Dokumen tersebut membahas dampak pandemi Covid-19 terhadap realisasi pajak daerah di Kabupaten Sidoarjo. Pandemi berpotensi mengurangi penerimaan pajak daerah yang merupakan sumber pendapatan utama daerah. Namun, pemerintah daerah berupaya menjaga realisasi pajak dengan meningkatkan pelayanan wajib pajak.

1. 1
DAMPAK PANDEMICOVID-19 TERHADAP REALISASI PAJAK DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO
Laila Putri Febriani
Akuntansi, Universitas PGRI Adibuana Surabaya
E-mail : lailaputri23@gmail.com
ABSTRAK
Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan suatu Negara yang harus dipenuhi oleh orang pribadi
atau badan (Wajib Pajak) kepada Negara yang bersifat memaksa berdasarkan pada undang- undang digunakan
untuk keperluan Negara untuk kemakmuran rakyat baik yang ditarik oleh Pemerintah Daerah tingkat Provinsi
maupun tingkat Kabupaten/Kota, sehingga dalam pengelolaan Pajak Daerah dapat berjalan sempurna
meskipun dalam kondisi pandemi. Pandemi virus corona yang telah menyebar keseluruh dunia membawa
bahaya yang sangat mengerikan bagi perekonomian dunia termasuk Indonesia. Adapun sasaran penulis adalah
bahwa Pengelolaan Penghasilan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam rangka mengembangkan taraf hidup
masyarakat hendaklah dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.
Kunci : Covid-19, Pengelolaan Pajak, Realisasi Penghasilan
ABSTRACT
Tax is one of the sources of financing for a country that must be fulfilled by an individual or entity
(taxpayer) to the state which is coercive based on the law and is used for the purposes of the state for the
prosperity of the people,whether drawn by the regional government at the provincial and district/city levels,
so that the management of Regional Taxescan run perfectly even in a pandemic condition. The corona virus
pandemic that has spread throughout the world brings a very terrible danger to the world economy, including
Indonesiae. In this study, the author uses a qualitative descriptive method. The author's target is that the
Management of Sidoarjo Regency Regional Tax Income in order to develop people's living standards should
be implemented by the Sidoarjo Regency Regional Government.
Keyword : Covid-19, Tax Management, Income Realization
PENDAHULUAN
Penghasilan (income) sebagaimana
dimaksudkan dalam Undang-undang pajak
didefinisikan sebagai suatu peningkatan
kemampuan ekonomis yang diterima wajib
pajak, baik berasal dari Indonesia maupun luar
Indonesia yang dapat digunakan untuk
memperluas dan menambah kekayaan wajib
pajak. Berdasarkan Informasi Data Publik
yang diberikan oleh Badan Pelayanan Pajak
Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo melalui
akun situs resminya terdapat beberapa
Peraturan Daerah (Perda) yaitu mengatur
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (BPHATB), Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB), Pajak Air Tanah, Pajak
Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak
Reklame, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak
Parkir. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo
yang mengatur hal-hal tersebut mengacu
berdasarkan pada Undang-undang Nomor 28
Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah. Dengan banyaknya sumber
penerimaan yang berasal dari pajak daerah,
diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten

2. 2
Sidoarjo berpeluang untuk dapat
meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah)
melalui pajak daerah. Untuk itu, Pemerintah
Kabupaten Sidoarjo dituntut untuk
mendukung pengelolaan pajak yang tepat dan
bijak agar dapat membiayai penyelenggaraan
pemerintahan serta pembangunan daerah di
Kabupaten Sidoarjo. Apabila pengelolaan
pajak daerah Kabupaten Sidoarjo dalam
rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
dilakukan dengan pemerataan yang benar,
maka pada saat itu masyarakat Kabupaten
Sidoarjo sejahtera secara merata dan tidak ada
lagi desa/kelurahan yang tertinggal. Namun
sebenarnya masih ada beberapa
desa/kelurahan di Kabupaten Sidoarjo yang
terbengkalai. Selain itu, ditambah lagi saat ini
