Tax flash KIB march 2024

1. TAX
FLASH
KIB
E-newsletter MARET 2024

2. THIS ISSUE /
ISU INI:
Individual Tax Return:
What You Will Need
SPT Tahunan Orang Pribadi:
Apa Saja yang Diperlukan
PAGE 1
House Price of Less Than
IDR 2 billion Are
VAT-Exempt
Harga Rumah Kurang Dari
Rp 2 miliar Bebas PPN
PAGE 3
VAT Rate to Increase to
12% in 2025
Tarif PPN Naik Menjadi
12% pada 2025
PAGE 7
1
SPT Tahunan Orang Pribadi:
Apa Saja yang Diperlukan
Individual Tax Return:
What You Will Need
Tax season has rolled around, it is
the time to start gathering
information you need to do your
tax filing.
Start organizing your documents
ahead of time to make filing your
taxes a smooth and easy process.
Generally, you should keep all
records that support your taxable
income and tax deductions or
credits.
Musim pajak telah tiba, saatnya
untuk mulai mengumpulkan
informasi yang Anda perlukan
untuk melakukan pelaporan pajak
Anda.
Mulailah mengatur dokumen Anda
lebih awal untuk membuat
pengajuan pajak Anda menjadi
proses yang lancar dan mudah.
Umumnya, Anda harus
menyimpan semua catatan yang
mendukung penghasilan kena
pajak dan pengurangan atau kredit
pajak.

3. 2
Individual Tax Return:
What You Will Need
( 2 / 2 )
SPT Tahunan Orang Pribadi:
Apa Saja yang Diperlukan
What you will need:
• Annual tax return of the
previous tax year.
• Withholding slip from
employer (1721 A1/A2).
• Other income outside of
work.
• Overseas withholding tax slip.
• Bank and brokerage
statements.
• List of debts.
• Changes in share ownership
statements.
• Proof of payment for a
purchase or sale of assets.
• Any other data that may be
necessary.
There are very good reasons for
keeping certain tax documents,
you may need to amend your tax
return or even to face a tax audit.
Therefore, to make the reporting
process easier, it is best to keep the
documents throughout each year.
Keep in mind that the deadline
for filing the Individual Annual
Tax Return is in March 31, file
your taxes soon!
Apa saja yang diperlukan:
• SPTTahunan tahun pajak yang
lalu.
• Bukti potong dari pemberi
kerja (1721 A1/A2).
• Penghasilan lain di luar
pekerjaan.
• Bukti potong pajak di luar
negeri.
• Laporan bank dan pialang.
• Daftar hutang.
• Laporan perubahan
kepemilikan saham.
• Bukti pembayaran atas
pembelian atau penjualan harta.
• Data - data lain yang mungkin
diperlukan.
Terdapat alasan yang sangat bagus
untuk menyimpan dokumen pajak
tertentu, Anda mungkin perlu
mengubah SPT yang telah
dilaporkan atau bahkan untuk
menghadapi pemeriksaan pajak.
Sehingga, untuk membuat proses
pelaporan lebih mudah sebaiknya
simpan dokumen di setiap tahun.
Perlu diingat bahwa batas pelaporan
SPTTahunan Orang Pribadi pada
tanggal 31 Maret, segera laporkan
pajak Anda!

4. Harga Rumah Kurang Dari
Rp 2 miliar Bebas PPN
House Price of Less Than
IDR 2 billion Are VAT-Exempt
The government is again
providing incentives for the
purchase of new houses below
IDR 2 (two) billion by
exempting 11% Value AddedTax
(VAT) with the issuance of
Ministry of Finance (MoF)
Regulation No. 7 year 2024.
This policy applies from January
2024 to June 2024 and from
July-December 2024, the
government will cover 50% of
the VAT.
The housing and construction
sectors had low GDP declines of
0.67% and 2.7% respectively.
The two sectors contribute
14%-16% to GDP
, employ 13.8
million people, contribute 9.3%
in taxes and 31.9% in Regional
Original Revenue.
Pemerintah kembali memberikan
insentif untuk pembelian rumah
baru di bawah Rp 2 (dua) miliar
dengan membebaskan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) sebesar
11% melalui penerbitan Peraturan
Menteri Keuangan (PMK) No. 7
tahun 2024.
Kebijakan ini berlaku mulai Januari
2024 hingga Juni 2024 dan mulai
Juli-Desember 2024, pemerintah
akan menanggung 50% PPN.
Sektor perumahan dan kontruksi
memiliki PDB yang rendah
masing-masing turun 0,67% dan
2,7%. Kedua sektor itu
memberikan kontribusi ke PDB
mencapai 14%-16%, juga jumlah
tenaga kerja pada sektor itu
mencapai 13,8 juta orang, serta
kontribusi pajak mencapai 9,3%
dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
senilai 31,9%.
3

