Dokumen tersebut membahas tentang regulasi dan dinamika pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015, meliputi substansi peraturan terkait, tahapan dan jadwal, inovasi pada tahap pencalonan, isu strategis kampanye dan tahap tungguran serta rekapitulasi hasil pemilihan."

1. Dinamika Pilkada Serentak 2015

2. Dinamika Regulasi Pilkada Tahun 2015
UU Nomor 1
Tahun 2015
UU Nomor 8
Tahun 2015
Putusan MK
Nomor 33, 42
dan 46 Tahun
2015

3. Substansi UU Nomor 1 Tahun 2015
1
• Pemungutan suara dilakukan secara serentak
• Sistem pencalonan bersifat tunggal
2
• Larangan politik dinasti
• Larangan turun kasta
3
• Kewajiban calon mengikuti uji publik
• Fasilitasi sejumlah aktivitas kampanye oleh KPU
4
• Pembatasan dana kampanye
• Pengaturan sengketa menjadi dua jenis, yakni sengketa pemilihan dan sengketa hasil
5
• Penyelesaian sengketa hasil pemilihan menjadi kewenangan ke Mahkamah Agung (MA)
• Larangan incumbent melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum berakhirnya masa
jabatan
6
• Larangan incumbent menggunakan program dan kegiatan pemerintah daerah untuk kegiatan
pemilihan enam bulan sebelum berakhirnya masa jabatan
• Larangan menerima dan memberi imbalan pada tahap pencalonan.

4. Substansi UU Nomor 8 Tahun 2015
1
• Uji publik dan pendaftaran bakal calon dihapus
• Sistem pencalonan kembali ke sistem paket
2
• Syarat dukungan untuk calon perseorangan dinaikkan
menjadi 6,5 sampai 10 persen
• KPU RI menjadi penanggung jawab akhir pelaksanaan
pilkada secara nasional
3
• Penetapan calon terpilih dilakukan dengan sistem suara
terbanyak
• Penanganan sengketa hasil pemilihan dikembalikan ke MK

5. Substansi Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 33, 42 dan 46 Tahun 2015
Syarat calon kepala daerah dan wakil kepala
daerah tidak boleh memiliki konflik kepentingan
dengan petahana sesuai pasal 7 huruf r UU
Nomor 8 Tahun 2015 batal demi hukum sesuai
putusan MK Nomor 33 Tahun 2015.
Anggota DPR, DPD dan DPRD yang akan maju
sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala
daerah wajib mengundurkan diri sejak
ditetapkan sebagai calon.
Anggota TNI/POLRI/PNS tetap wajib
mengundurkan diri sejak ditetapkan
sebagai calon.

6. Alur Tahapan dan Jadwal Pilkada Serentak
24 Juni-14 Juli
Penyusunan Daftar
Pemilih oleh KPU
15 Juli-26 Agustus
Pemutakhiran
26 Juli-28 Juli
Pendaftaran Paslon
26 Juli-1 Agustus
Pemeriksaan
Kesehatan
24 Agustus
Penetapan Paslon
24 Agustus-17 Nov
Sengketa TUN
27 Agus-5 Des
Masa Kampanye
6-8 Desember
Masa Tenang
16-18 Desember
Rekap tungsura di
Kabupaten/Kota
18 -19 Desember
Rekap Tungsura di
Tingkat Provinsi
21-23 Desember
Penetapan Paslon
Terpilih Tanpa PHP
9

7. Inovasi pada Tahap Pencalonan
Penggunaan
Sistem Informasi
Pencalonan
(SILON)
Penggunaan Sistem
Informasi Tahapan
Pencalonan (SITAP)

