Regulasi (Eryanto Nu...
Panel 1.1 - Presentasi Reformasi Birokrasi dan Reformasi Regulasi (Eryanto Nu...Panel 1.1 - Presentasi Reformasi Birokrasi dan Reformasi Regulasi (Eryanto Nu...
Panel 1.1 - Presentasi Reformasi Birokrasi dan Reformasi Regulasi (Eryanto Nu...Kurniawan Saputra
 
Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundangan.pptx
Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundangan.pptxAsas-asas Pembentukan Peraturan Perundangan.pptx
Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundangan.pptxBenedetaML
 
Argumentasi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat.pdf
Argumentasi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat.pdfArgumentasi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat.pdf
Argumentasi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat.pdfZukét Printing
 
Argumentasi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat.docx
Argumentasi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat.docxArgumentasi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat.docx
Argumentasi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat.docxZukét Printing
 
Uji kompetensi bab 5 pkn
Uji kompetensi bab 5 pknUji kompetensi bab 5 pkn
Uji kompetensi bab 5 pknArdella Aswieri
 
Etika & Integritas Kepemimpinan Pancasila
Etika & Integritas Kepemimpinan PancasilaEtika & Integritas Kepemimpinan Pancasila
Etika & Integritas Kepemimpinan PancasilaTri Widodo W. UTOMO
 
PPT Kelompok 3 advokasi (1) (1).pptx
PPT Kelompok 3 advokasi (1) (1).pptxPPT Kelompok 3 advokasi (1) (1).pptx
PPT Kelompok 3 advokasi (1) (1).pptxDediAura
 

Similar to Urgensi Legal Skill Bagi Pengawas Pemilu.pdf (20)

penguatan kapasitas kelembagaan.pptx
penguatan kapasitas kelembagaan.pptxpenguatan kapasitas kelembagaan.pptx
penguatan kapasitas kelembagaan.pptx
 
Aspek hukum dalam praktek kebidanan
Aspek hukum dalam praktek kebidananAspek hukum dalam praktek kebidanan
Aspek hukum dalam praktek kebidanan
 
Aspek hukum dalam praktek kebidanan
Aspek hukum dalam praktek kebidananAspek hukum dalam praktek kebidanan
Aspek hukum dalam praktek kebidanan
 
Legal Opinion UYE.pptx
Legal Opinion UYE.pptxLegal Opinion UYE.pptx
Legal Opinion UYE.pptx
 
Disertasi Boy Nurdin
Disertasi Boy NurdinDisertasi Boy Nurdin
Disertasi Boy Nurdin
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
 
Ujian akhir semester ganjil PENEMUAN HUKUM
Ujian akhir semester ganjil PENEMUAN HUKUMUjian akhir semester ganjil PENEMUAN HUKUM
Ujian akhir semester ganjil PENEMUAN HUKUM
 
Birokrasi menurut Max weber
Birokrasi menurut Max weberBirokrasi menurut Max weber
Birokrasi menurut Max weber
 
AAUPB.pptx
AAUPB.pptxAAUPB.pptx
AAUPB.pptx
 
Prospek as
Prospek asProspek as
Prospek as
 
Teori Organisasi Umum 2 (Pengambilan Keputusan)
Teori Organisasi Umum 2 (Pengambilan Keputusan)Teori Organisasi Umum 2 (Pengambilan Keputusan)
Teori Organisasi Umum 2 (Pengambilan Keputusan)
 
Bahan kul sesi 4&5.pptx
Bahan kul sesi 4&5.pptxBahan kul sesi 4&5.pptx
Bahan kul sesi 4&5.pptx
 
Panel 1.1 - Presentasi Reformasi Birokrasi dan Reformasi Regulasi (Eryanto Nu...
Panel 1.1 - Presentasi Reformasi Birokrasi dan Reformasi Regulasi (Eryanto Nu...Panel 1.1 - Presentasi Reformasi Birokrasi dan Reformasi Regulasi (Eryanto Nu...
Panel 1.1 - Presentasi Reformasi Birokrasi dan Reformasi Regulasi (Eryanto Nu...
 
Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundangan.pptx
Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundangan.pptxAsas-asas Pembentukan Peraturan Perundangan.pptx
Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundangan.pptx
 
Argumentasi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat.pdf
Argumentasi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat.pdfArgumentasi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat.pdf
Argumentasi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat.pdf
 
Argumentasi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat.docx
Argumentasi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat.docxArgumentasi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat.docx
Argumentasi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat.docx
 
Uji kompetensi bab 5 pkn
Uji kompetensi bab 5 pknUji kompetensi bab 5 pkn
Uji kompetensi bab 5 pkn
 
Etika & Integritas Kepemimpinan Pancasila
Etika & Integritas Kepemimpinan PancasilaEtika & Integritas Kepemimpinan Pancasila
Etika & Integritas Kepemimpinan Pancasila
 
PPT Kelompok 3 advokasi (1) (1).pptx
PPT Kelompok 3 advokasi (1) (1).pptxPPT Kelompok 3 advokasi (1) (1).pptx
PPT Kelompok 3 advokasi (1) (1).pptx
 
