proposal tesis

1. Oleh :
BUDI SETIAWAN P2C117005
DOSEN :
Prof. Dr. H. AMRI AMIR, S.E, M.S
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS JAMBI
2018

2.  Latar Belakang
 Kebijakan otonomi daerah membuka peluang bagi Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membangun dan
mengembangkan daerahnya sendiri. Perubahan penyelenggaran
pemerintahan daerah pada era reformasi dari sentralisasi ke arah
desentralisasi menuntut masyarakat untuk lebih aktif lagi dalam
menyampaikan aspirasinya, sebagaimana yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Undang-
Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3.  Pemerintah Kabupaten atau Kota didalam penyelenggaraan
otonomi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli
daerahnya harus mengelolah sumber-sumber pendapatan
daerahnya dengan sebaik mungkin, karena dengan semakin
meningkatnya Pendapatan Asli Daerah maka Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan meningkat pula.
Salah satunya yakni dengan meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah dari sektor pajak, khususnya jenis Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang kini
kewenangannya telah dialihkan dari Pemerintah Pusat kepada
Pemerintah Daerah.

4.  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang
merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pada Bab II
tentang Pajak bagian ke enam belas Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 mengatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan. Dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut
maka Pemerintah Pusat telah mengalihkan semua kewenangannya
terkait Pengelolaan PBB-P2 kepada Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota. Kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan PBB-P2 adalah dalam
proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian,
pemungutan maupun penagihan dan pelayanan. Pelaksanaan
pemerintah daerah sangat bergantung pada pendapatan daerah yang
salah satunya bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

5.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pada bab I pasal 1
ayat 40 menyebutkan bahwa, “Nilai Jual Objek Pajak yang
selanjutnya di singkat NJOP, adalah harga rata-rata yang
diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan
bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan
melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis,
atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti”.

6.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pada bab I pasal 1
ayat 37,38,39 secara garis besar bahwa, Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi
dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan
yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan,
dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang
meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah
kabupaten/kota. Sedangkan Bangunan adalah kontruksi teknik
yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau
perairan pedalaman dan/atau laut.

7.  Demi mendukung proses pengalihan PBB-P2 dari pemerintah
pusat ke pemerintahan daerah maka pemerintah Kota Jambi
mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun
2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan pasal 34
menyebutkan bahwa Penerapan Pajak Bumi dan Bangunan
Perkotaan pada Kota Jambi dilaksanakan mulai tanggal 1
Januari 2014. Mulai awal tahun 2014 Pemerintah Kota Jambi
telah menyelenggarakan pengelolaan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Pekotaan (PBB-P2).

8.  Setelah ditetapkannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009
mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bulan Januari
2014, maka Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBB-P2) resmi menjadi kewenangan pemerintah
Kabupaten/Kota. Semua tahapan kebijakan PBB-P2 menjadi
tanggungjawab pemerintah daerah. Namun pada tahun 2014
pada pelaksanaannya Kota Jambi menetapkan target lebih
rendah dari tahun 2013. Penurunan penetapan target ini
dikarenakan pemungutan yang belum tersusun rapi, baik dari
pengawasan badan pekerja, sampai mekanisme pemungutan
pajak itu sendiri.

9. NO THN PAJAK TARGET (Rp)
REALISASI
JUMLAH (Rp)
PERSENTASE
(%)
THN BERJALAN
(Rp)
TUNGGAKAN
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7
1 2011 11.565.178.591 9.264.179.769 2.152.129.635 11.416.309.404 98,71
2 2012 10.929.400.563 10.141.681.463 3.099.583.490 13.241.264.953 121,1
3 2013 17.000.000.000 8.639.949.527 1.880.688.305 10.520.637.832 61,89
4 2014 12.000.000.000 4.307.763.319 4.415.379.884 8.723.143.203 72,69
TABEL 1.1
REALISASI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKOTAAN
KOTA JAMBI TAHUN 2011 S/D 2014

10.  Data pada tabel menunjukan bahwa pengalihan PBB-P2 ke
pemerintah Kota Jambi belum berjalan maksimal, hal ini
dilihat dari hasil pemungutan pajak dari Januari hingga Juli
2014 bahwa pemungutan PBB-P2 tidak mencapai target yang
telah ditentukan bahkan realisasi pada tahun berjalan lebih
kecil dari tahun sebelumnya. Padahal seharusnya dengan
pengalihan PBB-P2 menjadi wewenang pemerintah Kota
Jambi dapat memaksimalkan jumlah pemungutan PBB-P2
sehingga dapat meningkatkan PAD Kota Jambi.