terjadi pandemi virus corona pada akhir tahun
2019 dalam periode yang belum bisa
dipastikan secara pasti kapan berakhir dan
hanya bisa berharap wabah virus corona atau
corona virus disease (Covid)19 segera hilang
dan tidak lagi menyebar ke manusia, sehingga
efek yang ditimbulkan tidak berlangsung lama
dan tidak signifikan mempengaruhi
perekonomian khususnya dalam Pendapatan
Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo yang
salah satunya berasal dari Pajak Daerah. bp
Dengan banyaknya sumber
penerimaan yang berasal dari pajak daerah,
diyakini Pemerintah Daerah Kabupaten
Sidoarjo memiliki peluang besar untuk dapat
meningkatkan perluasan PAD melalui pajak
daerah dimasa Pandemi ini. Pajak Daerah
merupakan sumber penerimaan utama yang
sangat berdampak besar dalam meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara khusus
Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo
seharusnya mengawasi pengelolaan Pajak
Daerah dengan tepat sehingga penelitian
tentang Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten
Sidoarjo dalam Rangka Peningkatkan
Pendapatan Asli Daerah mempunyai tujuan
anatara lain :
1. Untuk menganalisis administrasi
pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten
Sidoarjo untuk meningkatkan Pendapatan
Asli Daerah (PAD) dimasa Pandemi virus
corona.
2. Untuk memperjelas dampak pandemi
terhadap Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo
METODE PENELITIAN
Dalam pengujian ini, Peneliti
menggunakan metode teknik Deskripsi
Kuantitatif yang mengklarifikasikan
angka/informasi yang diperoleh peneliti dari
berbagai sumber yang terkait dalam
Pengelolaan dan Realisasi Pajak Daerah
Kabupaten Sidoarjo. BPPenelitian ini
dilakukan secara online karena
mempertimbangkan kondisi dan situasi yang
menyulitkan untuk melakukan penelitian
secara langsung, karena bersamaan dengan
terjadinya pandemi virus corona yakni wabah
Covid-19. Sumber informasi yang diperoleh
berasal dari website resmi Badan Pelayanan
Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo.
Selain itu, dalam mengumpulkan informasi
peneliti tidak dilibatkan dalam pengelolaan
Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
secara langsung. Peneliti hanya bertindak
sebagai pengamat dan mencatat hal – hal yang
dianggap penting sebagai informasi penelitian.
Peneliti mengumpulkan informasi dengan
cara Dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu
catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen
bisa melalui bentuk tulisan, gambar, atau
karya-karya luar biasa dari seseorang.
Dokumen juga dapat diperoleh dengan
menggunakan bukti akurat dari pencatatan
sumber informasi yang bisa berupa karangan
atau tulisan, buku dan lain-lain. Dokumen
yang berbentuk tulisan misalnya “Peraturan
Daerah Kabupaten Sidoarjo yang mengatur
semuanya itu mengacu berdasarkan pada
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

3. 3
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Dengan banyaknya sumber pendapatan yang
berasal dari pajak daerah, maka diyakini
Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo
berpeluang untuk meningkatkan Pendapatan
Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah,
sehingga diperlukan pengelolaan pajak
daerah Kabupaten Sidoarjo dalam rangka
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
dengan tepat dan bijaksana untuk dapat
mendukung penyelenggaraan pemerintahan
serta kemajuan pembangunan daerah di
Kabupaten Sidoarjo. Dalam hal pengelolaan
pajak daerah Kabupaten Sidoarjo untuk
meningkatkanPendapatanAsli Daerah secara
tepat, maka pada saat itu masyarakat
Kabupaten Sidoarjo sejahtera secara merata
dan tidak ada lagi desa/kelurahan yang
tertinggal. Akan tetapi, masih ada beberapa
sasaran desa/kelurahan di Kabupaten
Sidoarjo yang tertinggal.”
HASIL dan PEMBAHASAN
Pajak Daerah yang terdapat di
Kabupaten Sidoarjo terdiri atas Pajak Hotel,
Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak
Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak
Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan
Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2),
Bea Perolehan Hasil Tanah dan Bangunan.
