Persiapan Tahapan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu 2024

1. SOSIALISASI RANCANGAN PKPU
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU:
“DUKUNGAN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU UNTUK SUKSES PEMILU 2024”
JAKARTA, 7 APRIL 2022

2. RANCANGAN PKPU
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
01
Dokumen Persyaratan
Partai Politik Calon
Peserta Pemilu (1)
 Kementerian Hukum dan Hak
Asasi manusia hanya
mengeluarkan SK Penetapan
Partai Politik sebagai badan
hukum sedangkan untuk
Berita Negara yang
mengeluarkan adalah PNRI
 Pendaftaran Partai Politik
harus menyerahkan nomor
Rekening Partai Politik kepada
KPU
KETENTUAN
PASAL 5
(1) Dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:
a. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan Partai Politik terdaftar sebagai badan hukum yang
dikeluarkan oleh Percetakan Negara Republik Indonesia;
b. keputusan pengesahan AD dan ART oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
hukum dan hak asasi manusia;
c. keputusan pengurus Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
d. keputusan pengurus Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi;
e. keputusan pengurus Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang
kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota;
f. keputusan pengurus Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang
kepengurusan Partai Politik tingkat Kecamatan; surat pernyataan dari Pimpinan Partai Politik tingkat pusat
yang dibuat menggunakan formulir MODEL F-SURAT.PERNYATAAN-PARPOL, dibubuhi cap dan meterai
yang cukup, yang menyatakan bahwa:
1) data dan dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu yang telah diinput dan dikirim secara
elektronik melalui Sipol telah benar dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2) memiliki kepengurusan Partai Politik di seluruh provinsi, 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah
kabupaten/kota dalam wilayah kepengurusan tingkat provinsi, dan 50% (lima puluh persen) dari jumlah
kecamatan dalam wilayah kepengurusan tingkat kabupaten/kota;

3. RANCANGAN PKPU
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
01
Dokumen Persyaratan
Partai Politik Calon
Peserta Pemilu (2)
KETENTUAN
PASAL 5
KEBIJAKAN/PERUBAHAN
3) menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada
kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen)
keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi, dan
kabupaten/kota;
4) memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu)
orang dari jumlah penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
5) mempunyai kantor dan alamat tetap yang digunakan sebagai kesekretariatan dalam
menjalankan fungsi Partai Politik pada setiap kepengurusan Partai Politik tingkat pusat,
provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu; dan
6) menyerahkan bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat pusat,
provinsi, dan kabupaten/kota kepada KPU.
h. surat pernyataan status kantor tetap partai politik calon peserta pemilihan umum tingkat pusat,
provinsi, kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL F-STATUS.KANTOR-PARPOL dibubuhi
cap dan meterai yang cukup;
i. surat keterangan domisili Kantor Tetap kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi dan
kabupaten/kota dari Camat atau sebutan lain atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain, dengan
dibubuhi cap;

4. RANCANGAN PKPU
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
01
Dokumen Persyaratan
Partai Politik Calon
Peserta Pemilu (3)
KETENTUAN
PASAL 5
KEBIJAKAN/PERUBAHAN
j. bukti keanggotaan partai politik yang berupa KTP-el dan KTA, paling sedikit 1.000 (seribu)
orang atau 1/1.000 (satu perseribu) orang dari jumlah penduduk pada kepengurusan Partai
Politik tingkat kabupaten/kota;
k. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar Partai Politik
dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi
manusia;
l. nama, lambang dan/atau tanda gambar Partai Politik berwarna; dan
m. bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan
kabupaten/kota yang paling sedikit memuat nomor rekening, nama bank, dan tempat
dibukanya rekening.
(2) Dalam hal alamat kepengurusan Partai Politik tingkat pusat tidak sesuai dengan keputusan menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang susunan
kepengurusan dewan pimpinan pusat Partai Politik, partai politik meminta surat keterangan dari menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

