2. BAB I .
PENDAHULUAN
I.I Latar Belakang Masalah
Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang
sangat penting dan potensial. Undang undang
pajak, sebagai bagian dari hukum di Indonesia yang
mengikat warga negaranya merupakan elemen
penting dalam menunjang pembangunan ekonomi
(Tjahyono dan Husein, 2001:2). Pemerintah Indonesia
dalam membiayai pembangunan mempunyai 3
sumber penerimaan pokok yaitu : penerimaan
dari sektor pajak, penerimaan dari sektor migas
(minyak bumi dan gas), dan penerimaan dari sektor
bukan pajak. Dari ketiga sumber tersebut diatas,
penerimaan dari sektor pajak merupakan sumber
terbesar penerimaan Negara. (Yeni Mulyani;2005)
3. I.I Latar Belakang Masalah
Salah satu upaya Ditjen Pajak untuk
mencapai target penerimaan pajak tahun 2011
yang naik 25% dari tahun lalu. Padahal rata-rata
pertumbuhan penerimaan pajak setiap tahun
sebesar 19%. Sampai saat ini baru tercapai 74%
dari target tahun 2011. Target penerimaan pajak
tahun ini sesuai APBN-P 2011 adalah sebesar Rp
878,7 triliun. ( Fuad Rahmany,2011).
Bila intensifikasi dan ekstensifikasi itu
dilakukan dengan baik maka kontribusi penerimaan
pajak untuk membiayai APBN dapat lebih besar
lagi. Asal tahu saja, pemerintah memperkirakan
penerimaan pajak menjadi 70% penompang
4. I.I Latar Belakang Masalah
Penerimaan pajak masih tergolong rendah.
Penyebabnya, tingkat kepatuhan wajib pajak semakin lama
semakin menurun. Hal ini,dikarenakan kurangnya intensitas
akan system teknologi informasinya. (Agus Suprijanto,2011).
Hingga akhir tahun realisasi penerimaan pajak sulit
menembus angka 100% atau lebih. Penyebabnya,ada
potensi kebocoran PPN sebesar 10%-11% dari seluruh PPN.
Namun kebocoran itu tidak terelakan, sebab pengawasan
dari Ditjen Pajak masih kurang insentif. (Gunadi,2011).
Oleh karena itu, pemerintah harus segera
memperbaiki sistem pengawasan pembayaran termasuk
system untuk memasukkan data harus dioptimalkan yang
ada di Ditjen Pajak. Sehingga pajak yang diterima sesuai
dengan target yang telah ditentukan oleh pemerintah itu
sendiri. Dengan memperbaiki system yang ada saat
ini,merupakan salah satu untuk meningkatkan penerimaan
pajak. (Gunadi,2011).
5. I.I Latar Belakang Masalah
Terkadang berbagai cara dilakukan perusahaan untuk
melakukan penghindaran dari pemeriksaan pajak oleh
Direktorat Jendral Pajak agar mendapatkan jumlah pajak
yang kecil untuk disetorkan. (Mardiasmo, 2000:245).
Pemeriksaan pajak itu sendiri merupakan upaya
untuk menjalankan fungsi pengawasan yang telah
diamanatkan oleh UU perpajakan. Pemeriksaan pajak
merupakan instrumen menentukan kepatuhan wajib pajak
baik secara formal maupun material yang tujuan utamanya
adalah untuk menguji kepatuhan dan meningkatkan Tax
Compliance. Suatu hal yang ideal apabila pemeriksaan
dapat dilakukan terhadap semua wajib pajak terdaftar.
Meskipun demikian, pemeriksaan tetap harus dilakukan,
karena ternyata masih banyak wajib pajak yang tingkat
kepatuhannya masih rendah setelah dilakukan pemeriksaan
6. I.I Latar Belakang Masalah
Sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (25) Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan atau biasa disebut KUP,
pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun
dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang
dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan
suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain
dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-
undangan perpajakan. Pemeriksaan dapat dilakukan di
kantor yang disebut dengan Pemeriksaan Kantor atau di
tempat Wajib Pajak yang disebut Pemeriksaan Lapangan.
Ruang lingkup pemeriksaan pajak dapat meliputi suatu
jenis pajak, beberapa jenis pajak, atau seluruh jenis pajak
baik untuk tahun-tahun yang lalu maupun untuk tahun
berjalan.
