Program Pengungkapan Sukarela memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mengungkapkan kewajiban perpajakannya secara sukarela melalui pembayaran Pajak Penghasilan final berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan. Program ini diselenggarakan selama 6 bulan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak.

2. PROGRAM PENGUNGKAPAN
SUKARELA
Undang-undang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan

3. Program Pengungkapan Sukarela
Pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan/mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela
melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta
Latar Belakang
• KONDISI I:
Masih terdapat peserta Pengampunan Pajak yang belum mendeklarasikan seluruh aset pada saat Pengampunan Pajak dan
apabila ditemukan oleh DJP akan dikenai PPh final (PP-36/2017) yang dirasakan terlalu tinggi ditambah sanksi sebesar 200%
(Pasal 18 ayat (3) UU TA)
• KONDISI II:
Masih terdapat WP OP yang belum mengungkapkan seluruh penghasilan dalam SPT Tahunan 2016 s.d. 2020
• Dengan adanya data dari pertukaran data otomatis (AEOI) dan data perpajakan dari ILAP, sedangkan WP belum
mendeklarasikan seluruh aset dan penghasilan, sehingga perlu diberikan kesempatan secara sukarela untuk memenuhi
kewajiban pajak.

4. Program Pengungkapan Sukarela
Existing Regulation
• KONDISI I:
Bagi peserta TA (OP atau Badan) yang belum melaporkan seluruh harta dalam Surat Pernyataan Harta (SPH), apabila harta
tersebut ditemukan oleh DJP akan dianggap penghasilan dan dikenai PPh Final 25% (Badan); 30% (OP); 12,5% (WP Tertentu) dari
Harta Bersih Tambahan (PP-36/2017) ditambah sanksi 200%.
• KONDISI II:
Terhadap WP OP yang belum melaporkan penghasilan Tahun Pajak 2016-2020 sesuai ketentuan akan dikenai PPh sesuai tarif
yang berlaku ditambah sanksi administrasi.
Pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan/mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela
melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta

5. Pada periode setelah TaxAmnesty, PPh Tahunan OP Peserta TAmelonjak signifikan, jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Non Peserta
TAdi tahun yang sama.
Pada periode setelah TaxAmnesty, terjadi
peningkatan Kepatuhan penyampaian SPT Tahunan
dengan Rasio Kepatuhan WP Peserta T
Alebih tinggi
dibandingkan Rasio Kepatuhan Nasional.
63%
79% 79% 87%
58%
41%
93% 91% 91%
75%
62% 65%
Peserta TA Nasional
Sebelum TA (Tahun Pajak2014)
Peserta TA Nasional
Sebelum TA (Tahun Pajak2016)
OP Karyawan
OP NonKaryawan
Badan
5
4
3
2
1
0
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Bukan Peserta TA
triliun
Rp
26,8% 13,2% 21,4% 13,1% 23,0%
Bagi Peserta TAmasih terdapat permasalahan harta yang kurang diungkap pada saat TA(kondisi I). Bagi Non Peserta TAperlu ditingkatkan kepatuhannya
sebagaimana para Peserta TA (kondisi II).
Dampak Tax Amnesty 2016-2017
1
2
3

6.  Sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak dan diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan,
kepastian hukum, serta kemanfaatan.
 Program ini berupa pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum
dipenuhi secara sukarela melalui:
a. Pembayaran Pajak Penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program
Pengampunan Pajak (Kebijakan I); dan
b. pembayaran Pajak Penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi
Tahun Pajak 2020 (Kebijakan II).
 Program dilaksanakan selama 6 bulan (1 Januari 2022 s.d. 30 Juni 2022)
Keterangan Kebijakan I Kebijakan II
Subyek WP Orang Pribadi dan Badan peserta TA WP Orang Pribadi
Basis Aset Aset per 31 Desember 2015
yang belum diungkap pada saat mengikuti TA
Aset perolehan 2016-2020
yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020
Tarif PPh Final • 11% untuk deklarasi LN
• 8% untuk aset LN repatriasi dan aset DN
• 6% untuk aset LN repatriasi dan aset DN,
yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi/renewable
energy
• 18% untuk deklarasi LN
• 14% untuk aset LN repatriasi dan aset DN
• 12% untuk aset LN repatriasi dan aset DN,
yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi/renewable
energy
Program Pengungkapan Sukarela

