Dokumen tersebut membahas mengenai beberapa metode penyelesaian sengketa secara damai yaitu negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Negosiasi adalah proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan, mediasi melibatkan pihak ketiga untuk membantu penyelesaian, sedangkan arbitrase menggunakan wasit untuk memberikan putusan final.
Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan
PELAKSANAAN
PUTUSAN/EKSEKUSI HAKIM
*Pelaksanaan putusan /eksekusi adalah putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan. . Dan putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) . Putusan yang sudah berkekuatan tetap adalah putusan yang sudah tidak mungkin lagi dilawan dengan upaya hukum verzet, banding, dan kasasi.Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dapat melaksanakan segala putusan yang dijatuhkannya secara mandiri tanpa harus melalui bantuan Pengadilan Negeri. Hal ini berlaku setelah ditetapkannya UU No. 7/1989
*Dan sebagai akibat dari ketentuan UU Peradilan Agama diatas adalah:
a. Ketentuan tentang eksekutoir verklaring dan pengukuhan oleh Pengadilan Negeri dihapuskan
b. Pada setiap Pengadilan Agama diadakan Juru Sita untuk dapat melaksanakan putusan-putusannya
Pelaksanaan putusan hakim dapat Secara sukarela,atau Secara paksa dengan menggunakan alat Negara, apabila pihak terhukum tidak mau melaksanakan secara sukarela.Semua keputusan pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh alat-alat Negara. Keputusan pengadilan bersifat eksekutorial adalah karena pada bagian kepala keputusannya berbunyi:
“ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”.
*Sesuai dengan ketentuan pasal 178 HIR, pasal 189 Rbg, apabila pemeriksaan perkara selesai, majlis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai dengan pasal 121 HIR, pasal 113 RV yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan pasal 115 RV, maupun duplik dari tergugat dan dilanjutkan dengan tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap ini telah dselesaikan maka majelis mengatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah manjatuhkan pengucapan putusan.
*JENIS-JENIS PELAKSANAAN PUTUSAN
1). Putusn yang mengukum satu pihak untuk membayar sejumlah uang. Hal ini diatur dalam pasal 196 HIR, pasal 208 RBg.
2). Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk melaksanakan suatu perbuatan. Hal ini diatur dalam pasal 225 HIR, pasal 259 RBg.
3). Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk mengosongkan suatu benda tetap, yang disebut dengan eksekuduriil. Hal ini diatur dalam pasal 1033 Rv.
4). Eksekusiriil dalam bentuk penjualan lelang. Hal ini diatur dalam pasal 200 ayat (1) HIR, pasal 218 ayat (2) RBg.
*MACAM2 PUTUSAN HAKIM
Ada 2 golongan putusan hakim yaitu
1). Putusan akhir
2). Putusan sela.
Putusan Akhir
Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu.
Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan
PELAKSANAAN
PUTUSAN/EKSEKUSI HAKIM
*Pelaksanaan putusan /eksekusi adalah putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan. . Dan putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) . Putusan yang sudah berkekuatan tetap adalah putusan yang sudah tidak mungkin lagi dilawan dengan upaya hukum verzet, banding, dan kasasi.Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dapat melaksanakan segala putusan yang dijatuhkannya secara mandiri tanpa harus melalui bantuan Pengadilan Negeri. Hal ini berlaku setelah ditetapkannya UU No. 7/1989
*Dan sebagai akibat dari ketentuan UU Peradilan Agama diatas adalah:
a. Ketentuan tentang eksekutoir verklaring dan pengukuhan oleh Pengadilan Negeri dihapuskan
b. Pada setiap Pengadilan Agama diadakan Juru Sita untuk dapat melaksanakan putusan-putusannya
Pelaksanaan putusan hakim dapat Secara sukarela,atau Secara paksa dengan menggunakan alat Negara, apabila pihak terhukum tidak mau melaksanakan secara sukarela.Semua keputusan pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh alat-alat Negara. Keputusan pengadilan bersifat eksekutorial adalah karena pada bagian kepala keputusannya berbunyi:
“ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”.