5. RANCANGAN PKPU
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
02
Partai Politik
Peserta Pemilu
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-
XVIII/2020 yang menyatakan frasa “Partai Politik
peserta Pemilu merupakan Partai Politik yang
telah lulus verifikasi oleh KPU” dalam Pasal 173
ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak
dimaknai “Partai Politik yang telah lulus
verifikasi Pemilu 2019 dan lolos atau memenuhi
ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu
2019 tetap diverifikasi secara administrasi
namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun
partai politik yang tidak lolos atau tidak
memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold,
partai politik yang hanya memiliki keterwakilan
di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak
memiliki keterwakilan di tingkat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,
diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara
administrasi dan secara faktual, hal tersebut
sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap
partai politik baru, maka perlu menyesuaikan
KETENTUAN
PASAL 6
KEBIJAKAN/PERUBAHAN
(1) Partai Politik peserta Pemilu terdiri dari:
a. Partai Politik calon peserta Pemilu yang telah ditetapkan memenuhi persyaratan
berdasarkan hasil Verfikasi Administrasi; dan
b. Partai Politik calon peserta Pemilu yang telah ditetapkan memenuhi persyaratan
berdasarkan hasil Verfikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual.
(2) Partai Politik merupakan Partai Politik calon peserta Pemilu yang memenuhi ambang
batas perolehan suara paling sedikit 4 (empat) persen dari perolehan suara sah secara
nasional hasil Pemilu Terakhir.
(3) Partai Politik meliputi:
a. Partai Politik calon peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan
suara paling sedikit 4 (empat) persen dari perolehan suara sah secara nasional hasil
Pemilu Terakhir dan memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota;
b. Partai Politik calon peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan
suara paling sedikit 4 (empat) persen dari perolehan suara sah secara nasional hasil
Pemilu Terakhir dan tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota; dan
c. Partai Politik yang ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

6. RANCANGAN PKPU
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
03
Persiapan Pendaftaran
oleh KPU
Partai Politik calon Peserta
Pemilu diberikan ruang yang
cukup untuk dapat melakukan
pengisian data dan
pengunggahan dokumen
persyaratan ke dalam Sipol.
Tahapan persiapan pendaftaran
juga untuk mengoptimalisasi
pelayanan KPU kepada Parpol di
proses menuju pendaftaran.
KETENTUAN
PASAL 7
KEBIJAKAN/PERUBAHAN
(1) Persiapan pendaftaran dilakukan sebelum waktu pendaftaran
Partai Politik calon peserta Pemilu
(2) Pada masa persiapan pendaftaran, KPU melakukan kegiatan:
a. menetapkan keputusan mengenai persyaratan jumlah
keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu pada
kepengurusan tingkat kabupaten/kota;
b. mengumumkan persiapan pendaftaran;
c. menyampaikan templat pengisian pemenuhan syarat
pendaftaran Partai Politik; dan
d. membuka akses Sipol untuk Partai Politik calon peserta
Pemilu.

7. RANCANGAN PKPU
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
04
Pembukaan
Akses Sipol
Pemanfaatan teknologi
informasi sebagai alat kerja
pendukung
Tahapan pendaftaran, verifikasi
dan penetapan partai politik
menggunakan Sipol sebagai
alat kerja KPU dan Partai
Politik.
KETENTUAN
PASAL 10
KEBIJAKAN/PERUBAHAN
(1) KPU membuka akses Sipol untuk Partai Politik calon peserta Pemilu yang
telah mengajukan surat permohonan pembukaan akses Sipol kepada KPU
melalui Sipol.
(2) Pembukaan akses Sipol untuk Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan
sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa persiapan pendaftaran
berakhir.
(3) KPU menyampaikan tanda terima permohonan pembukaan akses Sipol
kepada Partai Politik yang telah mengajukan surat permohonan pembukaan
akses Sipol.
(4) Pembukaan akses Sipol dituangkan ke dalam berita acara pembukaan
akses Sipol pada persiapan pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu
setelah masa persiapan pendaftaran berakhir.

8. RANCANGAN PKPU
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
05
Persiapan Pendaftaran
oleh Partai Politik
Dalam rangka memudahkan
Partai Politik calon Peserta
Pemilu untuk mendapatkan
akses Sipol, pendaftaran
admin Sipol dapat dilakukan
secara mandiri melalui Sipol.
KETENTUAN
PASAL 11
KEBIJAKAN/PERUBAHAN
(1) Partai Politik mengajukan surat permohonan pembukaan akses Sipol dan
surat pemberian mandat admin Sipol kepada KPU melalui Sipol disertai
Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan Partai Politik terdaftar
sebagai badan hukum yang dikeluarkan oleh Percetakan Negara Republik
Indonesia.
(2) Partai Politik mengajukan surat penunjukan dan penetapan sesuai dengan
tingkatannya sebanyak 2 (dua) orang Petugas Penghubung dan 2 (dua)
orang Operator Partai Politik.
(3) Surat permohonan pembukaan akses Sipol dan surat pemberian mandat
admin Sipol ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat sesuai
dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang hukum dan hak asasi manusia tentang kepengurusan Partai Politik
yang sah.

