SlideShare a Scribd company logo
 ARGUMENTASI adalah suatu proses akal yg digunakan sebagai landasan untuk
menyampaikan suatu keteguhan.
 ARGUMENTASI HUKUM (AH) merupakan suatu ketrampilan ilmiah (ars) yg
bermanfaat u/ dijadikan pijakan oleh para ahli hukum dalam mendapatkan dan
memberikan solusi hukum.
 Argumentasi Hukum dapat digunakan untuk membentuk peraturan yang
rasional dan accseptable, sehingga sanksinya dapat menimbulkan efek jera bagi
masyarakat yang tidak taat hukum.
 Peraturan hukum yang dibentuk dengan ketentuan yang rasional dan
memenuhi rasa keadilan dapat menumbuhkan kesadaran hukum dan
kepercayaan masyarakat.
 Pada komunitas praktisi hukum, penguasaan dan implementasi yang baik
terhadap argumentasi hukum dalam setiap aktivitas profesinya dapat
menjadi parameter: mana praktisi hukum yang berdebat yuridis dan mana
praktisi hukum yang berdebat kusir.
 Berbagai macam ilmu yang digunakan sebagai pengantar untuk
mendapatkan pemahaman yang baik terhadapArgumentasi Hukum (AH),
diantaranya: ilmu Logika Dasar, ilmu Mantiq dan Logika Praktis, yang
kesemuanya memberikan pemahaman awal untuk pengembangan
Argumentasi Hukum;
 Pengunaan istilah yang berbeda hanya merupakan faktor bahasa, sehingga
AH lazim juga org menyebut dengan Legal Reasoning.
 Argumentasi Hukum (Legal Reasoning) ini pada dasarnya adalah
to give a reason dalam pelaksanan tugas profesi advokat, dalam
bidang:

 a. Preventif (Non Litigation Area )
 misal: Legal Consultation, Legal Negotiation
 termasuk membuat Legal opinion),dan
 b. Repressif (Litigation Area ) penanganan perkara :
 Gugatan, permohonan, Pledoi, replik, Putusan dsb.

More Related Content

Similar to Legal Opinion UYE.pptx

Ujian akhir semester ganjil PENEMUAN HUKUM
Ujian akhir semester ganjil PENEMUAN HUKUMUjian akhir semester ganjil PENEMUAN HUKUM
Ujian akhir semester ganjil PENEMUAN HUKUM
AlfirdausDaus
 
ISTILAH MENYANGKUT ILMU HUKUM.pptx
ISTILAH MENYANGKUT ILMU HUKUM.pptxISTILAH MENYANGKUT ILMU HUKUM.pptx
ISTILAH MENYANGKUT ILMU HUKUM.pptx
AkunPremium123
 
Konstruksi Teori Hukum (Teori Hukum & Ilmu Hukum).pptx
Konstruksi Teori Hukum (Teori Hukum & Ilmu Hukum).pptxKonstruksi Teori Hukum (Teori Hukum & Ilmu Hukum).pptx
Konstruksi Teori Hukum (Teori Hukum & Ilmu Hukum).pptx
dedybachrie
 
Konstruksi teori hukum (pengembangan ilmu hukum) #1
Konstruksi teori hukum (pengembangan ilmu hukum) #1  Konstruksi teori hukum (pengembangan ilmu hukum) #1
Konstruksi teori hukum (pengembangan ilmu hukum) #1
Muhamad Aljebra Aliksan Rauf
 
V- Kedudukan filsafat ilmu.pptx
V- Kedudukan filsafat ilmu.pptxV- Kedudukan filsafat ilmu.pptx
V- Kedudukan filsafat ilmu.pptx
PDTIFemale
 
TUGAS INDIVIDU.doc
TUGAS INDIVIDU.docTUGAS INDIVIDU.doc
TUGAS INDIVIDU.doc
MuhammadNawir11
 
Teori keadilan bermartabat 2019
Teori keadilan bermartabat 2019Teori keadilan bermartabat 2019
Teori keadilan bermartabat 2019
mkhambali
 
Proleg New 1.pptx
Proleg New 1.pptxProleg New 1.pptx
Proleg New 1.pptx
Jonijoko2
 
Pengembanan hukum teoretikal
Pengembanan hukum teoretikalPengembanan hukum teoretikal
Pengembanan hukum teoretikalKau Hatiku
 
