pengawasan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum 2024

1. PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA DALAM
PEMILIHAN UMUM
(0254) 8483482 @bawaslubanten www.bawaslu-bantenprov.go.id
Bawaslu Banten bawaslubaten@yahoo.com
Fuaduddin bgas

2. DASAR HUKUM
•UU nomor 7 tahun 2017
•PKPU nomor 25 tahun 2023
•Surat Edaran No 4 tahun 2024

3. JADWAL DAN TAHAPAN PENGAWASAN
NO KEGIATAN JADWAL PELAKSANA
1 Pengawasan masa tenang 11,12,13 Pebruari 2024
2 Pengawasan persiapan pemungutan suara
 Pengumuman tempat dan waktu pemungutan 10 sd 13 Pebruari 2024
 Penyampaian Formulir Model C6-KPU 11 Pebruari 2024
 Pengembalian Formulir Model C6-KPU kepada PPS 13 Pebruari 2024
 Penerimaan Logistik TPS dari PPS kepada KPPS serta
penyiapan TPS
13 Pebruari 2024
3 Hari pemungutan dan penghitungan suara 14 Pebruari 2024 Dan bisa diperpanjang
1X12 jam

4. OBYEK TAHAPAN PENGAWASAN
1. PENGAWASAN MASA TENANG
2. PENGAWASAN PERSIAPAN PEMUNGUTAN
3. PENGAWASAN KELENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA
4. PENGAWASAN PROSES PEMUNGUTAN SUARA
5. PENGAWASAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

5. PENGAWASAN MASA TENANG
Masa Tenang : 11 s.d 13 Februari 2024
Pengawas TPS melakukan pengawasan di masa
tenang dengan fokus pada praktik kampanye
yang dilakukan di masa tenang dan praktik
politik uang. Pengawasan terhadap adanya
praktik pemberian uang dan barang secara
langsung atau tidak langsung yang dilakukan
oleh pelaksana kampanye, tim kampanye dan
perorangan.

6. LANGKAH-LANGKAH PENGAWASAN
1. Pengawas TPS berkeliling di wilayah TPS memeriksa apakah terdapat kegiatan kampanye yang
dilakukan oleh peserta pemilu dan/atau masih ada alat peraga kampanye yang terpasang di sekitar TPS.
2. Pengawas TPS melakukan pengawasan terhadap adanya praktik pemberian uang atau barang secara
langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh pelaksana kampanye, tim kampanye dan
perorangan.
3. Pengawas TPS mengidentifikasi situasi lingkungan TPS yang dapat mengganggu persiapan pemungutan
suara.
4. Apabila terdapat dugaan pelanggaran dalam masa tenang maka Pengawas TPS menuangkannya dalam
Formulir A
5. Pengawas mengirimkan informasi hasil pengawasan melalui Siwaslu dengan mengisi FORM A.1 tentang
Pengawasan Masa Tenang
6. Pelaporan melalui Siwaslu dilaksanakan pada tanggal 11 Februari pukul 12.00 s/d 13 Februari pukul
21.00)

7. PERSIAPAN PEMUNGUTAN SUARA
KPPS mengumumkan hari, waktu dan tempat pemungutan suara seluas-luasnya dan menggunakan berbagai
cara, sarana dan prasarana. Pengumuman dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari
pemungutan suara.
Pengumuman dapat dilakukan dengan cara:
1. Menggunakan pengeras suara di tempat-tempat ibadah.
2. Menempelkan pengumuman di papan pengumuman dan/atau
3. Bentuk pengumuman lain yang lazim digunakan di desa/kelurahan setempat.
KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih maksimal 3 (tiga) hari sebelum
hari pemungutan suara. Apabila 1 (hari) sebelum hari pemungutan suara terdapat formulir yang tidak dapat
diserahkan kepada pemilih, ketua KPPS melaporkan rekapitulasi formulir pemberitahuan memilih tersebut.

8. KPPS menyiapkan pemungutan suara dengan:
1. menyiapkan Tempat Pemungutan Suara (TPS)
2. mengumumkan dengan menempelkan DPT, DPTb, Daftar Pasangan Calon dan DCT
Anggota DPD, DCT Anggota DPRD Provinsi, dan DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota di
TPS.
3. menyerahkan salinan DPT dan DPTb kepada saksi dan Pengawas TPS.
4. mengecek kondisi perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya tanpa
membuka kotak suara bersegel.
5. Jika ada, KPPS mengumumkan calon atau pasangan calon yang berhalangan tetap atau
dibatalkan berdasarkan Keputusan KPU melalui papan pengumuman di TPS.
6. Jika ada, KPPS mengumumkan partai politik peserta pemilu yang dibatalkan sebagai
peserta pemilu karena tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye sampai dengan
tenggat waktu yang ditentukan melalui papan pengumuman di TPS.

