1. 1
Proposal Teknis
Kajian Penyusunan Kerangka Kebijakan Investasi Daerah
di Kota Tangerang
I. Latar Belakang Masalah
Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi (di atas 5 persen) sejak awal
tahun 1970an sampai dengan pertengahan tahun 1990an. Hal utama yang mendorong
tingginya pertumbuhan ekonomi tersebut adalah adanya peningkatan investasi dan
perluasan sektor industri. Krisis ekonomi yang melanda pada tahun 1997-1998 yang
diikuti oleh berbagai krisis yang lain telah menyebabkan lemahnya fundamental
perekonomian, baik nasional maupun daerah. Hal tersebut dirasakan oleh berbagai
pelaku perekonomian, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Sistem keuangan
kepemerintahan melemah, investasi dan perkembangan sektor swasta menurun, dan
daya beli masyarakat juga menurun. Sebagai gambaran, tingkat investasi pada tahun
2004 hanya sekitar 23 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), lebih kecil dari kondisi
sebelum krisis yang mencapai lebih dari 30 persen.
Pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir yang berkisar antara 3-5
persen sebagian besar didorong oleh konsumsi (yang kontribusinya sekitar 70 persen
dari PDB), dan belum mampu menciptakan lapangan kerja. Akibatnya, tingkat
pendapatan masyarakat menurun, tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan
meningkat. Hal ini menjadikan semakin beratnya tantangan bagi bangsa dan negara
Indonesia, yaitu bagaimana dapat bangkit dan mencapai lagi pertumbuhan ekonomi
tinggi yang berkesinambungan. Pemerintahan yang baru sekarang ini bertekad mencapai
pertumbuhan ekonomi sekitar 7 persen per tahun.
Salah satu kunci utama untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut
adalah dengan memperbaiki iklim investasi yang dalam beberapa tahun terakhir ini
melemah. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya perusahaan industri yang tutup dan
atau memindahkan usahanya ke negara lain yang kondisi iklim usahanya jauh lebih baik
dari Indonesia. Hasil pemeringkatan daya saing internasional untuk Indonesia juga
menurun, dari peringkat ke 58 pada tahun 2004 menjadi peringkat ke 59 pada tahun
2005 dari keseluruhan 60 negara yang dinilai (World Competitiveness Yearbook, 2005).
Iklim investasi adalah semua kebijakan, kelembagaan, dan lingkungan, baik yang
sedang berlangsung maupun yang diharapkan terjadi di masa datang, yang dapat
2. 2
mempengaruhi tingkat pengembalian dan resiko suatu investasi (Stern, 2002). Tiga
faktor utama dalam iklim investasi, yaitu mencakup:
a. Kondisi ekonomi makro: termasuk stabilitas ekonomi makro, keterbukaan
ekonomi, persaingan pasar, dan stabilitas sosial dan politik;
b. Kepemerintahan dan kelembagaan: termasuk kejelasan dan efektifitas
peraturan, perpajakan, sistim hukum, sektor keuangan, fleksibilitas pasar
tenaga kerja dan keberadaan tenaga kerja yang terdidik dan trampil; dan
c. Infrastruktur: mencakup antara lain sarana transportasi, telekomunikasi, listrik,
dan air.
Secara umum investasi atau penanaman modal, baik dalam bentuk penanaman
modal dalam negeri (PMDN) maupun pananaman modal asing (PMA) membutuhkan
adanya iklim yang sehat dan kemudahan serta kejelasan prosedur penanaman modal.
Iklim investasi juga dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi suatu negara atau daerah.
Kondisi inilah yang mampu menggerakan sektor swasta untuk ikut serta dalam
menggerakan roda ekonomi.
Investasi akan masuk ke suatu negara atau daerah tergantung dari daya tarik
negara atau daerah tersebut terhadap investasi, dan adanya iklim investasi yang
kondusif. Keberhasilan negara atau daerah untuk meningkatkan daya tariknya terhadap
investasi salah satunya tergantung dari kemampuan negara atau daerah dalam
merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan investasi dan dunia usaha serta
peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Kemampuan negara atau daerah
untuk menentukan faktor-faktor yang dapat digunakan sebagai ukuran daya saing
perekonomian daerah relatif terhadap daerah lainnya juga sangat penting dalam upaya
meningkatkan daya tariknya dan memenangkan persaingan. Hal yang juga penting untuk
diperhatikan dalam upaya menarik investor, selain makroekonomi yang kondusif juga
adanya pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur dalam artian luas. Hal ini
menuntut perubahan orientasi dari peran pemerintah, yang semula lebih bersifat
sebagai regulator, harus diubah menjadi supervisor, sehingga peran swasta dalam
perekonomian dapat berkembang optimal.