9. RANCANGAN PKPU
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
06
Petugas Penghubung
Partai Politik
Pimpinan Partai Politik sesuai
dengan tingkatannya menunjuk
dan menetapkan 2 (dua) orang
Pengurus atau anggota Partai
Politik sebagai Petugas
Penghubung; dan
2 (dua) orang pengurus atau
anggota Partai Politik sebagai
operator Sipol
KETENTUAN
PASAL 11
KEBIJAKAN/PERUBAHAN
(2) Partai Politik mengajukan surat penunjukan dan penetapan sesuai
dengan tingkatannya sebanyak 2 (dua) orang Petugas
Penghubung dan 2 (dua) orang Operator Partai Politik.

10. RANCANGAN PKPU
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
07
Data dan Dokumen
Persyaratan yang
diinput ke SIPOL (1)
Pemanfaatan teknologi informasi
sebagai alat kerja pendukung
Tahapan pendaftaran, verifikasi
dan penetapan partai politik
menggunakan Sipol sebagai alat
kerja KPU dan Partai Politik.
KETENTUAN
PASAL 12
KEBIJAKAN/PERUBAHAN
(1) Partai Politik calon peserta Pemilu melakukan pengisian data dan pengunggahan dokumen
persyaratan ke dalam Sipol.
(2) Data dan dokumen persyaratan, meliputi:
a. data dan dokumen mengenai Petugas Penghubung dan Operator Partai Politik; dan
b. data dan dokumen mengenai persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu.
(3) Data Petugas Penghubung dan Operator
Partai Politik, meliputi:
a. nama;
b. foto;
c. nomor Induk Kependudukan;
d. nomor KTA;
e. tempat dan tanggal lahir;
f. jenis kelamin;
g. alamat tempat tinggal sesuai KTP-el:
h. alamat surat elektronik
i. nomor telepon yang dapat dihubungi;
j. pekerjaan;
k. jabatan dalam Partai Politik; dan
l. nomor surat keputusan penunjukan Petugas
Penghubung dan Operator Partai Politik
oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan
tingkatannya.
(4) Dokumen Petugas Penghubung dan Operator Partai, meliputi:
a. KTP-el atau Surat Keterangan;
b. KTA Petugas Penghubung; dan
c. keputusan tentang penunjukan Petugas Penghubung dan Operator Partai Politik oleh
Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya.

11. RANCANGAN PKPU
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
07
Data dan Dokumen
Persyaratan yang
diinput ke SIPOL (2) KETENTUAN
PASAL 12
KEBIJAKAN/PERUBAHAN
(5) Data Partai Politik calon peserta Pemilu, meliputi:
a. nama, lambang dan/atau tanda gambar Partai Politik sesuai AD/ART Partai Politik calon peserta
Pemilu;
b. nomor dan tanggal Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan Partai Politik calon
peserta Pemilu terdaftar sebagai Badan Hukum;
c. nomor dan tanggal keputusan pengesahan AD/ART Partai Politik calon peserta Pemilu;
d. alamat Kantor Tetap Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat Pusat, Provinsi, dan
Kabupaten/kota;
e. kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu Tingkat Pusat;
f. kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu Tingkat Provinsi di seluruh Provinsi;
g. kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota di 75% (tujuh puluh
lima persen) jumlah daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
h. kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu Tingkat Kecamatan di 50% (lima puluh persen)
jumlah kecamatan dalam satu kabupaten/kota;
i. keanggotaan Partai Politik sekurang-kurangnya 1.000 atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada
kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan
j. nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
(6) Dokumen Petugas Penghubung dan Operator dan dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta
Pemilu, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat sesuai dengan keputusan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang kepengurusan
Partai Politik yang sah dan dicap.
(7) Dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu diunggah melalui Sipol.
(8) Dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu yang berupa surat pernyataan dibubuhi
meterai yang cukup.

12. RANCANGAN PKPU
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
08
Dokumen yang
Diserahkan oleh Parpol
pada saat Pendaftaran
Pendaftaran dilakukan secara
sentralistik di KPU, Partai
Politik menyampaikan data dan
dokumen kepada KPU
Less Paper, dokumen
persyaratan diunggah melalui
Sipol
KETENTUAN
PASAL 16
KEBIJAKAN/PERUBAHAN
(4) Pengurus Partai Politik calon peserta Pemilu harus menyerahkan dokumen, yang
meliputi:
a. surat pendaftaran yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat
pusat yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang
kepengurusan Partai Politik, dan dibubuhi cap Partai Politik;
b. surat pernyataan dibubuhi materai yang cukup bahwa data dan dokumen yang
diisi dan diunggah di Sipol telah benar dan lengkap menggunakan formulir
MODEL F-SURAT.PERNYATAAN-PARPOL;
c. rekapitulasi jumlah Kepengurusan dan Anggota Partai Politik calon peserta
Pemilu menggunakan formulir MODEL F-REKAP.PENDAFTARAN-PARPOL;
(5) Dokumen dicetak dari Sipol dan dibubuhi cap.

