Presentasi Pemilu

2. MODUL
PELATIHAN
TATA KERJA, KODE ETIK, DAN KODE PERILAKU
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)

3. 1. PESERTA MEMAHAMI KEDUDUKAN,
SUSUNAN, TUGAS, WEWENANG,
KEWAJIBAN, HUBUNGAN KERJA,
EVALUASI KINERJA,
PEMBERHENTIAN, DAN
PENGAMBILALIHAN TUGAS KPPS
2. PESERTA MEMAHAMI KODE ETIK
PENYELENGGARA PEMILU DAN
KODE PERILAKU KPPS, SEHINGGA
MENJADIKAN KPPS YANG
PROFESIONAL, BERINTEGRITAS
DAN MANDIRI.
TUJUAN PEMBELAJARAN INDIKATOR HASIL BELAJAR
SETELAH MENGIKUTI PEMBELAJARAN
INI, PESERTA DIHARAPKAN MAMPU
MENJELASKAN KEDUDUKAN KPPS;
SUSUNAN KPPS; TUGAS, WEWENANG
DAN KEWAJIBAN KPPS; HUBUNGAN
KERJA KPPS; EVALUASI KINERJA KPPS;
PEMBERHENTIAN KPPS, DAN
PENGAMBILALIHAN TUGAS KPPS
DESKRIPSI SINGKAT, TUJUAN PEMBELAJARAN,
DAN INDIKATOR HASIL BELAJAR
DESKRIPSI SINGKAT
MODUL INI MEMBEKALI PESERTA
DENGAN KEMAMPUAN MEMAHAMI
PROSES PELAKSANAAN
PENGHITUNGAN SUARA YANG
DIMULAI DARI TAHAPAN
PERSIAPAN HINGGA TAHAPAN
PELAKSANAAN PENGHITUNGAN
SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA

4. MATERI POKOK
DAN
SUB MATERI
POKOK
MATERI POKOK
1
. TATA KERJA KPPS
SUB MATERI POKOK
1. Kedudukan KPPS
2. Susunan KPPS
3. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPPS
4. Hubungan Kerja KPPS
5. Evaluasi Kinerja KPPS
6. Pemberhentian, dan Pengambilalihan Tugas KPPS
7. Kode Etik Penyelenggara Pemilu
8. Kode Perilaku KPPS
25 MENIT /
1 PERTEMUAN
2. KODE ETIKPENYELENGGARA PEMILU DAN KODE
PERILAKU KPPS
20 MENIT /
1 PERTEMUAN

5. TATA KERJA KPPS

6. • Modul;
• Power Point; dan
• Lembar Penugasan
TUJUAN PEMBELAJARAN
ALOKASI WAKTU
1x 20 Menit/1Pertemuan
MEDIA PEMBELAJARAN
Materi pembelajaran ini
diberikan dengan tujuan:
1) Peserta memahami
Kedudukan KPPS
2) Peserta memahami Susunan
KPPS
3) Peserta memahami Tugas,
Wewenang dan Kewajiban
KPPS
4) Peserta memahami
Hubungan Kerja KPPS
5) Peserta memahami Evaluasi
Kinerja KPPS
6) Peserta memahami
Pemberhentian KPPS
7) Peserta memahami
Pengambilalihan Tugas KPPS
INDIKATOR HASIL
BELAJAR
Setelah mengikuti pembelajaran
ini, peserta diharapkan:
1) Mampu menjelaskan
Kedudukan KPPS
2) Mampu menjelaskan Susunan
KPPS
3) Mampu menjelaskan Tugas,
Wewenang dan Kewajiban
KPPS
4) Mampu menjelaskan
Hubungan Kerja KPPS
5) Mampu menjelaskan Evaluasi
Kinerja KPPS
6) Mampu menjelaskan
Pemberhentian KPPS
7) Mampu menjelaskan
Pengambilalihan Tugas KPPS

7. A. KEDUDUKAN
• PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Pembentukan dan Tata Kerja badan
Adhoc Penyelenggara Pemilu dan
Pemilihan, KPPS dibentuk oleh PPS
untuk menyelenggarakan
pemungutan dan penghitungan
suara dalam Pemilu dan Pemilihan di
TPS.
• KPPS dibentuk paling lambat 14 hari
sebelum pelaksanaan pemungutan
suara dan dibubarkan paling lambat 1
bulan setelah pemungutan suara
selesai.