9. Bagaimana Membangun TPS?
1. TPS dibuat di ruang terbuka dan/atau di ruang tertutup dengan mempertimbangkan
kemudahan akses bagi semua pemilih.
2. Tidak dibuat di dalam ruang ibadah dan ditempatkan di lokasi yang netral.
3. Dibuat dengan minimal panjang 10 meter dan lebar 8 meter atau dapat disesuaikan
dengan kondisi setempat.
4. Harus sudah selesai paling lambat 1 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
5. Pembuatan dan tata letak TPS mempertimbangkan kemudahan pemilih (penyandang
disabilitas, orang tua, orang sakit dan sejenisnya) dalam memberikan suara serta
memperhatikan alur pemberian suara oleh pemilih.
6. Pembuatan TPS dapat bekerjasama dengan masyarakat untuk semakin meningkatkan
partisipasi pemilih.

10. Prinsip TPS Akses
1. Lokasi TPS tidak bertangga, tidak berpasir, tidak berumput
tebal, tidak berundak-undak dan tidak bertingkat.
2. Jalan menuju TPS tidak berbatu, tidak bergelombang, tidak
terhalangi parit atau selokan
3. Pintu Masuk dan Keluar lebih dari 90 cm
4. Meja bilik suara memiliki ruang kosong di bawahnya dengan
tinggi 75 cm – 100 cm.
5. Meja kotak suara maksimal 35 cm dari dasar lantai.

11. PENGAWASAN PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN SUARA
Perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan
lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya diterima
oleh KPPS dari PPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum Hari dan
tanggal pemungutan suara. Diterima dan wajib diperiksa
kesesuaian jumlah (untuk yang dalam kotak tidak boleh membuka
kotak karena telah tersegel) sedangkan untuk yang di luar kotak
(dalam hal ini dalam kantong plastik) harus diperiksa dan dicek
kesesuaian jumlah dan isi yang ada di dalamnya.

12. PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA
Perlengkapan Pemungutan
Suara
Dukungan Perlengkapan
Lainnya
Perlengkapan Pemungutan
Lainnya
1. Kotak Suara
2. Surat Suara
3. Tinta
4. Bilik Pemungutan Suara
5. Segel
6. Alat untuk mencoblos
pilihan
7. TPS
1. Sampul Kertas
2. Tanda Pengenal KPPS,
petugas ketertiban TPS
dan saksi
3. Karet pengikat susu
4. Lem/Perekat
5. Kantong Plastik
6. Bolpoin
7. Segel plastik sebagai alat
pengaman lainnya
pengganti gembok
8. Spidol
9. Formulir
10. Stiker nomor kotak suara
11. Tali Pengikat alat untuk
mencoblos pilihan
12. Alat bantu disabilitas
1. Salinan DPT
2. Salinan DPTb
3. Daftar Pasangan Calon
4. Daftar Calon Tetap DPR
5. Daftar Calon Tetap DPD
6. Daftar Calon Tetap
DPRD Provinsi
7. Daftar Calon Tetap
DPRD Kabupaten/Kota
8. Label identitas kotak
suara untuk setiap
jenis Pemilu
Kantong Plastik Logistik Luar
Kotak Suara
1. Tanda pengenal KPPS, Saksi
2. Bolpoin
3. Spidol Besar dan Kecil
4. Formulir Model C.Daftar
Pemilih Tetap-KPU
5. Formulir Model C.Daftar
Hadir Pemilih Tambahan-
KPU
6. Formulir Model C.Daftar
Hadir Pemilih Khusus-KPU
7. Daftar Pasangan Calon
Presiden dan Wakil Presiden
8. Daftar Calon Tetap Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi,
dan DPRD Kabupaten/Kota
9. Salinan DPT dan DPTb
10. Bilik pemungutan suara (di

13. LANGKAH-LANGKAH PENGAWASAN
1. Pengawas TPS memastikan mendapatkan salinan DPT dan DPTb sebelum pemungutan suara untuk
dilakukan pemeriksaan terhadap kualitas daftar pemilih tersebut (identifikasi daftar pemilih yang Tidak
Memenuhi Syarat (TMS)).
2. Pengawas TPS memastikan perlengkapan pemungutan dan Penghitungan Suara dan Dukungan
Perlengkapan Lainnya sudah diterima dari PPS paling lambat 13 Februari 2024.
3. Pengawas TPS mencari informasi dengan berkoordinasi kepada KPPS, pemilih atau pihak lain yang
bertanggung jawab terkait dengan distribusi surat pemberitahuan memilih.
4. Pengawas TPS mengawasi dan memastikan langsung penyiapan dan pembuatan TPS sebelum
pemungutan suara tanpa kendala dan gangguan serta memastikan pembuatan TPS akses bagi pemilih
penyandang disabilitas dengan memperhatikan jalan masuk dan keluar, meja kotak suara, bilik suara,
meja tinta dan kondisi jalan menuju TPS.

