Tax Flash KIB April 2024

1. TAX
FLASH
KIB
E-newsletter APRIL 2024

2. THIS ISSUE /
ISU INI:
2023 Corporate Tax
Return Filing
Pelaporan SPT Tahunan
Badan 2023
PAGE 1
Strategies for Indonesia to
Escape the Middle-Income
Trap
Berbagai Strategi bagi
Indonesia untuk Keluar dari
Jebakan Negara
Berpendapatan Menengah
PAGE 3
Restrictions on Overseas
Passenger Carry-On Items
Pembatasan Barang Bawaan
Penumpang dari Luar Negeri
PAGE 7
The Impact of Middle East
Conflict on the Economy
of Indonesia
Dampak Konflik Timur
Tengah terhadap
Perekonomian Indonesia
PAGE 11
1
Ayo Lapor SPT Tahunan Badan 2023!
Let’s File our Annual Corporate Tax
Return 2023!
The deadline for filing the 2023
Annual Corporate IncomeTax
Return is soon approaching,
which is April 30, 2024.
The Directorate General ofTaxes
(DGT) encourages taxpayers to
submit the Annual CorporateTax
Return immediately.
Batas waktu penyampaian SPT
Tahunan Badan 2023 akan segera
tiba, yaitu pada 30 April 2024.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
mendorong Wajib Pajak untuk
menyampaikan SPTTahunan
Badan secepatnya.

3. 2
Let’s File our Annual Corporate Tax
Return 2023!
( 2 / 2 )
Ayo Lapor SPT Tahunan Badan 2023!
The DGT advises taxpayers not
to wait until the end of the period
to file the tax return. This is due
to the risk of the server slowing
down as it is accessed by many
people at the same time. It is
important to remember, late
submission of the Annual
CorporateTax Return will be
subject to administrative
sanctions in the form of fines.
The amount of the fine imposed
is IDR 1 million.
According to DGT data, as of
March 31, 2024, the DGT has
received 12.7 million 2023
AnnualTax Returns consisting of
12.35 million Individual Annual
Tax Returns and 348,000
Corporate AnnualTax Returns.
The amount increased by 4,92%
compared to last year. This
statistics indicate that 65,88% of
taxpayers who are required to file
AnnualTax Return, have
submitted their AnnualTax
Return.
DJP menyarankan wajib pajak
untuk tidak menunggu hingga
akhir periode untuk melaporkan
SPT. Hal ini dikarenakan adanya
risiko server melambat karena
diakses oleh banyak orang dalam
waktu yang bersamaan. Penting
untuk diingat, keterlambatan
penyampaian SPTTahunan Badan
akan dikenakan sanksi administrasi
berupa denda. Besaran denda yang
dikenakan adalah Rp1 juta.
Menurut data DJP
, hingga 31
Maret 2024, DJP telah menerima
12,7 juta SPTTahunan 2023 yang
terdiri dari 12,35 juta SPTTahunan
Orang Pribadi dan 348.000 SPT
Tahunan Badan. Jumlah tersebut
meningkat 4,92% dibandingkan
tahun lalu. Statistik ini
menunjukkan bahwa 65,88% dari
Wajib Pajak yang wajib
menyampaikan SPTTahunan telah
menyampaikan SPTTahunan.

4. Berbagai Strategi bagi Indonesia untuk Keluar dari
Jebakan Negara Berpendapatan Menengah
Strategies for Indonesia to Escape
the Middle-Income Trap
Middle-income trap is a state
when a country manages to reach
the middle-income level but
cannot break out of that level to
become a developed country.
Factors that cause a country to fall
into the middle-income trap
include:
• Economic transformation,
which is a costly process;
• Increased wage and
production costs;
• Stagnant economic growth;
• Lack of efforts to create
innovation-focused policies;
• Institutions do not always
evolve at the same pace as an
increasingly complex
economy; and
• Many workers are employed
in the informal sector away
from government control.
Middle-income trap merupakan
suatu keadaan ketika suatu negara
berhasil mencapai tingkat
pendapatan menengah tetapi tidak
dapat keluar dari tingkatan tersebut
untuk menjadi negara maju.
Hal-hal yang menyebabkan suatu
negara terjebak middle-income trap
antara lain:
• Transformasi ekonomi yang
pada prosesnya membutuhkan
banyak biaya;
• Biaya upah dan produksi yang
semakin meningkat;
• Pertumbuhan ekonomi yang
stagnan;
• Kurangnya upaya untuk
menciptakan kebijakan yang
berfokus kepada inovasi;
• Lembaga-lembaga tidak selalu
berkembang dengan kecepatan
yang sama dengan ekonomi
yang semakin kompleks; dan
• Banyak pekerja yang bekerja
pada sektor informal yang jauh
dari kontrol pemerintah.
3