Permasalahan investasi di Indonesia secara ringkas tertuang dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2004-2009, dimana diakui bahwa kinerja
investasi di Indonesia rendah dan masih menghadapi beberapa permasalahan dan
tantangan pokok, yaitu sebagai berikut:
(1) Prosedur perijinan yang terkait dengan investasi yang panjang, dimana prosedur
perijinan untuk memulai usaha di Indonesia termasuk sangat lama di Asia yang
3. 3
mencakup 12 prosedur dengan waktu sekitar 151 hari, sedangkan prosedur
perijinan investasi di RRC, Korea Selatan, Malaysia, Filipina, Singapura,
Thailand, dan Vietnam berturut-turut hanya membutuhkan sekitar 40 hari, 20
hari, 30 hari, 50 hari, 8 hari, 33 hari, dan 56 hari;
(2) Rendahnya kepastian hukum yang tercermin dari masih banyaknya tumpang-
tindih kebijakan antara pusat dan daerah dan antar sektor serta belum
diundangkannya RUU Penanaman Modal guna lebih menjamin kepastian hukum
di bidang investasi;
(3) Belum menariknya insentif bagi kegiatan investasi, dimana jika dibandingkan
dengan negara-negara lain, Indonesia termasuk tertinggal di dalam menyusun
insentif investasi;
(4) Rendahnya kualitas infrastruktur yang sebagian besar dalam keadaan rusak
akibat krisis;
(5) Iklim ketenagakerjaan yang kurang kondusif bagi berkembangnya investasi; dan
(6) Kurangnya jaminan keamanan untuk melakukan kegiatan investasi/usaha.
Dengan dasar permasalahan tersebut, Pemerintah Pusat menetapkan berbagai
arah kebijakan, sasaran, dan program untuk meningkatkan dan mewujudkan iklim
investasi yang sehat di Indonesia sehingga mampu bersaing dengan negara-negara
lainnya yang sudah maju. Bersama dengan peningkatan ekspor, peningkatan investasi
dipercaya dapat menjamin keberlanjutan pelaksanaan pembangunan suatu negara atau
daerah.
Dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah, Pemerintah Daerah dituntut
untuk mendukung dan membantu tercapainya tujuan-tujuan kebijakan nasional.
Pemerintah Daerah harus melakukan sinergitas dengan Pemerintah Pusat, sehingga
terjadi keserasian dan kesinergian dalam hubungan antara pusat dan daerah, baik
dalam kebijakan, program, dan kegiatan dalam koridor dan berpegang pada asas
desentralisasi, dekonsentrasi, dan devolusi. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah juga
harus ikut berperan dalam meningkatkan iklim usaha di daerahnya masing-masing.
Kebijakan desentralisasi di Indonesia telah memberikan kewenangan yang lebih
besar kepada Pemerintah Daerah dalam mengatur dan mengelola sumber daya
daerahnya secara mandiri, terutama sumber daya keuangannya (baik penerimaan
maupun pengeluarannya). Yang umum terjadi, karena ketidakseimbangan antara
sumber-sumber penerimaan (yang relatif kecil) dan berbagai kebutuhan yang harus
dipenuhi (yang cukup besar), Pemerintah Daerah berusaha untuk membiayai kebutuhan
daerahnya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengenaan
4. 4
pajak dan retribusi daerah yang baru. Hal ini, pada akhirnya akan dapat menghambat
pertumbuhan ekonomi karena terhambatnya investasi dan terciptanya ekonomi biaya
tinggi.
Desentralisasi juga dapat menggeser pola proses rent-seeking (biaya ilegal) yang
tadinya tersentralisir. Dengan tidak adanya tanggung jawab secara politis, sangat
mungkin bahwa biaya tersebut meningkat. Perpaduan antara proses demokrasi yang
cepat dan desentralisasi yang radikal menciptakan masalah ekonomi dan politik yang
cukup marak, khususnya terkait dengan kasus rent-seeking dan isu korupsi di daerah.
Selain itu, desentralisasi berpotensi membawa masalah dalam perdagangan
antar daerah. Kemampuan Pemerintah Daerah dalam membuat dan memberlakukan
peraturan daerahnya sendiri memungkinkan timbulnya hambatan bagi perdagangan
daerah, baik berupa distorsi pasar maupun non pasar. Distorsi pasar terdiri dari pajak
dan retribusi daerah yang dikenakan pada komoditi yang diperdagangkan, sedangkan
distorsi non pasar terdiri dari regulasi perdagangan yang mendorong terjadinya
monopoli dan monopsoni, serta kuota perdagangan dan hambatan persaingan usaha.
Semua hambatan tersebut berpotensi menaikkan biaya produksi, meningkatkan
harga produk yang diterima konsumen, dan secara relatif menurunkan daya beli
konsumen. Sehingga pada akhirnya, desentralisasi yang dilaksanakan dimungkinkan
tidak akan dapat mendatangkan manfaat, dan bahkan membuat masalah baru, yaitu
meningkatnya tingkat kemiskinan di daerah.
Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat berkreativitas dalam
menangani permasalahan iklim ivestasi di daerahnya masing-masing dengan sebaik-
baiknya melalui berbagai kebijakan yang mendukung terciptanya iklim usaha yang
sehat. Dalam kondisi pasar yang bebas, Pemerintah Daerah juga dituntut untuk dapat
bersaing dengan Pemerintah Daerah lainnya dalam meningkatkan daya tarik investasi
daerahnya. Hal tersebut dikarenakan investor dapat berpindah atau akan melakukan
investasinya di daerah dengan daya tarik investasi yang lebih tinggi. Investor tentunya
akan lebih memilih lokasi investasinya di wilayah yang memiliki resiko lebih kecil.
Globalisasi telah membawa persaingan dalam menarik investasi dan persaingan
merebut pasar, baik lokal maupun luar negeri, semakin ketat. Indonesia sekarang tidak
hanya bersaing dengan pemain lama seperti Malaysia, Thailand, dan Filipina, tetapi
juga pemain baru seperti China, Vietnam, dan mungkin akan menyusul Kamboja.
Dengan melihat kondisi tersebut, tidak mungkin lagi bagi Indonesia untuk berdiam diri.
Jika terlambat berbenah, maka Indonesia pun akan terlewat. Meskipun kalau mau jujur,
5. 5
sekarang pun sebenarnya Indonesia sudah cukup terlambat mengantisipasi persaingan,
dengan kata lain mereka sudah berlari kencang, Indonesia masih jalan cepat.
Untuk itu pula, Pemerintah Pusat mengeluarkan paket kebijakan investasi
berupa deregulasi terhadap lima bidang, yakni masalah umum (termasuk memperkuat
kelembagaan pelayanan investasi dan sinkronisasi peraturan daerah dan pusat),
kepabeanan dan cukai, perpajakan, ketenagakerjaan, dan usaha kecil, menengah, dan
koperasi. Paket kebijakan investasi tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres)
No. 3 Tahun 2006, yang ditandatangani Presiden tanggal 27 Februari 2006 dan berlaku
dengan tenggat akhir tahun 2006 sampai tahun 2010. Dalam setiap bidang paket
kebijakan investasi tersebut, terdapat kebijakan, program, tindakan, keluaran, tenggat
waktu, dan penanggung jawab. Pemerintah Pusat mengakui bahwa paket kebijakan
tersebut disusun melalui konsultasi dengan kalangan dunia usaha dalam dan luar negeri
serta masyarakat internasional yang menaruh perhatian atas kondisi iklim investasi di
tanah air.
Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah juga harus menanggapinya
dengan melakukan berbagai pembenahan dan insentif investasi di daerahnya masing-
masing. Sinkronisasi tugas dan fungsi serta koordinasi terpadu antar lembaga dalam
pemerintahan daerah yang terkait dengan investasi dan kebijakannya juga penting
untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan untuk mengembangkan investasi, perlu kesinergian
dan keserasian kebijakan lintas sektoral.
Sementara itu, di pihak lain, para pengusaha/investor memandang kebijakan
otonomi daerah dan paket kebijakan investasi yang dikeluarkan merupakan sebuah
peluang dan sekaligus tantangan. Menjadi sebuah peluang apabila Pemerintah Daerah
memiliki persepsi dan konsistensi dalam memajukan investasi dan kegiatan usaha
secara all out. Pemerintah Daerah harus menyadari bahwa tanpa peranan dunia usaha,
mustahil pendapatan daerah dapat diperoleh secara berimbang. Sedangkan menjadi
sebuah tantangan, apabila yang muncul dalam otonomi daerah adalah ketidaksesuaian
antara kebijakan yang dikeluarkan dengan keinginan dan kebutuhan dunia usaha. Hal ini
dimungkinkan terjadi apabila Pemerintah Daerah mengabaikan dunia usaha dalam
menerapkan kebijakannya. Untuk menyinergikan hal tersebut, tentunya Pemerintah
Daerah dan para pengusaha/investor diharapkan dapat duduk bersama untuk
memecahkan permasalahan yang dihadapi. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah dituntut
untuk memberikan iklim usaha yang sehat dan standar, sedangkan dunia usaha dituntut
untuk kerja keras dan jujur. Tanpa ada kerja sama yang baik, mustahil iklim investasi
dapat terwujud dengan baik.
6. 6
Menyadari hal itu semua, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang berkeinginan
dan berkomitmen untuk melakukan pembenahan dalam berbagai bidang terkait dengan
investasi dan kebijakannya dalam mewujudkan iklim investasi yang sehat di wilayahnya.
Pembenahan dilakukan dengan menyinergikan kebijakan antara pusat dan daerah, serta
koordinasi dengan seluruh stakeholders yang terkait. Secara praktis, tujuan utamanya
adalah mempertahankan tingkat investasi yang ada (membuat para investor lama
(incumbent) tetap bertahan dan betah untuk berinvestasi), dan selanjutnya
meningkatkan investasi (membuat para investor baru (new comers) tertarik datang
untuk berinvestasi) di wilayah Kota Tangerang.
