membahas tentang pengaruh mandary spending di indonesia. merupakan salah satu tugas mata kuliah ekonomi makro

1. Pengaruh Mandatory Spending (untuk Infrastuktur,
Pendidikan dan Kesehatan) Terhadap Pertumbuhan
Ekonomi Indonesia pada Empat Tahun Terakhir
Diajukan sebagai tugas mata kuliah
Teori Ekonomi Makro
Disusun oleh:
Puja Lestari
017200076
STIE KUSUMA NEGARA
JAKARTA
2019

2. Pokok Permasalahan
Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran yang sudah diatur oleh undang-
undang. Tujuan mandatory spending ini sebenarnya adalah untuk mengurangi masalah
ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Namun, pada kenyataannya, mandatory spending malah
menjadi masalah. Mandatory spending menjadi beban di APBN.
Salah satu prinsip penganggaran adalah anggaran berbasis kinerja. Anggaran Berbasis
Kinerja (Performance Based Budgeting) mencerminkan beberapa hal. Pertama, maksud dan
tujuan permintaan dana. Kedua, biaya dari program-program yang diusulkan dalam mencapai
tujuan ini. Dan yang ketiga, data kuantitatif yang dapat mengukur pencapaian serta pekerjaan
yang dilaksanakan untuk tiap-tiap program.
Penganggaran dengan pendekatan kinerja ini berfokus pada efisiensi penyelenggaraan
suatu aktivitas. Efisiensi itu sendiri adalah perbandingan antara output dengan input. Suatu
aktivitas dikatakan efisien, apabila output yang dihasilkan lebih besar dengan input yang sama,
atau output yang dihasilkan adalah sama dengan input yang lebih sedikit. Anggaran ini tidak
hanya didasarkan pada apa yang dibelanjakan saja, seperti yang terjadi pada sistem anggaran
tradisional, tetapi juga didasarkan pada tujuan atau rencana tertentu yang pelaksanaannya perlu
disusun atau didukung oleh suatu anggaran biaya yang cukup dan penggunaan biaya tersebut
harus efisien dan efektif.
Dalam hal ini akan dibahas pengaruh mandatory spending untuk anggaran pendidikan,
anggaran kesehatan, dan anggaran ifrastuktur. Ketiga anggaran ini sangat berpengaruh besar bagi
susatu Negara. Misalnya dengan adanya anggaran pendidikan di suatu Negara, penduduk di
negara ini akan memiliki pengetahuan dan ilmu yang di masa yang akan mendatang akan
menjadi keuntungan di negara ini. Sedangkan bagi anggaran kesehatan mempunyai fungsi yang
penting dalam mencegah dan mengobati masyarakat dari penyakit sehingga dengan adanya
anggaran ini kesehatan masyarakat akan terjaga dan mengurangi kerugian bagi negara di masa
mendatang, dan yang terakhir anggaran infrastuktur mempunyai fungsi sebagai salah satu poin
penting dalam suatu daerah, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang
memadai, dapat menarik investor untuk berinvestasi. Pemerintah pusat diminta untuk
memberikan perhatian pada daerah yang membutuhkan dukungan infrastruktur.

