KIB Tax Flash Feb 2024

1. TAX
FLASH
KIB
E-newsletter FEBRUARY 2024

2. THIS ISSUE /
ISU INI:
Establishment of State
Revenue Agency to
Increase State Revenue
Pembentukan Badan
Penerimaan Negara untuk
Meningkatkan Penerimaan
Negara
PAGE 1
Coordinated Research on
Taxation Application in
Indonesia
Indonesia Melonggarkan
Aturan Pajak untuk Impor
Kendaraan Listrik
PAGE 4
Indonesia’s General
Election 2024
Pemilu Indonesia Tahun 2024
PAGE 8
1
Pembentukan Badan Penerimaan Negara untuk
Meningkatkan Penerimaan Negara
Establishment of State Revenue Agency
to Increase State Revenue
The State Revenue Agency is an
institution officially tasked with
receiving state revenue. The form
of state revenue is money
deposited by individuals and
entities into the state treasury.
All this time, the state revenue
agencies in Indonesia are the
Directorate General ofTaxes and
the Directorate General of
Customs under the Ministry of
Finance.
Indonesia can learn from other
countries that separate tax and
revenue collection from the
Ministry of Finance. This agency
will focus on integration and
coordination related to state
revenue. The agency will oversee
the Directorate General ofTaxes
and the Directorate General of
Customs and Excise and report
directly to the president.
Badan Penerimaan Negara (BPN)
merupakan sebuah lembaga yang
bertugas secara resmi untuk
menerima pendapatan negara.
Bentuk penerimaan negara adalah
uang yang yang disetorkan oleh
orang pribadi maupun badan yang
masuk ke dalam kas negara.
Selama ini yang memiliki tugas
sebagai badan penerimaan negara di
Indonesia adalah Direktorat
Jenderal Pajak dan Direktorat
Jenderal Bea Cukai yang berada
dalam naungan Kementerian
Keuangan.
Indonesia dapat belajar dari negara
lain yang memisahkan tax and
revenue collection dari
Kementerian Keuangan. Badan ini
nantinya akan berfokus untuk
melakukan integrasi dan koordinasi
yang terkait dengan penerimaan
negara. Lembaga ini nantinya akan
membawahi Direktorat Jenderal
Pajak dan Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai dan bertanggung jawab
langsung kepada presiden.

3. 2
Establishment of State Revenue Agency to
Increase State Revenue
( 2 / 3 )
Pembentukan Badan Penerimaan Negara untuk
Meningkatkan Penerimaan Negara
The impacts of the State Revenue
Agency, if realized include:
• Improvement of operational
efficiency;
• Enhanced transparency and
accountability; and
• Innovation in the
management of state
revenue.
With the existence of the State
Revenue Agency separate from
the Ministry of Finance, it is
expected to be one of the
solutions in increasing the state
revenue ratio.
For example, In the United
States, there is an autonomous tax
agency, the Internal Revenue
Service (IRS). The IRS has the
authority to determine policies,
budgets, and human resources.
Therefore, the IRS have the
freedom to collect tax revenue. By
doing so, tax revenues in the
United States have increased.
Dampak dari adanya Badan
Penerimaan Negara, jika terealisasi
diantaranya:
• Peningkatan efisiensi
operasional;
• Peningkatan transparansi dan
akuntabilitas; dan
• Adanya inovasi dalam
pengelolaan penerimaan
negara.
Dengan adanya Badan
Penerimaaan Negara yang terpisah
dari Kementerian Keuangan,
diharapkan menjadi salah satu
solusi dalam meningkatkan rasio
penerimaan negara.
Sebagai contoh, di Amerika Serikat,
terdapat lembaga pajak otonom
yaitu Internal Revenue Service
(IRS). IRS memiliki kewenangan
untuk menentukan kebijakan,
anggaran, dan sumber daya
manusia. Dengan begitu, IRS pun
leluasa dalam mengumpulkan
penerimaan pajak. Dengan begitu,
penerimaan pajak di Amerika
Serikat pun meningkat.