13. RANCANGAN PKPU
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
09
Verifikasi Administrasi terhadap
1. Dugaan Keanggotaan
Ganda;
2. keanggotaan Partai Politik
yang berstatus Anggota
TNI/Kepolisian atau ASN;
3. keanggotaan Partai Politik
yang belum berusia 17
(tujuh belas) tahun dan
belum pernah kawin pada
saat Partai Politik
melakukan pendaftaran
(1)
KETENTUAN
PASAL 26
KEBIJAKAN/PERUBAHAN
(1) Verifikasi Administrasi terhadap dugaan keanggotaan ganda Partai Politik, dilakukan untuk
memastikan tidak terdapat kondisi:
a. keanggotaan ganda identik dalam 1 (satu) Partai Politik yang sama;
b. potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik yang sama; dan
c. potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik.
(2) Dugaan keanggotaan ganda identik Partai Politik, apabila terdapat kesamaan data keanggotaan
Partai Politik yang meliputi:
a. nomor induk kependudukan;
b. nomor KTA;
c. jenis kelamin; dan
d. tanggal lahir.
(3) Potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik yang sama apabila terdapat kesamaan
terhadap Nomor Induk Kependudukan dalam 1 (satu) Partai Politik yang sama;
(4) Potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik apabila terdapat kesamaan terhadap Nomor Induk
Kependudukan antar Partai Politik.
(5) Verifikasi Administrasi terhadap dugaan keanggotaan ganda dilakukan melalui Sipol.
parameter ganda identik dan potensi
kegandaan keanggotaan

14. RANCANGAN PKPU
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
09
KETENTUAN
PASAL 27
KEBIJAKAN/PERUBAHAN
(1) Verifikasi Administrasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak
memenuhi syarat, dilakukan untuk membuktikan tidak terdapat anggota Partai
Politik yang berstatus:
a. anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik
Indonesia, atau Aparatur Sipil Negara;
b. belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah kawin pada saat Partai
Politik melakukan pendaftaran; dan/atau
c. nomor induk kependudukan tidak sesuai dengan data di dinas kependudukan
dan catatan sipil.
(2) Verifikasi Administrasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sipol.
Verifikasi Administrasi
terhadap
1. Dugaan Keanggotaan
Ganda;
2. keanggotaan Partai
Politik yang berstatus
Anggota TNI/Kepolisian
atau ASN;
3. keanggotaan Partai
Politik yang belum
berusia 17 (tujuh belas)
tahun dan belum pernah
kawin pada saat Partai
Politik melakukan
pendaftaran
(2)
parameter keanggotaan yang berpotensi
tidak memenuhi syarat

15. RANCANGAN PKPU
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
09
KETENTUAN
PASAL 28
KEBIJAKAN/PERUBAHAN
(1) Dalam hal berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi ditemukan keanggotaan ganda Partai Politik, KPU menghitung
hanya 1 (satu) keanggotaan.
KETENTUAN
PASAL 34
KEBIJAKAN/PERUBAHAN
(1) Dalam hal keanggotaan Partai Politik yang dinyatakan belum memenuhi syarat, dapat ditindaklanjuti menggunakan
surat pernyataan anggota oleh Partai Politik calon Peserta Pemilu dengan dilampiri bukti Keputusan Pejabat yang
berwenang memberhentikan dengan hormat sebagai Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik
Indonesia dan Aparatur Sipil Negara dan disampaikan melalui Sipol.
(2) Dalam hal keanggotaan Partai Politik yang dinyatakan belum memenuhi syarat, dapat ditindaklanjuti menggunakan
surat pernyataan anggota oleh Partai Politik calon Peserta Pemilu dengan dilampiri bukti Akta Nikah dan
disampaikan melalui Sipol.
(4) Dalam hal keanggotaan Partai Politik yang dinyatakan belum memenuhi syarat, dapat ditindaklanjuti menggunakan
surat pernyataan anggota oleh Partai Politik calon Peserta dan disampaikan melalui Sipol.
(5) Penyampaian surat pernyataan melalui Sipol paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa Verifikasi Administrasi
keanggotaan berakhir.
(6) Dalam hal hasil tindaklanjut oleh Partai Politik, keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan
keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung Partai Politik untuk menghadirkan
langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara
langsung paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa Verifikasi Administrasi keanggotaan berakhir.
Verifikasi Administrasi
terhadap
1. Dugaan Keanggotaan
Ganda;
2. keanggotaan Partai
Politik yang berstatus
Anggota TNI/Kepolisian
atau ASN;
3. keanggotaan Partai
Politik yang belum
berusia 17 (tujuh belas)
tahun dan belum pernah
kawin pada saat Partai
Politik melakukan
pendaftaran
(3)