3. Kerangka Teori
Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran yang sudah diatur oleh undang-
undang. Tujuan mandatory spending ini sebenarnya adalah untuk mengurangi masalah
ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Namun, pada kenyataannya, mandatory spending malah
menjadi masalah. Mandatory spending menjadi beban di APBN.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen utama dalam
kebijakan fiskal. APBN merupakan alat yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk dapat
mewujudkan tujuan pembangunan nasional yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat seluruh
Indonesia. Dalam UUD 1945 Amandemen keempat disebutkan bahwa APBN merupakan wujud
dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan
dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Untuk mewujudkan kemakmuran rakyat terletak pada bagaimana cara pemerintah
mengelola sumber daya yang terbatas sedemikian rupa untuk dapat memenuhi kebutuhan seluruh
masyarakat Indonesia. Pengelolaan sumber daya secara efisien dan efektif dibutuhkan untuk
mendapatkan hasil yang berkualitas, oleh karena itu perlu dilakukan pemilihan program dan
kegiatan yang tepat dan memberikan hasil yang optimal dalam mendukung pertumbuhan
ekonomi.
Definisi mandatory spending dalam APBN 2013 adalah pengeluaran negara pada
program-program tertentu yang dimandatkan atau diwajibkan oleh ketentuan peraturan
perundangan yang berlaku. Mandatory spending merupakan pengeluaran pemerintah dalam
rangka pemenuhan hak setiap warga negaranya yaitu kebutuhan akan pendidikan, kesehatan dan
layanan dasar umum.
Beberapa ketentuan peraturan perundangan terkait mandatory spending pada APBN 2013
diantaranya adalah: (1) kewajiban penyediaan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari
APBN/APBD sesuai amanat Amandemen ke empat UUD 1945 pasal 31 ayat 4 tentang
Penyediaan Anggaran Pendidikan dari APBN/APBD; (2) kewajiban penyediaan Dana Alokasi
Umum (DAU) minimal 26 persen dari penerimaan dalam negeri neto, dan Dana Bagi Hasil
(DBH) sesuai ketentuan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; (3) penyediaan alokasi anggaran kesehatan sebesar
5 persen dari APBN sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; dan (4)
penyediaan dana otonomi khusus sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Khusus provinsi Aceh
dan Papua masing-masing sebesar 2 persen dari DAU Nasional.

4. Pembahasan
1. Perkembangan Mandatory Spending Anggaran Pendidikan
Pemerintah menganggarkan Belanja Negara sebesar Rp2.220,7 triliun untuk 2018. 20%
dari total Belanja Negara dialokasikan sebagai anggaran untuk pendidikan atau sebesar Rp444,13
triliun. Dari grafik ini dapat dilihat bahwa jumlah mandatory spending dari tahun 2013-2018
mengalami tingkat pertumbuhan presentase kenaikan dan penurunan setiap tahunnya.
Dapat dilihat dari grafik di atas bahwa pertumbuhan dari tahun 2013 sampai 2014
mengalami pertumbuhan sebesar 6,3%, dari tahun 2014 sampai tahun 2015 mengalami kenaikan
10,4%, dari tahun 2015 sampai 2016 mengalami penurunan sebesar -5,1 %, dari tahun 2016
sampai 2017 mengalami kenaikan 13,3 % dan dari tahun 2017 sampai 2018 mengalami
penurunan menjadi 5,8 %.
Sasaran anggaran pendidikan 2018 adalah 19,6 juta jiwa pada program Indonesia Pintar,
pembangunan atau rehab atau sekolah atau ruang kelas sebanyak 61,2 ribu unit, Bantuan
Operasional Sekolah untuk 56 juta jiwa, beasiswa Bidik Misi untuk 401,5 ribu mahasiswa,
Tunjangan Profesi Guru Non PNS untuk 435,9 ribu guru, PNS 257,2 ribu guru, dan PNS Daerah
1,2 juta guru.

5. 2. Perkembangan Mandatory Spending APBN Anggaran Kesehatan
Dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2018 Pemerintah menganggarkan Belanja Negara sebesar Rp2.220,7 triliun. 5% dari
total Belanja Negara dialokasikan sebagai anggaran untuk kesehatan atau sebesar Rp111 triliun.
Dari grafik ini dapat dilihat bahwa jumlah mandatory spending anggaran kesehatan dari
tahun 2013-2018 mengalami tingkat pertumbuhan presentase kenaikan dan penurunan yang
signifikan setiap tahunnya. Namun bila dilihat dari jumlah besar dana yang di keluarkan
mengalami kenaikan setiap tahunnya.dari grafik ini juga dapat dilihat bahwa anggaran
pendidikan dari tahun 2013 -2018 mengalami kenaikan lebih dari dua kali lipat.
Dapat dilihat dari grafik di atas bahwa pertumbuhan dari tahun 2013 sampai 2014
mengalami pertumbuhan sebesar 29,6%, dari tahun 2014 sampai tahun 2015 mengalami
penurunan sebesar 10,3% , dari tahun 2015 sampai 2016 mengalami kenaikan sebesar 40,1 %,
dari tahun 2016 sampai 2017 mengalami penurunan 13,7 % dan dari tahun 2017 sampai 2018
mengalami penurunan menjadi 5,8 %.
Sasaran anggaran kesehatan 2018 adalah 92,3 juta jiwa untuk Program Indonesia Sehat,
Kesertaan ber-KB melalui peningktan akses dan kualitas pelayanan KBKR untuk 1,8 juta orang,
Penyediaan Sarana Fasilitas Kesehatan yang Berkulitas untuk 49 Rumah Sakit atau Balai
Kesehatan, Imunisai untuk Anak Usia 0-11 bulan untuk 92,5 % dan Sertifikasi Obat dan
Makanan 74,0 ribu