14. LANGKAH-LANGKAH PENGAWASAN 2
1. Pengawas TPS mengawasi dan memastikan kondisi perlengkapan pemungutan suara dan
perlengkapan lainnya dalam kondisi lengkap dan aman.
2. Pengawas TPS memberikan saran perbaikan terhadap prosedur pemungutan suara yang
melanggar ketentuan perundang-undangan atau menerima laporan dari pihak lain terkait
dugaan pelanggaran dan melakukan tindak lanjut.
3. Apabila terdapat dugaan pelanggaran dalam persiapan pemungutan suara maka
Pengawas TPS menuangkannya dalam Formulir A.
4. Pengawas TPS mengirimkan informasi hasil pengawasan melalui Siwaslu dengan mengisi
FORM A.2 tentang Persiapan Pemungutan Suara.
5. Pelaporan melalui Siwaslu dilaksanakan pada tanggal 13 Februari pukul 18.00 s/d 21.00)

15. PENGAWASAN PEMUNGUTAN SUARA
Pengawas TPS wajib hadir di
TPS pada hari pemungutan
suara selambat-lambatnya
pada pukul 06.30 waktu
setempat untuk memastikan
persiapan pemungutan suara.

16. PENGAWASAN PEMUNGUTAN SUARA
1. KPPS memeriksa TPS dan perlengkapannya.
2. KPPS menempatkan kotak suara di depan meja
ketua KPPS.
3. KPPS mempersilakan dan mengatur pemilih untuk
menempati tempat duduk yang telah disediakan.
4. Ketua KPPS menerima surat mandat saksi.
5. KPPS mempersilakan kepada saksi, pengawas TPS,
pemantau, pewarta dan pemilih untuk menyaksikan
proses persiapan pemungutan suara.
6. Ketua KPPS menerima penyampaian surat tugas dan
identitas diri dari pemantau dan pewarta.
SAKSI DI TPS
1. Saksi hanya dapat menjadi saksi untuk 1 peserta Pemilu.
2. Wajib membawa surat mandat dan menyerahkannya paling
lambat sebelum rapat pemungutan suara.
3. Pembuatan surat mandat oleh pasangan calon atau
kampanye untuk pemilihan presiden dan wakil presiden
serta pimpinan partai politik untuk pemilih DPR dan DPRD
Tingkat kabupaten/kota atau di atasnya serta calon anggota
DPD untuk Pemilu anggota DPD.
4. Tidak mengenakan atau membawa atribut yang memuat
nomor, nama, foto calon/pasangan calon, simbol/gambar
partai politik, atau mengenakan seragam dan/atau atribut
lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak
peserta pemilu tertentu.
5. Berjumlah paling banyak 2 orang untuk masing-masing
pasangan calon, partai politik atau calon anggota DPD
dengan ketentuan yang dapat memasuki TPS berjumlah 1
orang dalam 1 waktu.

17. PENGAWASAN DIMULAINYA RAPAT PEMUNGUTAN SUARA
1. Rapat pemungutan suara dimulai dengan pengucapan sumpah dan janji anggota
KPPS.
2. Ketua KPPS menjelaskan kepada pemilih tentang tata cara pemungutan suara
dan pembagian tugas anggota KPPS
3. Dalam hal dimulainya rapat pemungutan suara belum ada saksi, pemilih atau
pengawas TPS yang hadir, rapat ditunda sampai dengan adanya saksi, pemilih
dan pengawas TPS yang hadir, paling lama 30 menit.
4. Dalam hal terdapat saksi yang hadir setelah rapat pemungutan suara dimulai,
KPPS dapat menerima surat mandat dari saksi dan mempersilakan untuk
mengikuti rapat pemungutan suara.