8. A. KEDUDUKAN
• Dalam hal, terjadi pemungutan dan/atau
penghitungan suara ulang, Pemilu susulan
atau Pemilu lanjutan, masa kerja KPPS
diperpanjang dan KPPS dibubarkan paling
lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan
dan/atau penghitungan suara ulang,
Pemilu susulan atau Pemilu lanjutan.
Apabila terjadi pemungutan dan
penghitungan suara Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden putaran kedua, masa kerja
KPPS diperpanjang, dan KPPS dibubarkan
paling lambat 1 bulan setelah
pemungutan suara putaran kedua

9. B. SUSUNAN
1. Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang
yang terdiri dari 1(satu) orang Ketua
merangkap anggota dan 6 (enam) orang
anggota.
2. Ketua KPPS dipilih dari dan oleh Anggota
KPPS.

10. B. SUSUNAN
Tugas, wewenang, dan kewajiban Ketua KPPS
dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan
suara dan penghitungan suara meliputi:
1. Memberi penjelasan tentang tugas yang harus
dilaksanakan kepada anggota KPPS dan
Petugas Ketertiban TPS;
2. Mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan
pemungutan suara;
3. Menandatangani surat pemberitahuan untuk
memberikan suara kepada Pemilih pada DPT;
4. Menyampaikan salinan daftar Pemilih
sementara kepada saksi yang mewakili peserta
Pemilu atau Pemilihan di tingkat kelurahan/desa
atau yang disebut dengan nama lain;
5. Memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
6. Menerima saksi yang memiliki surat mandat
yang ditandatangani oleh peserta Pemilu atau
Pemilihan.

11. B. SUSUNAN
Tugas, wewenang, dan kewajiban Ketua KPPS
dalam rapat pemungutan suara di TPS meliputi:
1.Memimpin kegiatan KPPS;
2.Memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan
suara;
3.Membuka rapat pemungutan suara tepat waktu;
4. Memandu pengucapan sumpah/janji para
anggota KPPS dan saksi yang hadir;
5. Menandatangani BA bersama-sama paling
sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS;
6.Menandatangani tiap lembar surat suara;
7.Memberikan penjelasan terkait dengan
ketersediaan dan tata cara penggunaan alat
bantu tunanetra (template); dan
8. Mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat
waktu.

12. B. SUSUNAN
Tugas, wewenang, dan kewajiban Ketua KPPS
dalam rapat penghitungan suara di TPS meliputi:
1.Memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
2.Menandatangani BA dan sertifikat hasil
penghitungan suara bersama-sama paling
sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS, dan dapat
ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat
mandat dari peserta Pemilu atau Pemilihan;
3.Memberikan 1 (satu) rangkap salinan BA dan
sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi
peserta Pemilu atau Pemilihan, Panwaslu
Kelurahan/Desa dan PPK melalui PPS;
4.Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada
PPS dan Panwaslu Kelurahan/Desa; dan
5.Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi
surat suara, sertifikat hasil penghitungan suara
dan alat kelengkapan pemungutan suara
kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama,
dengan mendapat pengawalan dari Petugas
Ketertiban TPS.

13. B. SUSUNAN
Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan
kewajiban, Ketua KPPS bertanggung jawab
kepada PPS melalui Ketua PPS. Anggota KPPS
bertanggung jawab kepada Ketua KPPS, dan
bertugas membantu melaksanakan tugas
Ketua KPPS.

14. B. SUSUNAN
Tugas Anggota KPPS 1 sampai 7 di Pemilu
2024
1.Anggota KPPS 1 (Ketua KPPS)
• Mengumumkan hari, tanggal dan waktu pelaksanaan
pemungutan suara serta nomor/lokasi TPS selambat-
lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal
pemungutan suara
• Memberikan suara suara kepada pemilih yang
dalam DPT, DPTb, atau DPK
• Menjelaskan kedudukan dan tugas masing-masing
KPPS sesuai bimbingan teknis yang dilakukan oleh
• Membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 07.00
waktu setempat apabila pemilih dan/atau saksi
hadir
• Menjelaskan tata cara pemilihan suara kepada
• Menandatangani surat suara

15. B. SUSUNAN
Tugas Anggota KPPS 1 sampai 7 di Pemilu
2024
1.Anggota KPPS 1 (Ketua KPPS)
• Memberikan empat jenis surat suara kepada pemilih
• Apabila terdapat surat suara rusak atau salah
Ketua KPPS memberikan surat suara pengganti
pemilih paling banyak 1 (satu) kali
• Membantu memasukkan surat suara DPD ke dalam alat
bantu coblos tunanetra, dan diserahkan kepada
tunanetra untuk menuju bilik suara atau template,
untuk menghindari kesalahan dalam memasukkan
surat suara ke dalam alat bantu tunanetra
• Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS dan
menutup rapat penghitungan suara
• Menyerahkan kotak suara dan kelengkapan kepada
pada hari yang sama