16. RANCANGAN PKPU
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
09
KETENTUAN
PASAL 35
KEBIJAKAN/PERUBAHAN
(1) Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi dengan dinas kependudukan dan catatan sipil
menyatakan bahwa:
a. data kependudukan anggota Partai Politik benar, keanggotaan dinyatakan memenuhi syarat;
b. data kependudukan anggota Partai Politik tidak benar, keanggotaan tersebut dinyatakan
tidak memenuhi syarat; dan
c. tidak dapat menyatakan kebenaran atas data kependudukan anggota Partai Politik,
keanggotaan dinyatakan memenuhi syarat.
(2) Dalam hal Partai Politik tidak dapat menyampaikan surat pernyataan, status keanggotaan Partai
Politik dinyatakan tidak memenuhi syarat
(3) Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaiman
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6), status keanggotaan Partai Politik dimaksud dinyatakan tidak
memenuhi syarat
Verifikasi Administrasi
terhadap
1. Dugaan Keanggotaan
Ganda;
2. keanggotaan Partai
Politik yang berstatus
Anggota TNI/Kepolisian
atau ASN;
3. keanggotaan Partai
Politik yang belum
berusia 17 (tujuh belas)
tahun dan belum pernah
kawin pada saat Partai
Politik melakukan
pendaftaran
(4)

17. RANCANGAN PKPU
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
10
KETENTUAN
PASAL 66
KEBIJAKAN/PERUBAHAN
(2) Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dilakukan untuk membuktikan
kebenaran
pengurus yang tercantum dalam keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia yang dapat dibuktikan kehadirannya
disertai dengan dokumen KTA dan KTP-el atau Surat Keterangan.
Kegiatan yang dilakukan oleh KPU, KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/kota dalam
melaksanakan Verifikasi Faktual
kepengurusan
Verifikasi Faktual
Kepengurusan (1)
KEBIJAKAN/PERUBAHAN
(2) Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi, dilakukan untuk
membuktikan kebenaran
pengurus telah sesuai dengan yang tercantum dalam keputusan pengurus Partai Politik
tingkat pusat yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat dibuktikan
kehadirannya disertai dengan dokumen KTA dan KTP-el atau Surat Keterangan.
KETENTUAN
PASAL 70

18. RANCANGAN PKPU
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
10
KETENTUAN
PASAL 74
KEBIJAKAN/PERUBAHAN
(2) Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota, dilakukan untuk
membuktikan kebenaran pengurus yang tercantum dalam keputusan pengurus Partai
Politik tingkat pusat atau pengurus Partai Politik tingkat provinsi sesuai dengan AD/ART
Partai Politik dapat dibuktikan kehadirannya disertai dengan dokumen KTA dan KTP-el
atau Surat Keterangan.
(3) Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan, dilakukan untuk
membuktikan kebenaran Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau sebutan lain, yang
tercantum dalam keputusan pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau pengurus
Partai Politik tingkat kabupaten/kota dapat dibuktikan kehadirannya disertai dengan
dokumen KTA dan KTP-el atau Surat Keterangan.
Verifikasi Faktual
Kepengurusan (2)

19. RANCANGAN PKPU
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
11
KETENTUAN
PASAL 67
PASAL 71
PASAL 75
KEBIJAKAN/PERUBAHAN
(1) Apabila pada saat dilakukan Verifikasi Faktual kepengurusan dan keterwakilan perempuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 terdapat pengurus yang tidak hadir, Verifikasi Faktual
dapat dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi informasi.
(2) Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan panggilan video (video call) atau melalui tatap muka secara daring (video conference
call) dalam waktu seketika (real time) yang memungkinkan verifikator faktual dan pengurus
Partai Politik untuk saling bertatap muka, melihat dan berbicara secara langsung sebagaimana
dalam Verifikasi Faktual secara luar jaringan (offline).
(3) Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat keraguan terhadap pengurus Partai Politik, KPU
Kabupaten/Kota dapat melakukan verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP-el atau Surat
Keterangan, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah pengurus Partai Politik pada saat
Verifikasi Faktual dengan video (video call) atau melalui tatap muka secara daring (video
conference call) dilakukan.
Pemanfaatan Teknologi Informasi
dalam Verifikasi Faktual
kepengurusan
Metode Verifikasi Faktual
Kepengurusan