5. House Price of Less Than
IDR 2 billion Are VAT-Exempt
( 2 / 4 )
Harga Rumah Kurang Dari
Rp 2 miliar Bebas PPN
4
This property incentive has the
following objectives:
• Protection of the economy
from the impact of global
conflict;
• Some industries such as
cement, bricks, glass, sand,
and ceramics get a positive
impact in the form of
increased sales;
• Stimulus to the housing
sector so that home sales
increase; and
• Reduction of the housing
shortage problem.
Insentif properti ini memiliki
tujuan sebagai berikut:
• Perlindungan ekonomi dari
dampak konflik global;
• Beberapa industri seperti
semen, batu bata, kaca, pasir,
dan keramik mendapatkan
dampak positif berupa
peningkatan penjualan;
• Stimulus pada sektor
perumahan sehingga
penjualan rumah meningkat;
dan
• Berkurangnya masalah
kekurangan perumahan.

6. House Price of Less Than
IDR 2 billion Are VAT-Exempt
( 3 / 4 )
Harga Rumah Kurang Dari
Rp 2 miliar Bebas PPN
5
The criteria for houses that get
VAT-free incentives include:
• The maximum house price is
IDR 2 billion;
• The house is in new condition
and ready for occupancy;
• The house has received a
House Identity Code;
• The house is first handed over
by the seller and has never
been transferred;
• VAT payable borne by the
Government on the delivery
that occurs when the signing
of the Sale and Purchase Deed
made by the land deed maker
official, or the signing of a Sale
and Purchase Binding
Agreement in full
before a notary; and
• There has been a real transfer
of rights to
use or control
ready-to-occupy houses as
evidenced by the minutes of
handover from January 1,
2024, to December 31, 2024.
Kriteria rumah yang mendapatkan
insentif bebas PPN tersebut, antara
lain:
• Harga rumah paling banyak
sebesar Rp 2 miliar;
• Rumah dalam kondisi baru dan
siap huni;
• Rumah telah mendapatkan
Kode Identitas Rumah (KIR);
• Rumah pertama kali diserahkan
oleh penjual dan belum pernah
dipindahtangankan;
• PPN terutang yang ditanggung
Pemerintah atas penyerahan
yang terjadi saat
ditandatanganinya akta jual beli
(AJB) yang dibuat oleh pejabat
pembuat akta tanah, atau
ditandatanganinya perjanjian
pengikatan jual beli (PPJB)
lunas di hadapan notaris; dan
• Telah dilakukan penyerahan
hak secara nyata untuk
menggunakan atau menguasai
rumah tapak siap huni yang
dibuktikan dengan berita acara
serah terima sejak tanggal 1
Januari 2024 sampai dengan
tanggal 31 Desember 2024.

7. House Price of Less Than
IDR 2 billion Are VAT-Exempt
( 4 / 4 )
Harga Rumah Kurang Dari
Rp 2 miliar Bebas PPN
7
The criteria for receiving
VAT-exempt housing incentives
are as follows:
• Indonesian Citizens who
have a taxpayer identification
number or population
identity number; and
• Foreign Citizens who have a
taxpayer identification
number as long as they fulfill
the provisions of laws and
regulations governing the
ownership of landed houses
or apartment units for
foreigners.
Kriteria penerima insentif rumah
bebas PPN adalah sebagai berikut:
• Warga Negara Indonesia
(WNI) yang memiliki nomor
pokok wajib pajak atau nomor
identitas kependudukan; dan
• Warga Negara Asing (WNA)
yang memiliki nomor pokok
wajib pajak sepanjang
memenuhi ketentuan
peraturan
perundang-undangan yang
mengatur mengenai
kepemilikan rumah tapak atau
satuan rumah susun bagi warga
negara asing.

