Standar Etika Publik CPNS Kabupaten Seluma Bengkulu
•Download as PPTX, PDF•
0 likes•35 views
Standar Etika Publik CPNS Kabupaten Seluma Bengkulu
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Standar Etika Publik CPNS Kabupaten Seluma Bengkulu
Similar to Standar Etika Publik CPNS Kabupaten Seluma Bengkulu (20)
More from hoyin rizmu
More from hoyin rizmu (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Standar Etika Publik CPNS Kabupaten Seluma Bengkulu
- 3. h.hoyin@yahoo.co.id Hoyin_lubay Jl. Sultan Mansyur 386 RT.05 RW.02 Bukit Lama Palembang 0811789909 Widyaiswara Ahli Madya BPSDMD Prov Sumsel Rizmu
- 11. Kode Etik ASN 6. Tidak menyalah gunakan informasi 8. Cermat, disiplin 9. Hormat, sopan, tanpa tekanan 2. Sesuai peraturan 11. Perintah atasan 5. Menjaga kerahasian 4. Tanggung jawab Efektif, Efisien BMD3. Menghindari Konflik kepentingan 10. Memberi Informasi yang benar 12. Mengikuti peraturan disiplin ASN 1. Memegang teguh nilai dasar ASN 7. Jujur, bertanggung jawab, berintegritas
- 12. Kode Etik ASN a. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi; b. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin; c. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan; d. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan etika pemerintahan; f. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara; g. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; h. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
- 13. i. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan; j. tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain; k. memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan l. melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai disiplin Pegawai ASN
- 14. Etika Menurut Catalano ETIKA SEBAGAI SISTEM PENILAIAN PERILAKU SERTA KEYAKINAN UNTUK MENENTUKAN PERBUATAN YANG PANTAS GUNA MENJAMIN ADANYA PERLINDUNGAN HAK-HAK INDIVIDU, MENCAKUP CARA-CARA DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN UNTUK MEMBANTU MEMBEDAKAN HAL-HAL YANG BAIK DAN YANG BURUK SERTA MENGARAHKAN APA YANG SEHARUSNYA DILAKUKAN SESUAI NILAI-NILAI YANG DIANUT.
- 15. Etika menurut Ahmad Amin Etika adalah satu pengetahuan yang menjelaskan tentang arti baik dan buruk serta apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, juga menyatakan satu tujuan yang perlu diraih manusia dalam perbuatannya serta menunjukkan arah untuk melakukan apa yang seharusnya didilakukan oleh manusia.
- 16. Apaitu Etika…??? ETIKA 1 Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral 2 Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak 3 Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat Menurut Bertens (2000): ETIKA ETIKA
- 17. Etika Dalam bahasa Yunani Kuno: “ethikos”, berarti “timbul dari KEBIASAAN ATAU WATAK” Pola perilaku atau kebiasaan yang baik dan dapat diterima oleh lingkungan pergaulan seseorang atau sesuatu organisasi tertentu. Banyak dikembangkan dalam suatu sistem organisasi sebagai norma norma yang mengatur dan mengukur profesionalisme seseorang. Etika ASN, Etika Kedokteran, Etika Jurnalistik, Etika Hukum, dll. 17
- 18. www.themegallery.com LOGO A R T I P E N T I N G E T I K A D A L A M O R G A N I S A S I Ketentuan dan norma kehidupan yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat atau satu organisasi. Etika berkaitan dengan perilaku manusia Etika memberikan prinsip yang kokoh dalam berperilaku Adanya dinamika manusia dengan segala konsekuensinya Etika berkaitan erat dengan sistem nilai manusia PENGERTIAN E T I K A ALASAN DIPERLUKANNYA E T I K A MANFAAT E T I K A DALAM ORGANISASI Kebersamaan Empati Kepedulian Kedewasaan Orientasi Organisasi Respect Kebajikan Integritas Inovatif Keunggulan Keluwesan Kearifan
- 19. www.themegallery.com LOGO PENGERTIAN DAN FUNGSI ETIKA PENGERTIAN FUNGSI ETIKA MORAL (asal kata “MORES”), berarti Tata Cara, Kebiasaan, Adat. ETIKA, adalah seperangkat nilai yang dijadikan acuan. ETIKA KERJA, adalah nilai-nilai yang menjadi acuan dalam aktivitas kerja atau suatu profesi. PERILAKU BERMORAL, adalah perilaku yang sesuai dengan harapan kelompok sosial. PERILAKU ETIS, adalah perilaku yang sesuai dengan sistem nilai yang ditetapkan. SEBAGAI UKURAN BAIK-BURUK, WAJAR-TIDAK WAJAR, & BENAR- SALAH LANDASAN BERTINDAK DALAM SEBUAH KEHIDUPAN KOLEKTIF YANG PROFESIONAL UNTUK MENJALANKAN VISI DAN MISI LEMBAGA / INSTITUSI UNTUK MENJAGA CITRA LEMBAGA / INSTITUSINRDW- STANDAR ETIKA PUBLIK
- 20. Ciri-cirietika adalah: Etikatetap berlaku meskipuntidak ada orang lainyang menyaksikan. Etikasifatnya absolut atau mutlak. Dalam etikaterdapat carapandang dari sisibatiniah manusia. Etikasangat berkaitandengan perbuatan atau perilaku manusia.