4. 3
Establishment of State Revenue Agency to
Increase State Revenue
( 3 / 3 )
Pembentukan Badan Penerimaan Negara untuk
Meningkatkan Penerimaan Negara
Gross Collections by Type of Tax in The US (in US$)
Penerimaan Bruto Berdasarkan Jenis Pajak di AS
(Dalam Dolar AS)

5. Penerapan CORETAX di Indonesia
Coordinated Research on Taxation
Application in Indonesia
CORETAX, or "Coordinated
Research onTaxation," is a
collaborative research initiative
focused on studying taxation
systems and policies. It aims to
provide evidence-based insights to
improve tax administration and
policymaking.
Indonesia faces challenges in tax
compliance, revenue collection,
and ensuring a fair and efficient
tax system. Therefore, initiatives
like CORETAX could be
beneficial in providing research
and recommendations to
enhance the effectiveness of
Indonesia's tax administration
and policies.
Currently, Indonesia's tax ratio is
at a low level. This is caused by:
• Inconsistency in tax policy
implementation; and
• The government's limited tax
collection and monitoring
capacity due to an inadequate
administrative system.
CORETAX, atau "Penelitian
Terkoordinasi mengenai
Perpajakan," adalah sebuah inisiatif
penelitian kolaboratif yang berfokus
pada studi sistem dan kebijakan
perpajakan. Penelitian ini bertujuan
untuk memberikan wawasan
berbasis bukti untuk meningkatkan
administrasi dan pembuatan
kebijakan perpajakan.
Indonesia menghadapi tantangan
dalam hal kepatuhan pajak,
pengumpulan pendapatan, dan
memastikan sistem pajak yang adil
dan efisien. Oleh karena itu, inisiatif
seperti CORETAX dapat
bermanfaat dalam menyediakan
penelitian dan rekomendasi untuk
meningkatkan efektivitas
administrasi dan kebijakan
perpajakan Indonesia.
Saat ini, rasio pajak Indonesia
berada dalam rasio yang rendah.
Hal ini disebabkan oleh:
• Inkonsistensi penerapan
kebijakan perpajakan; dan
• Keterbatasan kemampuan
pemerintah dalam
mengumpulan pajak dan
kapasitas pengawasan karena
sistem administrasi yang
berlaku kurang memadai.
4

6. Coordinated Research on Taxation
Application in Indonesia
( 2 / 4 )
Penerapan CORETAX di Indonesia
5
Currently, the CORETAX
application as announced by the
tax authority (DGT), has not
been implemented, however,
looking at the explanation and
understanding of CORETAX, it
tends to be more dominant to
Official Assessment compared to
the prior Self- Assessment system.
Saat ini aplikasi CORETAX
sebagaimana yang diumumkan
oleh pihak otoritas pajak (DJP),
belum diterapkan, namun
demikian melihat penjelasan dan
pemahaman atas CORETAX ini,
cenderung lebih dominan kepada
Official Assessment
dibandingkan dengan sistem
sebelumnya Self-Assessment.
Indonesia Tax Ratio (% GDP)
Rasio Pajak Indonesia (% GDP)

7. Coordinated Research on Taxation
Application in Indonesia
( 3 / 4 )
Penerapan CORETAX di Indonesia
6
Topics that might be covered
under a CORETAX application
in Indonesia could include:
1. Tax compliance and
enforcement strategies.
2. Tax policy analysis and
reform recommendations.
3. Improved tax administration
efficiency through technology
and data analytics.
4. Resolution of tax evasion and
avoidance.
5. Enhanced taxpayer education
and outreach programs.
6. Assessment of the impact of
tax incentives and exemptions
on revenue collection and
economic development.
7. Evaluation of the fairness and
equity of the tax system
Topik-topik yang mungkin
tercakup dalam aplikasi
CORETAX di Indonesia antara
lain:
1. Kepatuhan pajak dan strategi
penegakan hukum;
2. Analisis kebijakan pajak dan
rekomendasi reformasi;
3. Peningkatan efisiensi
administrasi perpajakan melalui
teknologi dan analisis data;
4. Penyelesaian penghindaran dan
penggelapan pajak;
5. Peningkatan program edukasi
dan penjangkauan wajib pajak;
6. Penilaian dampak insentif dan
pembebasan pajak terhadap
pengumpulan pendapatan dan
pembangunan ekonomi;
7. Evaluasi keadilan dan
kesetaraan sistem pajak.