7. Program Pengungkapan Sukarela
Kebijakan I
Tuan A telah mengikuti program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty/TA) 2015, tetapi pada saat TA masih terdapat sebuah rumah di dalam negeri
yang tidak diungkap dengan nilai per 31 Desember 2015 sebesar Rp 2 Miliar.
Untuk menghindari pengenaan sanksi Undang-Undang TA, Tuan A mengikuti Program Pengungkapan Sukarela.
Tuan A berniat hanya mendeklarasikan aset dalam negeri tersebut tanpa menginvestasikan pada SBN/hilirisasi/renewable energy, sehingga Tuan A
membayar PPh Final dengan tarif 8% sebesar Rp 160 juta (8% x Rp 2 Miliar)
Kebijakan II
Tuan B memiliki 2 buah rumah dan sebuah rekening di Indonesia yang diperoleh selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. 2 buah rumah telah
dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020 senilai Rp 3 Miliar, namun 1 rekening senilai Rp 1 Miliar belum dicantumkan dalam SPT Tahunan Tahun 2020.
Tuan B akan mengikuti Program Pengungkapan Sukarela dan berniat menginvestasikan uangnya pada SBN, sehingga Tuan B membayar PPh Final
dengan tarif 12% sebesar Rp 120 juta (12% x Rp 1 Miliar).
7

8. Kebijakan 1
8

9. Wajib Pajak (OP atau Badan) dapat mengungkapkan harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan
sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum menemukan data dan/atau informasi mengenai harta dimaksud.
Ketentuan Umum PPS
Kebijakan 1 : Harta 1 Januari 1985 – 31 Desember 2015
*) Dasar pengenaan pajak yakni sebesar jumlah harta bersih (nilai harta – nilai utang) yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan.
• Harta bersih merupakan nilai harta dikurangi nilai utang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Harta
bersih dianggap sebagai tambahan penghasilan dan dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final
• Surat pernyataan merupakan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
• Harta merupakan harta yang diperoleh Wajib Pajak sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015
PPh bersifat final dihitung dengan cara: Tarif x Dasar Pengenaan Pajak*).
9

10. dengan ketentuan diinvestasikan pada:
• kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
• surat berharga negara;
yang tidak diiventasikan pada:
• kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
• surat berharga negara;
Tarif
Kebijakan 1 : Harta 1 Januari 1985 – 31 Desember 2015
harta bersih yang berada di dalam NKRI
6%
8%
10

11. dengan ketentuan:
• Dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
• Diinvestasikan pada:
1. kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia; dan/atau
2. surat berharga negara;
dengan ketentuan:
• Dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
• Tidak diinvestasikan pada:
1. kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia; dan/atau
2. surat berharga negara;
atas harta yang tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Tarif
Kebijakan 1 : Harta 1 Januari 1985 – 31 Desember 2015
harta bersih yang berada di luar NKRI
6%
8%
11%

12. Nilai harta yang dijadikan pedoman untuk menghitung besarnya jumlah harta bersih ditentukan berdasarkan:
• nilai nominal, untuk harta berupa kas atau setara kas;
• nilai yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu Nilai Jual Objek Pajak, untuk tanah dan/atau bangunan dan
Nilai Jual Kendaraan Bermotor, untuk kendaraan bermotor;
• nilai yang dipublikasikan oleh PT Aneka Tambang Tbk., untuk emas dan perak;
• nilai yang dipublikasikan oleh PT Bursa Efek Indonesia, untuk saham dan waran (warrant) yang
diperjualbelikan di PT Bursa Efek Indonesia; dan/atau
• nilai yang dipublikasikan oleh PT Penilai Harga Efek Indonesia, untuk surat berharga negara dan efek bersifat
utang dan/atau sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan
sesuai kondisi dan keadaan harta pada akhir Tahun Pajak terakhir.
Nilai Harta
Dalam hal tidak terdapat nilai yang dapat dijadikan pedoman, nilai harta ditentukan berdasarkan nilai dari hasil penilaian kantor jasa penilai publik.
Kebijakan 1 : Harta 1 Januari 1985 – 31 Desember 2015
12

