1. Disampaikan oleh:
A B H A N
KETUA BAWASLU RI
Disampaikan
Webinar yang di selenggarakan oleh HeyLaw
Urgensi legal skill bagi
pengawas pemilu
2. BAWASLU DAN LEGAL SKILL SDM PENGAWAS
PEMILU
▰ Bawaslu adalah lembaga yang
multifungsi. Ibaratnya, di hilir
Bawaslu dalam melakukan tugas
Pengawasan serta Pencegahan,
di tengah Bawaslu melakukan
tugas Penindakan Pelanggaran,
dan di hulu Bawaslu bertugas
Memutus Penyelesaian Sengketa
Proses dan Administrasi pada
Pemilu dan Pemilihan.
▰ Kehadiran Bawaslu harus memiliki nilai
lebih dalam terhadap demokrasi, tidak
hanya sekedar mengawal demokrasi
prosedural tetapi juga mengawal
demokrasi yang substansial. Untuk itu,
diharapkan kualitas Sumber Daya
Manusia (SDM) di lingkup jajaran
Bawaslu untuk memiliki kemampuan
dibidang hukum/legal skill sehingga
dapat membantu dalam menjalankan
tugas dan fungsinya sesuai ketentuan
perUUan.
2
3. • Penyelesaian masalah hukum diperlukan “expertise knowledge”
yang harus dimiliki oleh para Pengawas dalam melaksanakan
tugas.
• Argumentasi Hukum yang pada dasarnya adalah to give a reason
dalam pelaksanaan tugas pengawas, dalam bidang:
✔ preventif (pengawasan/pencegahan -- legal Consultation, legal
negotiation - legal opinion), dan
✔ repressif (penegakan hukum/penindakan/sengketa proses)
EXPERTISE KNOWLEDGE
BAWASLU
LEGAL OPINION
LEGAL AUDIT
4. • Penyelesaian masalah hukum diperlukan “expertise knowledge” yang harus
dimiliki oleh para Pengawas Pemilu dalam melaksanakan tugas.
• Argumentasi Hukum yang pada dasarnya adalah to give a reason dalam
pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu, dalam tindakan :
✔ Preventif (pengawasan/pencegahan -- legal Consultation, legal negotiation -
legal opinion) misalnya ; telaah staf, Penyusunan MoU atau PKS, Perancangan
PerUUan (Penyusunan Perbawaslu, SE, Legal Opinion dan SOP), dan
✔ Repressif (penegakan hukum/penindakan/sengketa proses), misalnya : analisis
perkara (Posisi Kasus, Isu Hukum, Pendapat Hukum, Kajian Hukum dan
Kesimpulan/Rekomendasi/Putusan)
• Praktek di Pengadilan dan di Luar Pengadilan (litigasi dan Non Litigasi) berbasis
Perbawaslu Bankum
EXPERTISE KNOWLEDGE
BAWASLU
5. • Legal Skill dalam metode penafsiran dan konstruksi hukum sangat
diperlukan karena peraturan perundang-undangan mengandung
pembawaan dimana tidak seluruhnya dapat disusun dalam bentuk
yang jelas.
• Kegiatan menafsir dan mengkonstruksi hukumnya pada
hakikatnya merupakan inti dari proses penilaian legalitas atau
keabsahan untuk suatu tindakan pencegahan serta penindakan
yang diduga melanggar ketentuan kepemiluan/pemilihan.
PENTINGNYA LEGAL SKILL BAGI
PENGAWAS PEMILU
6. 1. Merujuk pada sistem hukum Indonesia
2. Disampaikan secara lugas, jelas dan tegas dengan
tata bahasa yang benar dan sistematis
3. Diberikan secara jujur dan lengkap
4. Tidak mengikat
PRINSIP LEGAL SKILL
7. TAHAPAN LEGAL SKILL
Penelusuran Dasar Hukum
Kesimpulan, Rekomendasi &
Putusan
Fakta Hukum / Kasus Posisi
Mengidentifikasi Isu/ Masalah
Hukum
Analisis Hukum
8. SUMBER-SUMBER HUKUM
ANALISIS HUKUM
LEGAL REASONING:
Argumentasi yang melandasi suatu putusan/keputusan/tindakan
Menyangkut kajian logika dari suatu putusan/keputusan yaitu hubungan antara reason
(alasan/pertimbangan) dan putusan/keputusan/tindakan, serta ketepatan
alasan/pertimbangan yang mendukung putusan/keputusan/tindakan tersebut.
KONSTRUKSI HUKUM
Analogi
Determinasi
Argumentum A Contrario
PENAFSIRAN HUKUM
Penafsiran Gramatikal
Penafsiran Historis
Penafsiran Sistematis
Penafsiran teleologis
Penafsiran Otentik
Penafsiran ekstensif
Penafsiran restriktif
PENDAPAT HUKUM
9. K E S I M P U L A N
9
Bawaslu sebagai lembaga pemutus
perkara dituntut untuk melakukan
penafsiran atau konstruksi Hukum
sebagai suatu proses dalam rangka
mendapatkan kepastian mengenai arti
dari hukumnya, Sehingga urgensi Legal
Skill bagi Pengawas Pemilu berfungsi
sebagai bahan pertimbangan dan sebagai
masukan dalam menentukan arah
kebijakan maupun jawaban terhadap suatu
permasalahan hukum. Sebab, semua orang
mampu berpendapat, tapi tidak semua
orang mampu berargumentasi, apalagi
argumentasi yang benar.
Legal Skill sangat penting dalam
membantu menyelesaikan
permasalahan hukum,
kompleksitas permasalahan
diharapkan membuat pengawas
pemilu semakin dinamis dalam
menyelesaikannya, sehingga
Legal Skill penting untuk SDM di
jajaran Bawaslu agar dapat
memberikan pemahaman dalam
membuat analisa hukum yang
lebih terarah dan sistematis.