5. Strategies for Indonesia to Escape
the Middle-Income Trap
( 2 / 4 )
Berbagai Strategi bagi Indonesia untuk Keluar
dari Jebakan Negara Berpendapatan Menengah
4
Indonesia is one of the many
countries in the world that is
trapped in the middle-income
trap. Referring to data from the
Central Statistics Agency (BPS),
Indonesia's economic growth
from 2018-2023 has stagnated at
around 5%, in 2020 and 2021 it
is lower than this figure due to
the Covid-19 pandemic.
The reason why it is difficult for
Indonesia to escape the status of a
middle-upper income country is
due to the stagnation of
economic growth caused by the
government's lack of capability in
formulating policies that lead to
the improvement of the quality of
human resources and jobs.
Indonesia merupakan salah satu dari
banyak negara di dunia yang
terjebak middle-income trap.
Mengacu pada data Badan Pusat
Statistik (BPS), pertumbuhan
ekonomi Indonesia dari tahun
2018-2023 mengalami stagnansi di
kisaran 5%, pada 2020 dan 2021
lebih rendah dari angka tersebut
dikarenakan pandemi Covid-19.
Penyebab Indonesia sulit untuk lepas
dari status middle-upper income
country adalah karena stagnansi
pertumbuhan ekonomi yang
disebabkan oleh kurangnya
kapabilitas pemerintah dalam
merumuskan kebijakan yang
mengarah pada peningkatan kualitas
sumber daya manusia dan pekerjaan.
Indonesia’s Economic Growth 2018-2023
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2018-2023
-3,00%
-2,00%
-1,00%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Tahun
Year
Pertumbuhan Ekonomi
Economic Growth

6. Strategies for Indonesia to Escape
the Middle-Income Trap
( 3 / 4 )
Berbagai Strategi bagi Indonesia untuk Keluar
dari Jebakan Negara Berpendapatan Menengah
5
For Indonesia to escape the title
of middle- upper income
country, its economic growth
must be at 6%-7%. Therefore,
Indonesia must focus on aspects
that can have a multiplier effect
on economic growth.
Strategies that can be
implemented to boost Indonesia's
economic growth are:
• Poverty alleviation and
creating a solid middle class;
• Provision of adequate
"massive decent work"
through the implementation
of sound industrial policies;
• Increased utilization of
technology in various sectors;
• Implementation of
downstream and localization
policies; and
• Simplification of regulations
related to complicated
bureaucracy.
Untuk Indonesia bisa lepas dari
gelar middle- upper income
country, pertumbuhan ekonomi
Indonesia harus berada di angka
6%-7%. Oleh sebab itu, Indonesia
harus berfokus pada hal-hal yang
dapat memberikan efek berganda
pada pertumbuhan ekonomi.
Strategi-strategi yang dapat
diterapkan untuk mendongkrak
pertumbuhan ekonomi Indonesia,
yaitu:
• Penanggulangan kemiskinan
dan menciptakan kelas
menengah yang solid;
• Penyediaan "pekerjaan layak
yang masif" yang memadai
melalui pelaksanaan kebijakan
industri yang baik;
• Peningkatan pemanfaatan
teknologi di berbagai sektor;
• Penerapan kebijakan hilirisasi
dan lokalisasi; dan
• Simplifikasi peraturan terkait
birokrasi yang rumit.

7. Strategies for Indonesia to Escape
the Middle-Income Trap
( 4 / 4 )
Berbagai Strategi bagi Indonesia untuk Keluar
dari Jebakan Negara Berpendapatan Menengah
6
The strategies to be implemented
must be accompanied by the
principle of prudence. This is so
that Indonesia is ready for change
to become a developed country.
Synergy between the government
and society is also needed to
succeed the plan so that in the end
Indonesia can become a
developed country and achieve
the vision of a Golden Indonesia
2045.
Strategi-strategi yang hendak
diterapkan tentu harus diiringi
dengan prinsip kehati-hatian. Hal
tersebut dimaksudkan agar
Indonesia siap untuk perubahan
untuk menjadi negara maju.
Sinergi antara pemerintah dan
masyarakat juga diperlukan untuk
menyukseskan rencana tersebut
sehingga pada akhirnya Indonesia
dapat menjadi negara maju dan
mencapai visi Indonesia Emas
2045.