18. PENGAWASAN PROSES RAPAT PEMUNGUTAN SUARA
1. KPPS membuka perlengkapan pemungutan suara dengan cara:
a. Membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kota suara di atas meja secara tertib dan teratur,
mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, serta memeriksa sampul yang
berisi surat suara untuk masing-masing jenis pemilu yang masih dalam keadaan bersegel.
b. Memperlihatkan bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, menutup kembali, mengunci kotak suara dan
meletakkannya di tempat yang telah ditentukan.
c. Menghitung dan memeriksa kondisi seluruh surat suara termasuk surat suara cadangan sebanyak 2 persen
dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT untuk masing-masing jenis Pemilu dan memastikan
kesesuaian dengan daerah pemilihan.
d. Memastikan proses membuka, memeriksa dan menghitung surat suara disaksikan oleh saksi, pengawas,
pemantau, pewarta dan warga masyarakat/pemilih.
e. Apabila seluruh jenis dokumen dan peralatan TPS dikeluarkan dari kotak suara dan telah diidentifikasi,
terdapat dokumen dan peralatan pemungutan suara yang tidak tersedia atau kurang, KPPS segera
menghubungi PPS setempat dan dicatat dalam formulir kejadian khusus.

19. PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMBERIAN SUARA
a. Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:
1. Pemilik KTP elektronik yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan
2. Pemilik KTP elektronik yang terdaftar dalam DPTb
3. Pemilik KTP el yang tidak terdatar pada DPT dan DPTb; dan
4. Penduduk yang telah memiliki hak pilih.
5. Dalam hal pemilih belum memiliki KTP-el pada hari pemungutan suara, pemilih dapat menggunakan
Surat Keterangan (Suket).
6. Dalam hal pemilih tidak dapat menunjukkan KTP-el atau Suket, pemilih dapat menunjukkan dokumen
kependudukan berupa fotokopi KTP-el, foto KTP-el, KTP-el berbentuk digital atau dokumen
kependudukan lainnya yang memuat identitas didi yang dilengkapi dengan foto dan informasi lengkap
yang menunjukkan identitas seseorang secara akurat.

20. PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMBERIAN SUARA
b. Sebelum pemilih melakukan pemberian suara, ketua KPPS melakukan:
1. Menandatangani surat suara masing-masing jenis Pemilu pada tempat yang telah
ditentukan untuk diberikan kepada Pamilih.
2. Memanggil pemilih yang telah mengisi daftar hadir untuk memberikan suara
berdasarkan prinsip urutan pemilih.
3. Memberikan surat suara yang telah ditandatangani dalam keadaan baik/tidak rusak
serta dalam keadaan terlipat kepada pemilih.
4. Mengingatkan pemilih untuk memeriksa dan meneliti surat suara tersebut dalam
keadaan tidak rusak
5. Mengingatkan dan melarang pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat
perekam gambar lainnya ke bilik suara.

21. PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMBERIAN SUARA
c.Ketua KPPS dapat mendahulukan pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil,
atau lanjut usia untuk memberikan suara atas persetujuan pemilih yang
seharusnya mendapatkan giliran sesuai dengan nomor urut kehadiran.

22. PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMBERIAN SUARA
d. Ketua KPPS memberikan surat suara kepada pemilih yang terdaftar dalam DPTb yang
menggunakan hak pilih di TPS meliputi:
1. Surat suara presiden dan wakil presiden
2. Surat suara DPR, jika pindah memilih ke kabupaten/kota lain, dalam satu provinsi
dan dalam satu Dapil anggota DPR.
3. Surat suara DPD, jika pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi.
4. Surat suara DPRD provinsi, jika pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu
provinsi dan dalam satu Dapil anggota DPRD Provinsi.
5. Surat Suara DPRD Kabupaten/kota, jika pindah ke kecamatan lain dalam satu
kabupaten/kota dalam satu Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota.

23. No JENIS PEMILIH JUMLAH SURAT SUARA
1 Pindah Ke Provinsi Lain PPWP
2
Pindah Memilih Ke Kab/Kota lain di provinsi yang sama tetapi beda DAPIL
DPRD Provinsi
a) PPWP
b) DPR RI
c) DPD RI
3
Pindah memilih ke Kab/Kota lain di Provinsi yang sama tetapi dalam satu
DAPIL
a) PPWP
b) DPR RI
c) DPD RI
d) DPRD Provinsi
4
Pindah memilih ke Kecamatan lain dalam satu Kabupaten/Kota dan di luar
DAPIL DPRD Kabupaten/Kota
a) PPWP
b) DPR RI
c) DPD RI
d) DPRD Provinsi
5
Pindah memilih ke Kecamatan Lain dalam satu Kabupaten/Kota dan masih
dalam DPRD Kab/Kota
a) PPWP
b) DPR RI
c) DPD RI
d) DPRD Provinsi
e) DPRD Kab/Kota