*Sesuai dengan ketentuan pasal 178 HIR, pasal 189 Rbg, apabila pemeriksaan perkara selesai, majlis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai dengan pasal 121 HIR, pasal 113 RV yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan pasal 115 RV, maupun duplik dari tergugat dan dilanjutkan dengan tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap ini telah dselesaikan maka majelis mengatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah manjatuhkan pengucapan putusan.
*JENIS-JENIS PELAKSANAAN PUTUSAN
1). Putusn yang mengukum satu pihak untuk membayar sejumlah uang. Hal ini diatur dalam pasal 196 HIR, pasal 208 RBg.
2). Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk melaksanakan suatu perbuatan. Hal ini diatur dalam pasal 225 HIR, pasal 259 RBg.
3). Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk mengosongkan suatu benda tetap, yang disebut dengan eksekuduriil. Hal ini diatur dalam pasal 1033 Rv.
4). Eksekusiriil dalam bentuk penjualan lelang. Hal ini diatur dalam pasal 200 ayat (1) HIR, pasal 218 ayat (2) RBg.
*MACAM2 PUTUSAN HAKIM
Ada 2 golongan putusan hakim yaitu
1). Putusan akhir
2). Putusan sela.
Putusan Akhir
Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu.
Hbl, hayyu safitri, hapzi ali, alternatif resolusi sengketa atau resolusi sen...Hayyu Safitri
Quiz Minggu 2
Jawablah Quiz ini dengan baik dan benar:
Jelaskan menurut pakar dan atau Undang-unndang yang berlaku tentang:
1. Resolusi Sengketa secara umum
2. Resolusi Sengketa Ekonomi
3. Dan hal-hal lain yang berhubungan dari materi minggu 2 berdasarkan RPS
Selamat menjawab Quiz.
slide ini di buat dalam perkuliahan hukum kontrak atau contract drafting, pada masa perkuliahan semester 7 tahun 2011, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Jurusan HUKUM BISNIS SYARIAH
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
Program sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah.
Program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan Mahasiswa menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional.
2. Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan
jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama
antara satu pihak (kelompok atau organisasi) dan pihak
(kelompok atau organisasi) lain. Negosiasi juga diartikan
sebagai cara penyelesaian sengketa secara damai melalui
perundingan antara pihak yang berkara.
Sementara itu, yang harus diperhatikan bagi para
pihak yang melakukan perundingan secara negosiasi
harus mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan
dengan damai.
Negosiasi
3. Mediasi adalah salah satu bentuk negosiasi antara
pihak yang bersengketa dan melibatkan pihak ketiga
dengan tujuan membantu demi tercapainya penyelesaian
yang bersifat kompromistis.
Sementara itu, pihak ketiga yang ditunjuk
membantu menyelesaikan sengketa dinamakan sebagai
mediator. Tujuan utama mediasi adalah untuk mencapai
atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima
pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.
Mediasi
4. Nola Haley,A short term structurred task oriented,
partipatory invention process. Disputing parties work with a
neutral third party the mediator, to reach a mutually
acceptable agreement. (Proses terstruktur jangka pendek,
proses penemuan partisipatif. Pihak yang membantah
bekerja dengan pihak ketiga yang netral sebagai mediator,
untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama)
Kovach, facilitated negotiation it process by which a neutral
third party, the mediation, assist disputing parties in
reaching a mutually satisfaction. (Dengan memfasilitasi
negosiasi, proses yang dilakukan oleh pihak ketiga yang
netral, mediasi, membantu pihak-pihak yang bersengketa
untuk mencapai kepuasan bersama)
Pengertian Mediasi Menurut Para
Ahli
5. Dalam pasal 3 ayat 3 undang-undang nomor 14 tahun
1970, menyatakan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan
atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase teteap diperbolehkan.
Akan tetapi, putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan
eksekutorial (executoir) setelah memproleh izin atau perintah
untuk dieksekusi dari pengadilan.
Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase lebih
disukai oleh pelaku ekonomi dalam kontrak bisnis yang bersifat
nasional maupun internasional dikarenakan sifat kerahasiannya,
prosedur sederhana, dan disebabkan putusan yang diberikan
bersifat final.
Arbitrase
6. Subekti, arbitrase
merupakan suatu
penyelesaian atau
pemutusan sengketa
oleh seseorang wasit
atau para wasit yang
berdasarkan
persetujuan bahwa
mereka akan tunduk
atau mentaati
keputusan yang akan
diberikan wasit atau
para wasit yang
mereka pilih atau
yang ditunjuk.