11.  Mekanisme pemungutan PBB P2 yang dilaksanakan
pemerintah kota jambi melibatkan pihak kecamatan dan
kelurahan yang masih berjalan secara manual. Sementara
dengan jumlah wajib pajak yang tidak sedikit di setiap
kecamatan dan kelurahan seharusnya dikelola dengan
menggunakan sebuah system manajemen teknologi informasi
yang menunjang proses pelaksanaan pemunguntan PBB P2

12.  Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas
mengenai pengalihan PBB-P2 dari Pemeintahan Pusat ke
Pemerintahan Daerah khususnya di Pemerintahan Kota Jambi.
Dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar PBB-P2,
karena dengan membayar pajak masyarakat telah membantu
pembangunan di Kota Jambi serta didukung oleh aparat
penyelenggara pemerintahan. Sehingga menjadi penting
dilakukan penelitian “STRATEGI KEBIJAKAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN (PBB-P2) DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA JAMBI”.

13.  Identifikasi Masalah
 Berdasarkan dari latar belakang tersebut masalah-masalah
dapat diidentifikasi sebagai berikut :
 Penentuan target realisasi PBB P2 masih menggunakan
pendekatan inkramental dengan memperhatikan pertumbuhan
ekonomi dan tingkat inflasi, bukan berdasarkan potensi
penerimaan.
 Mekanisme pemungutan PBB-P2 di tingkat kecamatan dan
kelurahan masih bersifat manual, tidak didukung dengan
manajemen teknologi informasi yang memadai.
 Rendahnya kualitas dan kompetensi sumber daya aparatur
pengelolah PBB-P2 pada Bidang PBB-P2 Badan Pengelola
Pajak Dan Retribusi Kota Jambi

14.  Sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam proses
pengelolahan PBB P2.
 Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar PBB
ditunjukan dengan data rendahnya realisasi penerimaan PBB
tahun 2014.
 Pemungutan PBB-P2 pada kecamatan dan kelurahan tidak
belum menggunakan teknologi informasi yang dapat
mendukung pelaksanaan kebijakan PBB-P2 di Kota Jambi.

15.  Pembatasan Masalah
 Dari uraian diatas maka permasalahan dalam penelitian ini
dapat dibatasi pada masalah strategi kebijakan PBB-P2 dalam
meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Jambi di Badan
Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Jambi.

16.  Rumusan Masalah
 Dari pembatasan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:
 Bagaimana strategi kebijakan PBB-P2 yang sudah ada di
Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Jambi
dalam meningkatkan PAD Kota Jambi ?
 Apa Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan strategi
kebijakan PBB-P2 di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi
Daerah Kota Jambi untuk meningkatkan PAD Kota Jambi?
 Bagaimana strategi kebijakan PBB-P2 yang tepat untuk
mengatasi kendala yang terjadi dalam upaya meningkatkan
PAD Kota Jambi?

17.  Maksud Penelitian
 Penelitian ini bermaksud untuk memperoleh dan mengkaji
data tentang strategi-strategi yang telah ada dan yang akan
diimplementasikan pada pengembangan kebijakan PBB-P2
dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Badan
Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Jambi.

18.  Tujuan Penelitian.
 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
 Untuk mengetahui dan menganalisis strategi kebijakan PBB-
P2 dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Badan
Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Jambi.
 Untuk mengetahui dan menganalisis kendala apa saja yang
ditemui di pada pelaksanaan strategi kebijakan PBB-P2 dalam
meningkatkan pendapatan asli daerah di Badan Pengelola
Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Jambi.
 Untuk mengetahui dan menganalisis strategi yang tepat untuk
mengatasi kendala-kendala dalam upaya meningkatkan PAD
Kota Jambi.

19.  Kegunaan Penelitian
 Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk memberikan
sumbangan konseptual atau menambah pengetahuan
tentang strategi pemungutan PBB-P2 sehingga dapat
memberikan rangsangan dalam melakukan penelitian
selanjutnya untuk memberikan kontribusi dalam
peningkatan pendapatan asli daerah, dan juga sebagai
bahan pembanding untuk penelitian yang lain.
 Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat
memberikan masukan bagi Pemerintah Kota Jambi pada
Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Jambi
khususnya mengenai kebijakan PBB-P2.