13. Wajib Pajak mengungkapkan harta bersih melalui surat pemberitahuan pengungkapan harta dan disampaikan kepada
Direktur Jenderal Pajak sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022.
Surat pemberitahuan pengungkapan harta harus dilampiri dengan:
a. bukti pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final;
b. daftar rincian harta beserta informasi kepemilikan harta yang dilaporkan;
c. daftar utang;
d. pernyataan mengalihkan harta bersih ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam hal Wajib
Pajak bermaksud mengalihkan harta bersih yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
e. pernyataan akan menginvestasikan harta bersih pada:
1. kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
2. surat berharga negara, dalam hal Wajib Pajak bermaksud menginvestasikan harta bersih sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf a dan huruf c.
Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta
Kebijakan 1 : Harta 1 Januari 1985 – 31 Desember 2015
13

14.  Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keterangan terhadap penyampaian surat
pemberitahuan pengungkapan harta oleh Wajib Pajak.
 Dalam hal berdasarkan hasil penelitian diketahui terdapat ketidaksesuaian antara harta bersih
yang diungkapkan dengan keadaan yang sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak dapat membetulkan
atau membatalkan surat keterangan.
 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengungkapan harta bersih diatur dengan Peraturan
Menteri Keuangan.
Surat Keterangan
Kebijakan I : Harta 1 Januari 1985 – 31 Desember 2015
14

15.  Wajib Pajak yang telah memperoleh surat keterangan tidak dikenai sanksi administratif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
 Data dan informasi yang bersumber dari surat pemberitahuan pengungkapan harta dan lampirannya yang
diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-
Undang ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana
terhadap Wajib Pajak.
Fasilitas Peserta PPS
Kebijakan 1 : Harta 1 Januari 1985 – 31 Desember 2015
15

16.  Wajib Pajak yang menyatakan mengalihkan harta bersih ke dalam wilayah NKRI wajib mengalihkan harta dimaksud paling lambat
tanggal 30 September 2022.
 Wajib Pajak yang menyatakan menginvestasikan harta bersih pada:
 kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia; dan/atau
 Surat berharga negara,
wajib menginvestasikan harta bersih dimaksud paling lambat tanggal 30 September 2023.
 Investasi harta bersih tersebut wajib dilakukan paling singkat 5 (lima) tahun sejak diinvestasikan.
Pengalihan & Penginvestasian Harta Bersih
Ketentuan lebih lanjut mengenai:
• tata cara pengalihan harta bersih ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
• investasi harta bersih pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
• instrumen surat berharga negara yang digunakan untuk investasi,
diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Kebijakan 1 : Harta 1 Januari 1985 – 31 Desember 2015
16

17. Dalam hal pengalihan harta dan penginvestasian harta bersih tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak yang menyatakan
mengalihkan dan/atau menginvestasikan harta bersih, atas bagian harta bersih yang tidak memenuhi ketentuan tersebut
diperlakukan sebagai penghasilan yang bersifat final pada Tahun Pajak 2022 dan berlaku ketentuan:
a. terhadap penghasilan dimaksud dikenai tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final melalui Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dengan tarif sebesar:
4,5% bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (7) huruf a atau huruf c angka 2;
7,5% bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (7) huruf c; atau
5,5% bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (7) huruf d angka 1.
b. terhadap penghasilan dimaksud dikenai tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam hal Wajib Pajak atas
kehendak sendiri mengungkapkan penghasilan tersebut dan menyetorkan sendiri Pajak Penghasilan yang terutang
dengan tarif sebesar:
3% bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (7) huruf a atau huruf c angka 2;
6% bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (7) huruf c; atau
4% bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (7) huruf d angka 1.
Pengalihan & Penginvestasian Harta Bersih
Kebijakan 1 : Harta 1 Januari 1985 – 31 Desember 2015
17