16. B. SUSUNAN
Tugas Anggota KPPS 1 sampai 7 di Pemilu
2024
2. Anggota KPPS 2
• Mengisi nama kecamatan, nama
dan nomor TPS pada surat suara
• Memberikan surat suara yang telah diisi
kecamatan, nama desa/kelurahan, dan nomor
kepada Ketua KPPS untuk ditandatangani
• Mencatat jumlah surat suara yang diumumkan
Ketua KPPS ke dalam Sertifikat Hasil dan
Rincian Penghitungan Perolehan Suara di
• Membuka surat suara satu persatu
• Mengisi Formulir Berita Acara Pemungutan
Penghitungan Suara di TPS

17. B. SUSUNAN
Tugas Anggota KPPS 1 sampai 7 di Pemilu
2024
3. Anggota KPPS 3
• Mengisi nama kecamatan, nama
dan nomor TPS pada surat suara
• Memberikan surat suara yang telah diisi
kecamatan, nama desa/kelurahan, dan nomor
kepada Ketua KPPS untuk ditandatangani
• Mencatat jumlah surat suara yang diumumkan
oleh Ketua KPPS ke dalam Sertifikat Hasil
Rincian Penghitungan Perolehan Suara di
• Membuka surat suara satu persatu
• Mengisi Formulir Berita Acara Pemungutan
Penghitungan Suara di TPS

18. B. SUSUNAN
Tugas Anggota KPPS 1 sampai 7 di Pemilu
2024
4. Anggota KPPS 4
• Menjaga ketertiban jika di TPS tersebut tidak
petugas LINMAS
• Anggota KPPS Keempat yang duduk di dekat pintu
masuk:
• Menerima pemilih dan memeriksa Model C6 yang
pemilih dan mencocokan dengan DPT, DPTb atau DPK
• Memeriksa jari-jari tangan pemilih untuk
tidak ada tinta tanda telah memilih
• Membuat dan mengisi daftar hadir yang berisi
nomor urut kedatangan, nomor urut pemilih dalam
daftar pemilih (DPT/DPTb/DPK/DPKTb), dan jenis
kelamin

19. B. SUSUNAN
Tugas Anggota KPPS 1 sampai 7 di Pemilu
2024
4. Anggota KPPS 4
• Menulis nomor urut kedatangan pada Surat
Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih
C6), memberikan catatan informasi apabila
penyandang disabilitas dan jenis kecacatan
untuk memudahkan pelayanan/pemberian bantuan
• Meminta pemilih untuk duduk di tempat yang telah
disediakan sambil menunggu panggilan
• Memberikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara
kepada Pemilih (model C6) kepada Ketua KPPS
berkala
• Memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak
membawa/tidak memperoleh Surat Pemberitahuan
Pemungutan Suara kepada Pemilih (model C6)
terdaftar di dalam daftar pemilih, yang
dengan KTP atau KK atau identitas lainnya

20. B. SUSUNAN
Tugas Anggota KPPS 1 sampai 7 di Pemilu
2024
4. Anggota KPPS 4
• Memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak
terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK yang
membawa/menunjukkan KTP atau KK atau identitas
untuk memilih di TPS yang sesuai dengan alamat
tertera di dalam KTP atau Passport pemilih satu
sebelum berakhirnya pemungutan suara dengan
mempertimbangkan ketersediaan surat suara dan
mencatat dalam Model A.T khusus
• Mengeluarkan surat suara dari kotak suara
• Mencatat ke dalam Catatan Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon
Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD
Tempat Pemungutan Suara yang ditempel di papan
pengumuman dengan cara tally (IIII)

21. B. SUSUNAN
Tugas Anggota KPPS 1 sampai 7 di Pemilu
2024
4. Anggota KPPS 4
• Mencatat dalam Catatan Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Setiap
Partai Politik dan Calon Anggota
DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD
Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan
Suara pada kolom jumlah total suara
partai politik yang merupakan
penjumlahan suara sah yang diperoleh
partai politik dan suara sah seluruh
calon dari partai politik yang
bersangkutan.