Semua pajak tersebut telah diatur dalam
berbagai macam Peraturan Daerah (Perda)
Kabupaten Sidoarjo yang masih berlaku antara
lain :
1. Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak
Hotel;
2. Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak
Restoran;
3. Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;
4. Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak
Reklame;
5. Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Penerangan Jalan;
6. Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak
Parkir;
7. Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak
Air Tanah;
8. Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak
Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
9. Perda Nomor 5 Tahun 2010 tentang Bea
Perolehan Hasil Tanah dan Bangunan.
Semua penerimaan pajak-pajak tersebut
diawasi oleh BPPD Pemerintah Daerah
Kabupaten Sidoarjo. Untuk meningkatkan
PAD, BPPD memiliki sebuah program paten
untuk mencapai tujuan yang tepat khususnya
dengan meningkatkan pendapatan pajak
daerah dengan kualitas pelayanan baik. Untuk
mencapai tujuan dan sasaran yang tepat,
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus bisa
mengelola Pajak Daerah secara bijaksana baik
perencanaan, pengorganisasian maupun
pengawasan yang tepat dengan mengikuti
fungsi pengelolaan.
Perencanaan digunakan sebagai sumber
perspektif dalam melaksanakan program dan
kegiatan yang telah diatur dalam Rencana
Strategis Badan Pelayanan Pajak Daerah
Kabupaten Sidoarjo. Dengan indikator Kinerja
Tujuan : Rasio Penerimaan Pajak Daerah
terhadap Penerimaan Asli Daerah, target tahun
2021 sebesar 60 : 100. Dari hasil Laporan
Kinerja Badan Pelayanan Pajak Daerah
Kabupaten Sidoarjo yang masih menggunakan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Tahun 2019. Dibawah ini disajikan tabel
perbandingan Pajak Daerah Kabupaten
Sidoarjo dari tahun 2016 sampai dengan tahun
2019.

4. 4
Tabel Perbandingan Pajak Daerah
Kabupaten Sidoarjo
Sumber : Laporan Kinerja Badan Pelayanan
Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo, 2019
Mengingat pada Peraturan Bupati
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Uraian Tugas dan Fungsi. Tugas Pokok Badan
Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo
adalah membantu Bupati dalam
menyelesaikan sebagian fungsi penunjang
penyelenggaraan pemerintahan di bidang
keuangan dalam pelayanan pajak daerah.
Apalagi BPPD mempunyai tugas memimpin,
melaksanakan koordinasi dan pengawasan,
evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Badan
Pelayanan Pajak Daerah. Berikut ini disajikan
bagan dari struktur organisasi Kabupaten
Sidoarjo.
Bagan Struktur Organisasi Badan
Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten
Sidoarjo
Berdasarkan pada bagan diatas.
Struktur organisasi BPPD Kabupaten Sidoarjo
terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan, Sekeretariat
dengan 2 (dua) sub bagian, 3 (tiga) Bidang
dengan total 9 (sembilan) Sub Bidang, yakni :
1. Kepala Badan
2. Sekretaris
Memiliki 2 (dua) Sub Bagian:
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2) Sub Bagian Perencanaan Keuangan
3. Bidang Pengembangan dan Pendataan
Terdapat 3 (Tiga) Sub Bagian:
1) Sub Bagian Pengembangan
2) Sub Bagian Pendataan
3) Sub Bagian Pengolahan Data Informasi
4. Bidang Penetapan
Terdapat 3 (tiga) Sub Bagian:
1) Sub Bidang Verifikasi Penetapan
2) Sub Bidang Penyelesaian Piutang
Pajak Daerah
3) Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah
5. Bidang Pengendalian
Terdapat 3 (tiga) Sub Bagian:
1) Sub Bidang Penagihan
2) Sub Bidang Penindakan
3) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan
Sesuai struktur organisasi tersebut
dalam melaksanakan tugas pokok Badan
Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo
mempunyai fungsi:
1. Penyusunan kebijakan teknis pelayanan
pajak daerah;
2. Pelaksanaan tugas bidang pelayanan pajak
daerah;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan tugas bidang pelayanan pajak
daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan bidang
pelayanan pajak daerah;

5. 5
Pelayanan kepada masyarakat
merupakan hal yang diutamakan oleh Badan
Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo.