Hal tersebut sejalan dengan visi Kota Tangerang, yang salah satunya adalah
sebagai kota industri dan perdagangan dan misi Kota Tangerang, yang salah satunya
adalah memulihkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sektor industri dan
perdagangan merupakan sektor yang paling sensitif terhadap kondisi dan perkembangan
iklim usaha di daerah. Kondisi dan perkembangan iklim investasi di suatu daerah dapat
secara cepat diketahui melalui perkembangan kedua sektor tersebut.
Kontribusi sektor industri (sekitar 58 persen terhadap Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) pada tahun 2004) dan sektor perdagangan (sekitar 24 persen terhadap
PDRB pada tahun 2004) terhadap perekonomian yang cukup dominan di Kota Tangerang,
ternyata belum berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang.
Kedua sektor tersebut justru memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih rendah
dibandingkan dengan rata-rata tingkat pertumbuhan keseluruhan sektor, dimana pada
tahun 2004 pertumbuhan sektor industri berkisar 4 persen, sektor perdagangan sekitar 3
persen, dan rata-rata keseluruhan sektornya sebesar 4,8 persen. Pertumbuhan ekonomi
Kota Tangerang justru disumbang secara dominan oleh sektor transportasi dan
komunikasi (pertumbuhan tahun 2004 sekitar 18 persen) dan sektor bank dan lembaga
keuangan lainnya (pertumbuhan tahun 2004 sekitar 17,5 persen) yang masing-masing
hanya berkontribusi sekitar 10 persen dan 2,8 persen terhadap PDRB Kota Tangerang
pada tahun 2004. Hal tersebut, secara statistik, menyebabkan peranan sektor industri
dan sektor perdagangan semakin menurun, sedangkan peranan sektor transportasi dan
komunikasi dan sektor bank dan lembaga keuangan lainnya terhadap perekonomian
daerah semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir di Kota Tangerang.
Perkembangan senada juga ditunjukkan oleh hasil studi Komite Pemantau
Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), yang menunjukkan bahwa daya tarik investasi di
Kota Tangerang memburuk secara relatif dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya.
Studi oleh KPPOD tentang Pemerinngkatan Daya Tarik Investasi di 200 Kabupaten/Kota
7. 7
di Indonesia pada tahun 2002 dan 2003 dilakukan dengan menggunakan sejumlah
variabel yang mempengaruhi daya tarik investasi daerah, dan variabel-varibel dapat
dikelompokkan kedalam 5 (lima) faktor sebagai berikut: (i) kelembagaan; (ii) sosial
politik; (iii) perekonomian daerah; (iv) tenaga kerja dan produktivitas; dan (v)
infrastruktur fisik. Setiap faktor tersebut memiliki indikator masing-masing.
Gambar 1.1
Variabel Penentu Daya Tarik Investasi Daerah
Sumber: KPPOD, 2003
Hasil pemeringkatan menunjukan bahwa Kota Tangerang yang pada
pemeringkatan tahun 2002 berada pada kelompok 5 besar peringkat atas (yaitu pada
urutan ke-5), untuk pemeringkatan tahun 2003 berada di urutan ke-33 (turun sangat
drastic, dan terparah). Penurunan peringkat tersebut disebabkan oleh turunnya
beberapa indikator yang dimiliki Kota Tangerang, sehingga score totalnya juga turun,
dari 0,2635 menjadi 0,1734. Penurunan score total daerah Kota Tangerang tersebut
patut untuk disayangkan, karena sebagian besar terjadi akibat penurunan score pada
variabel-variabel yang tergabung dalam faktor Kelembagaan dan Sosial Politik. Kedua
faktor tersebut merupakan variabel yang berkaitan dengan policy Pemerintah Daerah,
seperti dalam hal pelayanan oleh aparatur kepada dunia usaha, penegakkan hukum,
8. 8
pungli oleh birokrasi, konsistensi peraturan, dan sebagainya. Hal ini mengindikasikan
adanya penurunan kinerja aparatur pemerintah daerah dalam menciptakan iklim
investasi yang kondusif.
Tabel 1.1
Perubahan Peringkat Daya Tarik Investasi
Kelompok 5 Besar Kota Peringkat Atas pada 2002 ke 2003
Sumber: KPPOD, 2003
Dengan latar belakang permasalahan tersebutlah, maka dirasa penting untuk
Pemkot Tangerang dalam mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan dalam
investasi daerahnya. Berbagai permasalahan/kendala dalam berinvestasi di Kota
Tangerang pada akhirnya perlu solusi yang tepat, sehingga permasalahannya tidak akan
berlangsung dan berlanjut terus-menerus. Berbagai alternatif solusi yang ada di Kota
Tangerang juga nantinya harus sinergi dengan strategi kebijakan investasi nasional.
Dalam rangka pengidentifikasian dan pemecahan permasalahan investasi daerah serta
kesinergiannya dengan strategi nasional di Kota Tangerang, perlu disusun kerangka
kebijakan dalam rangka penciptaan kondisi yang kondusif bagi investasi di Kota
Tangerang.