7. I.I Latar Belakang Masalah
Pemeriksaan muncul karena adanya penyelewengan.
Pajak merupakan kewajiban yang tak terelakan. Oleh
karena itu menyebabkan banyak sekali bentuk
penyelewengan dan penghindaran terhadap pajak.
Kinerja pemeriksaan pajak yang juga mencerminkan
tingkat kepatuhan pajak masyarakat menunjukkan
kecendrungan yang semakin meningkat. Dalam upaya
untuk peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak ini, maka
pemeriksaan sebagai salah satu sarananya. Analisa
mengenai jumlah tambahan penerima pajak dari
aktifitas pemeriksaan menunjukan rasio yang semakin
meningkat yang diharapkan merupakan gambaran
keberhasilan pemeriksaan pajak untuk meningkatkan
kepatuhan wajib pajak sekaligus meningkatkan
8. I.I Latar Belakang Masalah
Kemudian pada beberapa tahun belakangan terdapat
3.289 kasus ketidakpatuhan terhadap peraturan yang
mengindikasikan kerugian, potensi kerugian, dan
kekurangan penerimaan senilai Rp 9,55 triliun. BPK
melakukan pemeriksaan pada 528 objek, yang terdiri
atas 437 objek pemeriksaan keuangan, tujuh objek
pemeriksaan kinerja 84 objek pemeriksaan dengan
tujuan tertentu (PDTT). Dari 528 objek pemeriksaan,
BPK menemukan10.113 kasus senilai Rp 26,12
triliun. Terdapat temuan ketidakpatuhan yang
mengakibatkan indikasi kerugian, potensi kerugian
dan kekurangan penerimaan sebanyak 3.289 kasus
dengan Rp 9,55 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 93,01
miliar telah ditindaklanjuti oleh audit dengan penyetoran
ke kas negara/daerah selama proses pemeriksaan.
(Hadi Purnomo ; 2010).
9. I.I Latar Belakang Masalah
Untuk bisa memenuhi target pendapatan
pajak, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak disarankan
untuk bergerak aktif. Mereka bisa memperluas
kegiatan dengan ekstensifikasi pajak atau
mencari potensi penerimaan pajak baru. Upaya
ekstensifikasi yang dapat dilakukan pemerintah itu
berupa menguber wajib pajak (WP) yang bekerja
secara informal. Selain itu, Ditjen Pajak juga
seharusnya bisa memungut pajak atas transaksi e-
commerce dan underground ekonomi seperti
penyelundupan dan judi. Ditjen Pajak sebagai
leading sector penerimaan negara pajak, berhak
untuk memungut pajak atas setiap penerimaan
yang dikantongi setiap warga Negara Indonesia.
(Darussalam,2010)
10. I.I Latar Belakang Masalah
Tetapi untuk meningkatkan pendapatan pajak
dari transaksi e-commerce masih belum ada aparat
pajak yang menindak lanjuti lebih tegas untuk menarik
tarif pajak yang diberlakukan di Negara kita. Sehingga
sampai saat ini hanya sedikit yang membayar pajak
dari kegiatan ini. Sebenarnya pajak yang dihasilkan dari
kegiatan ini cukup besar karena di masyarakat kita
sudah banyak yang melakukan kegiatan transaksi ini
melalui dunia maya. (Budi Hartono;2005). Berbeda
dengan transaksi perdagangan biasa, transaksi e-
commerce memiliki banyak permasalahan yang rumit.
Salah satunya bisnis jual beli produk melalui sistem
jaringan internet atau "online" dalam beberapa tahun
terakhir berkembang sangat pesat, namun belum
banyak pelaku bisnis itu yang melaporkan pajak
usahanya. (Agus Mulyono;2012)
11. I.I Latar Belakang Masalah
Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik
untuk melakukan penelitian mengenai masalah
tersebut dengan judul:
“Dampak E-Commerce dan Pemeriksaan Pajak
terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus Pada
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bandung
”.
12. 1.2 Identifiksai dan Rumusan
Masalah
1.2.1 Identifikasi Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis
mengidentifikasikan beberapa pokok permasalahan
sebagai berikut:
1. Pengenaan pajak atas e-commerce masih belum
terealisasi secara maksimal.
2. Masih rendahnya Wajib Pajak di Kota Bandung
akan kesadaran pembayaran pajak.