8. The regulation regarding
restrictions on the number of
items carried by passengers from
abroad refers to Regulation of the
Minister ofTrade No. 3 year
2024 concerning Amendments
to Regulation of the Minister of
Trade Number 36 of 2023
concerning Import Policies and
Regulations dated March 5,
2024, and effective from March
10, 2024.
This regulation sets limits on the
number of goods of several
commodities that can be brought
into the country without a permit
from the Ministry ofTrade
including consumptive goods or
souvenirs.
This restriction is carried out for:
• Prevention of foreign goods
being traded unofficially in
Indonesia; and
• Protection of the official
import mechanism and the
retail business ecosystem is
not disrupted.
Peraturan mengenai pembatasan
jumlah barang bawaan penumpang
dari luar negeri mengacu pada
Peraturan Menteri Perdagangan
(Permendag) Nomor 3Tahun
2024 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 36Tahun 2023Tentang
Kebijakan Dan Pengaturan Impor
tertanggal 5 Maret 2024 dan
berlaku mulai 10 Maret 2024.
Peraturan ini mengatur batasan
jumlah barang beberapa komoditas
yang boleh dibawa masuk ke dalam
negeri tanpa adanya izin dari
Kementerian Perdagangan
(Kemendag) termasuk
barang-barang konsumtif atau
oleh-oleh.
Pembatasan ini dilakukan untuk:
• Upaya pencegahan barang
bawaan dari luar negeri yang
dipedagangkan secara tidak
resmi di Indonesia; dan
• Perlindungan terhadap
mekanisme impor resmi dan
ekosistem bisnis retail tidak
terganggu.
7
Pembatasan Barang Bawaan Penumpang
dari Luar Negeri
Restrictions on Overseas Passenger
Carry-On Items

9. Restrictions on Overseas Passenger
Carry-On Items
( 2 / 4 )
Pembatasan Barang Bawaan Penumpang
dari Luar Negeri
8
Items as described in the table, if
carried in quantities exceeding the
prescribed limits, passengers are
required to pay import fees as set
by Customs if they are intended
for resale verified a new receipt or
label.
If these items are intended as
souvenirs, which exceed the
prescribed maximum limit, they
are not subject to Customs duty.
Barang-barang seperti yang
digambarkan pada tabel, apabila
dibawa dengan jumlah yang melebihi
batas yang ditentukan, maka
penumpang diharuskan membayar
biaya impor sesuai yang ditetapkan
oleh Bea Cukai jika untuk dijual
kembali yang dibuktikan dengan
bon atau label barang baru.
Apabila barang-barang tersebut
dijadikan sebagai buah tangan, yang
melebihi batas maksimal yang
ditetapkan, tidak dikenakan
pungutan Bea Cukai.
Types of Restricted Import Goods
Jenis Barang Impor yang Dibatasi

10. Restrictions on Overseas Passenger
Carry-On Items
( 3 / 4 )
Pembatasan Barang Bawaan Penumpang
dari Luar Negeri
9
However, there is confusion all
around about the new restrictions
on personal import of items
purchased abroad for small
business owners and travelers
alike.
One could get the impression
that passengers are deliberately
kept in the dark about what they
can and cannot bring into the
country in their luggage, and
what duties they need to pay on
such goods.
In addition, how customs
determine whether the goods are
for resale or used as souvenirs is to
be proven is anyone’s guess. This
is a gray area that could
potentially be exploited either by
resellers or corrupt customs
officials.
Namun, ada kebingungan
mengenai pembatasan baru
terhadap impor barang pribadi yang
dibeli di luar negeri bagi pemilik
usaha kecil dan pelancong.
Ada kesan bahwa penumpang
sengaja tidak diberi tahu tentang
apa yang boleh dan tidak boleh
mereka bawa ke dalam negeri
dalam bagasi mereka, dan bea
masuk apa yang harus mereka
bayarkan untuk barang-barang
tersebut.
Selain itu, bagaimana bea cukai
menentukan apakah barang
tersebut untuk dijual kembali atau
digunakan sebagai cinderamata
masih menjadi tebak-tebakan. Ini
adalah area abu-abu yang
berpotensi dieksploitasi oleh
pengecer atau petugas bea cukai
yang korup.