8. Tarif PPN Naik Menjadi 12% pada 2025
VAT Rate to Increase to 12% in 2025
After increasing to 11% in 2022,
Value AddedTax (VAT) will
officially increase back to 12% in
2025. This increase is contained
in the mandate of Law Number
7 of 2021 concerning
Harmonization ofTax
Regulations.
The purpose of the VAT rate
increase is to put Indonesia on
par with other countries. This is
because Indonesia's VAT rate is
still below the average rate of
other countries. In addition, it is
also to increase state revenue.
The Directorate General ofTaxes
(DGT) will adjust the VAT rate
to 12% by January 1, 2025
Setelah naik ke 11% di tahun 2022,
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
akan resmi naik kembali ke ke angka
12% di tahun 2025 mendatang.
Kenaikan ini tertuang dalam
amanat Undang-Undang (UU)
Nomor 7 tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(UU HPP).
Tujuan dari kenaikan tarif PPN
tersebut adalah untuk
menempatkan Indonesia sejajar
dengan negara-negara lain. Hal ini
dikarenakan tarif PPN Indonesia
masih berada di bawah rata- rata
tarif negera lain. Selain itu, juga
untuk menambah pendapatan
negara.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
akan melakukan penyesuaian tarif
PPN menjadi 12% paling lambat 1
Januari 2025.
7

9. VAT Rate to Increase to 12% in 2025
( 2 / 3 )
Tarif PPN Naik Menjadi 12% pada 2025
8
Currently, Indonesia has the
second highest VAT rate in
ASEAN at 11%, behind the
Philippines which has a VAT rate
of 12%.
Indonesia's VAT rate is higher
than other ASEAN countries,
such as Singapore, which is at
9%.
Although the increase in the VAT
rate to 12% aims to increase
revenue and improve the
country's fiscal condition, on the
other hand, it is also increasingly
burdensome for the public and
businesses.
Saat ini, Indonesia berada di
peringkat kedua tarif PPN tertinggi
di ASEAN dengan tarif 11%, di
belakang Filipina yang memiliki tarif
PPN 12%.
Tarif PPN yang berlaku di
Indonesia lebih tinggi dibanding
negara-negara ASEAN lain, salah
satunya Singapura yang berada di
angka 9%.
Meskipun kenaikan tarif PPN
menjadi 12% bertujuan untuk
meningkatkan pendapatan dan
memperbaiki kondisi fiskal negara,
di sisi lain, hal ini juga makin
memberatkan masyarakat dan
pelaku usaha.
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
VAT Tariff of ASEAN Countries
Tarif PPN Negara-Negara ASEAN

10. VAT Rate to Increase to 12% in 2025
( 3 / 3 )
Tarif PPN Naik Menjadi 12% pada 2025
9
The increase in the VAT rate is
believed to erode people's
purchasing power and make
people reduce the amount of
consumption. In fact, public
consumption is the main
foundation of Indonesia's
economic growth, around 53%
of the total economic growth rate.
VAT rates should be raised when
economic growth is high because
if VAT rates are raised when
economic growth is stagnant, it
has the potential to hurt the
country's economic growth.
Therefore, the study on the VAT
rate increase should be conducted
more comprehensively and
consider all aspects, not just to
increase state revenue.
Kenaikan tarif PPN diyakini akan
menggerus daya beli masyarakat
serta membuat masyarakat
mengurangi jumlah konsumsi.
Padahal, konsumsi masyarakat
menjadi landasan utama
pertumbuhan ekonomi Indonesia,
sekitar 53% dari total angka
pertumbuhan ekonomi.
Seharusnya, tarif PPN dinaikkan
saat pertumbuhan ekonomi sedang
tinggi karena jika tarif PPN
dinaikkan saat pertumbuhan
ekonomi stagnan, berpotensi
melehmahkan pertumbuhan
ekonomi negara.
Oleh karena itu, pembuatan kajian
atas kenaikan tarif PPN harus
dilakukan lebih komprehensif dan
mempertimbangkan semua aspek,
bukan hanya sekadar untuk
menaikkan pendapatan negara.

