Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to METLIT
Similar to METLIT (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
METLIT
- 1. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan Program e-SPT Dalam Melaporkan SPT Masa PPN pada KPP Pratama Kota Serang NAMA : ISMATULLAH NIM : 12160028 KELAS : 6H-AK
- 2. LATAR BELAKANG PENELITIAN Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara disamping penerimaan dari sumber migas dan non migas. Dengan posisi yang demikian itu, pajak merupakan sumber penerimaan strategis yang harus dikelola dengan baik agar keuangan negara dapat berjalan dengan lancar dan baik.Dalam struktur keuangan negara, tugas dan fungsi penerimaan pajak dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak dibawah Departemen Keuangan Republik Indonesia. Jenis-jenis pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Dari tahun ketahun telah dilakukan berbagai langkah dan kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara. Kebijakan tersebut dapat dilakukan melalui penyempurnaan perundang-undangan, penerbitan peraturan-peraturan baru dibidang perpajakan, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak maupun menggali sumber-sumber pajak lainnya
- 3. IDENTIFIKASI MASALAH IDENTIFIKASI MASALAH 1. Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia masih rendah meskipun terjadi peningkatan penerimaan pajak pada setiap periodenya. 2. Adanya upaya fiskus memodernisaisi administrasi perpajakan, yaitu salah satunya dengan menerapankan program Surat Pemberitahuan secara elektronik (e-SPT). 3. Program e-SPT merupakan mordernisasi administrasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). 4. Dengan meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), fiskus beranggapan dapat mengoptimalkan penerimaan pajak.
- 4. RUMUSAN MASALAH TUJUAN PENELITIAN 1. Apakah terdapat perbedaan kepatuhan Wajib Pajak sebelum dan sesudah penerapan program e-SPT dalam melaporkan SPT masa PPN pada tahun pajak 2010 sampai dengan 2019? 2. Berapakah besar perbedaan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT masa PPN setelah penerapan program e- SPT pada tahun pajak 2010 sampai dengan 2019? 1. Mengetahui perbedaan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT masa PPN sebelum dan sesudah penerapan program e-SPT. 2. Mengetahui berapakah besar perbedaan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Masa PPN setelah penerapan progam e-SPT.
- 5. Menurut Undang Undang No. 16 Tahun 2000 (Direktorat Jenderal Pajak, 2015), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Menurut Soemarso (2003 : 296) dalam buku Akuntansi Suatu Pegantar mengatakan bahwa “Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan pada waktu perusahaan melakukan pembelian atas BKP/JKP yang dikenakan dari Dasar Penganaan Pajak (DPP).”. LANDASAN TEORI
- 6. • Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK 03/2007 sebagimana telah diubah terakhir dengan Nomor 152/PMK.03/2009, yang dimaksud dengan e-SPT adalah data Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bentuk program aplikasi yang merupakan fasilitas dari Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak yang digunakan untuk merekam Surat Pemberitahuan (SPT) beserta lampirannya, memelihara data Surat Pemberitahuan (SPT) beserta lampirannya, generate data Surat Pemberitahuan (SPT) digital serta mencetak Surat Pemberitahuan (SPT) dan dapat dilaporkan melalui media elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak. E-SPT • Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) tertera dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat (11) bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan SPT
- 8. JENIS PENELITIAN Penelitian yang dilakukan penulis adalah bersifat survey terhadap seluruh populasi Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga, yaitu dengan menganalisis jumlah SPT Masa PPN yang disampaikan oleh Wajib Pajak pada saat sebelum dan sesudah diterapkannya program e-SPT untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT.
- 9. Populasi dan sample Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang sudah tersedia dan diperoleh langsung di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan.Data yang diperoleh mencakup, sejarah singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga,visi dan misi, struktur organisasi, kedudukan dan tugas pokok Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga. Serta jumlah SPT Masa PPN yang dilaporkan oleh Wajib Pajak selama 5 (lima) tahun sebelum dan 5 (lima) tahun sesudah diterapkannya program e-SPT dan jumlah Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Serang. .
- 10. TEKNIK PENGUMPULAN DATA Studi Lapangan Dalam teknik pengumpulan data ini penulis melakukan pengamatan (Observasi).Dengan cara mengumpulkan bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumen) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan oleh KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga. Studi Kepustakaan Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mememahami buku, literatur, catatan perkuliahan, artikel, data dari internet, serta ketentuan dalam undang-undang perpajakan yang relevan dengan permasalahan.
Editor's Notes
- PPENGARUH PENAGIHAN PAJAK DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK