Dokumen tersebut membahas tentang pergeseran konsep pemerintahan dari negara pasif menjadi negara kesejahteraan, pengertian dan fungsi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan, serta contoh-contoh asas AAUPB menurut undang-undang dan para ahli.
mata kuliah ini secara umum membahas sistem administrasi negara, khususnya di indonesia, pendekatan sistemik, konstruksi nilai, landasan sistem penyelenggaraan negara, serta mapu memahami konsep organisasi negara, kebijakan public, public budgeting, public personel administration, good governance, public enterprise dan public service
mata kuliah ini secara umum membahas sistem administrasi negara, khususnya di indonesia, pendekatan sistemik, konstruksi nilai, landasan sistem penyelenggaraan negara, serta mapu memahami konsep organisasi negara, kebijakan public, public budgeting, public personel administration, good governance, public enterprise dan public service
2. Pendahuluan
■ Pergeseran dari konsep Nightwatch State ke Welafare State
Negara tidak hanya pasif, urusan keamanan dan ketertiban,
namun juga mengambil peran lebih untuk mewujudkan
kesejahteraan warga negara. Negara bergerak dalam kerangka
hukum dan perundang-undangan, namun juga diberi kebebasan
berdasarkan inisiatif dalam mengambil kebijakan atau keputusan
berdasarkan masalah-masalah sosial yang muncul (diskresi/Freies
Ermesen). Dibutuhkan adanya suatu tolok ukur untuk menjamin
apakah tindakan pemerintah sesuai dengan hukum atau tidak
AAUPB.
3. Pengertian AAUPB
■ AAUPB dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar
dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. AAUPB
merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan
HukumAdministrasi Negara.
■ AAUPB berfungsi sebagai pegangan bagi pejabat administrasi negara
dalam menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi hakim administrasi
negara dalam menilai tindakan administrasi negara, dan sebagai dasar
pengajuan gugatan bagi pihak penggugat. Sebagian besar dari AAUPB
masih merupakan asas-asas yang tidak tertulis, masih abstrak, dan dapat
digali dalam praktik kehidupan di masyarakat. Sebagian asas yang lain
sudah menjadi kaidah hukum tertulis dan terpencar dalam berbagai
peraturan hukum positif.
4. Fungsi AAUPB
■ Bagi administrasi negara berfungsi sebagai pedoman dalam
melakukan dan penerapan terhadap ketentuaan-ketentuan
perundang-undangan yang bersifat sumir, samar, dan tidak
jelasBagi warga negara, sebagai pencari keadilan, AAUPB dapat
dipergunakan sebagai dasar gugatanBagi hakim TUN, dapat
dipergunakan sebagai alat menguji dan membatalkan
keputusan yang dikeluarkan badan atau pejabat TUN. AAUPB
sring digunakan oleh legislatif untuk menyusun atau
merancang suatu peraturan perundang-undangan.
5. AAUPB di Indonesia Asas Umum
Penyelenggaraan Negara
■ Dalam Pasal 3 UU No 28 Tahun 1999 disebutkan beberapa
asas umum penyelenggaraan negara: Asas Kepastian
HukumAsas Tertib Penyelenggaraan Negara Asas
Kepentingan Umum Asas KeterbukaanAsas Proporsionalitas
Asas Profesionalitas Asas Akuntabilitas.
6. AAUPB Berdasarkan Pendapat paraTokoh
■ Asas Kepastian Hukum
■ Asas Keseimbangan
■ Asas Kesamaan dalam Pengambilan Keputusan
■ Asas Bertindak Cermat
■ Asas Motivasi dalam setiap Keputusan
■ AsasTidak Mencampuradukkan Kewenangan.
■ Asas PermainanYang Layak
■ Asas Keadilan dan Kewajaran
7. Lanjut.... Asas Kepercayaan dan
Menanggapi Pengharapan yang Wajar
■ Asas Meniadakan Akibat Suatu keputusan yang Batal Asas
Perlindungan atas Pandangan atau Cara Hidup Pribadi Asas
Kebijaksanaan Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum.
8. ■ Buatlah essay 3 sampai 4 halaman yang berisi tentang
penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia pada saat ini
apakah sudah mencerminkan sebagai pemerintahan yang
baik, jika iya berikan alasan dan contoh pelaksanaan
pemerintahan yang baik berdasarkan AAUPB, jika tidak juga
berikan alasan dan contoh pelaksanaan pemerintahan yang
belum sesuai dengan AAUPB serta sebutkan asas apa itu.