2. TUGAS, WEWENANG PENGAWAS TPS
TUGAS WEWENANG
1. Mengawasi persiapan pemungutan
suara;
2. Mengawasi pelaksanaan pemungutan
suara;
3. Mengawasi persiapan penghitungan
suara;
4. Mengawasi pelaksanaan
penghitungan suara;
5. Mengawasi pergerakan hasil
penghitungan suara dari TPS ke PPS.
1. Menyampaikan keberatan dalam hal
ditemukannya dugaan pelanggaran,
kesalahan dan/atau penyimpangan
administrasi pemungutan dan
penghitungan suara;
2. Menerima salinan berita acara dan
sertifikat pemungutan dan
penghitungan suara; dan
3. Melaksanakan wewenang lain sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundangundangan.
3. KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENGAWAS TPS
KEWAJIBAN LARANGAN
1. Menyampaikan laporan hasil pengawasan
pemungutan dan penghitungan suara kepada
Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu
Kelurahan/ Desa;
2. Menyampaikan laporan hasil pengawasan
kepada Panwaslu, Kecamatan melalui
Panwaslu Kelurahan/Desa
1. Mempengaruhi dan mengintimidasi pemilih
dalam menentukan pilihannya.
2. Melihat pemilih mencoblos surat suara dalam
bilik suara.
3. Mengerjakan atau membantu mempersiapkan
perlengkapan pemungutan dan penghitungan
suara serta mengisi formulir pemungutan
suara dan hasil penghitungan suara.
4. Mengganggu kerja KPPS dalam melaksanakan
tugas dan kewenangannya.
5. Mengganggu pelaksanaan pemungutan suara
dan penghitungan suara
4. PENGAWASAN SEBELUM PEMUGUTAN SUARA
PENGAWASAN MASA TENANG
Masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye. Dalam tahapan pemilu
2024, masa tenang berlangsung pada 11 – 13 Februari 2024. Dalam masa tenang tersebut, peserta pemilu dilarang
melakukan aktivitas kampanye yaitu melakukan kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk untuk
meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu.
5. PERSIPAN PERSIAPAN PEMUGUTAN SUARA
KPPS mengumumkan hari, waktu dan tempat
pemungutan suara seluas-luasnya dan
menggunakan berbagai cara, sarana dan
prasarana. Pengumuman dilaksanakan paling
lambat 5 (lima) hari sebelum hari pemungutan
suara.
KPPS menyampaikan surat pemberitahuan
pemungutan suara kepada pemilih maksimal 3
(tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
Apabila 1 (hari) sebelum hari pemungutan
suara terdapat formulir yang tidak dapat
diserahkan kepada pemilih, ketua KPPS
melaporkan rekapitulasi formulir
pemberitahuan memilih tersebut.
6. PENGAWASAN PERLENGKAPAN PEMUGUTAN SUARA
Perlengkapan pemungutan suara, dukungan
perlengkapan lainnya, dan perlengkapan
pemungutan suara lainnya diterima oleh KPPS dari
PPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum Hari dan
tanggal pemungutan suara. Diterima dan wajib
diperiksa kesesuaian jumlah (untuk yang dalam
kotak tidak boleh membuka kotak karena telah
tersegel) sedangkan untuk yang di luar kotak (dalam
hal ini dalam kantong plastik) harus diperiksa dan
dicek kesesuaian jumlah dan isi yang ada di
dalamnya
Surat suara Tinta Segel
Alat untuk
mencoblos
pilihan
Sampul kertas
Kantong
plastik
Karet pengikat
surat suara
Formulir
Model C.Hasil
Salinan dan
Formulir
lainnya
Segel plastik
pengganti
gembok
Formulir untuk
berita acara dan
ƔĖƌƠĻǘŎìƠ
Tali pengikat
alat pemberi
tanda pilihan
Alat bantu
tuna netra
KOTAK SUARA
7. LOGISTIK TPS
Perlengkapan Pemungutan Suara Dukungan Perlengkapan Lainnya Perlengkapan Pemungutan
Lainnya
1. Kotak Suara
2. Surat Suara
3. Tinta
4. Bilik Pemungutan Suara
5. Segel
6. Alat untuk mencoblos pilihan
7. TPS
1. Sampul Kertas
2. Tanda Pengenal KPPS, petugas
ketertiban TPS dan saksi
3. Karet pengikat surat suara
4. Lem/Perekat
5. Kantong Plastik
6. Bolpoin