24. LANGKAH-LANGKAH PENGAWASAN
1. Pengawas TPS memastikan tidak adanya dugaan pelanggaran yang terjadi di antaranya mobilisasi pemilih yang dilakukan oleh
seseorang dan/atau kelompok tertentu untuk mempengaruhi pilihan pemilih.
2. Pengawas TPS memastikan tidak adanya dugaan pelanggaran yang terjadi selama proses pemungutan suara berlangsung.
3. Pengawas TPS mengawasi adanya pemilih yang memiliki dokumen KTP Elektronik dengan alamat di luar domisili TPS.
4. Pengawas TPS memastikan tidak adanya pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali.
5. Pengawas TPS memberikan saran perbaikan terhadap prosedur pemungutan suara yang melanggar ketentuan perundang-
undangan atau menerima laporan dari pihak lain terkait dugaan pelanggaran dan melakukan tindak lanjut.
6. Apabila terdapat dugaan pelanggaran dalam persiapan pemungutan suara maka Pengawas TPS menuangkannya dalam
Formulir A.
7. Pengawas TPS mengirimkan informasi hasil pengawasan melalui Siwaslu dengan mengisi FORM A.3 tentang Pengawasan
Pemungutan Suara.
8. Pelaporan melalui Siwaslu dilaksanakan pada tanggal 14 Februari pukul 06.00 s/d 10.00)

25. SURAT SUARA SAH
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
a. surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
b. tanda coblos pada nomor urut, foto, nama salah satu Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik, dan/atau Gabungan
Partai Politik dalam surat suara.

26. SURAT SUARA SAH
Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
a. Surat Suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
b. tanda coblos pada nomor atau tanda gambar Partai Politik dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota berada pada kolom yang disediakan.

27. SURAT SUARA SAH
Pemilu Anggota DPD
a. Surat Suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
b. tanda coblos terdapat pada kolom 1 (satu) calon perseorangan.

28. Penentuan Suara Tidak Sah
1. Surat Suara tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS.
2. Tanda coblos 1 (satu) atau lebih di luar kolom.
3. Tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali dalam kolom yang berbeda.
4. surat suara yang terdapat tulisan dan/atau catatan lain.
5. surat suara dicoblos tidak menggunakan alat coblos (misalnya dengan rokok).
6. Surat suara tidak di coblos.
7. Tanda coblos tembus ke partai lain atau tembus ke luar kolom.

29. PENGAWASAN JELANG & PENUTUPAN
PEMUNGUTAN SUARA
Tepat pukul 12.00 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa pemilih DPK
diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS sepanjang surat suara masih ada
dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada pemilih DPT dan DPTb
yang telah hadir. Apabila surat suara telah habis KPPS mengarahkan pemilih DPK ke
TPS terdekat yang masih dalam 1 (satu) wilayah desa/kelurahan.

30. PENGAWASAN JELANG PEMUNGUTAN SUARA SELESAI
1. Pada saat waktu pemberian suara selesai, ketua KPPS mengumumkan
bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya pemilih yang sedang
menunggu giliran untuk memberikan suara dan telah dicatat kehadirannya
dalam daftar hadir atau telah hadir dan sedang dalam antrian untuk
mencatatkan kehadirannya dalam daftar hadir.
2. Setelah seluruh pemilih selesai memberikan suara, Ketua KPPS
mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa pemungutan suara telah
selesai dan dilanjutkan rapat penghitungan suara di TPS.

31. MENYELESAIKAN PEMUNGUTAN SUARA
1. KPPS Kedua dan Ketiga, mengumpulkan dan mengelompokkan serta mencatat surat suara
yang tidak terpakai dan surat suara rusak untuk setiap jenis pemilihan dengan
memberitahukan kepada Pengawas TPS dan Saksi mengenai jumlah surat suara yang tidak
terpakai dan surat suara rusak.
2. KPPS Kedua dan Ketiga, menghitung jumlah (termasuk L+P) kehadiran pemilih pada
formulir daftar hadir pemilih, daftar hadir pemilih tambahan dan daftar hadir pemilih
khusus.
3. KPPS Keempat dan Kelima, Menghitung jumlah (termasuk L+P) pemilih disabilitas yang
hadir pada formulir daftar hadir pemilih, daftar hadir pemilih tambahan dan daftar hadir
pemilih khusus dengan memberitahukan kepada Pengawas TPS dan Saksi.