Hukum progresif
Hukum progresifHukum progresif
Hukum progresif
 

More from Jubair13

Bawaslu Dompu-Pengawasan Pemilu 2024 (1).pptx
Bawaslu Dompu-Pengawasan Pemilu 2024 (1).pptxBawaslu Dompu-Pengawasan Pemilu 2024 (1).pptx
Bawaslu Dompu-Pengawasan Pemilu 2024 (1).pptxJubair13
 
PENGAWASAN_PENYELENGGARAAN_PEMILU_pptx.pptx
PENGAWASAN_PENYELENGGARAAN_PEMILU_pptx.pptxPENGAWASAN_PENYELENGGARAAN_PEMILU_pptx.pptx
PENGAWASAN_PENYELENGGARAAN_PEMILU_pptx.pptxJubair13
 
PPT WEBINAR BAWASLU PENDAFTRAN DAN VERIFIKASI.ppt
PPT WEBINAR BAWASLU PENDAFTRAN DAN VERIFIKASI.pptPPT WEBINAR BAWASLU PENDAFTRAN DAN VERIFIKASI.ppt
PPT WEBINAR BAWASLU PENDAFTRAN DAN VERIFIKASI.pptJubair13
 
V1. Materi Sosialisasi PKPU Verpol.pdf
V1. Materi Sosialisasi PKPU Verpol.pdfV1. Materi Sosialisasi PKPU Verpol.pdf
V1. Materi Sosialisasi PKPU Verpol.pdfJubair13
 
MATERI KETUA PENANGANAN PELANGGARAN VERFAK.pptx
MATERI KETUA PENANGANAN PELANGGARAN VERFAK.pptxMATERI KETUA PENANGANAN PELANGGARAN VERFAK.pptx
MATERI KETUA PENANGANAN PELANGGARAN VERFAK.pptxJubair13
 
Dukungan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu untuk Sukses Pemilu 2024.pdf
Dukungan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu untuk Sukses Pemilu 2024.pdfDukungan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu untuk Sukses Pemilu 2024.pdf
Dukungan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu untuk Sukses Pemilu 2024.pdfJubair13
 
Materi Sosialisasi Kemendagri 07042022.pdf
Materi Sosialisasi Kemendagri 07042022.pdfMateri Sosialisasi Kemendagri 07042022.pdf
Materi Sosialisasi Kemendagri 07042022.pdfJubair13
 

More from Jubair13 (7)

Bawaslu Dompu-Pengawasan Pemilu 2024 (1).pptx
Bawaslu Dompu-Pengawasan Pemilu 2024 (1).pptxBawaslu Dompu-Pengawasan Pemilu 2024 (1).pptx
Bawaslu Dompu-Pengawasan Pemilu 2024 (1).pptx
 
PENGAWASAN_PENYELENGGARAAN_PEMILU_pptx.pptx
PENGAWASAN_PENYELENGGARAAN_PEMILU_pptx.pptxPENGAWASAN_PENYELENGGARAAN_PEMILU_pptx.pptx
PENGAWASAN_PENYELENGGARAAN_PEMILU_pptx.pptx
 
PPT WEBINAR BAWASLU PENDAFTRAN DAN VERIFIKASI.ppt
PPT WEBINAR BAWASLU PENDAFTRAN DAN VERIFIKASI.pptPPT WEBINAR BAWASLU PENDAFTRAN DAN VERIFIKASI.ppt
PPT WEBINAR BAWASLU PENDAFTRAN DAN VERIFIKASI.ppt
 
V1. Materi Sosialisasi PKPU Verpol.pdf
V1. Materi Sosialisasi PKPU Verpol.pdfV1. Materi Sosialisasi PKPU Verpol.pdf
V1. Materi Sosialisasi PKPU Verpol.pdf
 
MATERI KETUA PENANGANAN PELANGGARAN VERFAK.pptx
MATERI KETUA PENANGANAN PELANGGARAN VERFAK.pptxMATERI KETUA PENANGANAN PELANGGARAN VERFAK.pptx
MATERI KETUA PENANGANAN PELANGGARAN VERFAK.pptx
 
Dukungan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu untuk Sukses Pemilu 2024.pdf
Dukungan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu untuk Sukses Pemilu 2024.pdfDukungan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu untuk Sukses Pemilu 2024.pdf
Dukungan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu untuk Sukses Pemilu 2024.pdf
 
Materi Sosialisasi Kemendagri 07042022.pdf
Materi Sosialisasi Kemendagri 07042022.pdfMateri Sosialisasi Kemendagri 07042022.pdf
Materi Sosialisasi Kemendagri 07042022.pdf
 