20.  Kajian Pustaka
 Strategi
 Definisi strategi pertama yang dikemukakan oleh Chanddler
(1962 : 13) dalam Rangkuti menyebutkan strategi adalah tujuan
jangka panjang, serta pendayagunaan dan alokasi semua sumber
daya yang penting untuk mencapai tujuan tersebut. Bintoro
Tjokroamindjojo menyatakan strategi merupakan “perhitungan”
mengenai rangkaian kebijaksanaan dan langkah-langkah
pelaksanaan. Sedangkan menurut Bryson menyatakan strategi
secara luas dapat dipandang sebagai pola tujuan, kebijakan,
program, tindakan, keputusan atau alokasi sumber daya yang
mendefinisikan bagaimana organisasi itu, apa yang dikerjakan
organisasi, dan mengapa organisasi itu melakukannya.

21.  Untuk menentukan sukses tidaknya strategi yang disusun
maka perlu diketahui konsep dari strategi tersebut. Rangkuti
menjelaskan bahwa konsep-konsep strategi adalah sebagai
berikut :
 Distinctive Competence merupakan tindakan yang dilakukan
oleh perusahaan agar dapat melakukan kegiatan lebih baik
dibandingkan dengan pesaingnya.
 Competitive Advantage merupakan kegiatan spesifik yang
dikembangkan oleh perusahaan agar lebih unggul
dibandingkan dengan pesaingnya.

22.  Rangkuti juga menyebutkan strategi dapat
dikelompokkan berdasarkan 3 (tiga) tipe strategi,
yaitu :
 Strategi Manajemen
 Strategi Investasi
 Strategi Bisnis

23.  Menurut pendapat J. David Hunger & Thomas L Wheelen
 strategi merupakan bagian dari manajemen strategis yang
merupakan serangkaian keputusan dan tindakan manejerial
yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang.

24.  John M. Bryson
 mengatakan perencanaan strategis merupakan upaya yang
didisiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting
yang membentuk dan memandu bagaimana menjadi
organisasi, apa yang dikerjakan organisasi, dan mengapa
organisasi mengerjakan hal seperti itu.

25.  Marrus
 mendefinisikan strategi sebagai suatu proses penentuan
rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan
jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau
upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

26.  Rangkuti,
 dalam analisis SWOT membagi dua jenis lingkungan
organisasi dalam menentukan strategi, yaitu lingkungan
internal dan lingkungan eksternal.
 Dalam melakukan analisa eksternal, organisasi harus
mengidentifikasi semua peluang (Opportunities) yang
berkembang menjadi tren pada saat itu, serta memperhatikan
berbagai ancaman (threats) yang mungkin timbul dari
lingkungan sekitar organisasi tersebut. Sedangkan analisa
yang bersifat internal lebih memfokuskan pada berbagai
kekuatan (streghts) dan kelemahan (weakness) yang ada pada
organisasi tersebut. Matriks SWOT dapat dilihat pada tabel
berikut :

27. Faktor Internal
Faktor Eksternal
STREGHTS (S) /
Daftar Kekuatan Internal
WEAKNESS (W) /
Daftar Kelemahan Internal
OPPORTUNITIES (O)
Daftar peluang eksternal
Startegi SO
Menggunakan kekuatan untuk
memanfaatkan peluang
Strategi WO
Meminimalkan kelemahan
untuk memanfaatkan peluang
THREATHS (T)
Daftar ancaman eksternal
Strategi ST
Menggunakan kekuatan untuk
mengatasi ancaman
Strategi WT
Meminimalkan dan
menghindari ancaman.

28.  Berdasarkan matriks SWOT dapat disusun 4 (empat) strategi
utama yaitu :
 Strategi SO, strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran
perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan kekuatan yang
dimiliki oleh organisasi.
 Strategi ST, strategi ini menggunakan kekuatan yang dimiliki
organisasi untuk mengatasi ancaman.
 Strategi WO, strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan
peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang
ada.
 Strategi WT, strategi ini ditetapkan pada kegiatan yang bersifat
defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada dan
menghidari ancaman.

29.  Kebijakan
 Bentuk intervensi kebijakan pemerintah dalam memecahkan
suatu persoalan publik adalah dapat dilakukan melalui
berbagai cara. Peters menguraikan berbagai instrumen
kebijakan publik yaitu :
 Hukum, dimana pemerintah mempunyai kekuasaan untuk
mengatur
 Pelayanan, yaitu dalam beberapa hal langsung memberikan
pelayanan (produksi/jasa)
 Uang, dimana pemerintah dapat melakukan subsidi bagi
penyediaan kebutuhan publik
 Perpajakan, sebagai alat pemerintah untuk mendistribusikan
kekayaan dan keuntungan di masyarakat
 Suasi ("bujukan"), dilakukan ketika semua instrumen gagal
pemerintah dapat menerapkan suasi moral, dimana
tindakan yang diambil atas nama kepentingan umum untuk
mengatasi pihak-pihak yang beroposisi dengan pemerintah.