32. PENGAWASAN PERSIAPAN PENGHITUNGAN SUARA
1. Waktu penghitungan suara di TPS dimulai setelah pemungutan suara selesai dan berakhir pada Hari yang sama dengan hari pemungutan
suara. Jika belum selesai, penghitungan suara dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya hari
pemungutan suara.
2. Rapat penghitungan suara dipimpin oleh Ketua KPPS dan dapat dihadiri oleh Saksi dan/atau pengawas TPS
3. Sebelum rapat penghitungan suara di TPS, anggota KPPS mengatur sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penghitungan suara
yaitu:
a. Pengaturan tempat rapat penghitungan suara di TPS, termasuk pengaturan papan atau tempat untuk memasang formulir C.Hasil
untuk setiap jenis pemilihan.
b. Tempat duduk KPPS, Saksi dan Pengawas TPS
c. Alat kelengkapan administrasi
d. Formulir penghitungan suara di TPS
e. Sampul kertas/kantong plastik pembungkus
f. Segel
g. Kotak suara serta menyiapkan segel plastik untuk mengunci kotak suara dan
h. Peralatan TPS lainnya

33. PENGAWASAN PROSES PELAKSANAAN
PENGHITUNGAN SUARA
1. Ketua KPPS mengumumkan bahwa pelaksanaan pemungutan suara telah selesai dan penghitungan suara dimulai.
2. Penghitungan suara dapat dilakukan secara berurutan dimulai dari surat suara presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
3. Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS melakukan penghitungan suara untuk setiap jenis pemilu dengan cara:
a. Membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua pihak yang hadir.
b. Mengeluarkan surat suara dari kotak suara dan diletakkan di meja ketua KPPS
c. Menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlahnya.
d. Mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang hadir.
e. Apabila KPPS menemukan surat suara yang dikeluarkan tidak sesuai dengan jenis pemilihan, ketua KPPS menunjukkan
surat suara tersebut kepada Saksi, Pengawas TPS, anggota KPPS, pemantau pemilu dan masyarakat/pemilih yang hadir
dan memasukkan surat suara tersebut ke dalam kotak sesuai dengan jenis pemilu.
f. KPPS membuka surat suara dan memeriksa tanda coblos pada surat suara sesuai dengan jenis pemilu dan mencatat ke
dalam formulir hasil dalam bentuk tally dan mencatat hasil penghitungan jumlah surat suara masing-masing pemilu ke
dalam formulir hasil.

34. PENGAWASAN PROSES PELAKSANAAN
PENGHITUNGAN SUARA
d. Anggota KPPS membuka surat suara lembar demi lembar dan memberikan surat suara tersebut
kepada Ketua KPPS dan ketua KPPS melakukan:
1) meneliti pemberian tanda coblos pada surat suara
2) menunjukkan surat suara kepada Saksi, Pengawas TPS dan anggota KPPS, serta dapat dipantau
oleh pemantau pemilu atau masyarakat/pemilih yang hadir dengan ketentuan 1 (satu) surat
suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah.
3) menyampaikan hasil penelitiannya dengan suara yang jelas, dan
4) mengumumkan hasil perolehan suara dengan suara yang terdengar jelas.
e. Penghitungan perolehan suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang
mendapatkan penerangan yang cukup.
f. Anggota KPPS mencatat perolehan suara dengan tulisan yang jelas dan terbaca ke dalam formulir
hasil yang ditempel pada papan atau tempat tertentu.

35. PENGAWASAN PROSES PELAKSANAAN
PENGHITUNGAN SUARA
Apabila ditemukan surat suara yang masuk dalam kotak suara lain, KPPS
menunjukkan surat suara tersebut kepada Saksi, Pengawas TPS, Pemantau,
Pemilih/Masyarakat yang hadir dengan ketentuan:
1. Apabila surat suara yang ditemukan belum dihitung, maka KPPS memasukkan
surat suara tersebut ke dalam kotak suara sesuai dengan jenis pemilunya.
2. Apabila surat suara sudah dihitung, maka KPPS memeriksa pemberian tanda
coblos dan mencatat ke dalam formulir C.Hasil dalam ukuran Plano sesuai jenis
pemilunya serta melakukan pembetulan sesuai dengan ketentuan.

36. SETELAH PENGHITUNGAN SELESAI
1. Setelah penghitungan suara selesai Ketua KPPS dan anggota KPPS menandatangani formulir
hasil Model C.Hasil-PPWP/DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota serta ditandatangani
oleh saksi yang hadir dan bersedia menandatangani.
2. Apabila terdapat saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir, wajib dicatat
dalam kejadian khusus atau keberatan saksi dengan mencantumkan alasannya.
3. Formulir hasil pemungutan yang telah ditandatangani dibuat dalam bentuk dokumen
elektronik dengan menggunakan Sirekap dan disampaikan ke KPU.
4. Setelah rapat pemungutan dan penghitungan suara berakhir, Saksi, Pengawas TPS, pemantau
Pemilu, atau Masyarakat yang hadir pada rapat penghitungan suara diberi kesempatan untuk
mendokumentasikan formulir hasil setiap jenis pemilu, DPT, DPTb dan DPK dalam bentuk foto
atau video.