20. RANCANGAN PKPU
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
12
KETENTUAN
PASAL 73
KEBIJAKAN/PERUBAHAN
Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota dilakukan untuk membuktikan
pemenuhan persyaratan:
a. kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota;
b. kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kecamatan;
c. memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada susunan Pengurus
Partai Politik tingkat kabupaten/kota; dan
d. domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota sampai berakhirnya
tahapan Pemilu
Verifikasi Faktual kepengurusan
Partai Politik Tingkat Kecamatan
Verifikasi Faktual
Kepengurusan tingkat
kecamatan
KETENTUAN
PASAL 74
KEBIJAKAN/PERUBAHAN
(3) Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan, dilakukan untuk membuktikan kebenaran
Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau sebutan lain, yang tercantum dalam keputusan pengurus Partai
Politik tingkat provinsi atau pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota dapat dibuktikan kehadirannya
disertai dengan dokumen KTA dan KTP-el atau Surat Keterangan.

21. RANCANGAN PKPU
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
13
KETENTUAN
PASAL 78
KEBIJAKAN/PERUBAHAN
(1) Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik, dilakukan dengan
menggunakan metode Krejcie Morgan dan metode Systematic Sampling.
(2) Metode Krejcie Morgan dilakukan dalam menentukan jumlah sampel
anggota Partai Politik.
(3) Metode Systematic Sampling dilakukan dalam penentuan pencuplikan
sampel anggota Partai Politik.
(4) Penentuan pencuplikan sampel anggota Partai Politik dilakukan setelah
menentukan jumlah sampel yang akan diambil.
Verifikasi Faktual keanggotaan
(Penggunaan metode Krejcie
Morgan untuk menentukan
sampel) (1)
perhitungan sampel dengan menggunakan
metode krecjie Morgan untuk mendapatkan
penghitungan sample yang lebih berkualitas
dan presisi serta dapat mewakili keterwakilan
dari beberapa elemen, seperti umur, jenis
kelamin dan persebaran wilayah.
Penggunaan metode Krecjie Morgan
didasarkan atas kesalahan 5%. Jadi sampel
yang diperoleh mempunyai kepercayaan 95%
terhadap populasi
Metode Systematic Sampling digunakan
untuk pengambilan sample dimana sample
pertama akan ditentukan secara acak.
Setelahnya, sampel yang diambil belakangan
akan didasarkan pada satu interval tertentu

22. RANCANGAN PKPU
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
13
KETENTUAN
PASAL 79
KEBIJAKAN/PERUBAHAN
(1) Penentuan jumlah sampel dengan metode Krejcie Morgan dilakukan dengan ketentuan:
a. menentukan jumlah sampel dengan rumus Krejcie Morgan berdasarkan jumlah anggota yang diserahkan oleh
Partai Politik;
b. dalam hal penghitungan jumlah sampel menghasilkan angka pecahan, maka:
1) apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai kurang dari 50, hasil penghitungan dilakukan
pembulatan ke bawah; atau
2) apabila dua tempat desimal bernilai 50 atau lebih, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke atas.
(2) Penentuan pencuplikan sampel dengan metode Systematic Sampling dilakukan dengan ketentuan:
a. menentukan interval sampel yang akan dicuplik dengan cara menggunakan rumus Systematic Sampling;
b. dalam menentukan sampel didasarkan pada data anggota yang sudah diurutkan berdasarkan wilayah, jenis kelamin
dan umur;
c. nomor awal pencuplikan sampel diambil dengan cara melakukan pengundian dimulai dari nomor 1 (satu) sampai
dengan nomor hasil interval sampel;
d. pencuplikan sampel berikutnya dimulai dari nomor awal pencuplikan sampel ditambah dengan kelipatan interval
sampel sampai dengan dipenuhi jumlah sampel anggota).
e. dalam hal pencuplikan sampel menghasilkan angka pecahan, maka:
1) apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai kurang dari 50, hasil penghitungan dilakukan
pembulatan ke bawah; atau
2) apabila dua tempat desimal bernilai 50 atau lebih, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke atas.
Verifikasi Faktual keanggotaan
(Penggunaan metode Krejcie
Morgan untuk menentukan
sampel) (2)