- 21. ALIRAN PEMIKIRAN ETIKA TEORI RASIONAL TEORI INTUITIF TEORI WAHYU Manusia menentukan apa yang baik dan buruk berdasar penalaran atau logika Manusia secara naluriah atau otomatis mampu membedakan hal yang baik dan buruk TEORI EMPIRIS Etika diambil dari pengalaman dan dirumuskan sebagai kesepakatan Ketentuan baik dan buruk datang dari Yang Maha Kuasa
- 25. Dari total pegawai negeri sipil (PNS) di Indonesia yang berjumlah 4,475 juta, menurut dia, 64% di antaranya hanya memiliki kemampuan administratif. "Ada juga guru 37%, dan tenaga kesehatan 4,43%," kata Asman. Kualitas PNS rendah Menpan RB Asman Abnur,
- 30. Permasalah Birokrasi 1. Pelayanan yang Buruk; 2. Korupsi; 3. Organisasi yang Gemuk; 4. Profesionalisme Rendah; 5. Inefisiensi dan Inefektivitas; 6. Kurang Berkoordinasi/ Ego Sektoral; 7. Kebijakan yang Tumpang Tindih ; 8. Politisasi dan Intervensi Politik; 9. Cultureset --Feodalistik
- 31. SUMBER ETIKA 1. AGAMA 2. LINGKUNGAN MASYARAKAT UMUM 3. PERATURAN-PERATURAN FORMAL 4. LINGKUNGAN KETETANGGAAN 5. LINGKUNGAN KELUARGA 6. HATINURANI INDIVIDUAL DIADAPTASI DARI: DJADJA SAEFULAH (2009) PERILAKU/ PERBUATAN
- 32. SUMBER ETIKA PUBLIK 1. AGAMA 2. NORMA DAN NILAI MASYARAKAT 3. IDEOLOGI NEGARA 4. UUD 5. UU 6. PP 7. PERATURAN LAIN (BAIK UMUM MAUPUN DEPARTEMENTAL 8. PERATURAN DAN KETENTUAN UNIT KERJA/LEMBAGA SETEMPAT 9. PERINTAH ATASAN DIADAPTASI DARI: DJADJA SAEFULAH (2009) PERILAKU PEJABAT PUBLIK
- 33. DEFINISI ETIKA PUBLIK Refleksi tentang Standar / norma yang menentukan baik/buruk, benar/salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik 3 FOKUS 1. Pelayanan publik yang berkualitas dan relevan 2. Sisi dimensi Reflektif, Etika Publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. 3. Modalitas Etika, menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual NRDW- STANDAR ETIKA PUBLIK POLITICAL SOCIETY CIVIL SOCIETY
- 34. www.themegallery.com LOGO NILAI-NILAI ETIKA PUBLIK Nilai-nilai etika yang disepakati bersama sebagai pola perilaku dikenal sebagai kode etik. Kode etik dirumuskan dalam rangka pencegahan terhadap kemungkinan perilaku yang tidak santun, dan demi kepentingan organisasi . Pelayanan kepada masyarakat adalah pelayanan di atas pelayanan kepada diri sendiri. Rakyat adalah berdaulat dan mereka yang bekerja dalam instansi pemerintah pada akhrnya bertanggung jawab kepada rakyat. Hukum mengatur semua tindakan dari instansi pemerintah. Manajemen yang efektif dan efisien adalah dasar bagi administrasi negara. Sistem penilaian kecakapan yang sama, kesemptan yang sama, dan asas-asas itikad baik akan didukung, dijalankan, dan dikembangkan. Perlindungan terhadap kepercayaan rakyat adalah sangat penting Pelayanan kepada masyarakat menuntut kepekaan khusus dengan ciri keadilan, keberanian, kejujuran, persamaan, kompetensi, dan kasih sayang. Kode etik administrasi publik (ASPA, 1981): NRDW- STANDAR ETIKA PUBLIK