8. Coordinated Research on Taxation
Application in Indonesia
( 4 / 4 )
Penerapan CORETAX di Indonesia
7
Such research efforts can help
inform policymakers, tax
authorities, and stakeholders in
Indonesia to make informed
decisions aimed at strengthening
the country's tax system and
promoting sustainable economic
growth.
The presence of CORETAX also
makes it easier for taxpayers to
fulfill their tax rights and
obligations so that taxpayer
compliance is also expected to
increase, which in turn increases
state revenue.
Upaya penelitian demikian dapat
membantu para pembuat
kebijakan, otoritas pajak, dan
pemangku kepentingan di
Indonesia dalam mengambil
keputusan yang bertujuan untuk
memperkuat sistem perpajakan dan
mendorong pertumbuhan ekonomi
yang berkelanjutan.
Dengan adanya CORETAX juga
mempermudah wajib pajak dalam
pemenuhan hak dan kewajiban
perpajakan sehingga kepatuhan
wajib pajak diharapkan juga akan
meningkat yang pada akhirnya
meningkatkan penerimaan negara.

9. Pemilu Indonesia Tahun 2024
Indonesia’s General Election 2024
The 2024 general election to elect
a new president and vice
president as well as legislative
members has been held. The five-
year democratic event has an
important role for the Indonesian
economy.
The effect of elections on the
economy can vary depending on
various factors such as:
• The political landscape;
• Policy changes; and
• Investor sentiment.
In the case of Indonesia, elections
can have both short-term and
long-term impacts on the
economy.
The impacts of elections on
Indonesia’s economy are as
follows:
• Uncertainty: Elections often
bring about uncertainty,
especially regarding potential
policy changes depending on
the outcome. Uncertainty can
lead to cautious behavior
among investors and
businesses, potentially
impacting investment and
consumption decisions in the
short term.
Pemilihan umum 2024 untuk
memilih presiden dan wakil
presiden baru serta anggota legislatif
telah diselenggarakan. Perhelatan
demokrasi lima tahunan ini
memiliki peran penting bagi
perekonomian Indonesia.
Pengaruh pemilu terhadap ekonomi
dapat bervariasi tergantung pada
berbagai faktor seperti:
• Lanskap politik;
• Perubahan kebijakan; dan
• Sentimen investor.
Dalam konteks Indonesia, pemilu
dapat memiliki dampak jangka
pendek dan jangka panjang
terhadap perekonomian.
Dampak pemilu terhadap
perekonomian Indonesia adalah
sebagai berikut:
• Ketidakpastian: Pemilu sering
kali menimbulkan
ketidakpastian, terutama terkait
potensi perubahan kebijakan
yang bergantung pada hasil
pemilu. Ketidakpastian dapat
menyebabkan perilaku
berhati-hati di kalangan
investor dan bisnis, yang
berpotensi berdampak pada
keputusan investasi dan
konsumsi dalam jangka pendek.
8

10. Indonesia's Economic Outlook 2024
( 2 / 4 )
Prospek Perekonomian Indonesia Tahun 2024
9
• Policy Changes: The outcome
of elections can result in
changes to economic policies,
including fiscal, monetary,
and regulatory policies. New
government agendas or
priorities may lead to shifts in
spending, taxation, and
regulations, which can affect
different sectors of the
economy differently.
• Investor Confidence: The
perception of political
stability and the business
environment can influence
investor confidence. Smooth
and peaceful elections,
coupled with a clear and
coherent economic agenda
from the winning party, can
boost investor confidence and
attract foreign investment.
• Government Spending:
Political parties may make
promises during their
campaigns that involve
increased government s
pending on infrastructure,
social programs, or other
initiatives. Implementation of
these promises can impact
fiscal deficits, debt levels, and
overall economic growth.
• Perubahan Kebijakan: Hasil
pemilu dapat menyebabkan
perubahan pada kebijakan
ekonomi, termasuk kebijakan
fiskal, moneter, dan regulasi.
Agenda atau prioritas
pemerintah yang baru dapat
menyebabkan pergeseran dalam
pengeluaran, perpajakan, dan
peraturan, yang dapat
mempengaruhi berbagai sektor
ekonomi secara berbeda.
• Kepercayaan Investor: Persepsi
stabilitas politik dan lingkungan
bisnis dapat memengaruhi
kepercayaan investor. Pemilu
yang lancar dan damai,
ditambah dengan agenda
ekonomi yang jelas dan koheren
dari partai yang menang, dapat
meningkatkan kepercayaan
investor dan menarik investasi
asing.
• Pengeluaran Pemerintah:
Partai-partai politik dapat
membuat janji-janji selama
kampanye mereka yang
melibatkan peningkatan
pengeluaran pemerintah untuk
infrastruktur, program-program
sosial, atau inisiatif- inisiatif
lainnya. Implementasi janji-janji
ini dapat berdampak pada