23. RANCANGAN PKPU
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
14
KETENTUAN
PASAL 82
KEBIJAKAN/PERUBAHAN
(1) KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual melakukan Verifikasi Faktual dengan cara mendatangi
tempat tinggal anggota Partai Politik yang telah ditentukan berdasarkan hasil penghitungan jumlah sampel
anggota Partai Politik.
(2) KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual melakukan Verifikasi Faktual untuk membuktikan
kebenaran identitas dan status keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu.
(3) Verifikasi Faktual dilakukan dengan cara mencocokkan kebenaran dan kesesuaian dengan identitas
anggota pada KTA dan KTP-el atau Surat Keterangan.
Verifikasi Faktual dapat dilakukan
dengan menggunakan sarana
teknologi informasi
Verifikasi Faktual
Keanggotaan
(mekanisme
pelaksanaan) (1)
KETENTUAN
PASAL 83
KEBIJAKAN/PERUBAHAN
(1) Dalam hal anggota Partai Politik tidak berada di tempat tinggal dan tidak dapat dilakukan Verifikasi
Faktual, KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual berkoordinasi dengan Petugas Penghubung
untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik di kantor Partai Politik tingkat kabupaten/kota, paling
lambat sampai dengan batas akhir masa Verifikasi Faktual.
(2) Dalam hal Petugas Penghubung tidak dapat menghadirkan anggota yang tidak dapat ditemui, verifikator
faktual melakukan verifikasi terhadap anggota yang hadir.

24. RANCANGAN PKPU
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
14
KETENTUAN
PASAL 84
KEBIJAKAN/PERUBAHAN
(1) Dalam hal anggota Partai Politik tidak berada di tempat tinggal dan Petugas Penghubung tidak
dapat menghadirkan anggota Partai Politik di kantor KPU Kabupaten/Kota, KPU
Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual melakukan Verifikasi Faktual terhadap anggota
Partai Politik dengan menggunakan sarana teknologi informasi.
(2) Penggunaan sarana teknologi informasi dilakukan dengan panggilan video (video call) atau
melalui tatap muka secara daring (video conference call) dalam waktu seketika (real time) yang
memungkinkan verifikator faktual dan anggota Partai Politik untuk saling bertatap muka, melihat
dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam Verifikasi Faktual secara luar jaringan
(offline).
(3) Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi,
terdapat keraguan terhadap anggota Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan
verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP-el, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah
anggota Partai Politik pada saat Verifikasi Faktual dengan video (video call) atau melalui tatap
muka secara daring (video conference call) dilakukan.
Verifikasi Faktual
Keanggotaan
(mekanisme
pelaksanaan) (2)

25. RANCANGAN PKPU
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
15
KETENTUAN
PASAL 124
KEBIJAKAN/PERUBAHAN
(1) KPU menetapkan Partai Politik yang memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat sebagai peserta
Pemilu dalam rapat pleno.
(2) Penetapan Partai Politik yang memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu
dilakukan berdasarkan pada:
a. Hasil rekapitulasi hasil verifikasi administrasi untuk Partai Politik yang memenuhi ambang batas
perolehan suara paling sedikit 4 (empat) persen dari perolehan suara sah secara nasional hasil
Pemilu Terakhir;
b. Hasil rekapitulasi hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap:
1) Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 (empat)
persen dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu Terakhir dan memiliki
keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
2) Partai Politik calon peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara paling
sedikit 4 (empat) persen dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu Terakhir dan
tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
3) Partai Politik yang ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
 KPU berwenang menetapkan
peserta Pemilu
 Penetapan partai politik
sebagai peserta pemilu
berdasarkan hasil rekapitulasi
hasil verifikasi administrasi
dan verifikasi faktual
Penetapan Partai
Politik (1)

26. RANCANGAN PKPU
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
15
KETENTUAN
PASAL 124
KEBIJAKAN/PERUBAHAN
(3) Partai Politik yang ditetapkan memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu, meliputi:
a. Partai Politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 (empat) persen dari
perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu Terakhir dan berdasarkan hasil Verifikasi
Administrasi dinyatakan memenuhi persyaratan Partai Politik dan keanggotaan Partai Politik ;
b. Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 (empat) persen
dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu Terakhir dan berdasarkan hasil Verifikasi
Administrasi dan/atau Verifikasi Faktual dinyatakan memenuhi persyaratan Partai Politik dan
keanggotaan Partai Politik ;
c. Partai Politik calon peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit
4 (empat) persen dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu Terakhir dan tidak memiliki
keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan berdasarkan hasil Verifikasi
Administrasi dan/atau Verifikasi Faktual dinyatakan memenuhi persyaratan Partai Politik dan
keanggotaan Partai Politik; dan
d. Partai Politik yang ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi
dan/atau Verifikasi Faktual dinyatakan memenuhi persyaratan Partai Politik dan keanggotaan Partai
Politik.
Penetapan Partai
Politik (2)