8. MANFAAT SILON BAGI KKPU
Membantu
proses
mengambil
Database Paslon
yang diserahkan,
yaitu
mengUpload
data Paslon ke
dalam sistem
Membantu proses
pemeriksaan
kegandaan, baik
kegandaan internal
masing-masing
paslon, maupun
kegandaan yang
terjadi antar paslon
(seorang pendukung
mendukung lebih
dari satu calon)
Membantu proses
pencetakan berita
acara : (1) model
BA1-KWK
Perseorangan; (2)
model BA2-KWK
Perseorangan; (3)
BA5-KWK
Perseorangan; (4)
model BA6-KWK
Perseorangan
Poin 1 Poin 2 Poin 3

9. MANFAAT SILON BAGI
PASLON PERSEORANGAN
1
2
3
4
Memasukkan Informasi terkait Pasangan Calon
Memasukkan data dukungan per desa/kelurahan dengan cara entri melalui
excel, kemudian melakukan proses Upload (memasukkan data excel tersebut
ke dalam aplikasi melalui menu yang disediakan
Memasukkan rekapitulasi jumlah dukungan
Mencetak formulir-formulir pencalonan perseorangan
5
Mengkopi database softcopy syarat pencalonan dan syarat calon ntuk
diserahkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabuten/Kota sebagai salah satu
syarat pendaftaran

10. MANFAAT SILON BAGI
PASLON PARPOL
1
2
3
4
Memasukkan Informasi terkait Pasangan Calon
Memasukkan informasi terkait partai politik atau gabungan partai politik yang
mengusulkan paslon
Mencetak formulir pencalonan pilkada
Mencetak formulir-formulir pencalonan dan syarat calon perseorangan
5
Mengkopi database softcopy syarat calon dan syarat pencalonan untuk
diserahkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagai salah satu
syarat pendaftaran

11. SISTEM INFORMASI TAHAPAN PILKADA
INFO YANG
DISEDIAKAN
SITAP
DATA WILAYAH DAN PENDUDUK
INFORMASI BADAN AD HOC
INFORMASI PASLON TAHAPAN
PENDAFTARAN
INFORMASI PASLON TAHAPAN
PENDAFTARAN ULANG
INFORMASI PASLON TAHAPAN
PENELITIAN
INFORMASI HASIL PEMILIHAN
INFORMASI KAMPANYE
INFORMASI ANGGARAN
PILKADA
INFORMASI SENGKETA
PEMILIHAN

12. MANFAAT SITAP
1
Memudahkan KPU RI untuk menghimpun informasi penyelenggaraan tahapan
pilkada dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia
2
Sarana KPU untuk monitoring dan supervisi pelaksanaan tahapan pilkada di
setiap daerah di Indonesia.
3
Sebagai sarana penyebaran informasi pelaksanaan tahapan pilkada kepada
masyarakat

13. Dinamika Pencalonan Pilkada
KASUS CALON
TUNGGAL DI 7
DAERAH
Kabupaten Tasikmalaya
(Jawa Barat)
Kota Surabaya
(Jawa Timur)
Kabupaten Pacitan
(Jawa Timur)
Kabupaten Blitar
(Jawa Timur)
Kota Samarinda
(Kalimantan Timur)
Kota Mataram
(Nusa Tenggara Barat)
Kabupaten Timor Tengah
Utara (NTT)

14. ISU STRATEGIS KAMPANYE
Jenis Kampanye
1. Pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog
2. Debat publik, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga, dan iklan
media massa.
3. Kegiatan lain yg tdk melanggar aturan.
Pembiayaan
kampanye
1. Pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog dibiayai kandidat.
2. Debat publik, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga, iklan media
massa difasilitasi KPU lewat dana APBD.
Bahan Kampanye
1. Selebaran (flyer) paling besar ukuran 8,25 cm x 21 cm.
2. Brosur (leaflet) paling besar ukuran posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm, posisi terlipat
21 cm x 10 cm.
3. Pamflet paling besar ukuran 21 cm x 29,7 cm.
4. Poster paling besar ukuran 40 cm x 60 cm
Alat Peraga
Kampanye
1. Baliho/billboard/videotron paling besar ukuran 4 m x 7 m, paling banyak 5 (lima)
buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota.
2. spanduk paling besar ukuran 1,5 m x 7 m, paling banyak 2 (dua) buah setiap
Pasangan Calon untuk setiap desa/sebutan lain atau kelurahan.
3. umbul-umbul paling besar ukuran 5 m x 1,15 m, paling banyak 20 (dua puluh)
buah setiap pasangan calon untuk setiap kecamatan.
Iklan Media
Massa
1. Penayangan Iklan Kampanye 14 hari sebelum dimulainya masa tenang.
2. Iklan kampanye di televisi paling banyak kumulatif 10 spot, berdurasi paling lama
30 detik, untuk setiap stasiun televisi, setiap hari.
3. Iklan Kampanye di radio paling banyak 10 spot, berdurasi paling lama 60 detik,
untuk setiap stasiun radio, setiap hari.