Secara konsisten setiap tahunnya Badan
Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo
berusaha untuk melakukan realisasi pajak
daerah sebesar 100%. Hal itu dilakukan
dengan terus mengamati setiap wajib pajak
yang ada. Diyakini hal ini dapat meningkatkan
pendapatan daerah dari hasil pajak dan dapat
digunakan untuk membangun fasilitas dan
infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo.
Pandemi Virus Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) pertama kali muncul di
Kota Wuhan Negara China pada akhir tahun
2019 dan telah menyebar ke berbagai negara,
sehingga asosiasi kesehatan dunia yang biasa
dikenal World Healt Organization (WHO)
mengumumkan COVID-19 merupakan
pandemi seluruh dunia karena wabah ini telah
menyebar lebih dari 200 negara padamott
tanggal 12 April 2020. Salah satu karakterisitik
penyakit Covid-19 ini adalah mudah menular,
sehingga dapat dengan cepat menginfeksi
banyak orang. Meminimalisisr penyebaran
dapat dilakukan dengan mengurangi aktivitas
di luar sehingga jumlah kasus terkontaminasi
pada satu waktu masih bisa ditangani oleh
sarana kesehatan yang tersedia. Dengan
demikian, orang-orang membutuhkan dalam
keadaan darurat bisa menjadi prioritas segera
memperoleh layanan yang memadai. Melihat
kondisi terbaru per tanggal 03 Juli 2021 dari
pemeriksaan, kasus baru terkonfirmasi orang
positif COVID-19 mengalami cukup banyak
penambahan sehingga totalnya saat ini
menjadi 2.256.851 positif.bupat
Gambar Jumlah Terpapar COVID-
19 Di Indonesia
Sumber: satuantugascovid19_instagram
Untuk mencegah penyebaran COVID-
19 Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo
saat ini sedang diberlakukan Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
Darurat sama seperti yang dilakukan beberapa
daerah di Indonesia, sehingga bukan hanya
semua warga Kabupaten Sidoarjo melakukan
kegitan di rumah tetapi juga beberapa
pelayanan publik dilakukan secara online
(Work From Home/ WFH) termasuk
pelayanan pada Pajak Daerah yang dilakukan
oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah. Sebagai
antisipasi penyebaran COVID-19 Pelayanan
Pajak Daerah secara tatap muka berhenti
selama masa pandemi virus corona, sehingga
pelayanan Pajak Daerah dilakukan secara
online melalui Whatsapp. BPPD Kabupaten
Sidoarjo juga menghimbau kepada Wajib
Pajak agar mengoptimalkan Pelayanan Online
melalui website resmi yang telah
diinformasikan.
Gambar Pelayanan Pajak Daerah
Kabupaten Sidoarjo Selama Masa
Pandemi
Sumber: Website Resmi Badan Pelayanan Pajak
Daerah Kabupaten Sidoarjo

6. 6
Dimasa pandemi ini, dalam
pelayanannya Badan Pelayanan Pajak Daerah
Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan
pelayanan administrasi secara online, seperti
terdapat aplikasi mobile apps, PBB online, dan
SPTPD online.
Berdasarkan informasi yang diperoleh
dari websit resmi BPPD, target dan pencapaian
Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo sampai
tanggal 04 Juli 2021 total masih mencapai
49,76% dari target Rp 849,455,000,000.00
(delapan ratus empat puluh sembilan miliar
empat ratus lima puluh lima juta rupiah),
sedangkan realisasi mencapai
Rp422,708,305,910.00 (empat ratus dua puluh
dua miliar tujuh ratus delapan juta tiga ratus
lima ribu sembilan ratus sepuluh rupiah)
dimana target dan realisasi pajak daerah adalah
hasil akumulasi semua pajak yang ada di
Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo,
dengan rincian pada tabel berikut.