Teori keadilan bermartabat 11 mei 2019 Rev
Teori keadilan bermartabat 11 mei 2019 RevTeori keadilan bermartabat 11 mei 2019 Rev
Teori keadilan bermartabat 11 mei 2019 Rev
mkhambali
 
Urgensi Legal Skill Bagi Pengawas Pemilu.pdf
Urgensi Legal Skill Bagi Pengawas Pemilu.pdfUrgensi Legal Skill Bagi Pengawas Pemilu.pdf
Urgensi Legal Skill Bagi Pengawas Pemilu.pdf
Jubair13
 
PSIKOLOGI HUKUM merupakan cabang ilmu hukum
PSIKOLOGI HUKUM merupakan cabang ilmu hukumPSIKOLOGI HUKUM merupakan cabang ilmu hukum
PSIKOLOGI HUKUM merupakan cabang ilmu hukum
ErhaSyam
 
Teori keadilan bermartabat
Teori keadilan bermartabatTeori keadilan bermartabat
Teori keadilan bermartabat
mkhambali
 
PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 1
PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 1PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 1
PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 1
dina susiani
 
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum
mudanp.com
 
1. dimyati
1. dimyati1. dimyati
1. dimyatirizquna
 
PIH SESI 1 (1).pptx
PIH SESI 1 (1).pptxPIH SESI 1 (1).pptx
PIH SESI 1 (1).pptx
SIDIKPERMANA46
 
Hermeneutika hukum
Hermeneutika hukumHermeneutika hukum
Hermeneutika hukum
Maulanamoel
 
BAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.ppt
BAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.pptBAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.ppt
BAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.ppt
asifsardari
 
PENEMUAN HUKUM.pdf
PENEMUAN HUKUM.pdfPENEMUAN HUKUM.pdf
PENEMUAN HUKUM.pdf
hdndh
 

Similar to Legal Opinion UYE.pptx (20)

Ujian akhir semester ganjil PENEMUAN HUKUM
Ujian akhir semester ganjil PENEMUAN HUKUMUjian akhir semester ganjil PENEMUAN HUKUM
Ujian akhir semester ganjil PENEMUAN HUKUM
 
ISTILAH MENYANGKUT ILMU HUKUM.pptx
ISTILAH MENYANGKUT ILMU HUKUM.pptxISTILAH MENYANGKUT ILMU HUKUM.pptx
ISTILAH MENYANGKUT ILMU HUKUM.pptx
 
Konstruksi Teori Hukum (Teori Hukum & Ilmu Hukum).pptx
Konstruksi Teori Hukum (Teori Hukum & Ilmu Hukum).pptxKonstruksi Teori Hukum (Teori Hukum & Ilmu Hukum).pptx
Konstruksi Teori Hukum (Teori Hukum & Ilmu Hukum).pptx
 
Konstruksi teori hukum (pengembangan ilmu hukum) #1
Konstruksi teori hukum (pengembangan ilmu hukum) #1  Konstruksi teori hukum (pengembangan ilmu hukum) #1
Konstruksi teori hukum (pengembangan ilmu hukum) #1
 
V- Kedudukan filsafat ilmu.pptx
V- Kedudukan filsafat ilmu.pptxV- Kedudukan filsafat ilmu.pptx
V- Kedudukan filsafat ilmu.pptx
 
TUGAS INDIVIDU.doc
TUGAS INDIVIDU.docTUGAS INDIVIDU.doc
TUGAS INDIVIDU.doc
 
Teori keadilan bermartabat 2019
Teori keadilan bermartabat 2019Teori keadilan bermartabat 2019
Teori keadilan bermartabat 2019
 
Proleg New 1.pptx
Proleg New 1.pptxProleg New 1.pptx
Proleg New 1.pptx
 
Pengembanan hukum teoretikal
Pengembanan hukum teoretikalPengembanan hukum teoretikal
Pengembanan hukum teoretikal
 
Teori keadilan bermartabat 11 mei 2019 Rev
Teori keadilan bermartabat 11 mei 2019 RevTeori keadilan bermartabat 11 mei 2019 Rev
Teori keadilan bermartabat 11 mei 2019 Rev
 