9. 9
II. Perumusan Masalah
Guna mendorong kemandirian daerah dalam menjalankan otonominya secara
luas, nyata, dan bertanggung jawab, Pemerintah Daerah sedini mungkin melakukan
berbagai upaya dan langkah antisipasi yang berorientas pada keberpihakan kepada
masyarakat dengan mempertimbangkan kewenangan, kemampuan, dan kebutuhan
daerah. Salah satu fungsi utama pemerintah dan sejalan dengan pelaksanaan
desentralisasi, adalah menyediakan dan meningkatkan pelayanan publik, baik secara
kuantitas maupun kualitas, bagi masyarakat di wilayahnya. Salah satu bentuk pelayanan
publik yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian di daerah adalah
pelayanan investasi. Permasalahan pelayanan investasi saat ini telah menjadi concern
berbagai pihak seiring dengan berkembangnya desentralisasi dan demokratisasi di
daerah.
Berbagai macam permasalahan yang terdapat dalam pelayanan investasi
tersebut dimulai dari awal pendirian usaha (starting business) sampai pada pelaksanaan
kegiatan usaha (doing business). Hal-hal teknis yang terkait di dalamnya antara lain
adalah kebijakan umum yang menyangkut masalah investasi, sistem dan mekanisme,
tata cara/prosedur, administrasi publik, perijinan, insentif dan disinsentif, persaingan
usaha, perdagangan, pembiayaan, ketenagakerjaan, serta sarana dan prasarana
(infrastruktur) yang tersedia. Pemerintah Daerah, yang berfungsi sebagai regulator dan
fasilitator, seharusnya dapat ikut mendukung peningkatan investasi melalui penyediaan
pelayanan investasi dengan lebih baik.
Tidak terlepas dengan apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah, baik
pusat maupun daerah, berbagai hambatan masih dialami para pengusaha dalam dan
luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia. Hasil studi Bank Pembangunan Asia (ADB)
bekerjasama dengan Kantor Kementerian Koordinator (Menko) Perekonomian dan Badan
Pusat Statistik pada tahun 2003 tentang iklim investasi dan produktivitas di Indonesia
menujukkan beberapa permasalahan utama yang dihadapi oleh pengusaha, antara lain
(diurutkan):
Ketidak-pastian kebijakan ekonomi dan peraturan serta ketidakstabilan ekonomi
makro;
Korupsi, baik oleh aparat pusat maupun daerah;
Peraturan ketenagakerjaan, yang lebih menjadi masalah dibandingkan masalah
kualitas tenaga kerja;
Biaya keuangan (financing), lebih menjadi masalah dibandingkan masalah akses;
10. 10
Pajak tinggi, lebih menjadi masalah dibandingkan administrasi pajak dan
pabean; dan
Ketersedian listrik.
Beberapa permasalahan tersebut secara rinci dapat terlihat dalam Gambar 1.2
berikut:
Gambar 1.2
Rata-rata Hambatan Usaha Menurut Jenis
Sumber: ADB, 2005
Hasil studi tersebut juga menunjukkan bahwa, iklim investasi di Indonesia masih
rendah bila dibandingkan dengan di Filipina, Bangladesh, Pakistan, dan China. Hal
tersebut terlihat dari berbagai hambatan yang dihadapi Indonesia berdasarkan
perbandingan internasional (lihat Gambar 1.3). Berdasarkan rata-rata tunggu waktu
untuk mendapatkan ijin usaha menurut daerah, Banten (yang termasuk di dalamnya
11. 11
adalah Kota Tangerang) merupakan wilayah yang memiliki rata-rata waktu terlama,
disusul oleh Jawa Tengah dan Yogyakarta. Hal tersebut ditunjukkan oleh Gambar 1.4.
Gambar 1.3
Hambatan Usaha di Indonesia, Filipina, dan China
Sumber: ADB, 2005
Gambar 1.4
Rata-rata Waktu Tunggu Mendapatkan Ijin Usaha Menurut Daerah
Sumber: ADB, 2005
12. 12
Terkait dengan hal tersebut dan kondisi iklim investasi di Kota Tangerang, maka
dirasa sangat urgent bagi Pemkot Tangerang segera melakukan pembenahan di berbagai
hal. Beberapa hal utama yang perlu dilakukan dengan segera terkait dengan
permasalahan investasi antara lain adalah:
1. Penyusunan profil dan pemetaan terhadap peluang investasi daerah yang
komprehensif sebagai dasar promosi dan pemasaran daerah serta perencanaan
dan pengelolaan investasi daerah;
2. Mengidentifikasi berbagai permasalahan investasi daerah di Kota Tangerang,
dan berbagai faktor yang signifikan berpengaruh terhadap perkembangan dan
kondisi investasi daerah di Kota Tangerang
3. Perbaikan dalam prosedur perijinan, baik untuk PMA maupun PMDN di tingkat
Pemkot Tangerang sesuai dengan kewenangannya;
4. Mempermudah dan menjelaskan alur dan mekanisme pengajuan proposal proyek
investasi, baik untuk PMA maupun PMDN;
5. Berbagai kebijakan insentif yang memungkinkan dalam pelaksanaan investasi di
wilayah Kota Tangerang;
6. Merencanakan dan menyiapkan berbagai proyek strategis dan prioritas,
terutama di bidang infrastruktur di wilayah Kota Tangerang untuk menarik
investor baru masuk;
7. Meningkatkan dan menerapkan berbagai strategi dalam memasarkan dan
mempromosikan daerah; dan
8. Melakukan kesinergian dan koordinasi terpadu dalam berbagai kebijakan
investasi, antara pusat dan daerah, antar berbagai lembaga/dinas yang terkait,
dan dengan para stakeholders yang berkepentingan.