30.  Dunn
 mengartikan analisis kebijakan adalah aktivitas menciptakan
pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan.
Lebih lanjut Dunn secara lebih luas mendefinisikan analisis
kebijakan publik adalah analisis kebijakan sebagai suatu
pendekatan terhadap pemecahan masalah sosial dimulai pada
satu tonggak sejarah ketika pengetahuan secara sadar digali
untuk memungkinkan dilakukannya pengujian secara eksplisit
dan reflektif kemungkinan menghubungkan pengetahuan dan
tindakan

31.  Ada beberapa tahap penting dari kebijakan publik dalam
rangka memecahkan masalah menurut Dunn antara lain
sebagai berikut :
 Penetapan agenda (Agenda Setting)
 Formulasi Kebijakan (Policy Formulation)

32.  Peter
 formulasi kebijakan berarti pengembangan sebuah
mekanisme untuk menyelesaikan masalah publik, pada
tahap ini para analis mulai mengaplikasikan beberapa
teknik analisis untuk menjustifikasi apakah sebuah
pilihan kebijakan adalah lebih baik dari yang lain,
adapun perangkat yang dapat digunakan bagi formulasi
kebijakan adalah : 1) Analisis biaya manfaat; 2) Analisis
keputusan dimana sebuah keputusan harus diambil dalam
ketidakpastian dan keterbatasan informasi.

33.  Haula Rosdiana
 membagi asas ease of administration menjadi 3 dimensi yaitu :
 Asas Convinience
 Asas Certainty
 Asas Efficiency

34.  Pajak
 Pengertian pajak menurut pemikiran para pakar antara lain, menurut
 Rochmat Soemitrodalam Mardiasmo
 pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-
undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal
(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang
digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

35.  PJ.A. Adriani
 adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat
dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut
peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak
mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan
yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk
menyelenggara pemerintahan.

36.  Andriani, S.I Djajadiningrat
 Resmi mengungkapkan pajak sebagai suatu kewajiban
menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang
disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang
memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai
hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah
serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal
balikdari negara secara langsung, untuk memelihara
kesejahteraan umum.

37.  M.J.H. Smeets dalam Erly Suandy
 juga mengungkapkan pajak adalah prestasi kepada pemerintah
yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat
dipaksakan, tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat
ditunjukan dalam hal individual, maksudnya adalah untuk
,membiayai pengeluaran pemerintah.

38.  Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak
mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :
 Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah berdasarkan undang-undang dan peraturan
pelaksananya.
 Apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya untuk
membayar pajak maka pemungutan pajak dapat dipaksakan.
 Hasil pemungutan pajak digunakan sepenuhnya untuk
kepentingan umum demi berjalannya fungsi pemerintahan.
 Pemerintah tidak dapat menunjukkan secara langsung adanya
imbalan (kontraprstasi) individual kepada wajib pajak.
 Pemungutan pajak disebabkan oleh suatu keadaan kejadian.
Atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu kepada
seseorang.

39.  Fungsi Pajak
 Dari ciri-ciri yang dapat disimpulkan dari berbagai defenisi
pajak, maka ada dua fungsi pajak menurut Waluyo antara lain :
 Fungsi Penerimaan (Budgeter)
 Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi
pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
 Fungsi mengatur (Regular)
 Pajak berfungsi sebagai alat mengatur atau melaksanakan
kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

40.  Asas Pemungutan Pajak
 Ada beberapa asas pemungutan pajak yang dikemukakan
Waluyo sebagai berikut :
 Asas Tempat Tinggal
 Asas kebangsaan
 Asas Sumber

41.  Cara Pemungutan Pajak
 Stelsel nyata (rill stelsel)
 Stelsel anggapan (fictive stelsel)
 Stelsel campuran

42.  Sistem Pemungutan Pajak
 Menurut Waluyo ada tiga sistem pemungutan pajak yaitu,
sebagai berikut :
 Sistem Official Assessment
 Sistem Self Assesment
 Sistem Witholding

43.  Unsur-Unsur Pemeriksaan Pajak
 Menurut Erly Suandy unsur-unsur pokok yang dapat diuraikan
dalam pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut :
 Informasi yang terukur dengan kriteria tetap, yaitu untuk
pemeriksaan pajak dimulai dengan mencari, menghimpun, dab
mengolah informasi yang tertuang dalam surat pemberitahuan
(SPT) yang diisi oleh Wajib Pajak sesuai dengan sistem Self
asessment. Dalam setiap pemeriksaan diperlukan informasi
yang dapat dipakai pemeriksa sebagai pegangan untuk
melakukan evaluasi terhadap informasi yang diperoleh.

