Dokumen tersebut merangkum tugas, fungsi, dan kedudukan lembaga-lembaga negara penting di Indonesia yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, MK, KY, dan KPU. Kesembilan lembaga tersebut berkedudukan di tingkat pusat dan memiliki peran dalam proses pembentukan undang-undang, pengawasan, dan pelaksanaan ketatanegaraan di Indonesia.

1. tugas,fungsi dan kedudukan dari MPR,DPR,DPD,Presiden,BPK,MA,MK,KY,dan KPU.
1.MPR
Tugas dan fungsi MPR
1. mengubah dan menetapkan undang-undang dasar.
2. melantik presiden dan wakil presiden
3. memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatanya menurut undang-
undang dasar.
4. memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden,apabila terjadi
kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatanya.
5. memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan
dalam masa jabatannya,dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh
partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan calan
wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum
sebelumnya,sampai berakhir masajabatannya.
Kedudukan MPR
MPR sebagai lembaga tinggi negara berkedudukan tingkat pusat. MPR berkedudukan sebagai
lembaga tinggi negara yang setara dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti Lembaga
Kepresidenan, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK
2.DPR
fungsi DPR
1.fungsi legislasi,
Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai
perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang.
2.fungsi anggaran
Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk
membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap
rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden
3.fungsi pengawasan
Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilaksanakan
melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN
tugas DPR
1. membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat
persetujuan bersama;

2. 2. membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti undang-
undang
3. menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang yang diajukan DPD yang
berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan
4. memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang APBN dan
rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama
5. menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD
6. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, anggaran
pendapatan dan belanja negara, serta kebijakan pemerintah
7. membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap
pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan
penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber
daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama
8. memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan
DPD
9. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban
keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
10. memberikan persetujuan kepada presiden atas pengangkatan dan pemberhentian
anggota Komisi Yudisial
11. memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk
ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden
12. memilih tiga orang calon anggota hakim konstitusi dan mengajukannya kepada
presiden untuk ditetapkan
13. memberikan pertimbangan kepada presiden untuk mengangkat duta, menerima
penempatan duta negara lain, dan memberikan pertimbangan dalam pemberian
amnesti dan abolisi
14. memberikan persetujuan kepada presiden untuk menyatakan perang, membuat
perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain, serta membuat perjanjian
internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi
kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau pembentukan
undang-undang
15. menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat
16. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam undang-undang
Kedudukan DPR

3. DPR sebagai lembaga tinggi negara berkedudukan di tingkat pusat.
3.Presiden
Tugas dan kewewenang presiden
 Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD
 Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat Angkatan Lautdan
Angkatan Udara
 Mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat(DPR).
Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR
serta mengesahkan RUU menjadi UU.
 Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang(dalam kegentingan
yang memaksa)
 Menetapkan Peraturan Pemerintah
 Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri
 Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan
persetujuan DPR
 Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR
 Menyatakan keadaan bahaya.
 Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan
pertimbangan DPR
 Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
 Memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung
 Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR
 Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang diatur dengan UU
 Meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang dipilih oleh DPR dengan
memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah
 Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dan
disetujui DPR
 Menetapkan hakim konstitusi dari calon yang diusulkan Presiden, DPR, dan
Mahkamah Agung
 Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR.
Kedudukan Presiden
Presiden pemegang kukuasaan eksekutif berkedudukan diibu kota negara.
4.DPD
Fungsi DPD