Dengan dasar itu pulalah, kajian ini dilakukan sebagai bahan dasar dalam rangka
perbaikan iklim investasi di wilayah Kota Tangerang. Kajian ini mencoba menelaah dan
menganalisis secara komprehensif permasalahan investasi, peluangnya ke depan, dan
berbagai kebijakan yang feasible untuk diterapkan di wilayah Kota Tangerang dengan
semaksimalmungkin melibatkan partisipasi dari keseluruhan stakeholders. Hal tersebut
dilakukan dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi, yang
merupakan salah satu misi dari Kota Tangerang. Gambar 1.5 menjelaskan kerangka
pemikiran pelaksanaan kajian ini.
13. 13
Gambar 1.5
Kerangka Pemikiran
Kajian Kebijakan Investasi Daerah di Kota Tangerang
Kualitas
Institusi
Daerah
“Perencanaan
Strategis”
untuk Promosi dan
Pengelolaan Investasi
Daerah:
- Integrasi Perencanaan
Pembangunan Daerah
-Koordinasi Antar
Stakeholders
- Identifikasi Produk
Utama Daerah
Investasi
Daerah
Sektor Pendukung:
- Infrastruktur
- Pendidikan
- Ramah Lingkungan
Pertumbuhan
Ekonomi
Daerah
Kebijakan dalam
Pengelolaan Investasi
Daerah
- Pajak dan Retribusi Daerah
- Unit Pelayanan Terpadu
- Pusat Bisnis Daerah
Kebijakan dalam
Promosi Investasi
Daerah
- Pemasaran Daerah
- ‘Saleable’ Master Plan
- E-marketing
Membangun
Kapasitas Pemda:
- Reformasi Birokrasi
- Koordinasi Kebijakan
14. 14
III. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang dijelaskan
sebelumnya, tujuan dari penelitian ini antara lain adalah :
a. Mengetahui dan menjelaskan profil (perkembangan, kondisi, dan potensi)
investasi daerah di Kota Tangerang serta peranannya dalam perekonomian dan
pembangunan ekonomi daerah
b. Mengidentifikasi dan menganalisis berbagai permasalahan investasi daerah di
Kota Tangerang, dan berbagai faktor yang signifikan berpengaruh terhadap
perkembangan dan kondisi investasi daerah di Kota Tangerang
c. Me-review berbagai kebijakan yang telah diterapkan terkait dengan
permasalahan dan upaya penciptaan suasana yang kondusif bagi investasi daerah
di Kota Tangerang
d. Mensinergikan strategi kebijakan investasi, antara yang telah disusun oleh Pusat
dan yang disusun Pemkot Tangerang, termasuk di dalamnya merespons
kebijakan paket investasi yang tertuang dalam Inpres No. 3/2006.
e. Menyusun strategi dan kerangka kebijakan yang mendukung terciptanya suasana
yang kondusif dan meningkatnya daya tarik investasi daerah di Kota Tangerang
IV. Output Penelitian
Output yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini antara lain adalah:
a. Profil (kondisi, perkembangan, dan potensi) investasi daerah di Kota Tangerang
b. Faktor-faktor penentu daya tarik investasi daerah di Kota Tangerang
c. Proyeksi investasi daerah di Kota Tangerang
d. Kerangka kebijakan (policy framework) dalam investasi daerah di Kota
Tangerang
e. Buku pedoman investasi daerah di Kota Tangerang
15. 15
V. Manfaat Penelitian
Studi tentang penyusunan kerangka kebijakan investasi daerah di Kota
Tangerang ini memiliki manfaat, antara lain :
a. Menjadi salah satu acuan bagi para pengambil kebijakan
b. Menjadi pedoman dalam penyusunan dan pemberlakukan berbagai kebijakan
daerah dan dokumen perencanaan pembangunan yang terkait dengan investasi
dan perekonomian daerah
c. Memberikan saran dan masukan dalam kebijakan penyusunan program
pengembangan ekonomi Kota Tangerang, dalam hal ini seluruh jajaran
Pemerintah dan DPRD Kota Tangerang
VI. Metodologi Penelitian
Untuk menyusun kerangka kebijakan investasi daerah di Kota Tangerang
dibutuhkan pemahaman mendasar mengenai karakteristik dan potensi perekonomian
wilayah serta investasi daerah. Identifikasi terhadap berbagai variabel yang terkait
dilakukan dengan pendekatan ilmiah dan kemampuan menangkap persepsi masyarakat
terhadap berbagai permasalahan, tantangan, dan potensi perekonomian dan investasi
daerah. Secara umum, pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan
kualitatif (deskripsi) dan kuantitatif (permodelan regional). Kedua pendekatan tersebut
dilaksanakan dengan menggunakan data, baik primer maupun sekunder.