Tabel Target dan Realisasi Pajak Daerah
Kabupaten Sidoarjo sampai dengan
tanggal 04 Juli 2021
Sumber: Website Resmi Badan Pelayanan
Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo
Dari informasi tersebut sangat terlihat
bahwa pendapatan pajak daerah tahun ini
masih belum sesuai dengan target yang telah
ditetapkan sebelumnya, hal ini dikarenakan
dampak pandemi virus coronapandemi.
KESIMPULAN
Pajak merupakan salah satu sumber
pendanaan suatu Negara yang harus dipenuhi
oleh orang pribadi atau badan (Wajib Pajak)
kepada Negara yang bersifat memaksa
berdasarkan undang- undang digunakan untuk
keperluan Negara demi kemakmuran rakyat
baik yang ditarik oleh Pemerintah Daerah
tingkat Provinsi maupun tingkat
Kabupaten/Kota, sehingga dalam pengelolaan
Pajak Daerah perlu diawasi dengan tepat dan
bijak bahkan dapat meningkatkan Pendapatan
Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo.
Selain itu, pengelolaan Pajak Daerah yang baik
harus memiliki perencanaan,
pengorganisasian, dan pengawasan yang tepat.
Demikian pula, harus dilakukan dan
diterapkan oleh Pemerintahan Daerah
Kabupaten Sidoarjo dalam kondisi pandemi
virus corona sekalipun.
DAFTAR PUSTAKA
BPPD. 2021. LKIP Pelayanan Pajak
Kabupaten Sidoarjo. Retrieved from:
https://pajakdaerah.sidoarjokab.go.id/
web/
Pelayanan Tatap Muka Berhenti Sebagai
Antisipasi Penyebaran Covid-19. Retrieved
from:
https://pajakdaerah.sidoarjokab.go.id/
web/
BPPD.2021. Realisasi Pajak Kabupaten
Sidoarjo 2021. Retrieved from:
https://realisasi.pajakdaerah.sidoarjoka
b.go.id/
https://publik.untag-
sby.ac.id/backend/uploads/pdf/2.pdf
Jumlah Terpapar Covid-19 Per 3 Juli 2021
https://nasional.kompas.com/read/202
1/07/03/16234791/update-3-juli-
tambah-13282-kasus-sembuh-covid-
19-jadi-1915147
NO JENIS PAJAK TARGET REALISASI % (PERSEN)
1 PAJAK HOTEL Rp 9,700,000,000 Rp. 5,444,027,791.00 56.12
2 PAJAK RESTORAN Rp 62,000,000,000 Rp. 24,971,427,507.00 40.28
3 PAJAK HIBURAN Rp.2,730,000,000 Rp. 258,198,603.00 9.46
4 PAJAK REKLAME Rp. 14,000,000,000 Rp. 7,111,907,127.00 50.8
5 PAJAK PENERANGAN JALAN Rp. 313,000,000,000 Rp. 125,301,714,760.00 40.03
6 PAJAK PARKIR Rp. 15,000,000,000 Rp. 12,041,807,528.00 80.28
7 PAJAK AIR TANAH Rp.2,025,000,000 Rp. 1,719,554,602.00 84.92
8 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Rp. 211,000,000,000 Rp. 97,514,533,188.00 46.22
9 BPHTB Rp. 220,000,000,000 Rp. 148,345,134,804.00 67.43
TOTAL Rp. 849,455,000,000.00 Rp. 422,708,305,910.00 49.76

7. 7
Jumlah Terkonfirmasi Covid-19 Per 3 Juli
2021
https://instagram.com/satuantugascovi
d19?utm_medium=copy_link
Layanan Perpajakan Kabupaten Sidoarjo
https://www.sidoarjokab.go.id/perpaja
kan
Website Resmi Kantor Badan Pelayanan Pajak
Daerah (BPPD)
http://pajakdaerah.sidoarjokab.go.id/w
eb/