arip cacat

1. ADVOKASI
PERMASALAHAN DAN TANTANGAN
YANG DI HADAPI DALAM ADVOKASI”
DIAMPU OLEH IBU Maria Ulfa,M.H

2. Kelompok TIGA
• DISUSUN OLEH:
• FAKHRUL HUSYAIRI
• FITRA HAYATI

3. A. PERMASALAHAN DALAM
ADVOKASI
• Advokasi merupakan upaya untuk mengingatkan dan mendesak negara dan pemerintah untuk selalu konsisten
dan bertanggungjawab melindungi dan mensejahterakan seluruh warganya. Ini berarti sebuah tanggung jawab
para pelaksana advokasi untuk ikut berperanserta dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan negara.
Advokasi juga diartikan sebagai upaya pendekatan (approaches) terhadap orang lain yang dianggap
mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan (Notoadmodjo,
2003. hal. 86).
• Advokasi dalam perkembangannya digunakan untuk berbagai macam kepentingan, maka advokasi dalam
pembahasan ini tak lain adalah advokasi yang bertujuan memperjuangkan keadilan sosial. Dengan kata lain,
advokasi yang dirumuskan merupakan praktek perjuangan secara sistematis dalam rangka mendorong
terwujudnya keadilan sosial melalui perubahan atau perumusan kebijakan publik, maka dalam menjalan kan
kegiatan advokasi ada beberapa masalah yang akan di jumpai oleh setiap advokat.

4. MASALAH YANG DI HADAPI DALAM
ADVOKASI
Ketentuan Pasal 2 ayat(2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan: yang dapat diangkat
sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan
khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat.
Sementara itu berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat(3), Pasal 21 ayat(1) dan ayat(2) Undang-undang Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disimpulkan bahwa penyelenggaraan pendidikan profesi diselenggarakan
oleh perguruan tinggi, karena perguruan tinggi berdasarkan undang-undang tersebut berhak menyelenggarakan
program pendidikan tinggi dan dapat memberikan gelar akademik, profesi maupun vokasi. Bahkan dalam undang-
undang tersebut ditegaskan bahwa selain perguruan tinggi, dilarang memberikan gelar akademik, profesi atau vokasi.
Ini berarti untuk menyelenggarakan pendidikan profesi advokat harus ada kerjasama antara perguruan tinggi dengan
organisasi profesi advokat. Dengan kata lain organisasi advokat maupun perguruan tinggi hukum, masing-masing tidak
dapat menyelenggarakan sendiri program pendidikan tersebut, tetapi harus bekerjasama. Selain itu permasalahan
substansial lainnya adalah belum ditetapkan kurikulum baku untuk pendidikan tersebut dan masih menghadapi pula
kendala tentang tersedianya tenaga pengajar yang profesional terutama di daerah-daerah.
Persoalan lain yang dihadapi adalah belum ditetapkan pula kriteria dan syarat pemagangan dan kantor-kantor advokat
yang ditetapkan memenuhi syarat untuk tempat pemagangan bagi para calon anggota advokat.

5. TANTANGAN DALAM ADVOKASI
• Undang-undang Advokat
Hingga saat ini, sikap kebijakan hukum dan peradilan nasional masih diskriminatif bahkan mengesampingkan
fungsi dan peranan advokat. Selain itu belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur profesi advokat.
Berbeda dengan polisi, jaksa, dan hakim, tidak satu pun hukum positif di Indonesia yang secara tegas mengakui
mereka sebagai elemen penegakan hukum. Akibatnya, hambatan-hambatan status kerap kali mereka hadapi ketika
melaksanakan tugas dan peranannya, yang justru paling banyak ditemukan di lingkungan Pengadilan. Mulai dari
minimnya akses mereka terhadap informasi perkara yang ditangani, ketimpangan dalam hubungan fungsional
dengan aparat penegak hukum (polisi dan jaksa), hingga sikap antagonis yang tak jarang ditunjukkan hakim dalam
proses persidangan.
1. Independensi advokat
Satu-satunya perangkat yang bisa digunakan untuk menilai pekerjaan advokat adalah kode etik profesi yang diciptakan dan
diberlakukan di kalangan mereka sendiri. Dengan adanya kode etik profesi, penilaian apakah tindakan seorang advokat telah
menyalahi standar profesi semestinya dapat dilaksanakan secara obyektif. Otonomi juga dibutuhkan karena eratnya
hubungan profesi mereka dengan kepentingan publik. Sebab, kewenangan fungsional advokat lahir atas kebutuhan publik
akan keahlian yang mereka miliki. Akibatnya, pertanggungjawaban mereka harus lebih besar diarahkan kepada publik
(bersifat altruistis).

6. • Ketergantungan terhadap anggota
pekerjaan rumah yang harus didahulukan oleh berbagai organisasi profesi hukum di Indonesia adalah
menciptakan rasa ketergantungan anggotanya terhadap organisasi. Tugas ini tidak cuma bisa direalisasikan
dengan memberi kewenangan organisasi untuk menerbitkan izin praktek sebagaimana diinginkan selama ini.
Sementara di bidang pengawasan, penyiapan perangkat organisasi dapat dijadikan prioritas berikutnya. Fungsi
Dewan Kehormatan yang selama ini bersifat pasif bisa lebih diberdayakan dengan memberikan kewenangan
investigatif. Laporan atau pengaduan yang muncul dari masyarakat tentang tindak pelanggaran profesi yang
dilakukan anggota harus dijamin penanganannya dalam sebuah peradilan profesi yang cepat, adil dan transparan.
Selain itu, rumusan kode etik yang ada selama ini perlu dirombak agar tidak hanya bersifat normatif tetapi juga
aplikatif. Dalam artian, memiliki nilai guna sebagai rujukan oleh anggota profesi saat menemukan permasalahan
dalam menjalankan kegiatan profesinya.
• Konsekuensi hukum
Evaluasi ini juga bisa dilaksanakan dengan memberikan konsekuensi hukum bagi pelanggaran terhadap ketentuan
hukum acara, khususnya pada bagian yang mengatur pelaksanaan fungsi advokat dan aparat penegak hukum
lainnya dalam prosedur penanganan perkara. Sedang bagi tindak pelanggaran kode etik profesi, hakim di
Pengadilan dapat melaporkannya kepada organisasi advokat yang bersangkutan, untuk diproses sebagaimana
laporan dari masyarakat pada umumnya.

7. DAFTAR PUSTAKA
• Fahrudin, Adi. 2010. Advokasi Pekerjaan Sosial. Stks Bandung.
• https://mitrahukum.org/pendidikan-keadvokatan-dan-permasalahan-yang-dihadapi/
• https://www.hukumonline.com/berita/a/pendidikan-keadvokatan-dan-permasalahan-
yang-dihadapi-hol11473?page=all
• National Association of Social Workers: Grassroots Advocacy Tools
• Adi, Isbandi Rukminto. (2008). Intervensi komunitas pengembangan masyarakat sebagai
upaya pemberdayaan masyarakat. Jakarta : Rajawali Press.
• Jurnal Al-Bayan / VOL. 21, NO. 30, JULI - DESEMBER 2014

8. TERIMA KASIH