Urgensi Legal Skill Bagi Pengawas Pemilu.pdf
Urgensi Legal Skill Bagi Pengawas Pemilu.pdfUrgensi Legal Skill Bagi Pengawas Pemilu.pdf
Urgensi Legal Skill Bagi Pengawas Pemilu.pdf
 
PSIKOLOGI HUKUM merupakan cabang ilmu hukum
PSIKOLOGI HUKUM merupakan cabang ilmu hukumPSIKOLOGI HUKUM merupakan cabang ilmu hukum
PSIKOLOGI HUKUM merupakan cabang ilmu hukum
 
Teori keadilan bermartabat
Teori keadilan bermartabatTeori keadilan bermartabat
Teori keadilan bermartabat
 
PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 1
PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 1PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 1
PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 1
 
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum
 
1. dimyati
1. dimyati1. dimyati
1. dimyati
 
PIH SESI 1 (1).pptx
PIH SESI 1 (1).pptxPIH SESI 1 (1).pptx
PIH SESI 1 (1).pptx
 
Hermeneutika hukum
Hermeneutika hukumHermeneutika hukum
Hermeneutika hukum
 
BAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.ppt
BAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.pptBAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.ppt
BAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.ppt
 
PENEMUAN HUKUM.pdf
PENEMUAN HUKUM.pdfPENEMUAN HUKUM.pdf
PENEMUAN HUKUM.pdf
 

Recently uploaded

Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
CI kumparan
 
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdfppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
thegoddescorp
 
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
Adhi Setyowibowo
 
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
asmazn0001
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
SharonPriscilla3
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
CIkumparan
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
CI kumparan
 
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Pelita9
 
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdfPeran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
intelkejarimimika07
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
SardiPasaribu
 
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASIPPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
MunirMisbah1
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
HansWijaya13
 
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdfppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
thegoddescorp
 
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
intelkejarimimika07
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
JabalArfah
 
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
adbangplk
 

Recently uploaded (16)

Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
 
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdfppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
 
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
 
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
 
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
 
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdfPeran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
 
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASIPPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
 
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdfppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
 
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
 
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
 

Legal Opinion UYE.pptx

  • 1.
  • 2.  ARGUMENTASI adalah suatu proses akal yg digunakan sebagai landasan untuk menyampaikan suatu keteguhan.  ARGUMENTASI HUKUM (AH) merupakan suatu ketrampilan ilmiah (ars) yg bermanfaat u/ dijadikan pijakan oleh para ahli hukum dalam mendapatkan dan memberikan solusi hukum.  Argumentasi Hukum dapat digunakan untuk membentuk peraturan yang rasional dan accseptable, sehingga sanksinya dapat menimbulkan efek jera bagi masyarakat yang tidak taat hukum.  Peraturan hukum yang dibentuk dengan ketentuan yang rasional dan memenuhi rasa keadilan dapat menumbuhkan kesadaran hukum dan kepercayaan masyarakat.
  • 3.  Pada komunitas praktisi hukum, penguasaan dan implementasi yang baik terhadap argumentasi hukum dalam setiap aktivitas profesinya dapat menjadi parameter: mana praktisi hukum yang berdebat yuridis dan mana praktisi hukum yang berdebat kusir.  Berbagai macam ilmu yang digunakan sebagai pengantar untuk mendapatkan pemahaman yang baik terhadapArgumentasi Hukum (AH), diantaranya: ilmu Logika Dasar, ilmu Mantiq dan Logika Praktis, yang kesemuanya memberikan pemahaman awal untuk pengembangan Argumentasi Hukum;  Pengunaan istilah yang berbeda hanya merupakan faktor bahasa, sehingga AH lazim juga org menyebut dengan Legal Reasoning.
  • 4.  Argumentasi Hukum (Legal Reasoning) ini pada dasarnya adalah to give a reason dalam pelaksanan tugas profesi advokat, dalam bidang:   a. Preventif (Non Litigation Area )  misal: Legal Consultation, Legal Negotiation  termasuk membuat Legal opinion),dan  b. Repressif (Litigation Area ) penanganan perkara :  Gugatan, permohonan, Pledoi, replik, Putusan dsb.