6. 3. Perkembangan Mandatory Spending APBN Anggaran Infrastuktur
Pemerintah menambah alokasi anggaran untuk proyek infrastruktur pada tahun 2018,
yaitu sebesar Rp 410,4 triliun. Anggaran tersebut lebih tinggi 5,2 persen dibandingkan outlook
tahun ini senilai Rp 390,2 triliun. Dari grafik ini dapat dilihat bahwa jumlah mandatory spending
dari tahun 2013-2018 mengalami presentase kenaikan dan penurunan setiap tahunnya.
Dapat dilihat dari grafik di atas bahwa pertumbuhan dari tahun 2013 sampai 2014
mengalami penurunan sebesar 0,8 %, dari tahun 2014 sampai tahun 2015 mengalami kenaikan
65,6 %, dari tahun 2015 sampai 2016 mengalami penurunan sebesar 5,1 %, dari tahun 2016
sampai 2017 mengalami kenaikan 45,0 % dan dari tahun 2017 sampai 2018 mengalami
penurunan menjadi 5,2 %.
Sasaran anggaran ifrastukstur 2018 adalah pengembangan dan Prevasi jalan untuk
pembangunan jalan baru sebesar 832 km, pembangunan jalan tol untuk 33 km, pembangunan
jembatan untuk 15.373 m, prasarana perkeretaapian untuk 639 km’sp, pembanguan bandara
udara baru untuk 8 lokasi, informasi dan telekomunikasi untuk pembangunan desa sebanyak 100
lokasi, pembangunan BTS di daeah blankspot, terutama daerah 3T sebanyak 380 lokasi,
penyediaan dan peningkatan kualitas perumahan masyarakat berpenghasilan rendah untuk
pembangunan rusun sebanyak 13.405 unit, dan pembagunan stimulant sebanyak 174.300 ribu
unit.

7. Kesimpulan :
Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran yang sudah diatur oleh undang-
undang. Tujuan mandatory spending ini sebenarnya adalah untuk mengurangi masalah
ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Namun, pada kenyataannya, mandatory spending malah
menjadi masalah. Mandatory spending menjadi beban di APBN.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen utama dalam
kebijakan fiskal. APBN merupakan alat yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk dapat
mewujudkan tujuan pembangunan nasional yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat seluruh
Indonesia. Dalam UUD 1945 Amandemen keempat disebutkan bahwa APBN merupakan wujud
dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan
dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Untuk mewujudkan kemakmuran rakyat terletak pada bagaimana cara pemerintah
mengelola sumber daya yang terbatas sedemikian rupa untuk dapat memenuhi kebutuhan seluruh
masyarakat Indonesia. Pengelolaan sumber daya secara efisien dan efektif dibutuhkan untuk
mendapatkan hasil yang berkualitas, oleh karena itu perlu dilakukan pemilihan program dan
kegiatan yang tepat dan memberikan hasil yang optimal dalam mendukung pertumbuhan
ekonomi.
Dari data yang telah tersaji di atas terlihat bahwa anggaran APBN dari tahun 2013-2018
mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Dengan sasaran yang berbeda-beda untuk
setiap anggaran di berbagai bidang mulai dari pendidikan, kesehatan dan infrastuktur. Dan di
harapkan bahwa ketiga anggaran ini akan menghasilkan keuntungan bagi negara di masa
mendatang.

8. Referensi:
http://catatanpringadi.com/mandatory-spending-di-apbn-indonesia/
https://id.wikipedia.org/wiki/
https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/bibfinal.pdf
https://www.kemenkeu.go.id/media/6552/informasi-apbn-2018.pdf
http://kangamir.blogspot.com/2013/11/mandatory-spending-dan-rigiditas-fiskal.html