15. ISU STRATEGIS TUNGSURA
Kategori
Pemilih
1. Terdaftar dalam DPT, DPTb1 dan DPPh di TPS yang bersangkutan.
2. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 yang menggunakan haknya pada hari dan
tanggal Pemungutan Suara dan didaftar dalam DPTb-2.
3. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:
(1) menunjukkan KTP, KK, Paspor, atau Identitas Lain kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara; (2)
didaftar pada DPTb-2.
Teknis
Pemungutan
Suara
1. Pemilih memberikan suara di TPS mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00.
2. Pada pukul 13.00 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan
memberikan suara hanya Pemilih yang telah hadir di TPS yang sedang menunggu giliran untuk
memberikan suara.
3. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 dapat menggunakan hak pilihnya satu jam
sebelum selesainya Pemungutan Suara di TPS.
4. Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau penyandang cacat lainnya yang mempunyai halangan fisik
laindapat dibantu oleh pendamping yaitu anggota KPPS atau orang lain atas permintaan Pemilih
yang bersangkutan.
5. Pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang
bersangkutan.
Kategori
Suara sah
1. Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS.
2. Surat suara diberi tanda coblos pada nomor urut, foto, atau nama salah 1 (satu) pasangan calon
dalam Surat Suara.
3. Tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut atau nama Pasangan
Calon atau foto Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan.
4. Tanda coblos lebih dari satu kali pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut,
nama Pasangan Calon dan foto Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang
bersangkutan.
5. Tanda coblos tepat pada garis 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, nama
Pasangan Calon dan foto Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan.

16. ISU STRATEGIS REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL
Aktivitas Rekap
1. Rekapitulasi digelar di kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi,
sementara rekap di PPS dihapus.
2. Saksi, pengawas dan pemantau dapat mendokumentasikan hasil rekap
dalam bentuk foto dan video.
3. Rekap dilakukan secara berurutan, tetapi dapat juga dilakukan secara
bersamaan untuk rekap di PPK dengan ketentuan paling banyak 4
kelompok.
4. Daerah yang menggelar pigub, pilbup, dan pilwako secara bersamaan
maka rekap pilgub dilaksanakan telebih dahulu.
Penetapan
Paslon Terpilih
1. Pasangan calon terpilih adalah paslon yang memperoleh suara
terbanyak.
2. Jika suara terbanyak diperoleh oleh lebih dari satu paslon, paslon
terpilih ditetapkan berdasarkan persebaran wilayah suara yang lebih
luas secara berjenjang mulai dari kabupaten/kota hingga TPS untuk
pilgub dan mulai dari kecamatan hingga TPS untuk pilbup dan pilwako.
3. Penetapan paslon terpilih dilakukan paling lambat tiga hari setelah
batas waktu pengajuan PHP ke MK.
4. Jika terdapat PHP ke MK, penetapan paslon terpilih paling lama 1 hari
setelah putusan MK.
5. Jika digelar pemungutan atau penghitungan suara ulang berdasarkan
putusan MK, penetapan paslon terpilih dilakukan setelah hasil
pemungutan atau penghitungan suara ulang di putus MK.