44.  Satuan usaha, yaitu setiap akan melakukan pemeriksaan pajak, ruang
lingkup pemeriksaan harus dinyatakan secara jelas. Kesatuan usaha dapat
berbentuk Wajib Pajak perorangan atau Wajib Pajak badan. Pada umumnya
periode waktu pemeriksaan pajak adalah satu tahun tetapi ada pemeriksaan
untuk satu bulan, satu kuartal atau beberapa tahun. Hal ini disesuaikan
dengan kebutuhan.
 Mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti, maksudnya adala segala
informasi yang dipergunakan oleh pemeriksa pajak untuk menentukan
informasi terukur yang diperiksa melalui evaluasi agar sesuai dengan
kriteria yang ditetapkan.
 Pemeriksa yang kompeten dan independen, yaitu setiap pemeriksa pajak
harus memiliki pengetahuan sikap dan keterampilan yang cukup agar dapat
memahami kriteria yang dipergunakan.

45.  Kepatuhan Wajib Pajak
 Ony dkk membagi kepatuhan menjadi dua macam, antara lain
 Kepatuhan Formal
 Kepatuhan material

46.  Self assessment dapat terwujud jika masyarakat telah
memenuhi elemen-elemen kunci kepatuhan wajib pajak
sebagai berikut :
 Program pelayanan yang baik kepada wajib pajak.
 Prosedur yang sederhana dan memudahkan wajib pajak.
 Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
 Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

47.  Pajak Bumi dan Bangunan
 Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang paling tua
di Indonesia. Pada masa prasejarah, rakyat sudah mulai
dibebani dengan persembahan upeti atau penyerahan wajib
oleh para penguasa sebagai tanda pengakuan dari pada
penguasa tesebut.
 R.Sa’ban dalam Darwin
menyatakan yang menjadi objek pungutan adalah harta milik
yang paling berharga dari masyarakat agaris pada masa itu
yaitu tanah pertanian

48.  Menurut Darwin
Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas
harta tak gerak berupa bumi dan/ atau bangunan.
Menurut Agus Santosa dalam Darwin
menyatakan bahwa sebagai pajak objektif mengandung
pengertian bahwa timbulnya kewajiban pajak sangat
ditentukan oleh adanya objek pajak dan kondisi subjektif
subjek pajak tidak mempengeruhi besarnya pajak.

49.  Adapun asas dari pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan
menurut Mardiasmo adalah sebagai berikut :
 1. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan
 2. Adanya kepastian hukum
 3. Mudah dimengerti dan adil
 4. Menghindari pajak berganda

50.  Pendapatan Asli Daerah
 Tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah mewujudkan
sistem tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
yang ditandai dengan meningkatnya kemandirian daerah
dalam mengelolah keuangan daerah sesuai dengan potensi
fiskal di tiap-tiap daerah.
 Menurut Mahmudi
 potensi fiskal daerah adalah kemampuan daerah dalam
meghimpun sumber-sumber pendapatan yang sah.

51.  Menurut Abdul Halim
 Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang
diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya
sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi
empat jenis pendapatan, yaitu :
 Pajak Daerah,
 Retribusi daerah,
 Hasil Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan,
 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

52.  Menurut Mahmudi
 Untuk meningkatkan PAD melalui sektor Pajak Bumi dan
Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB P2) harus melakukan
beberapa hal sebagai berikut :
 Melakukan penilaian kembali (appraisal) terhadap objek pajak
PBB untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang
mendekati harga pasar.
 Melibatkan pihak kelurahan,Rukun Warga (RW) dan Rukun
Tetangga (RT) dalam pendataan dan pendistribusian surat
ketetapan pajak PBB.
 Memperbaiki administrasi pajak dan menciptakan kemudahan
bagi wajib pajak dalam membayar pajak.
 Memperbaiki sistem basis data PBB.

53.  Kajian Penelitian Terdahulu
 Proses Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan dari
Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah Kabupaten
Malang (Fitria Santika,2013)
 Penelitian ini mengkaji bagaimana proses pengalihan PBB P2
dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Tujuan dari
penelitian ini adalah menjelaskan kesiapan dan proses
pemerintah daerah menghadapi pengalihan PBB tahun 2013.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam
penelitian ini adalah metode studi lapangan (wawancara dan
dokumentasi) serta studi pustaka.