37. FORMULIR MODEL C.HASIL-PPWP

38. FORMULIR MODEL C.HASIL-DPR

39. FORMULIR MODEL C.HASIL-DPD

40. FORMULIR MODEL C.HASIL-DPRD-PROV

41. FORMULIR MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA

43. PEMBUATAN FORMULIR C.HASIL-SALINAN
1. Setelah formulIr Model C.Hasil-PPWP/DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota selesai
dilakukan penandatanganan, Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengisi formulir
Model C.Hasil-SALINAN-PPWP/DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota berdasarkan
formulir Model C.Hasil-PPWP/DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota.
2. KPPS menggandakan formulir Model C.Hasil-SALINAN-PPWP/DPR/DPD/DPRD
Prov/DPRD Kab/Kota menggunakan alat penggandaan yang disediakan di TPS.
3. Ketua KPPS dan anggota KPPS menandatangani formulir Model C.Hasil-SALINAN-
PPWP/DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota dan hasil penggandaan terhadap
dokumen tersebut serta ditandatangani oleh Saksi yang hadir.
4. KPPS wajib menyampaikan hasil penggandaan formulir Model C.Hasil-SALINAN-
PPWP/DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota kepada setiap saksi, pengawas TPS,
dan PPK melalui PPS yang hadir pada hari yang sama.
5. Dalam hal KPPS tidak dapat melakukan penggandaan KPPS dapat
menggunakan Dokumen Elektronik melalui Sirekap.

44. PENGAWASAN PENGISIAN SALINAN HASIL
1. Setelah formulir selesai dilakukan penandatanganan, Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengisi formulir hasil salinan untuk setiap jenis pemilu,
mengisi keberatan saksi atau catatan kejadian khusus dalam pemungutan dan penghitungan suara.
2. Jika terjadi kesalahan penulisan pada formulir hasil salinan, Ketua KPPS melakukan pembetulan dengan cara mencoret angka atau kata yang
salah dengan 2 (dua) garis horizontal dan menuliskan angka atau kata hasil pembetulan pada angka atau kata yang dicoret.
3. Ketua KPPS serta saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka atau kata pembetulan dan wajib dituangkan dalam catatan kejadian khusus.
4. KPPS menggandakan formulir salinan menggunakan alat penggandaan yang disediakan di TPS dan ditandatangani oleh Ketua KPPS, Anggota KPPS
serta Saksi yang hadir. Jika saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir maka ditandatangani oleh saksi yang bersedia
menandatangani dan wajib dicatat dalam catatan kejadian khusus.
5. KPPS wajib menyampaikan hasil penggandaan formulir salinan kepada setiap saksi, pengawas TPS, dan PPK melalui PPS yang hadir pada hari
yang sama. Apabila KPPS tidak dapat melakukan penggandaan formulir salinan, KPPS dapat menggunakan dokumen elektronik dari Sirekap.
6. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS menyusun dan memasukkan formulir hasil dan salinan hasil pemungutan dan penghitungan suara masing-
masing ke dalam 1 (satu) sampul kertas dan disegel yang selanjutnya dimasukkan ke dalam kantong ziplok atau kantong plastik yang mempunyai
rel atau klip diatasnya yang dapat dibuka dan ditutup kembali.
7. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS menyusun dan memasukkan formulir kejadian khusus dan/atau keberatan saksi, DPT, DPTb, Daftar Hadir,
pendamping, pemberitahuan masing-masing ke dalam 1 (satu) sampul kertas dan disegel.

45. PENGAWASAN PENGUMUMAN PENGHITUNGAN
SUARA
1. KPPS mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS.
2. KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap formulir hasil salinan untuk setiap jenis
pemilu kepada PPS dalam sampul kertas dan disegel pada hari dan tanggal
pemungutan suara. Penyampaian formulir juga dilakukan dengan menggunakan
dokumen elektronik melalui Sirekap.
3. PPS wajib mengumumkan formulir hasil salinan dari seluruh TPS di wilayah kerjanya
dengan cara menempelkan formulir hasil di tempat umum pada kelurahan/desa atau
yang disebut dengan nama lain.
4. Apabila KPPS dengan sengaja tidak menyampaikan 1 (satu) rangkap hasil salinan untuk
setiap jenis pemilu sampai batas waktu yang ditetapkan, KPPS dikenai sanksi
sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
5. Selain formulir hasil salinan pemungutan dan penghitungan suara, KPPS dalam
menyampaikan formulir DPT, DPTb, DPK dan kejadian khusus dan/atau keberatan
dalam bentuk dokumen elektronik.
6. KPPS dilarang memberikan formulir hasil salinan untuk setiap jenis pemilihan kepada
siapapun dan/atau pihak manapun kecuali kepada setiap saksi, pengawas TPS, dan PPK
melalui PPS.