11. Indonesia's Economic Outlook 2024
( 3 / 4 )
Prospek Perekonomian Indonesia Tahun 2024
10
• Currency and Market
Volatility: Elections can
sometimes lead to currency
volatility and fluctuations in
financial markets as investors
react to changing political
dynamics and potential policy
shifts.
• Long-Term Policy Direction:
Elections can also shape the
long-term policy direction of
the country, influencing
factors such as economic
development strategies, trade
policies, and structural
reforms. A clear and stable
policy framework can
contribute to sustainable
economic growth over the
long term.
defisit fiskal, tingkat utang, dan
pertumbuhan ekonomi secara
keseluruhan.
• Volatilitas Mata Uang dan
Pasar: Pemilu terkadang dapat
menyebabkan volatilitas mata
uang dan fluktuasi di pasar
finansial karena investor
bereaksi terhadap perubahan
dinamika politik dan potensi
pergeseran kebijakan.
• Arah Kebijakan Jangka Panjang:
Pemilu juga dapat membentuk
arah kebijakan jangka panjang
suatu negara, memengaruhi
faktor- faktor seperti strategi
pembangunan ekonomi,
kebijakan perdagangan, dan
reformasi struktural. Kerangka
kebijakan yang jelas dan stabil
dapat berkontribusi
pada pertumbuhan ekonomi
yang berkelanjutan dalam
jangka panjang.

12. Indonesia's Economic Outlook 2024
( 4 / 4 )
Prospek Perekonomian Indonesia Tahun 2024
11
Certainly, the impact of elections
on the Indonesian economy
depends on how many elections
are held in 2024 as Indonesia's
economic growth is also driven
by elections. However, the
election results based on quick
count showed that the election
took place in only one round.
The elected presidential and
vice-presidential candidates also
play a role in the direction of
Indonesia's economy and
development in the next five
years. Based on the quick count
results, the elected candidates will
continue the programs that have
been running, so the uncertainty,
long and short-term policy
direction, government spending
can be anticipated.
Tentunya, dampak dari pemilu
terhadap perekonomian Indonesia
bergantung pada berapa kali pemilu
tahun 2024 digelar karena
pertumbuhan perekonomian
Indonesia turut didorong oleh adanya
pemilu. Namun demikian hasil
pemilu berdasarkan quick count
menunjukkan pemilu berlangsung
hanya dalam satu putaran saja.
Calon presiden dan calon wakil
presiden terpilih juga memainkan
peranan terhadap arah perekonomian
dan pembangunan Indonesia lima
tahun ke depan. Berdasarkan hasil
quick count, pasangan calon terpilih
akan melanjutkan program-program
yang sudah berjalan, maka
ketidakpastian, arah kebijakan jangka
panjang maupun pendek, pengeluaran
pemerintah lebih dapat diantisipasi.

13. POJOK PAJAK
TAX CORNER
Law No. 11 Year 2016
regarding Tax Amnesty
FA C T S :
A Company engaged in real
estate has participated in Tax
Amnesty in 2016. What is
reported in Tax Amnesty is a
balance sheet estimate, namely
receivables account. In the
receivables accout, there is a
VAT value.
In 2021, the Company received a
Request for Explanation and/or
Information and was audited
regarding the tax equalization
between Tax Base of Income Tax
Art. 4(2) and Tax Base of VAT
because there was a difference
between the Tax Base of Income
Tax Art. 4(2) and Tax Base of
VAT. The difference is the Tax
Base of VAT on the handover of
apartment units that have been
reported in Tax Amnesty
contained in the accounts
receivable account.
Q u e s t i o n s :
Can the audit team from the
Tax Office conduct an audit
or make corrections to
receivables that have been
reported in Tax Amnesty?
What is the solution to this
problem?
UU No. 11 Tahun 2016
tentang Pengampunan Pajak
FA K T A :
Suatu Perusahaan yang bergerak
di bidang real estate telah mengi-
kuti Pengampunan Pajak (Tax
Amnesty) pada tahun 2016. Hal
yang dilaporkan dalam Pengam-
punan Pajak adalah perkiraan
neraca, yaitu akun piutang. Di
dalam akun piutang tersebut,
terkandung nilai PPN.
Pada tahun 2021, Perusahaan
menerima Surat atas Permintaan
Data dan/atau Keterangan
(SP2DK) dan diperiksa terkait
ekualisasi pajak antara Dasar
Pengenaan Pajak (DPP) PPh 4(2)
dengan DPP PPN karena terdapat
selisih antara DPP PPh 4(2) dan
DPP PPN. Selisih tersebut adalah
DPP PPN atas penyerahan unit
apartemen yang telah dilaporkan
dalam Pengampunan Pajak yang
terdapat di dalam akun perkiraan
piutang.
P e r t a n y a a n :
Bisakah tim pemeriksa dari
Kantor Pelayanan Pajak
melakukan pemeriksaan atau
melakukan koreksi terhadap
piutang yang telah dilaporkan
dalam Pengampunan Pajak?
Apa solusi atas permasalahan
ini?
12