54.  Analisis Efektifitas dan Kontribusi PBB terhadap
penerimaan pajak di KPP Pratama Kota Manado
(Kharisma WantaTarigan,2013)
 Penelitian ini mengkaji bagaimana efektifitas dan kontribusi
PBB terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Kota
Manado. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian
ini adalah deskriptif kualitatif, yang artinya hanya
menceritakan bagaimana efektifitas dankontribusi PBB
terhadap penerimaan pajak.Hasil penelitian ini adalah
menyatakan bahwa tingkat pajak pada kinerja kantor
pelayanan pajak efektif, bahkan ada beberapa tahun
sebelumnya yang sangat efektif.

55.  Analisis Kesiapan Pemerintah Kota Makasar
Menyambut Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (Riswan Baharudin,2013)
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan
menganalisis sudah sejauh mana kesiapan pemerintah
kota makasar dalam menyambut Pengelolaan PBB-P2.
Dalam penelitian ini juga membahas bagaimana
kerjasama dengan instansi lainnya, sarana dan
prasarana,sumber daya manusia, proses sosialisasi PBB-
P2 dan kendala-kendala yang terjadi dalam melaksanakan
pengelolaan PBB-P2. Penelitian ini menggunakan
tekhnik pengumpulan data berupa kajian pustaka dan
studi lapangan yang terdiri dari wawancara dan
dokumentasi.Metode penelitian pada penelitian ini
menggunakan metode penelitian kualitatif.

56.  Kajian Normatif
 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah
 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah pada Pasal 1 ayat 2, “Pemerintah Pusat,
yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan
Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945”. Sedangkan Menurut Pasal 1 ayat 3 bahwa, “Pemerintah
Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

57.  Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2013
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan
 Pada Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2013
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Bab IX Pasal 15
tentang Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

58.  Peraturan Walikota Jambi Nomor 9 Tahun 2014 tentang
Penerbitan Surat Pemeberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi
dan Bangunan
Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 9 Tahun 2014 tentang
Penerbitan Surat Pemeberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan,
memuat tentang :
 Penandatangan SPPT PBB dapat dilakukan dengan tanda tangan basah, cap
tanda tangan, dan cetakan tanda tangan.
 SPPT PBB dapat diterbitkan
 SPPT mengunakan Formulir Kertas
 Untuk mendukung Program Ekstensifikasi dan Program Link dan Match
NPWP dan NOP maka Dinas Pendaptan agar melakukan upaya semaksimal
mungkin untuk melengkapi basis data SISMIOP dengan Data NPWP sebagai
salah satu informasi yang tercantum pada SPPT
 Pencetakan SPPT, STTS dan DHKP PBB tahun pajak 2014 agar mulai
dilaksanakan pada awal bulan Januari dan selesai Bulan Febuari 2014
 SPPT PBB diterbitkan, ditetapkan dan ditandatangani oleh Walikota atau
pejabat yang ditunjuk.

59.  Peraturan Walikota Jambi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara
Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan
Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Peraturan Daerah Pajak Bumi dan
Bangunan Perkotaan
 Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara
Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan Penerapan
Ketentuan Tertentu dalam Peraturan Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan,
memuat tentang Permohonan pembetulan atas dasar permohonan pembetulan Wajib
Pajak atau secara jabatan, pembetulan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau
kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Daerah Kota Jambi
Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dapat
dilakukan terhadap surat keputusan atau surat ketetapan sebagai berikut :
 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)
 Surat Ketetapan Pajak Daerah PBB (SKPD PBB)
 Surat Tagihan Pajak Daerah PBB (STPD PBB)
 Surat Keputusan Pembetulan
 Surat Keputusan Keberatan
 Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga

60.  Peraturan Walikota Jambi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Mutasi Sebagian
Atau Seluruhnya Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan
 Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Mutasi
Sebagian Atau Seluruhnya Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, memuat
tentang :
 Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan mutasi sebagian/seluruhnya objek dan subjek
Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.
 Permohonan mutasi objek dan/atau subjek Pajak Bumi dan Bangunan harus memenuhi
persyaratan.
 Dalam hal permohonan mutasi objek dan/atau subjek Pajak Bumi dan Bangunan tidak
memenuhi persyaratan, maka Kepala Dinas Pendapatan dapat tidak mempertimbangkan
permohonan dimaksud dan memberitahukan kepada Subjek Pajak / Wajib Pajak disertai
dengan alasan yang jelas.
 Dalam menyelesaikan Permohonan mutasi Bumi dan Bangunan, Dinas Pendapatan melakukan
penelitian kantor, dan dalam hal diperlukan dapat diikut dengan penelitian lapangan.
 Dalam hal terdapat perbedaan kondisi bumi dan/atau bangunan dalam basis data SISMIOP
dengan data yang disampaikan oleh Wajib Pajak pada batasan tertentu, penyelesaian
permohonan mutasi objek dan/atau subjek Pajak Bumi dan Bangunan harus dilaksanakan
dengan penelitian lapangan.
 Batasan tertentu antara lain dapat berupa perbedaan luas bumi dan/atau bangunan dengan
keluasan tertentu yang ditentukan berdasarkan pertimbangan Kepala Dinas Pendapatan.