Urgensi Legal Skill Bagi Pengawas Pemilu.pdf

  • 1. Disampaikan oleh: A B H A N KETUA BAWASLU RI Disampaikan Webinar yang di selenggarakan oleh HeyLaw Urgensi legal skill bagi pengawas pemilu
  • 2. BAWASLU DAN LEGAL SKILL SDM PENGAWAS PEMILU ▰ Bawaslu adalah lembaga yang multifungsi. Ibaratnya, di hilir Bawaslu dalam melakukan tugas Pengawasan serta Pencegahan, di tengah Bawaslu melakukan tugas Penindakan Pelanggaran, dan di hulu Bawaslu bertugas Memutus Penyelesaian Sengketa Proses dan Administrasi pada Pemilu dan Pemilihan. ▰ Kehadiran Bawaslu harus memiliki nilai lebih dalam terhadap demokrasi, tidak hanya sekedar mengawal demokrasi prosedural tetapi juga mengawal demokrasi yang substansial. Untuk itu, diharapkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkup jajaran Bawaslu untuk memiliki kemampuan dibidang hukum/legal skill sehingga dapat membantu dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan perUUan. 2
  • 3. • Penyelesaian masalah hukum diperlukan “expertise knowledge” yang harus dimiliki oleh para Pengawas dalam melaksanakan tugas. • Argumentasi Hukum yang pada dasarnya adalah to give a reason dalam pelaksanaan tugas pengawas, dalam bidang: ✔ preventif (pengawasan/pencegahan -- legal Consultation, legal negotiation - legal opinion), dan ✔ repressif (penegakan hukum/penindakan/sengketa proses) EXPERTISE KNOWLEDGE BAWASLU LEGAL OPINION LEGAL AUDIT
  • 4. • Penyelesaian masalah hukum diperlukan “expertise knowledge” yang harus dimiliki oleh para Pengawas Pemilu dalam melaksanakan tugas. • Argumentasi Hukum yang pada dasarnya adalah to give a reason dalam pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu, dalam tindakan : ✔ Preventif (pengawasan/pencegahan -- legal Consultation, legal negotiation - legal opinion) misalnya ; telaah staf, Penyusunan MoU atau PKS, Perancangan PerUUan (Penyusunan Perbawaslu, SE, Legal Opinion dan SOP), dan ✔ Repressif (penegakan hukum/penindakan/sengketa proses), misalnya : analisis perkara (Posisi Kasus, Isu Hukum, Pendapat Hukum, Kajian Hukum dan Kesimpulan/Rekomendasi/Putusan) • Praktek di Pengadilan dan di Luar Pengadilan (litigasi dan Non Litigasi) berbasis Perbawaslu Bankum EXPERTISE KNOWLEDGE BAWASLU
  • 5. • Legal Skill dalam metode penafsiran dan konstruksi hukum sangat diperlukan karena peraturan perundang-undangan mengandung pembawaan dimana tidak seluruhnya dapat disusun dalam bentuk yang jelas. • Kegiatan menafsir dan mengkonstruksi hukumnya pada hakikatnya merupakan inti dari proses penilaian legalitas atau keabsahan untuk suatu tindakan pencegahan serta penindakan yang diduga melanggar ketentuan kepemiluan/pemilihan. PENTINGNYA LEGAL SKILL BAGI PENGAWAS PEMILU
  • 6. 1. Merujuk pada sistem hukum Indonesia 2. Disampaikan secara lugas, jelas dan tegas dengan tata bahasa yang benar dan sistematis 3. Diberikan secara jujur dan lengkap 4. Tidak mengikat PRINSIP LEGAL SKILL
  • 7. TAHAPAN LEGAL SKILL Penelusuran Dasar Hukum Kesimpulan, Rekomendasi & Putusan Fakta Hukum / Kasus Posisi Mengidentifikasi Isu/ Masalah Hukum Analisis Hukum
  • 8. SUMBER-SUMBER HUKUM ANALISIS HUKUM LEGAL REASONING: Argumentasi yang melandasi suatu putusan/keputusan/tindakan Menyangkut kajian logika dari suatu putusan/keputusan yaitu hubungan antara reason (alasan/pertimbangan) dan putusan/keputusan/tindakan, serta ketepatan alasan/pertimbangan yang mendukung putusan/keputusan/tindakan tersebut. KONSTRUKSI HUKUM Analogi Determinasi Argumentum A Contrario PENAFSIRAN HUKUM Penafsiran Gramatikal Penafsiran Historis Penafsiran Sistematis Penafsiran teleologis Penafsiran Otentik Penafsiran ekstensif Penafsiran restriktif PENDAPAT HUKUM
  • 9. K E S I M P U L A N 9 Bawaslu sebagai lembaga pemutus perkara dituntut untuk melakukan penafsiran atau konstruksi Hukum sebagai suatu proses dalam rangka mendapatkan kepastian mengenai arti dari hukumnya, Sehingga urgensi Legal Skill bagi Pengawas Pemilu berfungsi sebagai bahan pertimbangan dan sebagai masukan dalam menentukan arah kebijakan maupun jawaban terhadap suatu permasalahan hukum. Sebab, semua orang mampu berpendapat, tapi tidak semua orang mampu berargumentasi, apalagi argumentasi yang benar. Legal Skill sangat penting dalam membantu menyelesaikan permasalahan hukum, kompleksitas permasalahan diharapkan membuat pengawas pemilu semakin dinamis dalam menyelesaikannya, sehingga Legal Skill penting untuk SDM di jajaran Bawaslu agar dapat memberikan pemahaman dalam membuat analisa hukum yang lebih terarah dan sistematis.