7. Segel plastik sebagai alat
pengaman lainnya pengganti
gembok
8. Spidol
9. Formulir
10. Stiker nomor kotak suara
11. Tali Pengikat alat untuk
mencoblos pilihan
12. Alat bantu disabilitas netra
1. Salinan DPT
2. Salinan DPTb
3. Daftar Pasangan Calon
4. Daftar Calon Tetap DPR
5. Daftar Calon Tetap DPD
6. Daftar Calon Tetap DPRD
Provinsi
7. Daftar Calon Tetap DPRD
Kabupaten/Kota
8. Label identitas kotak suara
untuk setiap jenis Pemilu
8. LOGISTIK LUAR KOTAK SUARA
1. Tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban TPS, dan Tanda Pengenal Saksi
2. Bolpoin
3. Spidol Besar dan Kecil
4. Formulir Model C.Daftar Pemilih Tetap KPU
5. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KPU
6. Formulir Model C.Daftar Hadir
7. Pemilih Khusus-KPU
8. Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
9. Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
10. Salinan DPT dan DPTb
11. Bilik pemungutan suara (di luar kantong plastik)
9. DENAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)
MEJA ALAT
PENGGANDAAN
MODEL
C.HASIL SALINAN
Petugas
Ketertiban
TPS
Petugas
Ketertiban
TPS
10. Pengawas TPS memastikan mendapatkan salinan DPT dan DPTb sebelum pemungutan suara untuk dilakukan
pemeriksaan terhadap kualitas daftar pemilih tersebut (identifikasi daftar pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat
(TMS)).
Pengawas TPS memastikan perlengkapan pemungutan dan Penghitungan Suara dan Dukungan Perlengkapan
Lainnya sudah diterima dari PPS paling lambat 13 Februari 2024.
Pengawas TPS mengawasi dan memastikan kondisi perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya
dalam kondisi lengkap dan aman.
11. PENGAWASAN JELANG DAN PENUTUPAN PEMUGUTAN SUARA
PENGAWASAN JELANG PEMUGUTAN SUARA SELESAI
o Puncak pemilihan umum adalah pemungutan dan penghitungan suara yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024.
Dalam memastikan proses pemungutan suara berlangsung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,
terdapat tahapan yang sangat krusial yaitu kelengkapan logistik, kepastian surat suara dengan daerah pemilihan di
TPS, ketepatan waktu pembukaan suara, kesiapan saksi peserta pemilu, publikasi data pemilih, informasi tata cara
memilih, ketersediaan alat bantu disabilitas netra, adanya pelanggaran mobilisasi pemilih, ketidaknetralan
petugas, intimidasi pemilih, memilih lebih dari satu kali, kekurangan logistik dan waktu penutupan suara
o Pengawas TPS wajib hadir di TPS pada hari pemungutan suara selambat-lambatnya pada pukul 06.30 waktu
setempat untuk memastikan persiapan pemungutan suara.
12. SAKSI DI TPS
1. Saksi hanya dapat menjadi saksi untuk 1 peserta Pemilu.
2. Wajib membawa surat mandat dan menyerahkannya paling lambat sebelum rapat pemungutan suara.
3. Tidak mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto calon/pasangan calon, simbol/gambar
partai politik, atau mengenakan seragam dan/atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak
peserta pemilu tertentu.
4. Berjumlah paling banyak 2 orang untuk masing-masing pasangan calon, partai politik atau calon anggota DPD
dengan ketentuan yang dapat memasuki TPS berjumlah 1 orang dalam 1 waktu.
13. PENGAWASAN DI MULAINYA RAPAT PEMUGUTAN SUARA
1. Rapat pemungutan suara dimulai dengan pengucapan sumpah dan janji anggota KPPS.
2. Ketua KPPS menjelaskan kepada pemilih tentang tata cara pemungutan suara dan pembagian tugas anggota KPPS
3. Dalam hal dimulainya rapat pemungutan suara belum ada saksi, pemilih atau pengawas TPS yang hadir, rapat
ditunda sampai dengan adanya saksi, pemilih dan pengawas TPS yang hadir, paling lama 30 menit.