61.  Peraturan Walikota Jambi Nomor 12 Tahun 2014 tentang
Tata Cara Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Bumi
dan Bangunan Perkotaan
 Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 12 Tahun 2014
tentang Tata Cara Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak
Bumi dan Bangunan Perkotaan, antara lain memuat tentang :
 Pendataan
 Pendaftaran

62.  Peraturan Walikota Jambi Nomor 13 Tahun 2014
tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran,
Angsuran, dan Penundaan Pembayaran Pajak Bumi
dan Bangunan Perkotaan
 Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 13 Tahun
2014 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran,
Angsuran, dan Penundaan Pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan Perkotaan, antara lain memuat tentang :
 Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran
 Tempat Pembayaran
 Tata Cara Pemberian Angsuran atau Penundaan
Pembayaran Pajak

63.  Peraturan Walikota Jambi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Tata Cara
Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan
 Antara lain memuat tentang :
 Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Walikota melalui Kepala Dinas
Pendapatan atas SPPT atau SKP PBB
 Keberatan dapat diajukan secara :
 Peseorangan atau kolektif untuk SPPT
 Perseorangan untuk SKP PBB
 Tanggal penerima surat keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat
keberatan
 Pengajuan keberatan harus dilengkapi dengan syarat-syarat yang telah ditentukan
 Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan, dianggap bukan sebagai
surat keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan
 Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan, Kepala Badan
Pengelola Pajak Dan Retribusi jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja
sejak tanggal penerimaan surat keberatan, maka harus memberitahukan secara
tertulis disertai alasan yang mendasar kepada wajib pajak atau kuasanya dan
Kepala Kelurahan dalam hal pengajuan keberatan secara kolektif.

64.  Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan, wajib pajak
masih dapat mengajukan keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka
waktu.
 Kepala Dinas Pendapatan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas)
hari bila terhitung sejak penerimaan surat keberatan, harus memberi suatu
keputusan atas pengajuan keberatan tersebut.
 Keputusan keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian,
menolak atau menambah besarnya jumlah PBB yang terhutang.
 Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan surat keputusan belum
diterbitkan, pengajuan keberatan dianggap dikabulkan dan diterbitkan
keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu
paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak waktu dimaksud berakhir.

65.  Peraturan Walikota Jambi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Tata Cara Pemberian
Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan
Perkotaan
 Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 15 Tahun 2014
tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan Perkotaan, antara lain memuat tentang :
 Pertimbangan Pemberian Pengurangan
 Pemberian Pengurangan

66.  Peraturan Walikota Jambi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Klasifikasi
dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan
Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan
 Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang
Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan
Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, antara lain memuat tentang :
 Besarnya NJOP sebagai Besar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan
Perkotaan untuk masing-masing wilayah ditetapkan dengan Keputusan
Walikota.
 Dasar pengenaan oleh Walikota disiapkan oleh Dinas Pendapatan
berdasarkan data dari instansi terkait dan Kantor Jasa Penilai Publik yang
telah mendapat izin dari Menteri Keuangan.
 NJOP Bumi ditetapkan berdasarkan Nilai Indifikasi rata-rata dalam suatu
Zona Nilai Tanah.
 DBKB digunakan sebagai perhitungan nilai bangunan.
 Nilai Bangunan digunakan sebagai dasar Penetapan NJOP bangunan