22. B. SUSUNAN
Tugas Anggota KPPS 1 sampai 7 di Pemilu
2024
5.Anggota KPPS 5
• Mengarahkan pemilih untuk memasuki bilik
yang kosong untuk memberikan suara
• Membantu pemilih kelompok disabilitas
pemilih yang memerlukan bantuan untuk
memberikan suara, apabila diminta oleh
yang bersangkutan
• Membuka satu per satu seluruh kotak suara,
mengeluarkan surat suara dan
secara rapi serta menghitung jumlah surat
untuk memastikan tidak ada surat suara
tertukar dalam kotak suara

23. B. SUSUNAN
Tugas Anggota KPPS 1 sampai 7 di Pemilu
2024
5.Anggota KPPS 5
• Mencatat ke dalam Catatan Hasil
Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan
Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD
Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara
ditempel di papan pengumuman dengan cara
(IIII)
• Mencatat dalam Catatan Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan
Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD
Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara
kolom jumlah total suara sah partai
yang merupakan penjumlahan suara sah yang
diperoleh partai politik dan suara sah
calon dari partai politik yang

24. B. SUSUNAN
Tugas Anggota KPPS 1 sampai 7 di Pemilu
2024
6. Anggota KPPS 6
• Membantu mengarahkan pemilih memasukkan
suara ke dalam kotak suara sesuai jenis
suara mulai dari surat suara DPR, DPD, DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
• Memastikan seluruh surat suara yang
oleh setiap pemilih telah dimasukan ke
kotak suara
• Mempersilakan pemilih menuju tempat duduk
Anggota KPPS Ketujuh dekat pintu keluar TPS
• Menyusun dan mengelompokkan surat suara

25. B. SUSUNAN
Tugas Anggota KPPS 1 sampai 7 di Pemilu
2024
7. Anggota KPPS 7
• Mempersilakan pemilih untuk mencelupkan salah
jari tangannya ke dalam botol tinta dan
bahwa bekas tinta telah membasahi kuku jari
tersebut
• Memastikan jari pemilih yang tercelup tinta
dihapus dan dibersihkan oleh pemilih, dan bagi
pemilih penyandang disabilitas yang tidak
mempunyai kedua belah tangan, penandaan tinta
dapat dilakukan pada salah satu jari kakinya
• Mempersilakan pemilih untuk keluar TPS.

26. C. HUBUNGAN KERJA
• KPPS bertanggung jawab
tahapan Pemilu
terhadap
kepada KPU
penyelenggaraan
Kabupaten/Kota
penyelenggaraan
melalui
tahapan
PPS.
tersebut,
berkoordinasi dengan perangkat RT atau
Pada
KPPS
yang
disebut dengan nama lain, RW atau yang disebut
dengan nama lain, Pengawas TPS, peserta Pemilu,
Pemilih, dan pihak terkait lain pada tingkatTPS.
• KPPS wajib melaporkan kinerja penyelenggaraan
tahapan Pemilu kepada PPS paling sedikit 1 (satu)
kali dalam masa kerjanya.

27. D . E V A L U A S I K IN E R J A
Evaluasi kinerja KPPS
pelaksanaan tahapan yang
digunakan untuk mengetahui
dilakukan oleh KPPS, sebagai
bentuk akuntabilitas penggunaan anggaran untuk mendukung
kegiatan tahapan Pemilu yang dilakukan oleh KPPS dan
menjadi dasar pertimbangan bagi KPU Kabupaten/Kota dalam
melakukan pengangkatan kembali KPPS. Komponen evaluasi
kinerja KPPS digunakan untuk pelaksanaan tahapan Pemilu,
kesesuaian penggunaan anggaran; dan koordinasi pada tiap
tingkatan.

28. D . E V A L U A S I K IN E R J A
Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022
tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Pemilu,
Pemilihan, KPPS wajib melaporkan pelaksanaan tahapan
Pemilu atau Pemilihan dan kinerja kepada PPS paling sedikit 1
(satu) kali dalam masa kerjanya. Pada akhir masa jabatan
KPPS, dilakukan penilaian kinerja dengan mempertimbangkan
aspek:
1. Pelaksanaan tahapan Pemilu atau Pemilihan pada tingkatan
KPPS;
2. Penegakan kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan pakta
integritas penyelenggara Pemilu; dan
3. Hasil laporan.

29. D . E V A L U A S I K IN E R J A
Penilaian dilakukan dengan metode 180 derajat pada akhir
masa jabatan yang melibatkan PPS dan KPPS sesuai dengan
wilayah kerja KPPS. Penghitungan nilai evaluasi KPPS menjadi
tanggung jawab PPS. PPS melaporkan hasil penilaian evaluasi
KPPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.

