Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Panduan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Pengawasan Tungsura.pptx
1. OLEH : SUPRIADI, S.KOM
ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN MUSI BANYUASIN
PANDUAN PTPS PENGAWASAN
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
SUARA
PEMILU TAHUN 2024
2. DASAR HUKUM
1. UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
2. Peraturan KPU No. 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan
Penghitungan Suara Dalam Pemilu
3. Keputusan KPU No. 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis
Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam
Pemilihan Umum
3. SIAPA SAJA YANG ADA DI TPS
Pemungutan
Suara
Di Dalam TPS
KPPS
Petugas Ketertiban TPS
Pengawas TPS
Saksi
Pemilih
Di Luar TPS Pemantau Pemilu
Penghitungan
Suara
Di Dalam TPS
KPPS
Petugas Ketertiban TPS
Pengawas TPS
Saksi
Di Luar TPS
Pemilih
Pemantau Pemilu
4. TUGAS
PENGAWAS TPS WAJIB MEMAHAMI
1. Mengawasi
persiapan
pemungutan suara
2. Mengawasi
pelaksanaan
pemungutan suara
3. Mengawasi
persiapan
penghitungan suara
4. Mengawasi
pelaksanaan
penghitungan suara
5. Mengawasi
pergerakan hasil
Penghitungan suara
dari TPS ke PPS
WEWENANG
1. Menyampaikan keberatan
dalam hal Ditemukannya
dugaan pelanggaran,
kesalahan dan/atau
penyimpangan
administrasi pemungutan
dan penghitungan suara
2. Menerima salinan berita
acara dan ser�fikat
pemungutan dan
penghitungan suara
3. Melaksanakan wewenang
lain sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan
KEWAJIBAN
1. Menyampaikan laporan
hasil pengawasan
pemungutan dan
penghitungan suara
kepada Panwaslu
Kecamatan melalui
Panwaslu Kelurahan/
Desa
2. Menyampaikan laporan
hasil pengawasan
kepada Panwaslu,
Kecamatan melalui
Panwaslu
Kelurahan/Desa
LARANGAN
1. Mempengaruhi dan
mengintimidasi pemilih dalam
Menentukan pilihannya.
2. Melihat pemilih mencoblos surat
suara dalam bilik suara.
3. Mengerjakan atau membantu
Mempersiapkan perlengkapan
pemungutan dan penghitungan
suara serta mengisi formular
pemungutan suara dan hasil
penghitungan suara
4. Mengganggu kerja KPPS dalam
melaksanakan tugas dan
kewenangannya.
5. Mengganggu pelaksanaan
pemungutan suara dan
penghitungan suara
5. FORMULIR A
Pengawas TPS wajib menggunakan Formulir A
untuk mencatat setiap peristiwa dan hasil dari
pengawasan serta dugaan pelanggaran dalam
proses pemungutan dan penghitungan suara.
Formulir A juga sarana untuk menjelaskan
tentang upaya pencegahan dan saran
perbaikan dari Pengawas TPS yang dikirimkan
ke Pengawas Kecamatan melalui pengawas
kelurahan/desa.
6. PENGAWASAN MASA TENANG
Pengawas TPS melakukan pengawasan di masa tenang dengan fokus pada praktik kampanye yang
dilakukan di masa tenang dan praktik politik uang. Pengawasan terhadap adanya praktik pemberian
uang dan barang secara langsung atau tidak langsung yang dilakukan oleh pelaksana kampanye, tim
kampanye dan perorangan dengan tujuan untuk :
a. Tidak menggunakan hak pilihnya.
b. Menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga surat
suaranya tidak sah.
c. Memilih pasangan calon tertentu.
d. Memilih partai politik peserta pemilu tertentu; dan/atau memilih calon anggota DPD tertentu.