4. Dalam hal terdapat saksi yang hadir setelah rapat pemungutan suara dimulai, KPPS dapat menerima surat mandat
dari saksi dan mempersilakan untuk mengikuti rapat pemungutan suara.
14. PENYELESAIAN KEBERATAN
Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih
penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Apabila terdapat keberatan Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau
mencocokkan selisih perolehan suara dalam formulir hasil salinan pemungutan dan penghitungan suara.
Apabila keberatan yang diajukan Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS dapat diterima, KPPS seketika melakukan
pembetulan. Pembetulan dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
Ketua KPPS dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan. Apabila Saksi masih keberatan
terhadap hasil pembetulan, KPPS meminta pendapat dan/atau saran perbaikan dari Pengawas TPS yang hadir.
KPPS wajib menindaklanjuti saran perbaikan dari Pengawas TPS dan KPPS wajib mencatat keberatan Saksi yang diterima
sebagai kejadian khusus dan mencatat seluruh kejadian khusus selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
di TPS pada formulir kejadian khusus dan/atau keberatan.
15. PENGAWASAN PROSES RAPAT PEMUGUTAN SUARA
• KPPS Membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kota suara di atas meja secara tertib dan teratur,
mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, serta memeriksa sampul yang berisi
surat suara untuk masing-masing jenis pemilu yang masih dalam keadaan bersegel.
• Memperlihatkan bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, menutup kembali, mengunci kotak suara dan
meletakkannya di tempat yang telah ditentukan.
• Menghitung dan memeriksa kondisi seluruh surat suara termasuk surat suara cadangan sebanyak 2 persen dari
jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT untuk masing-masing jenis Pemilu dan memastikan kesesuaian dengan
daerah pemilihan.
• Memastikan proses membuka, memeriksa dan menghitung surat suara disaksikan oleh saksi, pengawas,
pemantau, pewarta dan warga masyarakat/pemilih.
• Apabila seluruh jenis dokumen dan peralatan TPS dikeluarkan dari kotak suara dan telah diidentifikasi, terdapat
dokumen dan peralatan pemungutan suara yang tidak tersedia atau kurang, KPPS segera menghubungi PPS
setempat dan dicatat dalam formulir kejadian khusus.
16. PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMBERIAN SUARA
Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:
Pemilik KTP elektronik yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan ( PUKUL 07.00-13.00 )
Pemilik KTP elektronik yang terdaftar dalam DPTb ( 11.00-13.00 )
Pemilik KTP el yang tidak terdatar pada DPT dan DPTb; dan ( 12.00-13.00)
Penduduk yang telah memiliki hak pilih. ( 12.00-13.00 )
Dalam hal pemilih belum memiliki KTP-el pada hari pemungutan suara, pemilih dapat menggunakan Surat
Keterangan (Suket). (12.00-13.00 )
CATATAN :
SEPANJANG MASIH ADA SISA SUSU, KALAU HABIS DI ARAHKAN KE TPS TERDEKAT.
Larangan saat Pemberian Suara:
Pemilih tidak boleh membubuhkan tulisan dan/atau catatan apapun pada surat suara
Pemilih tidak boleh mendokumentasikan hak pilihnya di bilik suara
17. No JENIS PEMILIH JUMLAH SURAT SUARA
1 Pindah Ke Provinsi Lain PPWP
2 Pindah Memilih Ke Kab/Kota lain di provinsi yang sama tetapi beda DAPIL DPRD Provinsi
a) PPWP
b) DPR RI
c) DPD RI
3 Pindah memilih ke Kab/Kota lain di Provinsi yang sama tetapi dalam satu DAPIL
a) PPWP
b) DPR RI
c) DPD RI
d) DPRD Provinsi
4 Pindah memilih ke Kecamatan lain dalam satu Kabupaten/Kota dan di luar DAPIL DPRD Kabupaten/Kota
a) PPWP
b) DPR RI
c) DPD RI
d) DPRD Provinsi
5 Pindah memilih ke Kecamatan Lain dalam satu Kabupaten/Kota dan masih dalam DPRD Kab/Kota
a) PPWP
b) DPR RI
c) DPD RI
d) DPRD Provinsi
e) DPRD Kab/Kota
19. 1. Ketua KPPS mengumumkan bahwa pelaksanaan pemungutan suara telah selesai dan penghitungan suara dimulai.