30. Anggota KPPS diberhentikan oleh PPS atas nama
Ketua KPU Kabupaten/Kota, karena:
1. Meninggal dunia;
2. Berhalangan tetap, meliputi keadaan tidak
diketahui keberadaannya, dan tidak mampu
melaksanakan tugas secara permanen.
3. Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat
diterima; atau

31. Anggota KPPS diberhentikan dengan tidak hormat oleh
KPU Kabupaten/Kota, apabila:
1. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPPS;
2. Melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
3. Tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban
tanpa alasan yang sah;
4. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana Pemilu dan/atau
tindak pidana lainnya;
5. Melakukan perbuatan yang terbukti menghambat
KPU kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam
mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana
ketentuan peraturan perundang-undangan.

32. Berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun
2022 tentang Pembentukan dan Tata
Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu
dan Pemilihan, apabila terjadi hal-hal
yang mengakibatkan KPPS tidak dapat
menjalankan tugasnya, tahapan
penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan
oleh PPS.

34. • Modul;
• Power Point; dan
• Video
ALOKASI WAKTU
1x 25 Menit/1Pertemuan
MEDIA PEMBELAJARAN
TUJUAN PEMBELAJARAN
Materi pembelajaran ini
diberikan dengan tujuan:
1) Peserta memahami Kode Etik
Penyelenggara Pemilu
2) Peserta memahami Kode
Perilaku KPPS
INDIKATOR HASIL
BELAJAR
Setelah mengikuti pembelajaran
ini, peserta diharapkan:
1) Mampu memahami Kode Etik
Penyelenggara Pemilu
2) Mampu memahami Kode
Perilaku KPPS

35. A. KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU
Setiap Penyelenggara Pemilu wajib bekerja,
bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan
kewajiban sebagai Penyelenggara Pemilu
dengan berdasarkan Peraturan DKPP Nomor 2
Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Penyelenggara Pemilu.

36. B. KODE PERILAKU KPPS
Untuk menjaga integritas dan profesionalitas,
KPPS wajib berpedoman pada kode perilaku,
sebagaimana Peraturan KPU Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan
KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU
Nomor 1
2 Tahun 2023.

37. B. KODE PERILAKU KPPS
Kode Perilaku bagi KPPS, meliputi:
1) Netral atau tidak memihak salah satu
Peserta Pemilu dan/atau tim kampanye;
2) Menghindari intervensi dari pihak lain dalam
pengambilan keputusan sebagai
Penyelenggara Pemilu;
3) Tidak memakai, membawa, atau
mengenakan simbol, lambang atau atribut
yang secara jelas menunjukkan
keberpihakan kepada Peserta Pemilu; dan
4) Tidak memberitahukan dan menanyakan
pilihan politiknya kepada orang lain;
5) Menyampaikan informasi yang benar
kepada publik sesuai dengan data dan/atau
fakta;

38. B. KODE PERILAKU KPPS
Kode Perilaku bagi KPPS, meliputi:
6) Melayani pemilih dalam memenuhi hak
konstitusionalnya;
7) Memperlakukan dan memberi kesempatan
yang sama setiap Peserta Pemilu;
8) Menaati aturan dan prosedur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan;
9) Tidak memberikan tafsiran pribadi terhadap
suatu aturan yang sudah ditetapkan;
10)Memberikan akses dan pelayanan kepada
Pemilih, Peserta Pemilu, dan para pemangku
kepentingan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

39. B. KODE PERILAKU KPPS
Kode Perilaku bagi KPPS, meliputi:
11)Memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka
sosialisasi dan penyebarluasan informasi Pemilu;
12)Menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih,
Peserta Pemilu dan para pemangku kepentingan
sesuai dengan standar profesional administrasi
Penyelenggaraan Pemilu;
13) Bertindak berdasarkan standar operasional
administrasi
prosedur dan substansi profesi
Pemilu dan Pemilihan;
14)Berani menghadapi dan menerima konsekuensi
keputusan;
15)Menciptakan kondisi yang kondusif dalam
Penyelenggaraan Pemilu.

40. B. KODE PERILAKU KPPS
Kode Perilaku bagi KPPS, meliputi:
1
6) Menyampaikan informasi terkait kepemiluan
kepada penyandang disabilitas, minoritas, dan
kelompok marginal;
17)Memberikan pelayanan kepada penyandang
disabilitas, minoritas, dan kelompok marginal
untuk menggunakan hak pilihnya; dan
18)Memberikan kesempatan yang sama kepada
penyandang disabilitas, minoritas dan kelompok
marginal untuk berpartisipasi dalam
penyelenggaraan Pemilu.

41. KOMISI PEMILIHAN UMUM
MODUL PELAT IHAN TATA KERJA, KODE ET IK, DAN KODE PERILAKU Januari 2024
THANK YOU!