Abdulkadir
Muhammad,
arbitrase merupakan
badan peradilan
swasta diluar
lingkungan peradilan
umum yang dikenal
khusus dalam dunia
perusahaan.
Undang-undang
nomor 30 tahun
1999, arbitrase
merupakan cara
penyelesaian suatu
sengketa perdata di
luar pengadilan
umum yang
didasarkan
perjanjian yang
dibuat secara tertulis
oleh para pihak yang
bersengketa.
Pengertian Arbitrase menurut para
ahli dan hukum
7. Suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal walaupun
disebabkan oleh keadaan, sebagai berikut
Sementara itu, sengketa yang dapat melalui arbitrase hanya sengketa
di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan
peraturan perundang-undangan dikuasi sepenuhnya oleh pihak yang
bersengketa.
Arbitrase
Meninggalnya salah
satu pihak,
Bangkrutnya salah
satu pihak
Novasi (pembaruan
utang)
Insolvensi (keadaan
tidak mampu
membayar) salah satu
pihak
Berakhirnya atau
batalnya perjanjian
pokok
8. Arbitrase Ad Hoc ( Ad Hoc
Arbitration ), yaitu arbitrase
perorangan atau arbitrase
volunteer. Dalam pasal 615 Rv
ayat (1) ialah arbitrase yang
dibentuk khusus untuk
menyelesaikan atau memutus
perselisihan tertentu.
Arbitrase institusional (
instituutional arbitration )
merupakan lembaga atau
badan arbitrase yang
bersifat “permanen”. Oleh
karena arbitrase institusional
merupakan badan yang
bersifat permanen, disebut
juga permanent arbitral body.
Nama itulah yang diberikan
pasal 1 ayat ( 2 ) Konvensi
NewYork 1958 terhadap
arbitrase institusional.
Jenis-jenis
Arbitrase
9. Proses Perundingan Arbitrase Litigasi
Yang mengatur Para pihak Arbiter Hakim
Prosedur Informal Agal formal sesuai dengan rule Sangat formal dan teknis
Jangka waktu Segera (3-6 minggu) Agak cepat (3-6 bulan) Lama (2 tahun lebih)
Biaya Murah (low cost) Terkadang sangat mahal Sangat mahal (expensive)
Aturan pembuktian Tidak perlu Agak informal Sangat formal dan teknis
Publikasi Konfidensial Konfidensial Terbuka untuk umum
Hubungan para
pihak
Kooperatif Antagonistis antagonistis
Fokus penyelesaian For the future Masa lalu (the past) Masa lalu (the past)
Metode negosiasi Kompromis Sama keras pada prinsip hukum Sama keras pada prinsip hukum
Komunikasi Memperbaiki yang
sudah lalu
Jalan buntu (blocked) Jalan buntu (blocked)
Result Win-win Win-lose Win-lose
Pemenuhan Sukarela Selalu ditolak dan mengajukan
oposisi
Ditolak dan mencari dalih
Suasana emosional Bebas emosi Emosional Emosi bergejolak
perundingan
10. Umumnya, pelaksanaan gugatan disebut litigasi. Gugatan
adalah suatu tindakan sipil yang dibawa di pengadilan hukum di
mana penggugat, pihak yang mengklaim telah mengalami
kerugian sebagai akibat dari tindakan terdakwa, menuntut upaya
hukum atau adil.
Terdakwa diperlukan untuk menanggapi keluhan
penggugat. Jika penggugat berhasil, penilaian akan diberikan
dalam mendukung penggugat, dan berbagai perintah pengadilan
mungkin dikeluarkan untuk menegakkan hak, kerusakan
penghargaan, atau memberlakukan perintah sementara atau
permanen untuk mencegah atau memaksa tindakan. Orang yang
memiliki kecenderungan untuk litigasi daripada mencari solusi
non-yudisial yang disebut sadar hukum.
Ligitasi/Gugatan
11.
12. Elsi Kartika Sari, S.H.,2005, Hukum Dalam Ekonomi Edisi
Revisi, Grasindo;Jakarta.
Daftar Pustaka