Langkah-Langkah Pengawasan oleh Pengawas TPS :
a. berkeliling di wilayah TPS memeriksa apakah terdapat kegiatan kampanye yang dilakukan oleh
peserta pemilu dan/atau masih ada alat peraga kampanye yang terpasang di sekitar TPS
b. melakukan pengawasan terhadap adanya praktik pemberian uang atau barang secara langsung
maupun tidak langsung yang dilakukan oleh pelaksana kampanye, tim kampanye dan perorangan
c. mengidentifikasi situasi lingkungan TPS yang dapat mengganggu persiapan pemungutan suara
d. Apabila terdapat dugaan pelanggaran dalam masa tenang maka Pengawas TPS menuangkannya
dalam Formulir A
e. Pengawas mengirimkan informasi hasil pengawasan melalui Siwaslu dengan mengisi FORM A.1
tentang Pengawasan Masa Tenang
f. Pelaporan melalui Siwaslu dilaksanakan pada tanggal 11 Februari pukul 12.00 s/d 13 Februari
pukul 21.00)
7. PENGAWASAN PERSIAPAN PEMUNGUTAN SUARA
KPPS menyiapkan pemungutan suara dengan :
a. mengumumkan hari, waktu dan tempat pemungutan suara
b. Menyampaikan Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU kepada Pemilih
(dalam hal terdapat Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU yang tidak
terdistribusi kepada Pemilih, KPPS wajib menyimpan dan menyerahkan
kepada PPK melalui PPS setelah penghitungan suara)
c. menyiapkan TPS
d. mengumumkan dengan menempelkan DPT, DPTb, Daftar Pasangan Calon
dan DCT Anggota DPD, DCT Anggota DPR RI, DCT Anggota DPRD Provinsi
dan DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS.
e. menyerahkan salinan DPT dan DPTb kepada saksi dan Pengawas TPS
f. mengecek kondisi perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan
lainnya tanpa membuka kotak suara bersegel
g. Mengumumkan peserta Pemilu yang dibatalkan sebagai peserta pemilu
arena tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye sampai dengan
tenggat waktu yang ditentukan melalui papan pengumuman di TPS
A
8. Langkah-Langkah Pengawasan, Pengawas TPS :
a. berkoordinasi dengan KPPS untuk memastikan pengumuman hari, waktu dan tempat pemungutan
suara di lingkungan TPS
b. memastikan mendapatkan salinan DPT dan DPTb sebelum pemungutan suara untuk dilakukan
pemeriksaan terhadap kualitas daftar pemilih tersebut (identifikasi daftar pemilih yang TMS)
c. memastikan perlengkapan pemungutan dan Penghitungan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya
sudah diterima dari PPS paling lambat 13 Februari 2024
d. mencari informasi dengan berkoordinasi kepada KPPS, pemilih atau pihak lain yang bertanggung
jawab terkait dengan distribusi surat pemberitahuan memilih
e. mengawasi dan memastikan langsung penyiapan dan pembuatan TPS sebelum pemungutan suara
tanpa kendala dan gangguan serta memastikan pembuatan TPS akses bagi pemilih penyandang
disabilitas dengan memperhatikan jalan masuk dan keluar, meja kotak suara, bilik suara, meja tinta
dan kondisi jalan menuju TPS
f. mengawasi dan memastikan kondisi perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya
dalam kondisi lengkap dan aman
g. memberikan saran perbaikan terhadap prosedur pemungutan suara yang melanggar ketentuan
perundang-undangan atau menerima laporan dari pihak lain terkait dugaan pelanggaran dan
melakukan tindak lanjut
h. Apabila terdapat dugaan pelanggaran dalam persiapan pemungutan suara maka Pengawas TPS
menuangkannya dalam Formulir A
i. mengirimkan informasi hasil pengawasan melalui Siwaslu dengan mengisi FORM A.2 tentang
Persiapan Pemungutan Suara
PENGAWASAN PERSIAPAN PEMUNGUTAN SUARA B
9. PENGAWASAN PEMUNGUTAN SUARA
1. Pengawas TPS wajib hadir di TPS pada hari pemungutan suara
selambat-lambatnya pada pukul 06.30 waktu setempat untuk
memastikan persiapan pemungutan suara.