3. Pemeriksaan yang kurang peka terhadap transaksi
jual beli melalui media elektronik yang dilakukan
oleh Wajib Pajak.
4. Kurangnya data dan informasi baik eksternal
maupun internal mengenai wajib pajak tertentu.
13. 1.2 Identifiksai dan Rumusan
Masalah
1.2.2 Rumusan Masalah
Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan,
maka masalah penelitian yang dikaji dirumuskan
sebagai berikut:
1. Bagaimana dampak e-commerce pada KPP
Pratama Kota Bandung.
2. Bagaimana pemeriksaan pajak pada KPP Pratama
Kota Bandung.
3. Bagaimana penerimaan pajak pada KPP Pratama
Kota Bandung.
4. Seberapa besar pengaruh e- commerce dan
pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak
pada KPP Pratama Kota Bandung secara parsial
14. 1.3 Maksud dan Tujuan
Penelitian
1.3.1 Maksud Penelitian
Maksud dari penulis mengadakan penelitian ini adalah untuk
memperoleh dan mengumpulkan data atau keterangan serta
informasi mengenai pengaruh e-commerce dan pemeriksaan pajak
terhadap penerimaan pajak.
1.3.2 Tujuan Penelitian
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1) Untuk mengetahui dampak e- commerce pada KPP
Pratama Kota Bandung.
2) Untuk mengetahui pemeriksaan pajak pada KPP
Pratama Kota Bandung.
3) Untuk mengetahui penerimaan pajak pada KPP Pratama
Kota Bandung.
4) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh e-commerce dan
pemeriksaan
pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Kota
Bandung.
15. BAB II. KAJIAN PUSTAKA,
KERANGKA PEMIKIRAN, DAN
HIPOTESIS
2.1 KAJIAN PUSTAKA
2.1.1 E-Commerce
2.1.1.1 Pengertian E-Commerce
Pengertian E –Commerce menurut David
Baum yang ditulis dalam buku Darussalam
(2007;129) yaitu :
“E –Commerce sebagai salah satu set teknologi,
aplikasi, dan proses bisnis yang dinamis yang
menghubungkan perusahaan, konsumen, dan
komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan
perdagangan barang, pelayanan, dan informasi
yang dilakukan secara elektronik.”
16. 2.1.1.2 Perpajakan Atas
Penghasilan E-Commerce
Dalam buku Darussalam (2007;130) terdapat tiga
prinsip dasar yang dikembangkan dalam
mengantisipasi pemajakan atas transaksi E-
Commerce,
yaitu :
i. Pemajakan atas transaksi yang dilakukan secara
elektronik tidak boleh diperlakukan secara
berbeda dengan transaksi yang dilakukan tidak
secara elektronik;
ii. Jika ketentuan perpajakan yang berlaku saat ini
memungkinkan untuk ditarapkan terhadap transaksi
E-Commerce, maka ketentuan inilah yang
diterapkan;
iii. Adanya kesepakatan diantara tax regime
masing-masing Negara untuk menghindari konflik
17. 2.1.1.3 Dimensi dan Indikator
E- Commerce
Menurut Dian Wirdasari (2009; 11-12)
menyebutkan bahwa dimensi dan indicator dari e-
commerce terdiri dari 3 yaitu :
1. processes dimana dalam terdapat beberapa
indicator yang mencakup dari proses ini
diantaranya marketing, sales, dan payment.
2. Institution yang terdiri dari governments dan
bank.
3. Ini merupakan bagian yang paling penting dari
transaksi e-commerce yaitu internet (hubungan
antara produsen dan pelanggan)
18. 2.1.2 Pemeriksaan Pajak
2.1.2.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak
Pengertian pemeriksaan pajak menurut Mardiasmo
(2009:50) adalah sebagai berikut :
“Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan
mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau
keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan
lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-undang perpajakan”
19. 2.1.2.2 Faktor-faktor yang
Mempengaruhi Pelaksanaan
Pemeriksaan Pajak
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor:
84/KMK.01/2008 strategi yang ditempuh dalam rangka
peningkatan pelayanan kepada wajib pajak adalah perbaikan
manajemen pemeriksaan pajak. Perbaikan manajemen
pemeriksaan pajak dilaksanakan dengan pengembangan
risk analysis sebagai dasar pemeriksaan, pengembangan
sistem administrasi pemeriksaan pajak, dan pengembangan
data matching sebagai basis electronic audit.
Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan
pajak menurut John Hutagaol yang dikutip dari Siti Kurnia
Rahayu (2010;260) antara lain adalah :
1. Teknologi informasi (information technologi)
2. Jumlah sumber daya manusia ( the number of human
resources)
3. Kualitas sumber daya (the quality of human resources)
4. Sarana dan prasarana pemeriksaan (audit facilities)
20. 2.1.2.3 Tahapan Pemeriksaan
Pajak
Dalam melakukan pemeriksaan pajak, ada tahapan-tahapan yang harus
dilakukan oleh pemeriksa pajak, berdasarkan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 yang dikutip Siti Kurnia Rahayu
(2010:286-304) menjelaskan tahapan pemeriksaan pajak sebagai berikut:
1.Mengumpulkan dan mempelajari berkas Wajib Pajak ( Data Internal dan
Eksternal)
2.Identifikasi Wajib Pajak (tax payer profile)
3.Analisis Kuantitatif dan Kualitatif
4.Mengidentifikasi masalah dan menetukan cakupan (ruang lingkup)
pemeriksaan
5.Menyusun program pemeriksaan dan menentukan buku-buku dan
dokumen yang akan dipinjam
6.Menyediakan sarana dan prasarana pemeriksaan
Tujuan pemeriksaan adalah agar pemeriksa dapat memperoleh
gambaran umum mengenai wajib pajak yang akan diperiksa, sehingga
program pemeriksaan yang disusun sesuai dengan sasaran yang ingin
dicapai.
21. 2.1.2.4 Dimensi dan Indikator
2.1.2.5 Dimensi dan Indikator
Pemeriksaan Pajak
Menurut Fitri Damyanti (2009) dalam jurnalnya
menyebutkan bahwa Pemeriksaan pajak dapat
dilihat dari Dimensinya yaitu :
(i) Sumber Daya Manusia (SDM) dengan indicator
etika pemeriksaan dan kualitas SDM
(ii) Faktor psikologis dengan indicator yang
meliputi persepsi wajib pajak dan
(iii) Komunikasi yang meliputi indicator
pemberitahuan pemeriksaan, temuan
pemeriksaan dan pembinaan Wajib Pajak.
22. 2.1.3 Penerimaan Pajak
2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak
Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi,pajak adalah
salah satu penerimaan negara yang paling potensial,
sebab peningkatan penerimaan dalam negri dari
sektor pajak adalah suatu yang wajar karena secara
logis jumlah pembayar pajak dari tahun ke tahun akan
semakin besar berbanding lurus dengan peningkatan
jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam Kamus Besar Akuntansi pengertian
Penerimaan pajak adalah uang tunai yang diterima
oleh negara dari iuran rakyat yang dipaksakan
berdasarkan undang-undang perpajakan dengan
tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara
langsung.
23. BAB III. OBJEK DAN
METODE PENELITIAN
3.1. Objek Penelitian
Objek dalam penelitian ini adalah pajak atas e-
commerce, pemeriksaan pajak dan penerimaan
pajak. Penelitian ini dilaksanakan pada KPP
Pratama Kota Bandung.
3.2 Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah deskriptif dan verifikatif. Sesuai
dengan hipotesis yang diajukan, dalam penelitian
akan digunakan telaah statistika yang cocok, untuk
itu dalam analisis menggunakan analisis Regresi
Berganda.
24. 3.2.1 Operasionalisasi Variabel
Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.E- commerce
E-Commerce (Electronic Commerce) adalah bisnis yang transaksinya dilakukan
dengan bantuan jaringan computer secara on-line. Yang kemudian diwakilkan oleh
X1.
2.Pemeriksaan Pajak
Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang diwakilkan oleh X2.
3. Penerimaan Pajak
Penerimaan pajak merupakan pendapatan dari Negara yang berasal dari
kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. Sumber pembiayaan negara yang dominan baik
untuk belanja rutin maupun pembangunan diwakilkan oleh variable Y.
25. 3.2.2 Teknik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data adalah penelitian
lapangan (field Research), dilakukan dengan
cara mengedarkan peninjauan langsung pada
instansi yang menjadi objek untuk mendapatkan
data primer (data yang diperoleh langsung dari
Kantor Pelayanan Pajak Pratama kota Bandung
dan data sekunder).