4.  Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang
berkaitan dengan bidang legislasi tertentu
 Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang tertentu.
Tugas dan wewenang DPD
 Mengajukan kepada DPR Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan
otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi
lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. DPR
kemudian mengundang DPD untuk membahas RUU tersebut.
 Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan
dengan pajak, pendidikan, dan agama
 Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa
Keuangan
 Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah,
pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah,
pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan
APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
 Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK untuk dijadikan bahan
membuat pertimbangan bagi DPR tentang RUU yang berkaitan dengan APBN.
Kedudukan DPD
DPD sebagai lembaga tinggi negara bersama dengan DPR berkedudukan di tingkat pusat.
5.BPK
Tugas BPK
1. menentukan objek pemeriksaan merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan
,menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyajikan laporan pemeriksaan.
2. meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang atau
unit organisasi yang mengelola keuangan negara.
3. menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara dan kode etik pemeriksaan
4. menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh
perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara
atau pengelola keuangan negara.
5. memberikan keterangan ahli dalam prosesperadialan mengenai keuangan negara.
Kedudukan BPK
BPK berkedudukan di ibu kota negara.

5. 6.Makamah Agung.
Tugas dan fungsi MA
1• Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang
menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan [Pasal 24 ayat (1)].
2• Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peaturan perundang-undangan di
bawah Undang-undang dan wewenang lain yang diberikan Undang-undang.
3• Di bawahnya terdapat badan-badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum,
lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan militer dan lingkungan Peradilan Tata
Usaha Negara (PTUN).
4• Badan-badan lain yang yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur
dalam Undang-undang seperti : Kejaksaan, Kepolisian, Advokat/Pengacara dan lain-lain.
Kedudukan MA
Merupakan lembaga tinggi Negara dari peradilan Tata Usaha Negara,PN,PA,dan PM.
7.Makamah Konstitusi
Tugas dan fungsi MK
1• Keberadaanya dimaksudkan sebagai penjaga kemurnian konstitusi (the guardian of the
constitution).
2• Mempunyai kewenangan: Menguji UU terhadap UUD, Memutus sengketa kewenangan
antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa hasil pemilu
dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden
dan atau wakil presiden menurut UUD.
3• Hakim Konstitusi terdiri dari 9 orang yang diajukan masing-masing oleh Mahkamah
Agung, DPR dan pemerintah dan ditetapkan oleh Presiden, sehingga mencerminkan
perwakilan dari 3 cabang kekuasaan negara yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif.
Kedudukan MK
Makamah Konstitusi sebagai lembaga tinggi negara berkedudukan d tingkat pusat.
8.Komisi Yudisial
Tugas KY

1. melakukan pendaftaran calon hakim Agung
2. melakukan seleksi calon hakim agung
3. menetapkan calon hakim agung
4. mengajukan calon hakim agung ke DPR
Fungsi dan wewenang KY

6. 1.mengusulkan calon hakim agung kepada DPR
2.menegakan kehormatan,keluhuran martabat serta menjaga prilaku hakim
3.menerima laporan masyarakat tentang prilaku hakim
4.meminta laporan berkala kepadab badan perailan berkaitan dengan prilaku hakim
5.melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran prilaku hakim
6.emanggil dan meminta keterangan dari hakim yang didugamelanggar kode etik prilaku
Hakim
7.membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan dsisampaikan ke
makamah Agung Konstitusi serta tindasannya disampaikan kepada Presiden dan DPR
Kedudukan KY
Komisi yudisial setingkan dengan makamah agung dan makamah Konstitusi yang
berkedudukan di tingkat pusat.
9.Komisi Pemilihan Umum.
Tugas KPU
1. menyelenggarakan pemilihan umum
2. menyusun program dan anggaran pemilihan umum
3. memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian sengketa pemilu
Fungsi dan wewenang KPU
1. membuat susunan program dan anggaran pemilu
2. memberikan pelayanan teknis pelaksaan pemilu
3. memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan ,kepegawaian
,anggaran dan pelengkapan pemilu
4. memberikan informasi pemilu,pertisipasi dan hubungan masyarakat
5. mengelola data dan informasi pemilu
6. memberikan pengelolaan logistik dan distribusi barang atau jasa keperluan pemilu.
Kedudukan KPU
Komisi Pemilihan Umum berkedudukan di tingkat pusat(KPU pusat),tingkat Provinsi(KPU
provinsi)dan di tingkat kabupaten kota(KPU Kabupaten)