18. Program Pengungkapan Sukarela
Sanksi Kurang Ungkap Harta Pada Kebijakan I
Bagi peserta TA (OP atau Badan) yang sampai dengan Program Pengungkapan Sukarela berakhir (30 Juni 2022) masih terdapat harta
belum dilaporkan dalam Surat Pernyataan Harta (SPH) pada saat mengikuti TA 2016
Harta Baru (Kurang
/ Belum) Diungkap
Saat TA
(Tarif PP-36/2017 x Harta Baru) +
Sanksi UU TA
DJP menemukan Harta Lainnya (s.d
2015)
1. Dikenai PPh Final dari Harta Bersih Tambahan dengan tarif :
a. 25% (Badan);
b. 30% (OP);
c. 12,5% (WP Tertentu)
2. Aset yang kurang diungkap dikenai sanksi 200% (Pasal 18 ayat (3)
UU TA).

19. Tarif
wable
Deklarasi & Investasi SBN/hilirisasi/rene
energy
Deklarasi saja
Aset di DN
Aset di LN
Gagal Investasi SBN/
hilirisasi/renewable energy
6%
8%
Deklarasi, Repatriasi, & Investasi
SBN/hilirisasi/renewable energy
6%
8%
Deklarasi & Repatriasi
Deklarasi saja 11%
Gagal Repatriasi
SKPKB 5,5%
Sukarela4%
Gagal Repatriasi SKPKB 7,5%
Sukarela6%
lirisasi/renewable
Repatriasi namun Gagal Investasi SBN/hi
energy
SKPKB 4,5%
Sukarela3%
SKPKB 4,5%
Sukarela3%
Skema Sanksi Kebijakan I
WP menggunakan tarif lebih rendah namun gagal repatriasi/investasi
Jenis Tarif Sanksi

20. Kebijakan 2
20

21. Wajib Pajak orang pribadi dapat mengungkapkan harta bersih yang:
• diperoleh sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
• masih dimiliki pada tanggal 31 Desember 2020; dan
• belum dilaporkan dalam SPT PPh OP Tahun Pajak 2020, kepada Direktur Jenderal Pajak.
Ketentuan Umum PPS
Kebijakan 2 : Harta 1 Januari 2016 – 31 Desember 2020
Dasar Pengenaan Pajak adalah Harta bersih (nilai harta dikurangi nilai utang) yang belum atau kurang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan orang
pribadi Tahun Pajak 2020.
PPh bersifat final dihitung dengan cara: Tarif x Dasar Pengenaan Pajak*).
21

22. Wajib Pajak orang pribadi yang dapat mengungkapkan harta bersih harus memenuhi ketentuan:
a. tidak sedang dilakukan pemeriksaan, untuk Tahun Pajak 2016, 2017, 2018, 2019, dan/atau 2020;
b. tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, untuk Tahun Pajak 2016, 2017, 2018, 2019, dan/atau 2020;
c. tidak sedang dilakukan penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan;
d. tidak sedang berada dalam proses peradilan atas tindak pidana di bidang perpajakan; dan/atau
e. tidak sedang menjalani hukuman pidana atas tindak pidana di bidang perpajakan.
Ketentuan Umum PPS
Kebijakan 2 : Harta 1 Januari 2016 – 31 Desember 2020
22

23. dengan ketentuan diinvestasikan pada:
• kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
• surat berharga negara;
yang tidak diiventasikan pada:
• kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
• surat berharga negara;
Tarif
Kebijakan 2 : Harta 1 Januari 2016 – 31 Desember 2020
harta bersih yang berada di dalam NKRI
12%
14%
23