Data primer diperoleh dengan melakukan survei (penyebaran kuesioner),
wawancara mendalam (indepth interview), dan pelaksanaan focus group discussion
(FGD). Penggunaan data primer dilakukan untuk menangkap persepsi dari para
stakeholders (terutama swasta/pengusaha dan Pemerintah Daerah) diharapkan dapat
memberikan masukan terhadap saran, permasalahan, potensi, tantangan,
kendala/hambatan, dan harapan akan strategi dan kerangka kebijakan dalam upaya
pencapaian optimalnya investasi yang ada di wilayah Kota Tangerang.
Aspek-aspek apa yang umumnya dipakai sebagai dasar pertimbangan bagi
investor untuk pengambilan keputusan investasi, serta untuk mengetahui apakah
Pemkot Tangerang telah mengantisipasi atau menyediakan aspek-aspek tersebut sesuai
dengan tingkat kepentingan yang diharapkan para investor diharapkan akan terungkap
dalam penelusuran melalui wawancara mendalam dan pelaksanaan FGD. Kiat untuk
menarik investor dapat berhasil secara efektif dan efisien apabila Pemkot Tangerang
16. 16
mampu mempersiapkan dengan baik aspek-aspek yang dianggap penting oleh investor
dan tidak mempersiapkan secara berlebihan terhadap aspek-aspek yang dianggap tidak
penting. Wawancara mendalam dan FGD akan melibatkan para pengusaha yang telah
atau yang berminat untuk berinvestasi di wilayah Kota Tangerang (misalyang tergabung
dalam Kamar Dagang dan Industri (KADIN) daerah atau asosiasi pengusaha),
lembaga/dinas Pemkot Tangerang yang terkait (terutama Kantor Perijinan dan
Penanaman Modal, Dinas Perindagkopar, dan Bapeda), dan masyarakat pemerhati
investasi daerah (termasuk di antaranya adalah lembaga swadaya masyarakat (LSM)).
Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai publikasi lembaga/dinas,
baik yang ada di Pemkot Tangerang maupun di Pemerintah Pusat yang terkait dengan
permasalahan investasi di Kota Tangerang. Penggunaan data sekunder ditujukan untuk
mengetahui, mengukur, dan menghitung potensi dan optimalitas investasi dengan
menggunakan pendekatan analisis kuantitatif makro ekonometrik regional.
Permodelan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi investasi daerah di
Kota Tangerang akan disusun dengan menggunakan pendekatan metode/model
ekonometrika. Metode/model ekonometrika merupakan kombinasi dari berbagai
pendekatan, yaitu teori ekonomi, matematika, dan statistika. Model ekonometrika
dikenal memiliki keungulan, antara lain :
dapat mengidentifikasikan faktor-faktor yang signifikan berpengaruh terhadap
suatu variabel (dalam hubungan dengan variabel lain)
dapat menentukan arah dan besarnya hubungan antar variabel
dapat digunakan untuk prediksi/peramalan (forecasting)
Oleh karena itu, sangatlah cocok apabila model ekonometrika digunakan dalam
mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap investasi daerah di Kota
Tangerang, penyusunan kerangka kebijakannya, dan memproyeksinya.
Kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan
tantangan) Kota Tangerang dalam permasalahan investasi juga akan dianalisis lebih
lanjut dengan metode analisa SWOT (strenght, weakness, opportunity, and threath)
untuk mendukung analisa kebijakan yang akan direkomendasikan.
Tentunya, dalam pelaksanaan kajian ini, dukungan dari berbagai pihak terutama
seluruh jajaran Pemkot Tangerang sangat diperlukan. Dukungan tersebut dapat berupa
penyediaan data-data sekunder, sumbangsih pemikiran, dan pemfasilitasian
pelaksanaan studi. Beberapa jenis data sekunder dan sumbernya yang dibutuhkan untuk
mendukung studi ini secara rinci ditunjukkan dalam Tabel 1.2.