2. Penghitungan suara dapat dilakukan secara berurutan dimulai dari surat suara presiden dan wakil presiden, DPR,
DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
3. Membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua pihak yang hadir.
4. Mengeluarkan surat suara dari kotak suara dan diletakkan di meja ketua KPPS
5. Menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat
jumlahnya.
6. Mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang hadir.
20. pentuan Suara Tidak Sah
1. Surat Suara tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS.
2. Tanda coblos 1 (satu) atau lebih di luar kolom.
3. Tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali dalam kolom yang berbeda.
4. surat suara yang terdapat tulisan dan/atau catatan lain.
5. surat suara dicoblos tidak menggunakan alat coblos (misalnya dengan rokok).
6. Surat suara tidak di coblos.
7. Tanda coblos tembus ke partai lain atau tembus ke luar kolom.
28. RUMUS AKURASI PENGHITUNGAN SUARA
Jumlah Suara Sah + Jumlah Suara Tidak Sah = Jumlah Pemilih yang Memberikan Suara.
1. Jumlah Suara Sah + Jumlah Suara Tidak Sah + Surat Suara Rusak + Surat Suara Tidak Terpakai = Jumlah seluruh
surat suara yang diterima ada di TPS
2. Jumlah seluruh Surat Suara yang digunakan = Jumlah seluruh surat suara sah dan tidak sah.
3. Jumlah surat suara sah = jumlah perolehan suara sah seluruh peserta.
4. Jumlah seluruh surat suara yang digunakan = jumlah seluruh pengguna hak pilih.
29. PENGAWASAN SETELAH PENGHITUNGAN SELESAI
1. Setelah penghitungan suara selesai Ketua KPPS dan anggota KPPS menandatangani formulir hasil serta
ditandatangani oleh saksi yang hadir dan bersedia menandatangani.
2. Apabila terdapat saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir, wajib dicatat dalam kejadian khusus
atau keberatan saksi dengan mencantumkan alasannya.
3. Formulir hasil pemungutan yang telah ditandatangani dibuat dalam bentuk dokumen elektronik dengan
menggunakan Sirekap dan disampaikan ke KPU.
4. Setelah rapat pemungutan dan penghitungan suara berakhir, Saksi, Pengawas TPS, pemantau Pemilu, atau
Masyarakat yang hadir pada rapat penghitungan suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir
hasil setiap jenis pemilu, DPT, DPTb dan DPK dalam bentuk foto atau video.
30. PENGAWASAN PENGISIAN SALINAN HASIL
Setelah formulir selesai dilakukan penandatanganan, Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengisi formulir hasil
salinan untuk setiap jenis pemilu, mengisi keberatan saksi atau catatan kejadian khusus dalam pemungutan dan
penghitungan suara.
KPPS wajib menyampaikan hasil penggandaan formulir salinan kepada setiap saksi, pengawas TPS, dan PPK melalui
PPS yang hadir pada hari yang sama. Apabila KPPS tidak dapat melakukan penggandaan formulir salinan, KPPS
dapat menggunakan dokumen elektronik dari Sirekap.
31. PENGAWASAN PENYERAHAN KOTAK SUARA
1. KPPS wajib menyerahkan kotak suara dan salinan formulir hasil salinan untuk semua jenis pemilihan pada hari dan
tanggal pemungutan suara kepada PPK melalui PPS.
2. Penyerahan kotak suara kepada PPS diawasi oleh Saksi dan/atau Pengawas TPS.
3. PPS meneruskan kotak suara dari seluruh TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah proses pemungutan dan
penghitungan suara selesai.
4. Apabila PPS tidak dapat disampaikan pada hari yang sama, PPS menyampaikan kotak suara ke PPK paling lambat 3
(tiga) hari setelah hari pemungutan suara.