11. Restrictions on Overseas Passenger
Carry-On Items
( 4 / 4 )
Pembatasan Barang Bawaan Penumpang
dari Luar Negeri
10
The ways for the government to
dispel such an impression is to:
• Provide detailed instructions
that are both clear and
comprehensive and that leave
zero room for interpretation
by border officials on the
ground, so that the average
traveler need not tremble like
a first-time smuggler when
approaching the customs
checkpoint; and
• Create rules that are easily
understood, lawmakers and
government officials must
avoid excessive complexity,
even at the risk of leaving a
loophole here or there that
may be exploited by a crafty
traveler or reseller or customs
officials.
Cara bagi pemerintah untuk
menghilangkan kesan seperti itu
adalah dengan:
• Memberikan instruksi
terperinci yang jelas dan
komprehensif serta tidak
menyisakan ruang untuk
penafsiran oleh petugas
perbatasan di lapangan,
sehingga pelancong pada
umumnya tidak perlu gemetar
seperti penyelundup yang baru
pertama kali melakukan
penyelundupan saat mendekati
pos pemeriksaan bea cukai; dan
• Membuat aturan yang mudah
dipahami, pembuat
undang-undang dan pejabat
pemerintah harus menghindari
kerumitan yang berlebihan,
bahkan dengan risiko
meninggalkan celah di sana-sini
yang dapat dieksploitasi oleh
pelancong yang cerdik atau
pengecer atau petugas bea cukai.

12. Israel's conflict with two countries
in the Middle East is still ongoing
and escalating. The prolonged
conflict has caused global
uncertainty. The existence of
conflict in the world is one of the
threats to the world economy,
which indirectly also has an
impact on the national economy.
The impacts of the conflict on the
world economy include:
• An increase in transportation
costs worldwide as transport
ships have to use alternative
routes which results in more
fuel consumption and higher
insurance costs due to
increased risk;
• Commodity prices such as oil
skyrocketing as the conflict
could lead to a global crisis as
the Middle East region is a
major producer of global oil;
Konflik Israel dengan dua negara di
TimurTengah masih berlangsung
hingga kini dan kian memanas.
Konflik berkepanjangan tersebut
menimbulkan ketidakpastian global.
Adanya konflik di dunia menjadi
salah satu ancaman bagi
perekonomian dunia.
Dampak yang timbul dari konflik
tersebut terhadap perekonomian
dunia antara lain:
• Peningkatan biaya angkut di
seluruh dunia sebagai akibat
kapal-kapal pengangkut harus
menggunakan jalur alternatif
yang membuat konsumsi bahan
bakar lebih banyak dan biaya
asuransi juga lebih tinggi karena
adanya peningkatan risiko; dan
• Harga komoditas seperti minyak
melesat tinggi akibat konflik
tersebut dapat menyebabkan
krisis global karena wilayah
TimurTengah merupakan
produsen sebagian besar minyak
global;
11
Dampak Konflik Timur Tengah terhadap
Perekonomian Indonesia
The Impact of Middle East Conflict on
the Economy of Indonesia

13. 12
The world economy affected by
the conflict in the Middle East
region also indirectly affects the
national economy.
These impacts include:
a. Trade
Indonesia has cooperative
relations with countries in the
Middle East such as Saudi
Arabia, the United Arab
Emirates and Qatar. With the
outbreak of the conflict, there
will certainly be an impact,
especially on trade routes,
which can cause a decrease in
demand for goods and services
exported by Indonesia.
b. Investment
Geopolitical instability in the
Middle East may lead to a
decrease in foreign investment
in Indonesia, as investors tend
to avoid markets that are
considered high risk.
c. Commodity prices
Indonesia, as a crude oil
importing country, is affected
by rising commodity prices.
The increase leads to higher
import costs and causes a trade
deficit.
Perekonomian dunia yang terdampak
akibat konflik di wilayahTimurTengah
juga secara tidak langsung
mempengaruhi perekonomian nasional.
Dampak-dampak tersebut, antara lain:
a. Perdagangan
Indonesia memiliki hubungan kerja
sama dengan negara-negara di
TimurTengah seperti Arab Saudi,
Uni Emirat Arab, dan Qatar.
Dengan pecahnya konflik tersebut,
tentunya akan ada dampak terutama
ke jalur perdagangan yang dapat
menyebabkan turunnya permintaan
terhadap barang dan jasa yang
diekspor Indonesia.
b. Investasi
Ketidakstabilan geopolitik diTimur
Tengah dapat menyebabkan
penurunan investasi asing di
Indonesia, karena investor
cenderung menghindari pasar yang
dianggap berisiko tinggi.
c. Harga komoditas
Indonesia sebagai negara pengimpor
minyak mentah, terdampak oleh
kenaikan harga komoditas tersebut.
Kenaikan tersebut menyebabkan
naiknya biaya impor dan
menyebabkan defisit neraca
perdagangan.
The Impact of Middle East Conflict on
the Economy of Indonesia
( 2 / 4 )
Dampak Konflik Timur Tengah terhadap
Perekonomian Indonesia