11. POJOK PAJAK
TAX CORNER
Tax Collection System in
Indonesia
FA C T S :
1.The Self-Assessment system is
applied, which gives taxpayers
full confidence in carrying out
their tax obligations.
2. Many of SP2DK (Letter of
Request for Explanation of Data
and Information) are issued,
which should be the responsibility
of the tax authority.
Q u e s t i o n s :
What are the tax collection
systems that apply in
Indonesia?
What are the advantages of
each system?
What are the examples of the
types of taxes
collected from each system?
Sistem Pemungutan Pajak di
Indonesia
FA K T A :
1. Berlakunya sistem
Self-Assesment yang memberi
kepercayaan penuh wajib pajak
dalam menjalankan kewajiban
perpajakannya.
2. Banyak SP2DK (Surat
Permintaan Penjelasan atas Data
dan Keterangan) yang diterbitkan,
yang seharusnya pembuktian
merupakan tanggung jawab
otoritas perpajakan.
P e r t a n y a a n :
Apa saja sistem pemungutan
pajak yang berlaku di
Indonesia?
Apa keuntungan dari
masing-masing sistem?
Apa saja contoh jenis pajak
yang dipungut dari
masing-masing sistem?
10

12. TAX CORNER
( 2 / 3 )
POJOK PAJAK
A n s w e r s :
Tax collection system in
Indonesia:
- Self-Assessment System
- Official Assessment System
- Withholding System
Advantages:
- Self-Assessment System:
The amount of tax payable
is determined by the
taxpayer themselves.
- Official Assessment
System: Taxpayers no
longer need to calculate
the tax payable but simply
pay.
- Withholding System: A
third party collects taxes so
that payments are more
timely and easier.
Examples of tax types:
- Self-Assessment System:
Income Tax and VAT.
- Official Assessment
System: Land and
Building Tax or other
local taxes.
- Withholding System:
Income tax article 4(2),
article 21, article 22,
article 23, and article 26.
J a w a b a n :
Sistem pemungutan pajak di
Indonesia:
- Self-Assessment System
- Official Assessment System
- Withholding System
Keuntungan:
- Self-Assessment System:
Penentuan atas besaran pajak
terutang dilakukan oleh
wajib pajak itu sendiri.
- Official Assessment System:
Wajib pajak tidak perlu lagi
menghitung pajak terutang
melainkan cukup membayar.
- Withholding System: Pihak
ketiga yang memungut pajak
sehingga penyetoran
lebih tepat waktu dan lebih
mudah.
Contoh jenis pajak:
- Self-Assessment System: PPh
dan PPN.
- Official Assessment System:
PBB atau jenis pajak daerah
lainnya.
- Withholding System: PPh 4
ayat 2, PPh 21, PPh 22,
PPh 23, dan PPh 26.
11

13. TAX CORNER
( 3 / 3 )
POJOK PAJAK
C o n c l u s i o n :
Indonesia has three tax
collection systems.
Each collection system has its
own advantages
and disadvantages.
The tax collection system in
Indonesia has reduced the
possibility of direct meetings
between tax officers and
taxpayers.
K e s i m p u l a n :
Indonesia memiliki tiga sistem
pemungutan pajak.
Setiap sistem pemungutan pajak
memiliki kelebihan dan
kekurangan masing-masing.
Sistem pemungutan pajak di
Indonesia telah mengurangi
kemungkinan pertemuan
langsung antara petugas pajak
dan wajib pajak.
12

14. We build trust and drive equity through transparency process.
KIB Consulting is a boutique company serving Business, Finance, Accounting
and Tax Advisory since 2008. KIB Consulting has been immensely successful
in creating a local – global business network of small-medium-and-big businesses.
CONTACT US
P: (021) 22677883
KIB BUILDING
JALAN PLUIT BARAT 1 NO. 55
NORTH JAKARTA - 14450
GOLD COAST TOWER EIFFEL
EIFFEL UNIT N
PANTAI INDAH KAPUK
NORTH JAKARTA - 14470
Bambang B. Suwarso
bambang.suwarso@kib-consulting.com
Rachmat Kurniawan
rachmat@kib-consulting.com
Metta Vimala Dewi
metta@kib-consulting.com
Ocy Erna Monalisa
ocy@kib-consulting.com
www.kib-consulting.com
Disclaimer:
The facts and opinions stated or expressed in
this publication are for information purposes
only, and are not necessary and/ or must
not be relied upon as being to those of the
publisher or of the Institutions for which
the contributing authors work.
Although every part of content has been
taken to ensure the accuracy of the infor-
mation contained within this publication,
it should not be by any person relied upon
as the basis for taking any action or making
any decision.
KIB Consulting and its representative,
cannot be held liable or otherwise be respon-
sible in any way for any advice, action
taken or decision made on the basis of the
facts, surveys, and opinions stated or expressed
within this publication.
Scan for more information
PACE Of Jakarta Year End Party 2023 – Jakarta, December 14th, 2023