2. Pengawasan persiapan pemungutan suara dilakukan dengan cara
memastikan bahwa KPPS :
> memeriksa TPS dan perlengkapannya
> menempatkan kotak suara di depan meja ketua KPPS
> mempersilakan dan mengatur pemilih untuk menempati tempat
duduk yang telah disediakan
> menerima surat mandat saksi
> mempersilakan kepada saksi, pengawas TPS, pemantau, pewarta
dan pemilih untuk menyaksikan proses persiapan pemungutan suara
> menerima penyampaian surat tugas dan identitas diri dari pemantau
dan pewarta
10. S A K S I
Saksi di TPS harus memenuhi ketentuan meliputi :
1. Hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Peserta Pemilu
2. wajib membawa dan menyerahkan surat mandat paling lambat sebelum
rapat pemungutan suara yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau
tim kampanye Tingkat kabupaten/kota atau tingkat di atasnya untuk
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pimpinan Partai Politik tingkat
kabupaten/kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu anggota DPR, DPRD
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; atau calon anggota DPD untuk Pemilu
anggota DPD
3. tidak mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto
calon/Pasangan Calon, simbol/gambar Partai Politik, atau mengenakan
seragam dan/atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau
menolak Peserta Pemilu tertentu
4. berjumlah paling banyak 2 (dua) orang untuk masing-masing Pasangan
Calon, Partai Politik, atau calon anggota DPD, dengan ketentuan yang dapat
memasuki TPS/TPSLN berjumlah 1 (satu) orang dalam 1 (satu) waktu
11. PENGAWASAN DIMULAINYA RAPAT PEMUNGUTAN SUARA
1. Rapat pemungutan suara dibuka oleh Ketua KPPS tepat pukul
07.00 waktu setempat
2. Rapat pemungutan suara dimulai dengan pengucapan sumpah
dan janji anggota KPPS.
3. Ketua KPPS menjelaskan kepada pemilih tentang tata cara
pemungutan suara dan pembagian tugas anggota KPPS
4. Dalam hal dimulainya rapat pemungutan suara belum ada saksi,
pemilih atau pengawas TPS yang hadir, rapat ditunda sampai
dengan adanya saksi, pemilih dan pengawas TPS yang hadir,
paling lama 30 menit.
5. Dalam hal terdapat saksi yang hadir setelah rapat pemungutan
suara dimulai, KPPS dapat menerima surat mandat dari saksi dan
mempersilakan untuk mengikuti rapat pemungutan suara
12. PENGAWASAN PROSES RAPAT PEMUNGUTAN SUARA A
JENIS SURAT SUARA DI TPS
Pasangan Calon
Presiden dan Wakil Presiden
Calon Anggota DPD
Calon Anggota DPR
Calon Anggota
DPRD Provinsi
Calon Anggota
13. PENGAWASAN PROSES RAPAT PEMUNGUTAN SUARA B
Sesuai Ketentuan
Pukul 12.00 - 13.00
Pukul 07.00 - 13.00
Pukul 07.00 - 13.00
PEMILIH YANG BERHAK MENGGUNAKAN SUARA DI TPS
pemilik KTP-el
yang terdaftar
dalam DPT di TPS
yang bersangkutan
pemilik KTP-el
yang terdaftar
dalam DPTb
pemilik KTP-el
yang tidak terdaftar
pada DPT dan DPTb
penduduk yang telah
memiliki hak pilih
Dalam hal Pemilih belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Suket
14. PENGAWASAN PROSES RAPAT PEMUNGUTAN SUARA
Langkah-Langkah Pengawasan, Pengawas TPS :
a. memeriksa kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara
b. memeriksa adanya kesalahan pengiriman surat suara yang bukan untuk TPS yang
bersangkutan (berbeda daerah pemilihan)
c. memeriksa keterbukaan informasi dengan memastikan DPT dan DPTb dipasang di
papan pengumuman atau tempat lain sehingga pemilih dapat memeriksa namanya
sebelum melakukan pemungutan suara
d. memeriksa apakah terdapat tata cara pemungutan suara dipasang di papan
pengumuman atau tempat lainnya
e. Mengenali semua pihak yang berada di TPS untuk mencegah pihak yang tidak
bertanggung jawab
f. memeriksa adanya atribut peserta pemilu yang berada di lokasi TPS dan
g. yang dikenakan oleh saksi peserta pemilu. Apabila terdapat Saksi yang tidak dapat
menyampaikan surat mandat, Pengawas TPS memberikan saran perbaikan melalui
Ketua KPPS agar saksi tersebut menyaksikan proses pemungutan dan penghitungan
suara dari luar TPS
h. memastikan adanya alat bantu coblos untuk pemilih disabilitas Netra untuk pemilihan
presiden dan wakil presiden serta anggota DPD
C
15. PENGAWASAN PROSES RAPAT PEMUNGUTAN SUARA
Langkah-Langkah Pengawasan, Pengawas TPS :
i. memastikan pendamping bagi pemilih yang membutuhkan pendampingan
menandatangani formulir pernyataan pendampingan yang disediakan KPPS
j. memastikan tidak adanya dugaan pelanggaran yang terjadi di antaranya mobilisasi
pemilih yang dilakukan oleh seseorang dan/atau kelompok tertentu untuk
mempengaruhi pilihan pemilih
k. memastikan tidak adanya dugaan pelanggaran yang terjadi selama proses pemungutan
suara berlangsung
l. mengawasi adanya pemilih yang memiliki dokumen KTP Elektronik dengan alamat di