24. dengan ketentuan:
• Dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
• Diinvestasikan pada:
1. kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia; dan/atau
2. surat berharga negara;
dengan ketentuan:
• Dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
• Tidak diinvestasikan pada:
1. kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia; dan/atau
2. surat berharga negara;
atas harta yang tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Tarif
Kebijakan 2 : Harta 1 Januari 2016 – 31 Desember 2020
harta bersih yang berada di luar NKRI
12%
14%
18%

25. WP OP mengungkapkan harta bersih melalui surat pemberitahuan pengungkapan harta dan disampaikan kepada Direktur Jenderal
Pajak sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022.
WP OP yang menyampaikan surat pemberitahuan pengungkapan harta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
b. membayar Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
c. menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2020; dan
d. mencabut permohonan:
1. pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
2. pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
3. pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
4. pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar;
5. keberatan;
6. pembetulan;
7. banding;
8. gugatan; dan/atau
9. peninjauan kembali,
dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan tersebut dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.
Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta
Harta 1 Januari 2016 – 31 Desember 2020
25

26. Surat pemberitahuan pengungkapan harta harus dilampiri dengan:
a. bukti pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final;
b. daftar rincian harta bersih beserta informasi kepemilikan harta yang dilaporkan;
c. daftar utang;
d. pernyataan mengalihkan harta bersih ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam hal Wajib Pajak
bermaksud mengalihkan harta bersih yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c dan huruf d
e. pernyataan akan menginvestasikan harta bersih pada:
1. kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia; dan/atau
2. surat berharga negara,
dalam hal Wajib Pajak bermaksud menginvestasikan harta bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dan
huruf c; dan
f. pernyataan mencabut permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf d, dalam hal Wajib Pajak sedang
mengajukan permohonan tersebut dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan
Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta
Harta 1 Januari 2016 – 31 Desember 2020
26

27.  Pembetulan SPT Tahunan PPh orang pribadi untuk Tahun Pajak 2016 s.d. 2020, yang disampaikan oleh Wajib Pajak
yang menyampaikan SPPH setelah tanggal diundangkannya UU HPP, dianggap tidak disampaikan.
 Wajib Pajak yang bermaksud mengikuti PPS namun belum menyampaikan SPT Tahunan PPh orang pribadi Tahun
Pajak 2020, wajib terlebih dahulu menyampaikan SPT Tahunan tersebut dengan ketentuan:
a. SPT Tahunan tersebut harus mencerminkan harta yang telah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh orang pribadi
sebelum Tahun Pajak 2020 yang disampaikan sebelum tanggal diundangkannya UU HPP, ditambah dengan harta
yang bersumber dari penghasilan pada Tahun Pajak 2020; dan
b. harta bersih yang dimiliki selain pada huruf a harus diungkapkan dalam SPPH.
Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta
Harta 1 Januari 2016 – 31 Desember 2020
27

28.  Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keterangan terhadap penyampaian surat pemberitahuan pengungkapan
harta oleh Wajib Pajak.
 Dalam hal berdasarkan hasil penelitian diketahui terdapat ketidaksesuaian antara harta bersih yang diungkapkan
dengan keadaan yang sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak dapat membetulkan atau membatalkan surat keterangan.
 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengungkapan harta bersih diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Surat Keterangan
Harta 1 Januari 2016 – 31 Desember 2020
28

29. Terhadap Wajib Pajak orang pribadi yang telah memperoleh surat keterangan, berlaku ketentuan:
a. tidak diterbitkan ketetapan pajak atas kewajiban perpajakan untuk Tahun Pajak 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020, kecuali
ditemukan data dan/atau informasi lain mengenai harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) yang belum atau kurang
diungkapkan dalam surat pemberitahuan pengungkapan harta;
b. kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi Pajak Penghasilan orang pribadi, Pajak Penghasilan atas
pemotongan dan/atau pemungutan, dan Pajak Pertambahan Nilai, kecuali atas pajak yang sudah dipotong atau dipungut tetapi
tidak disetorkan; dan/atau
c. data dan informasi yang bersumber dari surat pemberitahuan pengungkapan harta dan lampirannya yang diadministrasikan oleh
Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang ini tidak dapat dijadikan sebagai
dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak.
Fasilitas Peserta PPS
Harta 1 Januari 2016– 31 Desember 2020
29

