Ringkasan dari dokumen tersebut adalah: Dokumen tersebut membahas tentang layanan badan hukum partai politik oleh Kementerian Hukum dan HAM, mulai dari dasar hukum, proses pendaftaran menjadi badan hukum, data partai politik, permasalahan umum partai politik, hingga layanan pengadministrasian secara online.

1. LAYANAN BADAN HUKUM
PARTAI POLITIK
Oleh: DR. Baroto, S.H., M.H.
Disampaikan pada Rapat Sosialisasi Rancangan PKPU Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu
Kamis, 7 April 2022
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

2. 01
02
03
04
5
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Partai Politik;
01
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2008 tentang Partai Politik
02
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 1365;
03
DASAR HUKUM LAYANAN
PARTAI POLITIK
DIREKTORAT TATA NEGARA
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia
05
Permenkumham Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta
Pergantian Kepengurusan Partai Politik.
04

3. DEFINISI & PENDIRIAN
 Definisi Partai Politik
Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh
sekelompok WNI secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan
cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik
anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan
NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 (Pasal 1 angka 1 UU
No. 2 Tahun 2011).
 Pendirian Partai Politik
Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 orang WNI
yang telah berusia 21 tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi
(Pasal 2 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2011).
Partai Politik didaftarkan oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang pendiri
yang mewakili seluruh pendiri Partai Politik dengan akta notaris (Pasal 2
ayat 1a UU No. 2 Tahun 2011).

4. PENDAFTARAN BADAN
HUKUM PARPOL
TUSI KEMENKUMHAM
Partai Politik Harus Didaftarkan Ke
Kementerian Hukum Dan Ham Untuk
Menjadi Badan Hukum (Pasal 3 Ayat 1 UU
No. 2 Tahun 2011).
Persyaratan:
Untuk menjadi badan hukum, partai politik harus mempunyai:
a. Akta notaris pendirian partai politik;
b. Nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai
persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan
nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai
secara sah oleh partai politik lain sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;
c. Kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75%
(tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah kabupaten/kota
pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50%
(lima puluh per seratus) dari jumlah kecamatan pada
kabupaten/kota yang bersangkutan;
d. Kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan
kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum;
dan
e. Rekening atas nama partai politik.

5. PENELITIAN DAN/ATAU VERIFIKASI
Keputusan menteri mengenai pengesahan partai
politik diumumkan dalam berita negara republik
indonesia.
Kementerian Hukum dan HAM menerima
pendaftaran dan melakukan penelitian dan/atau
verifikasi kelengkapan dan kebenaran persyaratan
(pasal 4 ayat 1 UU no. 2 tahun 2011).
Penelitian dan/atau verifikasi dilakukan paling lama
45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya
dokumen persyaratan secara lengkap
Pengesahan partai politik menjadi badan hukum
dilakukan dengan keputusan menteri paling lama 15
(lima belas) hari sejak berakhirnya proses
penelitian dan/atau verifikasi.

6. Data Partai Politik
Jumlah partai politik yang berbadan Hukum yaitu 75 Partai
1 Partai habis masa kepengurusan
Tahun 2020
32 Parpol aktif secara administrasi (5 Tahun
kebelakang)
41 Parpol tidak aktif (tidak melakukan
agenda sebagaimana dalam
AD/ART)
42 Parpol Tidak Memiliki Mahkamah
Partai
33 Parpol memiliki Mahkamah Partai

7. Partai Baru semenjak tahun 2019
1. Partai Gelora
2. Partai Ummat
Proses Pendaftaran Badan Hukum Partai Politik Baru
1. Partai Era Masyarakat Sejahtera (PARTAI EMAS)
2. Partai Nusantara
3. Partai Indonesia Bangkit Bersatu (PARTAI IBU)
Partai yang Sedang Beproses di Pengadilan
1. Partai Berkarya: Tahap Kasasi (mengabulkan kasasi, membatalkan
judex factie, mengadili sendiri)
2. Partai Demokrat: Tahap Banding
Data Partai Politik (2)

8. Data Partai Politik (3)
Partai yang Berubah Nama dan lambang tahun 2020-2022
1. PARTAI KEMAJUAN menjadi PARTAI RAKYAT ADIL MAKMUR (PRIMA)
2. PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA menjadi PARTAI PANDU BANGSA
3. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI) menjadi PARTAI KEADILAN
PERSATUAN (PKP)
4. PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA) Menjadi PARTAI INDONESIA PARTINDO
dan berubah kembali menjadi PARTAI GARDA PERUBAHAN INDONESIA (PARTAI GARUDA)
5. PARTAI PELOPOR menjadi PARTAI PERGERAKAN KEBANGKITAN DESA (PARTAI PERKASA)
6. PARTAI KARYA PERJUANGAN menjadi PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN)
7. PARTAI KRISTEN INDONESIA 1945 menjadi PARTAI MAHASISWA INDONESIA
8. PARTAI PERSATUAN PERJUANGAN RAKYAT menjadi PARTAI NEGERI DAULAT INDONESIA
(PANDAI)
9. PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN BERSATU menjadi PARTAI DAMAI KASIH BANGSA (PDKB)
10.PARTAI ISLAM menjadi PARTAI PELITA
11.PARTAI DAMAI SEJAHTERA menjadi PARTAI DAMAI SEJAHTERA PEMBAHARUAN

9. Permasalahan Umum Partai Politik
Belum semua Partai Politik memiliki
Mahkamah Partai Politik, sedangkan
parpol rawan konflik kepengurusan
Mekanisme Penyelesaian
Perselisihan Internal
Belum detailnya Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga Partai Politik
AD/ART
Banyak partai politik yang secara
kelembagaan tidak aktif (tidak
melaksanakan forum sesuai jadwal
sebagaimana yang terdapat dalam
AD/ART)
Badan Hukum Partai Politik
1
2
3

10. Layanan Pengadministrasian
Badan Hukum Partai Politik
PENGESAHAN
PENDIRIAN BADAN
HUKUM PARTAI
POLITIK
PENGESAHAN
PERUBAHAN AD/ART
PERUBAHAN
KEPENGURUSAN

11. APLIKASI PARTAI POLITIK ONLINE
Database
Parpol
• HTTPS://AHU.GO.ID/

12. Manfaat Pelayanan Partai Politik
Secara Elektronik
Bagi Organisasi
1. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Subdit Partai Politik.
2. Membantu mewujudkan visi Kemenkumham “Masyarakat Memperoleh Kepastian
Hukum” dan misi yang ke-2, yakni “Mewujudkan Pelayanan Hukum yang
Berkualitas.”
3. Mengurangi intensitas pertemuan antara pemohon dengan petugas.
4. Mendorong terbentuknya pelayanan yang akuntabel dan berkepastian hukum.
Bagi Masyarakat
1. Memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan.
2. Mewujudkan pelayanan yang efisien dan efektif.
Pemangku kepentingan eksternal
1. Terwujudnya kemudahan dalam melihat dan menemukan struktur kepengurusan
partai politik.
2. Terbangunnya tertib administrasi kepengurusan partai politik.
3. Terwujudnya kemudahan bagi pemangku kepentingan dalam memonitor
kepengurusan partai politik.

13. 13
TERIMA
KASIH