luar domisili TPS
m. memastikan tidak adanya pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali
n. memberikan saran perbaikan terhadap prosedur pemungutan suara yang melanggar
ketentuan perundang-undangan atau menerima laporan dari pihak lain terkait dugaan
pelanggaran dan melakukan tindak lanju
o. Apabila terdapat dugaan pelanggaran dalam persiapan pemungutan suara maka
Pengawas TPS menuangkannya dalam Formulir A
p. mengirimkan informasi hasil pengawasan melalui Siwaslu dengan mengisi FORM A.3
tentang Pengawasan Pemungutan Suara (Tgl 14 Februari pukul 06.00 - 10.00)
D
16. PENGAWASAN JELANG & PENUTUPAN PEMUNGUTAN
SUARA
a. Tepat pukul 12.00 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa pemilih DPK diberi kesempatan
untuk memberikan suara di TPS sepanjang surat suara masih ada dengan terlebih dahulu memberikan
kesempatan kepada pemilih DPT dan DPTb yang telah hadir. Apabila surat suara telah habis, KPPS
mengarahkan pemilih DPK ke TPS terdekat yang masih dalam 1 (satu) wilayah desa/kelurahan.
b. Pengawasan jelang pemungutan suara selesai :
> Pada saat waktu pemberian suara selesai, ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan
memberikan suara hanya pemilih yang sedang menunggu giliran untuk memberikan suara dan
telah dicatat kehadirannya dalam daftar hadir atau telah hadir dan sedang dalam antrian untuk
mencatatkan kehadirannya dalam daftar hadir
> Setelah seluruh pemilih selesai memberikan suara, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir
di TPS bahwa pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan rapat penghitungan suara di TPS
c. Menyelesaikan pemungutan suara :
> KPPS mengumpulkan dan mengelompokkan serta mencatat surat suara yang tidak terpakai dan
surat suara rusak untuk setiap jenis pemilihan dengan memberitahukan kepada Pengawas TPS dan
Saksi yang hadir mengenai jumlah surat suara yang tidak terpakai dan surat suara rusak
> KPPS menghitung jumlah (termasuk L+P) kehadiran pemilih pada formulir daftar hadir pemilih,
daftar hadir pemilih tambahan dan daftar hadir pemilih khusus dan memberitahukan kepada
Pengawas TPS dan Saksi yang hadir
> KPPS Menghitung jumlah (termasuk L+P) pemilih disabilitas yang hadir pada formulir daftar hadir
pemilih, daftar hadir pemilih tambahan dan daftar hadir pemilih khusus dan memberitahukan
kepada Pengawas TPS dan Saksi yang hadir
17. PENGAWASAN PERSIAPAN PENGHITUNGAN SUARA
a. Waktu penghitungan suara di TPS dimulai setelah pemungutan suara selesai dan berakhir pada Hari yang sama dengan
hari pemungutan suara. Jika belum selesai, penghitungan suara dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua
belas) jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara
b. Rapat penghitungan suara dipimpin oleh Ketua KPPS dan dapat dihadiri oleh Saksi dan/atau pengawas TPS
c. Sebelum rapat penghitungan suara di TPS, anggota KPPS mengatur sarana dan prasarana yang diperlukan dalam
penghitungan suara yaitu :
> Pengaturan tempat rapat penghitungan suara di TPS, termasuk pengaturan papan atau tempat untuk memasang
formulir C.Hasil untuk setiap jenis pemilihan
> Tempat duduk KPPS, Saksi dan Pengawas TPS
> Alat kelengkapan administrasi
> Formulir penghitungan suara di TPS
> Sampul kertas/kantong plastik pembungkus
> Segel
> Kotak suara serta menyiapkan segel plastik untuk mengunci kotak suara
> Peralatan TPS lainnya
d. Penempatan pemilih, pemantau pemilu dan masyarakat ditempatkan di luar TPS
e. Sarana dan prasarana diatur dengan baik agar mudah digunakan dan rapat penghitungan suara dapat diikuti oleh
semua pihak yang hadir dengan jelas
f. Setelah menyiapkan sarana dan prasarana, KPPS menghitung :
> Jumlah pemilih terdaftar dalam salinan DPT yang memberikan suara untuk masing-masing jenis pemilu
> Jumlah pemilih terdaftar dalam Salinan DPTb yang memberikan suara untuk masing-masing jenis pemilu
> Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan untuk masing-masing jenis Pemilu
> Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos untuk masing-masing
jenis Pemilu
> Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara Cadangan untuk masing-masing jenis pemilu
18. PENGAWASAN PROSES PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA
1. Ketua KPPS mengumumkan bahwa pelaksanaan pemungutan suara telah selesai dan penghitungan suara dimulai
2. Penghitungan suara dapat dilakukan secara berurutan dimulai dari surat suara presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
3. Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS melakukan penghitungan suara untuk setiap jenis pemilu dengan cara :
a. Membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua pihak yang hadir.