67.  Peraturan Walikota Jambi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penunjukan Tempat
Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan
 Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penunjukan
Tempat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, antara lain memuat tentang :
 Kepala Dinas atas nama Walikota menunjuk satu TP untuk wilayah tertentu.
 Wilayah tertentu sebagaimana dimaksud adalah daerah administrasi pemerintahan yaitu
Kelurahan atau Kecamatan dimana objek berada.
 Penunjukan TP disuatu wilayah administrasi pemerintahan tidak terdapat Unit Cabang Bank
Jambi.
 Penunjukan TP diusahakan pada wilayah yang berbatasan atau yang berdekatan dengan wilayah
objek pajak berada.
 Penunjukan TP dituangkan dalam suatu dokumen tertulis yang ditandatangani oleh Kepala Dinas
dan Pemimpin Bank Jambi yang ditunjuk sebagai TP.
 PBB terhutang dibayar di Bank yang ditunjuk.
 Penunjukan TP dilakukan oleh Walikota melalui kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan
TP.
 Pembayaran PBB terhutang dapat dilakukan melalui petugas pemungut setiap hari kerja.
 Pengawasan terhadapa TP dalam rangka penerimaan PBB dilakukan oleh Walikota.
 Pengawasan sebagaimana dimaksud dapat dilimpahkan kepada Dinas melalui Keputusan
Walikota.

68.  Peraturan Walikota Jambi Nomor 22 Tahun 2014 tentang
Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan
Perkotaan
 Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 22 Tahun 2014
tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan
Perkotaan, antara lain memuat tentang :
 Kadaluwarsa Penagihan
 Piutang Pajak Bumi dan Bangunan
 Penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan
 Fasilitasi

69.  Peraturan Walikota Jambi Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemberian Pengurangan Pokok Ketetapan Pajak dan
Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak Bumi
dan Bangunan Perkotaan Tahun 2009 sampai dengan 2013
 Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemberian Pengurangan Pokok Ketetapan Pajak dan
Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak Bumi dan
Bangunan Perkotaan Tahun 2009 sampai dengan 2013, antara
lain memuat tentang:
 Besarnya pengurangan Pokok Ketetapan Pajak dan
Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB Perkotaan.
 Tata Cara Pemberian Pengurangan Pokok Ketetapan dan
Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB Perkotaan
 Ketentuan Peralihan

70.  Peraturan Walikota Jambi Nomor 24 Tahun 2014 tentang
Tata Cara Pembayaran dan Pemindahbukuan Pajak Bumi
dan Bangunan Perkotaan
 Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 24 Tahun 2014
tentang Tata Cara Pembayaran dan Pemindahbukuan Pajak
Bumi dan Bangunan Perkotaan, antara lain memuat tentang:
 Pembayaran melalui TP PBB
 Pembayaran Melalui Petugas Pemungut

71.  Kerangka Pemikiran
 Fokus dalam penelitian ini ditekankan pada strategi kebijakan
pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB-P2)
dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Badan
Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Jambi. Proses
pengelolahan PBB-P2 di BPPRD Kota Jambi sejauh ini belum
berjalan maksimal. Hal ini dapat dilihat ketika pemerintah
Kota Jambi pertama kalinya melaksanakan pengelolahan PBB-
P2 pasca pengalihan dari pemerintah pusat ke pemerintah
daerah. Hasil pemungutan pajak dari januari hingga juli 2014
bahwa pemungutan PBB-P2 tidak mencapai target yang telah
ditentukan bahkan realisasi pada tahun berjalan lebih kecil dari
tahun sebelumnya. Seharusnya dengan pengalihan PBB-P2
menjadi wewenang pemerintah kota Jambi dapat
memaksimalkan jumlah pemungutan PBB-P2 sihingga dapat
meningkatkan PAD Kota Jambi.

72.  Untuk mengetahui bagaimana strategi kebijakan yang sudah dilaksanakan dan kendala-
kendala apa saja yang terjadi dalam melaksanakan strategi kebijakan maka Haula
Rosdiana dalam bukunya pengantar perpajakan membagi asas ease of administration
menjadi 3 dimensi :
 Asas Convinience
 Asas yang berhubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh fiskus kepada wajib
pajak, baik berupa kenyamanan dan kemudahan prosedur hingga waktu pemungutan
yang sesuai dengan kondisi wajib pajak.
 Asas Certaintly
 Asas yang berhubungan dengan aspek hukum atau ketentuan perundang-undangan
dalam perpajakan. Pemungutan pajak harus ada kepastian hukum sehingga dapat
memperkecil hambatan antara wajib pajak dan petugas pajak.
 Asas Efficiency
 Asas yang berhubungan dengan efesiensi atau pemungutan pajak dilaksanakan dengan
hemat tanpa mengeluarkan anggaran yang besar.

73.  Pencapaian hasil strategi kebijakan PBB-P2 dalam
upaya meningkatkan PAD Kota Jambi diharapkan
mampu memperbaiki kebijakan PBB-P2 yang sudah
ada untuk mampu menciptakan kesadaran dan
kepatuhan masyarakat dalam menunaikan
kewajibannya selaku wajib pajak (Self Assesment).