27. RANCANGAN PKPU
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
16
KETENTUAN
PASAL 135
KEBIJAKAN/PERUBAHAN
(1) Partai Politik peserta Pemilu pada Pemilu terakhir dapat melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara
berkelanjutan melalui Sipol.
(2) Data Partai Politik yang dimutakhirkan secara berkelanjutan meliputi:
a. kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan;
b. keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada tingkat pusat, provinsi dan
kabupaten/kota;
c. domisili Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi dan
kabupaten/kota;
(3) Pemutakhiran dan/atau input data keanggotaan Partai Politik peserta Pemilu secara berkelanjutan dimulai
setelah tahapan penetapan Partai Politik Calon peserta Pemilu, dengan rincian sebagai berikut:
a. Pemutakhiran dan sinkronisasi semester I dilaksanakan pada bulan Januari s.d. Juni;
b. Pemutakhiran dan sinkronisasi semester II dilaksanakan pada bulan Juli s.d. Desember;
c. Penyampaian hasil pemutakhiran semester I kepada KPU dilaksanakan 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir
Juni; dan
d. Penyampaian hasil pemutakhiran semester II kepada KPU dilaksanakan 3 (tiga) hari kerja sebelum
akhir Desember.
(4) Mekanisme pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol diatur lebih lanjut dengan
keputusan KPU.
Partai Politik melakukan
pemutakhiran data partai politik
secara berkelanjutan melalui Sipol
dimulai setelah tahapan penetapan
Partai Politik Calon peserta Pemilu
Pemutakhiran data
Parpol secara
berkelanjutan

28. VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN
PERSYARATAN
OLEH KPU
VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN
PERSYARATAN KEANGGOTAAN
OLEH KPU KAB/KOTA
PENDAFTARAN
VERIFIKASI
ADMINISTRASI
PENYAMPAIAN HASIL
VERIFIKASI ADMINISTRASI
PERBAIKAN DOKUMEN
PERSYARATAN OLEH PARPOL
VERIFIKASI ADMINISTRASI
PERBAIKAN
VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN
PERSYARATAN HASIL PERBAIKAN
OLEH KPU
VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN
PERSYARATAN KEANGGOTAAN HASIL
PERBAIKAN OLEH KPU KAB/KOTA
PENYAMPAIAN HASIL VERIFIKASI
ADMINISTRASI
PENGAMBILAN SAMPEL OLEH
KPU KAB/KOTA
VERIFIKASI FAKTUAL
VERIFIKASI FAKTUAL
KEPENGURUSAN PARPOL TINGKAT
KAB/KOTA DAN KEANGGOTAAN
OLEH KPU KAB/KOTA
VERIFIKASI FAKTUAL
KEPENGURUSAN PARPOL TINGKAT
PROVINSI OLEH KPU PROVINSI
VERIFIKASI FAKTUAL
KEPENGURUSAN PARPOL TINGKAT
PUSAT OLEH KPU
PENYAMPAIAN HASIL VERIFIKASI
FAKTUAL
PERBAIKAN DOKUMEN
PERSYARATAN OLEH PARPOL
VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN
VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN
KEPENGURUSAN PARPOL TINGKAT
PUSAT OLEH KPU
VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN
KEPENGURUSAN PARPOL TINGKAT
PROVINSI OLEH KPU PROVINSI
VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN
KEPENGURUSAN PARPOL TINGKAT
KAB/KOTA DAN KEANGGOTAAN
OLEH KPU KAB/KOTA
REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI
ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI
FAKTUAL
PENETAPAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU
PENGUNDIAN DAN PENETAPAN
NOMOR URUT
PENGUMUMAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU
PERSIAPAN
PENDAFTARAN
ALUR TAHAPAN PENDAFTARAN,
VERIFIKASI DAN PENETAPAN
PEMBUKAAN AKSES
SIPOL UNTUK PARPOL

29. CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including
icons by Flaticon, and infographics & images by Freepik
TERIMA KASIH