b. Mengeluarkan surat suara dari kotak suara dan diletakkan di meja ketua KPPS
c. Menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlahnya.
d. Mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang hadir
e. Apabila KPPS menemukan surat suara yang dikeluarkan tidak sesuai dengan jenis pemilihan, ketua KPPS menunjukkan
surat suara tersebut kepada Saksi, Pengawas TPS, anggota KPPS, pemantau pemilu dan masyarakat/pemilih yang hadir
dan memasukkan surat suara tersebut ke dalam kotak sesuai dengan jenis pemilu.
f. KPPS membuka surat suara dan memeriksa tanda coblos pada surat suara sesuai dengan jenis pemilu dan mencatat ke
dalam formulir hasil dalam bentuk tally dan mencatat hasil penghitungan jumlah surat suara masing-masing pemilu ke
dalam formulir hasil.
g. Anggota KPPS membuka surat suara lembar demi lembar dan memberikan surat suara tersebut kepada Ketua KPPS dan
ketua KPPS melakukan :
> Meneliti pemberian tanda coblos pada surat suara
> menunjukkan surat suara kepada Saksi, Pengawas TPS dan anggota KPPS, serta dapat dipantau oleh pemantau pemilu
atau masyarakat/pemilih yang hadir dengan ketentuan 1 (satu) surat suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah
atau tidak sah.
> menyampaikan hasil penelitiannya dengan suara yang jelas, dan
> mengumumkan hasil perolehan suara dengan suara yang terdengar jelas
h. Penghitungan perolehan suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapatkan penerangan yang
cukup.
i. Anggota KPPS mencatat perolehan suara dengan tulisan yang jelas dan terbaca ke dalam formulir hasil yang ditempel pada
papan atau tempat tertentu
19. SURAT SUARA SAH
PPWP DPD
DPR, DPRD Provinsi, dan
DPRD Kabupaten/Kota
1. Surat suara
ditandatangani oleh
ketua KPPS; dan
2. Tanda coblos pada
nomor urut, foto, nama
salah satu Pasangan
Calon, tanda gambar
Partai Politik, dan/atau
Gabungan Partai Politik
dalam surat suara
1.Surat suara
ditandatangani
oleh ketua KPPS;
dan
2.Tanda coblos
terdapat pada
kolom 1 (satu)
calon
perseorangan
1. Surat suara
ditandatangani oleh
ketua KPPS; dan
2. Tanda coblos pada
nomor atau tanda
gambar Partai Politik
dan/atau nama calon
anggota DPR, DPRD
Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota berada
pada kolom yang
disediakan
20. TANDA COBLOS SURAT SUARA TIDAK SAH
PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
1. Surat suara tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS
2. Dalam hal ketua KPPS menemukan surat suara yang terdapat
tulisan dan/atau catatan lain, surat suara tersebut dinyatakan tidak
sah
3. Dalam hal ketua KPPS menemukan surat suara yang dicoblos tidak
menggunakan alat coblos, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah
4. Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara Presiden dan Wakil
Presiden yang dicoblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang
memuat nomor urut, foto, atau nama Pasangan Calon yang
berhalangan tetap atau dibatalkan sebagai Pasangan Calon atau
salah satu calon, atau tanda gambar Partai Politik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20, suara pada surat suara tersebut
dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan
21. TANDA COBLOS SURAT SUARA TIDAK SAH
PEMILU DPR, DPRD PROVINSI & DPRD KABUPATEN/KOTA
1. Surat suara tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS
2. Dalam hal ketua KPPS menemukan surat suara yang terdapat tulisan dan/atau catatan lain,
surat suara tersebut dinyatakan tidak sah