- 35. www.themegallery.com LOGO PNS adalah warga negara kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila, yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan bersikap hormat menghormati antar sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan. PNS sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat, setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah serta mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan diri sendiri, seseorang atau golongan. PNS penjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat Pegawai Negara Sipil serta mentaati segala peraturan kedinasan dan perintah-perintah atasan dengan penuh kesadaran, pengabdian, dan tanggung jawab. PNS memberikan pelayanan terhadap masyarakat sebaik-baiknya sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Kode etik organisasi pemerintah RI (UU Nomor 8/1974 Pasal 28): Di samping kode etik, di lingkungan jajaran birokrasi pemerintah ditetapkan berbagai peraturan kepegawaian yang menyangkut disiplin kerja, sumpah jabatan, dan daftar penilaian pelaksaanaan pekerjaan (DP-3) NRDW- STANDAR ETIKA PUBLIK
- 36. www.themegallery.com LOGO Ikut serta dalam transaksi bisnis pribadi atas perusahaan swasta untuk keuntungan pribadi dengan mengatasnamakan jabatan kedinasan. Dalam organisasi pemerintahan, ada ketentuan yang melarang aparatur untuk melakukan tindakan sebagai berikut (Paul H. Douglas, dalam Wahyudi Kumorotomo, 1992, 345-346) Menerima segala bentuk imbalan dari pihak swasta pada saat ia melaksanakan transaksi untuk kepentingan kedinasan. Membicarakan masa depan peluang kerja di luar instansi pada saat ia berada dalam tugas sebagai pejabat pemerintah. Membocorkan informasi komersial atau ekonomis yang bersifat rahasia kepada pihak yang tak berhak. Terlalu erat berurusan dengan orang di luar instansi pemerintah yang dalam menjalankan binis pokoknya tergantung dari ijin pemerintah (ada konflik kepentingan)
- 37. DIMENSI ETIKA PUBLIK ETIKA PUBLIK TUJUAN MODALITAS AKUNTABILITAS TRANSPARANSI NETRALITAS TINDAKAN INTEGRITAS PUBLIK PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS DAN RELEVAN Sumber: Haryatmoko, Etika Publik Untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi, 2011
- 38. TUNTUTAN ETIKA PUBLIK DAN KOMPETENSI NRDW- STANDAR ETIKA PUBLIK ETIKA PUBLIK KOMPETENSI TEKNIS KOMPETENSI ETIKA Manajemen Nilai Kemampuan penalaran moral Moralitas peribadi Etika Organisasional KOMPETENSI LEADERSHIP Penilaian dan Penetapan Tujuan Ketrampilan Manajemen Gaya Manajemen Kepemimpinan Politik & Nrgosiasi Pengetahuan ttg hukum Manajemen program Manajemen Strategis Manajemen Sumber Daya Sumber: Haryatmoko, Etika Publik Untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi, 2011
- 40. Prinsip Keindahan (Beauty) baik dan layak Prinsip Persamaan (Equality) hak dan kewajiban Prinsip Kebaikan (Goodness) hormat dan obyektif Prinsip Keadilan (Justice) apa yang semestinya Prinsip Kebebasan (Liberty) bebas bertanggjwb Prinsip Kebenaran (Truth) fakta dan keyakinan (Supriyadi, 2001: 19-20; The Liang Gie, 1987) Prinsip-Prinsip Etika
- 41. ETIKA PUBLIK DALAM PERSPEKTIF IMPLEMENTASI
- 43. ETIKA POLITIK DAN PEMERINTAHAN F C E A PEMERINTAHAN YANG BERSIH DEMOKRATIS TERBUKA MENGHARGAI PERBEDAAN TANGGAP ASPIRASI RAKYAT B AKUNTABEL D JUJUR DALAM PERSAINGAN G MENJUNGJUNG TINGGI HAM H
- 44. ETIKA EKONOMI DAN BISNIS E D MENGHINDARI PRAKTEK MONOPOLI DAN OLIGOPOLY TIDAK KKN B PERSAINGAN YANG SEHATC JUJUR DALAM PERSAINGAN MENCIPTAKAN KONDUSIVITAS EKONOMI A
- 45. Mindset “Pelayan Rakyat“ Indonesia vs Luar Negeri PM Inggris - David Cameron???