14. TAX CORNER
( 2 / 3 )
POJOK PAJAK
A n s w e r s :
Based on the Tax Amnesty
Law No. 11 Year 2016 Article
11 paragraph 2, the tax audit
team cannot conduct an audit
or make corrections to
receivables account that has
been reported in Tax
Amnesty.
The issue must return to the
legality of Tax Amnesty as
stipulated in the Tax Amnesty
Law No. 11 year 2016 Article
11 Paragraph 2 where
everything that has been
reported in Tax Amnesty
cannot be audited or
corrected.
J a w a b a n :
Berdasarkan Pasal 11 ayat 2 UU
Pengampunan Pajak, tim
pemeriksa pajak tidak bisa
melakukan pemeriksaan atau
melakukan koreksi terhadap
piutang yang telah dilaporkan
dalam Pengampungan Pajak (Tax
Amnesty).
Permasalahan tersebut harus
kembali kepada legalitas
Pengampungan Pajak yang diatur
dalam Pasal 11 ayat 2 UU No. 11
tahun 2016 yang di mana segala
sesuatu yang telah dilaporkan
dalam Pengampunan Pajak (Tax
Amnesty) tidak dapat dilakukan
pemeriksaan atau koreksi.
13

15. TAX CORNER
( 3 / 3 )
POJOK PAJAK
C o n c l u s i o n :
Based on the Tax Amnesty
Law No. 11 Year 2016
Article 11 paragraph 2, the
tax audit team cannot
conduct an audit or make
corrections to receivables
account that has been
reported in Tax Amnesty.
The issue must return to the
legality of Tax Amnesty as
stipulated in the Tax
Amnesty Law No. 11 year
2016 Article 11 Paragraph 2
where everything that has
been reported in Tax
Amnesty cannot be audited
or corrected.
K e s i m p u l a n :
Berdasarkan Pasal 11 ayat 2 UU
Pengampunan Pajak, tim
pemeriksa pajak tidak bisa
melakukan pemeriksaan atau
melakukan koreksi terhadap
piutang yang telah dilaporkan
dalam Pengampungan Pajak
(Tax Amnesty).
Permasalahan tersebut harus
kembali kepada legalitas
Pengampungan Pajak yang
diatur dalam Pasal 11 ayat 2
UU No. 11 tahun 2016 tentang
Pengampunan Pajak yang di
mana segala sesuatu yang telah
dilaporkan dalam Pengampunan
Pajak (Tax Amnesty) tidak
dapat dilakukan pemeriksaan
atau koreksi.
14

16. We build trust and drive equity through transparency process.
KIB Consulting is a boutique company serving Business, Finance, Accounting
and Tax Advisory since 2008. KIB Consulting has been immensely successful
in creating a local – global business network of small-medium-and-big businesses.
CONTACT US
P: (021) 22677883
KIB BUILDING
JALAN PLUIT BARAT 1 NO. 55
NORTH JAKARTA - 14450
GOLD COAST TOWER EIFFEL
EIFFEL UNIT N
PANTAI INDAH KAPUK
NORTH JAKARTA - 14470
Rachmat Kurniawan
rachmat@kib-consulting.com
Metta Vimala Dewi
metta@kib-consulting.com
Ocy Erna Monalisa
ocy@kib-consulting.com
www.kib-consulting.com
Disclaimer:
The facts and opinions stated or expressed in
this publication are for information purposes
only, and are not necessary and/ or must
not be relied upon as being to those of the
publisher or of the Institutions for which
the contributing authors work.
Although every part of content has been
taken to ensure the accuracy of the infor-
mation contained within this publication,
it should not be by any person relied upon
as the basis for taking any action or making
any decision.
KIB Consulting and its representative,
cannot be held liable or otherwise be respon-
sible in any way for any advice, action
taken or decision made on the basis of the
facts, surveys, and opinions stated or expressed
within this publication.
Scan for more information
PACE Of Jakarta Year End Party 2023 – Jakarta, December 14th, 2023