17. 17
Tabel 1.2
Jenis dan Sumber Data
No. Jenis Data Sumber Data
1 Tangerang Dalam Angka Tahun 2000-
2004
BPS Kota Tangerang
2 Statistik Industri Kota Tangerang
Tahun 2000-2004
BPS Kota Tangerang , Dinas
Perindagkopar, dan BPS Pusat
3 Peraturan Terkait Kebijakan Investasi
Nasional
BKPM Pusat dan Departemen
Perdagangan
4 Peraturan Terkait Kebijakan Investasi
Daerah di Kota Tangerang
Kantor Perijinan dan Penanaman
Modal, dan Bapeda Kota
Tangerang
5 Nilai Investasi dan Jumlah Proyek PMA
dan PMDN di Kota Tangerang
Kantor Perijinan dan Penanaman
Modal, BPS, dan Bapeda Kota
Tangerang
6 Jumlah Perijinan Investasi Kota
Tangerang
Kantor Perijinan dan Penanaman
Modal, BPS, dan Bapeda Kota
Tangerang
7 Statistik Ekspor dan Impor Kota
Tangerang Tahun 2000-2004
BPS Kota Tangerang, Dinas
Perindagkopar, dan BPS Pusat
8 Data Kependudukan Kota Tangerang BPS dan Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kota
Tangerang
9 Data Ketenagakerjaan Kota Tangerang BPS dan Dinas Ketenagakerjaan
Kota Tangerang
10 Dokumen Profil dan Peluang Investasi
di Kota Tangerang
Kantor Perijinan dan Penanaman
Modal, Dinas Perindagkopar, dan
Bapeda Kota Tangerang
11 Dokumen Profil dan Peluang Investasi
di Provinsi Banten
BKPM Provinsi Banten
12 Rencana Tata Ruang dan Wilayah
(RTRW) Kota Tangerang
Dinas Tata Kota dan Bapeda
Kota Tangerang
13 Peta Tematik Kota Tangerang Dinas Tata Kota dan Bapeda
Kota Tangerang
14 Dokumen Perencanaan Daerah Kota
Tangerang
Bapeda Kota Tangerang
15 Dokumen Perencanaan Nasional Bappenas dan Departemen
Dalam Negeri
16 Upah Minimum Regional (UMR), untuk
Kota Tangerang dan Provinsi Banten
Dinas Ketenagakerjaan Kota
Tangerang
17 Hasil Studi Pemeringkatan Daya Tarik
Investasi Kabupaten/Kota Berdasarkan
Persepsi Dunia Usaha Tahun 2000-
2005
Komite Pemantau Pelaksanaan
Otonomi Daerah (KPPOD)
18 Investasi dan Pengelolaan Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota
Tangerang
Badan Keuangan dan Kekayaan
Daerah dan Bapeda Kota
Tangerang
18. 18
VII. Sistematika Penulisan Laporan
Hasil penelitian ini direncanakan akan disusun dalam tujuh bab, yaitu:
Bab I. Pendahuluan
Bab ini membahas latar belakang masalah yang mendasari studi ini,
perumusan permasalahan, tujuan penelitian, output studi, manfaat
studi, dan sistematika penulisan laporan hasil studi.
Bab II. Metodologi
Bab ini menjelaskan cara-cara pengolahan data yang dilakukan,
pelaksanaan survei, dan tool of analysis yang digunakan dalam studi ini.
Selain itu, dijelaskan pula mengenai kemampuan dan validasi model,
jenis dan sumber data, serta alat bantu software pengolahan data yang
digunakan dalam studi ini.
Bab III. Profil Potensi dan Peluang Investasi di Kota Tangerang
Bab ini membahas secara mendalam tentang profil dan peta potensi dan
peluang investasi di Kota Tangerang yang disusun secara sektoral dan
spasial (berdasrkan lokasi). Dalam bab ini juga dikemukakan tentang
perencanaan wilayah terkait investasi di wilayah Kota Tangerang.
Bab IV. Permasalahan Investasi di Kota Tangerang
Bab ini menjelaskan berbagai permasalahan investasi yang dihadapi Kota
Tangerang yang terinci dalam berbagai aspek. Pembahasan setiap aspek
dilakukan secara mendalam berdasarkan temuan di lapangan yang
diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner, wawancara mendalam,
pelaksanaan FGD, analisis SWOT, dan pengolahan data sekunder.
Bab V. Alternatif Kebijakan Investasi di Kota Tangerang
Bab ini mengemukakan berbagai alternatif solusi dari berbagai
permasalahan investasi yang terungkap dalam Bab IV sebelumnya.
Berbagai alternatif kebijakan yang nantinya dikemukakan harus sinergi
dan dikoordinasikan dengan berbagai pihak terlebih dahulu untuk
mengukur tingkat ke-feasible-annya.
19. 19
Bab VI. Pedoman Investasi di Kota Tangerang
Setelah dikemukakannya permasalahan dan alternatif solusi yang
diberikan sebelumnya, kemudian disusunlah pedoman investasi di Kota
Tangerang yang mendukung terciptanya iklim nvestasi yang sehat. Dalam
pedoman tersebut, akan dijelaskan lebih lanjut mengenai perencanaan,
tata cara, mekanisme, prosedur, strategi promosi, pengelolaan dan
pengendalian, dan sistem informasi manajemen penanaman modal di
Kota Tangerang.
Bab VII. Penutup
Bab ini berisi kesimpulan umum penulisan, saran/rekomendasi yang
dapat diberikan, dan kritik atas keterbatasan studi.
Tangerang, April 2006