- 46. Mindset “Pelayan Rakyat” Indonesia vs Luar Negeri ??? 6 Maret 2011, Menteri Luar Negeri Jepang (Gaimu Daijin) Maehara Seiji mengumukan pernyatannya untuk mengundurkan diri terkait dengan sumbangan tidak sah (50.000 Yen) yang telah diterimanya. Anggota DPR Jepang, Takeshi Tokuda tanggal 24 Februari 2014 membungkuk minta maaf kepada media dan rakyat Jepang serta menyatakan mundur dari DPR terkait tuduhan kasus korupsi yang melibatkan gubernur
- 47. ETIKA PEMERINTAHAN Profesionalitas Proporsionalitas Keterbukaan Kepentingan Umum Tertib Penyelenggaraan Negara AZAS-AZASUMUM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Kepastian Hukum Akuntabilitas UU Nomor 28 Tahun 1999
- 48. ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN ASN Kepastian Hukum Profesionalitas Proporsionalitas Keterpaduan Delegasi Netralitas Akuntabilitas Efektif dan efisien Keterbukaan Tidak Diskriminatif Persatuan dan Kesatuan Keadilan dan Kesetaraan Kesejahteraan
- 49. DISIPLIN SEBAGAI STANDAR ETIK 1. DISIPLIN adalah merupakan sikap tingkah laku dan perbuatan yang diharap dalam pergaulan hidup masyarakat agar tetap menjamin suasana tertib dan teratur. 2. DISIPLIN adalah suatu keadaan yang menunjukkan suasana tertib dan teratur yang dihasilkan oleh orang- orang yang berada dibawah naungan sebuah organisasi karena peraturan perundang-undangan yang berlaku dihormati dan ditaati (Prof. DR. Sugarda Purbaka). 3. UNSUR DISIPLIN yaitu : Kesetiaan, kepatuhan/ketaatan, keteraturan, ketertiban, menghargai/menghormati (semua dilakukan dengan penuh kesadaran).
- 50. KEDUDUKAN ASN PEGAWAI ASN BERKEDUDUKAN SEBAGAI UNSUR APARATUR NEGARA. PEGAWAI ASN MELAKSANAKAN KEBIJAKAN YANG DITETAPKAN OLEH PIMPINAN INSTANSI PEMERINTAH. PEGAWAI ASN HARUS BEBAS DARI PENGARUH DAN INTERVENSI SEMUA GOLONGAN DAN PARTAI POLITIK
- 51. PERAN ASN Pegawai ASN berperan sebagai PERENCANA, PELAKSANA, dan PENGAWAS penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan
- 52. FUNGSI DAN TUGAS ASN PELAKSANA KEBIJAKAN PUBLIK Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan PELAYAN PUBLIK Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas PEREKAT DAN PEMERSATU BANGSA Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 53. BEBERAPA PRINSIP ASN SETIAP JABATAN DITETAPKAN SESUAI DENGAN KOMPETENSI YANG DIBUTUHKAN MANAJEMEN ASN DISELENGGARAKAN BERDASARKAN SISTEM MERIT. SETIAP INSTANSI PEMERINTAH MENGUMUMKAN SECARA TERBUKA KEPADA MASYARAKAT ADANYA KEBUTUHAN JABATAN UNTUK DIISI DARI CALON PNS