14. 13
In addition, one sector that has
also been significantly affected is
the financial sector. The exchange
rate of the Rupiah against the US
dollar slumped to its lowest level
since the COVID-19 pandemic
four years ago. This has led to a
decline in people's purchasing
power, which has the potential to
reduce consumption and hamper
economic growth.
Selain itu, satu sektor yang juga
terdampak secara signifikan adalah
sektor keuangan. Nilai tukar
Rupiah terhadap dolar AS tergerus
ke level terendahnya sejak pandemi
COVID-19 empat tahun silam.
Hal ini menyebabkan turunnya
daya beli masyarakat yang
berpotensi menurunkan konsumsi
dan menghambat pertumbuhan
ekonomi.
Types of Restricted Import Goods
Jenis Barang Impor yang Dibatasi
The Impact of Middle East Conflict on
the Economy of Indonesia
( 3 / 4 )
Dampak Konflik Timur Tengah terhadap
Perekonomian Indonesia

15. The Impact of Middle East Conflict on
the Economy of Indonesia
( 4 / 4 )
Dampak Konflik Timur Tengah terhadap
Perekonomian Indonesia
14
Things that can be done by the
Indonesian government in
mitigating the impacts arising
from the Middle East conflict are:
• Provision of social subsidies to
maintain people's purchasing
power;
• Allocation of a larger budget
to subsidize new and
renewable energy; and
• Control of the benchmark
interest rate in maintaining
Rupiah stability to reduce
inflation.
Hal-hal yang dapat dilakukan oleh
pemerintah Indonesia dalam
memitigasi dampak yang timbul
dari konflikTimurTengah adalah
dengan:
• Pemberian bantuan sosial untuk
menjaga daya beli masyarakat;
• Pengalokasian anggaran belanja
lebih besar untuk subsidi energi
baru terbarukan; dan
• Pengendalian suku bunga acuan
dalam menjaga stabilitas Rupiah
untuk meredam laju inflasi.
Types of Restricted Import Goods
Jenis Barang Impor yang Dibatasi

16. POJOK PAJAK
TAX CORNER
Zero income or below
non-taxable income:
Non-Effective or Not?
FA C T S :
Taxpayers who have zero income
or below PTKP (Non-Taxable
Income) can choose to apply for
Non-Effective (NE) status or
choose to remain active.
Q u e s t i o n s :
What is the Non-Effective
Taxpayer status?
What are the requirements for
applying for NE status?
What are the differences
between active and NE status?
Penghasilan Nihil atau di
bawah PTKP: Non-Efektif
atau Tidak?
FA K T A :
Wajib Pajak yang memiliki
penghasilan nihil atau di bawah
PTKP (Penghasilan Tidak Kena
Pajak) dapat memilih untuk
mengajukan status Non-Efektif
(NE) atau memilih untuk tetap aktif.
P e r t a n y a a n :
Apa itu status Wajib Pajak
Non-Efektif (NE)?
Apa syarat mengajukan status
NE?
Apa perbedaan status aktif dan
NE?
15