46. Keberatan PTPS
Pengawas TPS dapat
mengajukan keberatan
terhadap prosedur
pemungutan, penghitungan
dan/atau selisih penghitungan
perolehan suara kepada KPPS
apabila terdapat hal yang tidak
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

47. Pemungutan Suara ulang
Ketentuan yang dapat menyebabkan Pemungutan Suara ulang sebagai berikut:
• terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil
Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak
dapat dilakukan;
• pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan Suara dan
Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

48. Pemungutan Suara ulang
• Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus,
menandatangani atau menulis nama atau alamatnya pada Surat
Suara yang sudah digunakan;
• Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang
sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara menjadi tidak
sah; dan
• Pemilih yang tidak memiliki KTP-el dan tidak terdaftar di
DPT dan DPTb.

49. Penghitungan Suara ulang
• kerusuhan yang mengakibatkan PenghitunganSuara tidak dapat
dilanjutkan;
• Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup;
• Penghitungan Suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau
kurang mendapat penerangan cahaya;
• Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
• Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;

50. Penghitungan Suara ulang
• Saksi Peserta Pemilu, Panwaslu Kelurahan/Desa atauPengawas
TPS dan/atau masyarakat tidak dapat menyaksikan proses
Penghitungan Suara secara jelas;
• Penghitungan Suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari
yang telah ditentukan; dan/atau
• ketidaksesuaian jumlah hasil Penghitungan Surat Suara sah dan
Surat Suara tidak sah dengan jumlah Pemilih yang menggunakan
hak pilih.

51. PENGAWASAN PENYERAHAN KOTAK SUARA
1. KPPS wajib menyerahkan kotak suara dan salinan formulir hasil salinan untuk semua jenis pemilihan pada
hari dan tanggal pemungutan suara kepada PPK melalui PPS.
2. Penyerahan kotak suara kepada PPS diawasi oleh Saksi dan/atau Pengawas TPS.
3. PPS meneruskan kotak suara dari seluruh TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah proses
pemungutan dan penghitungan suara selesai.
4. Apabila PPS tidak dapat disampaikan pada hari yang sama, PPS menyampaikan kotak suara ke PPK paling
lambat 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara.
• Pengawas TPS melakukan pengawasan menjelang pemungutan suara berakhir dengan memastikan
kekurangan surat suara, kemandirian KPPS terhadap sisa surat suara, penutupan pemungutan dilakukan
sebelum pukul 13.00 waktu setempat, penghitungan dilakukan setelah pukul 13.00, kesediaan saksi
peserta pemilu untuk melakukan tanda tangan dalam formulir C.Hasil-KPU, keterbukaan petugas dalam
memberikan salinan hasil rekapitulasi di TPS kepada saksi dan peserta pemilu.

52. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh
PengawasPemilu sesuai dengan tingkatannya tidak
ditindaklanjutioleh KPU, KPU Provinsi,KPU
abupaten/Kota, PPK, PPS atau PPLN sesuai dengan tingkatannya,
Pengawas Pemilu menindaklanjuti sebagai temuan dugaan
pelanggaran.

53. Laporan Hasil Pengawasan
• Setelah penghitungan suara selesai, Pengawas TPS segera mendokumentasikan hasil penghitungan di TPS untuk seluruh jenis pemilu dan
mengirimkan hasil dokumentasi melalui Siwaslu. Untuk pemilu presiden dan wakil presiden, pengawas TPS mengisi hasil partisipasi dan
perolehan suara, sementara untuk pemilu lainnya hanya mengirimkan hasil dokumentasi.
• TATA CARA DOKUMENTASI PENGAWASAN
1. Memastikan mendapatkan salinan C.Hasil-KPU dari KPPS untuk setiap jenis pemilu.
2. Menfoto C.HASIL-KPU dalam bentuk plano untuk seluruh jenis pemilu.
3. Memasukkan data dan informasi dari C.HASIL-PPWP dengan memasukkan angka:
a. Perolehan suara Paslon 01, Paslon 02, dan Paslon 03
b. Jumlah DPT PPWP
c. Jumlah DPTB PPWP
d. Jumlah DPK PPWP
e. Jumlah Suara Sah PPWP
f. Jumlah Suara Tidak Sah PPWP
g. Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah PPWP

58. GARIS WAKTU PELAPORAN SIWASLU
Berikut ini timeline pelaporan siwaslu berdasarkan urutan proses
tahapan pemilu tahun 2024

59. (0254) 8483482 @bawaslubanten www.bawaslu-bantenprov.go.id
Bawaslu Banten bawaslubaten@yahoo.com
terima kasih
bawaslubanten@yahoo.com