3. Dalam hal ketua KPPS menemukan surat suara yang dicoblos tidak menggunakan alat coblos,
surat suara tersebut dinyatakan tidak sah
4. Tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, nama Partai Politik, atau
gambar Partai Politik atau pada kolom yang memuat nomor urut calon atau nama calon, bagi
pengurus Partai Politik yang mengajukan calon di satu atau di beberapa Dapil atau di seluruh
Dapil DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, tetapi dibatalkan sebagai peserta Pemilu
karena tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye sampai dengan tenggat waktu yang
ditentukan
5. Tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, nama Partai Politik, atau
gambar Partai Politik, bagi pengurus Partai Politik yang tidak mengajukan calon di seluruh Dapil
DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, tetapi dibatalkan sebagai peserta Pemilu karena
tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye sampai dengan tenggat waktu yang
ditentukan
6. Tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, nama Partai Politik, atau
gambar Partai Politik, bagi Partai Politik yang tidak memiliki pengurus dan tidak mengajukan
calon, tetapi dibatalkan sebagai peserta pemilu karena tidak menyampaikan Laporan Awal Dana
Kampanye sampai dengan tenggat waktu yang ditentukan
22. TANDA COBLOS SURAT SUARA TIDAK SAH
PEMILU DPD
1. Surat suara tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS
2. Dalam hal ketua KPPS menemukan surat suara yang terdapat tulisan
dan/atau catatan lain, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah
3. Dalam hal ketua KPPS menemukan surat suara yang dicoblos tidak
menggunakan alat coblos, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah
4. Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara DPD yang memuat nomor
urut calon, nama calon, foto calon anggota DPD, tetapi nama calon atau foto
calon tersebut tidak dicantumkan dalam surat suara, suara pada surat suara
tersebut dinyatakan tidak sah untuk calon anggota DPD yang bersangkutan
5. Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara DPD yang memuat nomor
urut calon, nama calon, foto calon, tetapi nama calon tersebut telah
meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon dan telah
diumumkan oleh KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, suara pada
surat suara tersebut dinyatakan tidak sah untuk calon anggota DPD yang
bersangkutan
23. RUMUS AKURASI PENGHITUNGAN SUARA
1. Jumlah Pemilih yang Memberikan Suara = Jumlah Suara
Sah + Jumlah Suara Tidak Sah
2. Jumlah seluruh surat suara yang diterima ada di TPS =
Jumlah Suara Sah + Jumlah Suara Tidak Sah + Surat
Suara Rusak + Surat Suara Tidak Terpakai
3. Jumlah seluruh Surat Suara yang digunakan = Jumlah
seluruh surat suara sah dan tidak sah.
4. Jumlah surat suara sah = jumlah perolehan suara sah
seluruh peserta.
5. Jumlah seluruh surat suara yang digunakan = jumlah
seluruh pengguna hak pilih
24. PENGAWASAN SETELAH PENGHITUNGAN SELESAI
1. Setelah penghitungan suara selesai Ketua KPPS dan anggota KPPS
menandatangani formulir hasil serta ditandatangani oleh saksi yang
hadir dan bersedia menandatangan
2. Apabila terdapat saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani
formulir, wajib dicatat dalam kejadian khusus atau keberatan saksi
dengan mencantumkan alasannya.
3. Formulir hasil pemungutan yang telah ditandatangani dibuat dalam
bentuk dokumen elektronik dengan menggunakan Sirekap dan
disampaikan ke KPU.