17. TAX CORNER
( 2 / 3 )
POJOK PAJAK
A n s w e r s :
Non-effective taxpayer is a
status designated for taxpayers
who receive exemptions from
routine administrative
supervision and the obligation
to submit tax returns.
Requirements for applying for
NE status:
- Not operating a business
or freelance work and
whose income is below
PTKP.
- Individuals who reside
abroad for more than 183
days in a 12-month period
and do not intend to leave
Indonesia permanently.
- An individual who is a
married woman and has a
different Tax ID from her
husband and does not
intend to fulfill tax
obligations separately.
- Taxpayers who apply for
the elimination of NPWP
but for the application has
not been issued a decision
or the taxpayer no longer
meets the requirements
both subjective and
objective but the removal
of NPWP has not been
done.
J a w a b a n :
Wajib pajak non-efektif adalah
sebuah status yang diperuntukan
bagi wajib pajak yang menerima
pengecualian dari pengawasan
administrasi rutin dan kewajiban
menyampaikan surat
pemberitahuan (SPT).
Syarat mengajukan status NE:
- Tidak menjalankan usaha atau
pekerjaan bebas dan
penghasilannya di bawah
PTKP.
- Orang pribadi yang bertempat
tinggal di luar negeri lebih dari
183 hari dalam kurun waktu 12
bulan dan tidak bermaksud
meninggalkan Indonesia
selama-lamanya.
- Orang pribadi yang merupakan
wanita yang sudah menikah dan
memiliki NPWP yang berbeda
dengan suami dan tidak berniat
memenuhi kewajiban
perpajakan secara terpisah.
- Wajib pajak yang melakukan
pengajuan permohonan
penghapusan NPWP namun
atas permohonan tersebut
belum diterbitkan keputusan
atau wajib pajak tersebut sudah
tidak lagi memenuhi
persyaratan baik subjektif
maupun objektif tetapi belum
dilakukan penghapusan NPWP.
16

18. TAX CORNER
( 3 / 3 )
POJOK PAJAK
A n s w e r s :
Taxpayers with NE status are
no longer required to pay and
report their taxes both annual
and periodic tax returns,
while taxpayers with active
status must report the tax
returns.
C o n c l u s i o n :
Taxpayers can choose to
remain active or change their
status to Non-Effective for
tax purposes.
There are a number of
requirements that must be
met by the Taxpayer if they
wish to apply for
Non-Effective status.
Non-Effective Taxpayers
have no obligation to report
Periodic or Annual Tax
Return until the Taxpayers
decide to be active again for
tax purposes.
J a w a b a n :
Wajib pajak dengan status NE
tidak lagi diwajibkan untuk
membayar dan melaporkan
pajaknya baik SPT Tahunan
maupun SPT Masa, sedangkan
wajib pajak dengan status aktif
harus melaporkan SPT.
K e s i m p u l a n :
Wajib Pajak dapat memilih
untuk tetap aktif atau berubah
status menjadi Non-Efektif
untuk urusan perpajakan.
Terdapat sejumlah syarat yang
harus dipenuhi oleh Wajib
Pajak apabila ingin mengajukan
status Non-Efektif.
Wajib Pajak Non-Efektif sudah
tidak memiliki kewajiban
melaporkan SPT Masa maupun
Tahunan sampai Wajib Pajak
memutuskan untuk aktif
kembali untuk urusan
perpajakan.
17

19. We build trust and drive equity through transparency process.
KIB Consulting is a boutique company serving Business, Finance, Accounting
and Tax Advisory since 2008. KIB Consulting has been immensely successful
in creating a local – global business network of small-medium-and-big businesses.
CONTACT US
P: (021) 22677883
KIB BUILDING
JALAN PLUIT BARAT 1 NO. 55
NORTH JAKARTA - 14450
GOLD COAST TOWER EIFFEL
EIFFEL UNIT N
PANTAI INDAH KAPUK
NORTH JAKARTA - 14470
Bambang B. Suwarso
bambang.suwarso@kib-consulting.com
Rachmat Kurniawan
rachmat@kib-consulting.com
Metta Vimala Dewi
metta@kib-consulting.com
Ocy Erna Monalisa
ocy@kib-consulting.com
www.kib-consulting.com
Disclaimer:
The facts and opinions stated or expressed in
this publication are for information purposes
only, and are not necessary and/ or must
not be relied upon as being to those of the
publisher or of the Institutions for which
the contributing authors work.
Although every part of content has been
taken to ensure the accuracy of the infor-
mation contained within this publication,
it should not be by any person relied upon
as the basis for taking any action or making
any decision.
KIB Consulting and its representative,
cannot be held liable or otherwise be respon-
sible in any way for any advice, action
taken or decision made on the basis of the
facts, surveys, and opinions stated or expressed
within this publication.
Scan for more information
PACE Of Jakarta Year End Party 2023 – Jakarta, December 14th, 2023