30. 30
Bagi orang pribadi peserta Program Pengungkapan Sukarela Kebijakan II yang Masih Terdapat Harta 2016-2020 Yang Tidak Diungkap
Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH)
(30% x Harta Baru) + Sanksi KUP
1. Dikenai PPh Final dari Harta Bersih Tambahan dengan tarif
30%
[Pasal 11 ayat (2) UU HPP.
2. Aset yang kurang diungkap dikenai sanksi bunga per bulan
ditambah uplift factor 15%
[sanksi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pasal
13 ayat (2) UU KUP].
Harta Baru (Kurang
/ Belum) Diungkap
Program Pengungkapan Sukarela
Sanksi Kurang Ungkap Harta Pada Kebijakan II
DJP Menemukan Harta Lainnya
(2016-2020)

31.  Wajib Pajak yang menyatakan mengalihkan harta bersih ke dalam wilayah NKRI wajib mengalihkan harta dimaksud paling lambat
tanggal 30 September 2022.
 Wajib Pajak yang menyatakan menginvestasikan harta bersih pada:
 kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia; dan/atau
 Surat berharga negara,
wajib menginvestasikan harta bersih dimaksud paling lambat tanggal 30 September 2023.
 Investasi harta bersih tersebut wajib dilakukan paling singkat 5 (lima) tahun sejak diinvestasikan.
Pengalihan & Penginvestasian Harta Bersih
Ketentuan lebih lanjut mengenai:
• tata cara pengalihan harta bersih ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
• investasi harta bersih pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
• instrumen surat berharga negara yang digunakan untuk investasi,
diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Kebijakan 2 : Harta 1 Januari 2016 – 31 Desember 2020
31

32. Dalam hal pengalihan harta dan penginvestasian harta bersih tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak yang menyatakan
mengalihkan dan/atau menginvestasikan harta bersih, atas bagian harta bersih yang tidak memenuhi ketentuan tersebut
diperlakukan sebagai penghasilan yang bersifat final pada Tahun Pajak 2022 dan berlaku ketentuan:
a. terhadap penghasilan dimaksud dikenai tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final melalui Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dengan tarif sebesar:
4,5% bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf a atau huruf c angka 2;
8,5% bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf c; atau
6,5% bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (9) huruf d angka 1.
b. terhadap penghasilan dimaksud dikenai tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam hal Wajib Pajak atas
kehendak sendiri mengungkapkan penghasilan tersebut dan menyetorkan sendiri Pajak Penghasilan yang terutang
dengan tarif sebesar:
3% bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf a atau huruf c angka 2;
7% bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf c; atau
5% bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf d angka 1.
Pengalihan & Penginvestasian Harta Bersih
Kebijakan 2 : Harta 1 Januari 2016 – 31 Desember 2020
32

33. Tarif
wable
Deklarasi & Investasi SBN/hilirisasi/rene
energy
Deklarasi saja
Aset di DN
Aset di LN
Gagal Investasi SBN/
hilirisasi/renewable energy
12%
14%
Deklarasi, Repatriasi, & Investasi
SBN/hilirisasi/renewable energy
12%
14%
Deklarasi & Repatriasi
Deklarasi saja 18%
Gagal Repatriasi
SKPKB 6,5%
Sukarela5%
Gagal Repatriasi SKPKB 8,5%
Sukarela7%
lirisasi/renewable
Repatriasi namun Gagal Investasi SBN/hi
energy
SKPKB 4,5%
Sukarela3%
SKPKB 4,5%
Sukarela3%
Skema Sanksi Kebijakan II
WP menggunakan tarif lebih rendah namun gagal repatriasi/investasi
Jenis Tarif Sanksi