4. Setelah rapat pemungutan dan penghitungan suara berakhir, Saksi,
Pengawas TPS, pemantau Pemilu, atau Masyarakat yang hadir pada
rapat penghitungan suara diberi kesempatan oleh KPPS untuk
mendokumentasikan formulir hasil setiap jenis pemilu, DPT, DPTb
dan DPK dalam bentuk foto atau video
25. PENGAWASAN PENGISIAN SALINAN HASIL
1. Setelah formulir selesai dilakukan penandatanganan, Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengisi
formulir hasil salinan untuk setiap jenis pemilu, mengisi keberatan saksi atau catatan kejadian
khusus dalam pemungutan dan penghitungan suara
2. Jika terjadi kesalahan penulisan pada formulir hasil salinan, Ketua KPPS melakukan pembetulan
dengan cara mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal dan
menuliskan angka atau kata hasil pembetulan pada angka atau kata yang dicoret
3. Ketua KPPS serta saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka atau kata pembetulan dan
wajib dituangkan dalam catatan kejadian khusus
4. KPPS menggandakan formulir salinan menggunakan alat penggandaan yang disediakan di TPS
dan ditandatangani oleh Ketua KPPS, Anggota KPPS serta Saksi yang hadir. Jika saksi yang
hadir tidak bersedia menandatangani formulir maka ditandatangani oleh saksi yang bersedia
menandatangani dan wajib dicatat dalam catatan kejadian khusus
5. KPPS wajib menyampaikan hasil penggandaan formulir salinan kepada setiap saksi, pengawas
TPS, dan PPK melalui PPS yang hadir pada hari yang sama. Apabila KPPS tidak dapat melakukan
penggandaan formulir salinan, KPPS dapat menggunakan dokumen elektronik dari Sirekap
6. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS menyusun dan memasukkan formulir hasil dan salinan hasil
pemungutan dan penghitungan suara masing-masing ke dalam 1 (satu) sampul kertas dan
disegel yang selanjutnya dimasukkan ke dalam kantong ziplok atau kantong plastik yang
mempunyai rel atau klip diatasnya yang dapat dibuka dan ditutup kembali.
A
26. PENGAWASAN PENGISIAN SALINAN HASIL
7. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS menyusun dan memasukkan formulir kejadian khusus
dan/atau keberatan saksi, DPT, DPTb, Daftar Hadir, pendamping, pemberitahuan masing-
masing ke dalam 1 (satu) sampul kertas dan disegel
8. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS menyusun dan memasukkan surat suara untuk semua
jenis pemilihan yang dinyatakan sah, dinyatakan tidak sah, tidak digunakan/tidak terpakai
termasuk sisa surat suara cadangan, dan rusak dan/atau keliru coblos masing-masing ke
dalam sampul kertas dan disegel
9. Pada bagian luar kotak suara ditempel label, disegel dan dipasang gembok atau alat
pengaman lainnya sebagai bahan untuk rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat
kecamatan atau nama lain
10. KPPS wajib menyegel, menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara untuk semua jenis
pemilihan setelah rapat penghitungan suara di TPS
11. Dokumen elektronik dengan menggunakan Sirekap digunakan untuk keperluan publikasi
dan alat bantu rekapitulasi penghitungan suara
12. Pengawas TPS memberikan saran perbaikan terhadap prosedur penghitungan suara yang
melanggar ketentuan perundang-undangan atau menerima laporan dari pihak lain terkait
dugaan pelanggaran dan melakukan tindak lanjut
13. Pengawas TPS menuliskan kejadian lainnya dari hasil pengawasan penghitungan suara
B
27. PENGAWASAN PENGUMUMAN PENGHITUNGAN SUARA
1. KPPS mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS.
2. KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap formulir hasil salinan untuk setiap jenis
pemilu kepada PPS dalam sampul kertas dan disegel pada hari dan tanggal
pemungutan suara. Penyampaian formulir juga dilakukan dengan menggunakan
dokumen elektronik melalui Sirekap
3. PPS wajib mengumumkan formulir hasil salinan dari seluruh TPS di wilayah
kerjanya dengan cara menempelkan formulir hasil di tempat umum pada
kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain.
4. Apabila KPPS dengan sengaja tidak menyampaikan 1 (satu) rangkap hasil salinan
untuk setiap jenis pemilu sampai batas waktu yang ditetapkan, KPPS dikenai
sanksi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
5. Selain formulir hasil salinan pemungutan dan penghitungan suara, KPPS dalam
menyampaikan formulir DPT, DPTb, DPK dan kejadian khusus dan/atau keberatan
dalam bentuk dokumen elektronik
6. KPPS dilarang memberikan formulir hasil salinan untuk setiap jenis Pemilu kepada
siapapun dan/atau pihak manapun kecuali kepada setiap saksi, pengawas TPS,
dan PPK melalui PPS
28. PENGAWASAN PENYERAHAN KOTAK SUARA
1. KPPS wajib menyerahkan kotak suara dan salinan
formulir hasil salinan untuk semua jenis pemilihan pada
hari dan tanggal pemungutan suara kepada PPK melalui
PPS
2. Penyerahan kotak suara kepada PPS diawasi oleh Saksi
dan/atau Pengawas TPS.
3. PPS meneruskan kotak suara dari seluruh TPS kepada
PPK pada hari yang sama setelah proses pemungutan
dan penghitungan suara selesai.
4. Apabila PPS tidak dapat disampaikan pada hari yang
sama, PPS menyampaikan kotak suara ke PPK paling
lambat 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara
29. PENGAWASAN SETELAH PENGHITUNGAN SUARA SELESAI
Langkah-Langkah pengawasan, Pengawas TPS :
1. mengawasi adanya potensi kekurangan surat suara pada pemungutan suara menjelang
akhir waktu pemungutan suara
2. mengawasi dugaan pelanggaran dengan mencoblos surat suara sisa.
3. Pengawas TPS mengawasi penutupan pemungutan suara dilakukan dengan
memastikan tidak ditutup sebelum pukul 13.00 waktu setempat
4. mengawasi saksi yang tidak bersedia menandatangani formulir C.Hasil-KPU dan
salinannya
5. mengawasi penyampaian salinan C.Hasil-KPU yang diberikan kepada Pengawas TPS
dan Saksi
6. memberikan saran perbaikan terhadap prosedur pemungutan suara yang melanggar
ketentuan perundang-undangan atau menerima laporan dari pihak lain terkait dugaan
pelanggaran dan melakukan tindak lanjut
7. Apabila terdapat dugaan pelanggaran dalam persiapan pemungutan suara maka
Pengawas TPS menuangkannya dalam Formulir A
8. mengirimkan informasi hasil pengawasan melalui Siwaslu dengan mengisi FORM A.4
tentang Pengawasan Penghitungan Suara dan Ketidaksesuaian (Tgl 14 Februari pukul
10.00 s/d selesai proses penghitungan)
30. TATA CARA DOKUMENTASI PENGAWASAN
1. Memastikan mendapatkan salinan C.Hasil-KPU dari KPPS untuk
setiap jenis pemilu.
2. Menfoto C.HASIL-KPU dalam bentuk plano untuk seluruh jenis
pemilu.
3. Memasukkan data dan informasi dari C.HASIL-PPWP dengan
memasukkan angka :
a. Perolehan suara Paslon 01, Paslon 02, dan Paslon 03
b. Jumlah DPT PPWP
c. Jumlah DPTB PPWP
d. Jumlah DPK PPWP
e. Jumlah Suara Sah PPWP
f. Jumlah Suara Tidak Sah PPWP
g. Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah PPWP
31. PENYELESAIAN KEBERATAN
1. Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur
dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Dalam hal terdapat keberatan Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS, KPPS wajib
menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara dalam formular Model C.HASIL
SALINAN dengan formulir Model C.HASIL
3. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, KPPS seketika melakukan pembetulan dengan cara mencoret
angka yang salah dan menuliskan angka yang benar
4. Ketua KPPS dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan
5. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan, KPPS meminta pendapat dan/atau saran
perbaikan dari Pengawas TPS yang hadir
6. KPPS wajib menindaklanjuti saran perbaikan dari Pengawas TPS serta mencatat keberatan Saksi yang
diterima sebagai kejadian khusus dan mencatat seluruh kejadian khusus selama pelaksanaan
pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU
KEBERATAN-KPU dan ditandatangani oleh ketua KPPS
7. Keberatan Saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat pada formulir Model C.KEJADIAN
KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KPU sebagai keberatan Saksi dan ditandatangani oleh Saksi serta
ketua KPPS
8. Dalam hal tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dalam pelaksanaan pemungutan
dan penghitungan suara di TPS, KPPS wajib menulis kata NIHIL pada formulir Model C.KEJADIAN
KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KPU dan ditandatangani oleh ketua KPPS.
