hoyin rizmu, profile picture
Uploaded byhoyin rizmu
PPTX, PDF4,649 views

Dasar dasar keprotokolan

Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara resmi dan kenegaraan yang meliputi tata tempat, upacara, dan penghormatan. Tata tempat mengatur urutan tempat pejabat negara dan pemerintah berdasarkan jabatan.

Embed presentation

Downloaded 46 times
Widyaiswara Ahli Madya BPSDMD Prov Sumse
.
PENGERTIAN PROTOKOL DAN KEPROTOKOLAN MENGENAL ACARA KENEGARAAN DAN ACARA RESMI KONSEPSI DASAR KEPROTOKOLAN TANYA JAWAB
“Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/ atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat”. (Pasal 1 ayat (1) UU RI Nomor 9 Tahun 2010)
• Tata Tempat • Tata Penghormatan • Tata Upacara Pengaturan • Pejabat Negara • Pejabat Pemerintah • Tokoh Masyarakat Tertentu Sasaran RUANG LINGKUP KEPROTOKOLAN
PENGERTIAN PROTOKOL  Anggapan awam/umum: Seseorang dengan pakaian lengkap yang sibuk mengatur suatu kegiatan/upacara Seseorang yang tampil di depan mike membawakan acara (MC) Seseorang yang bertugas melayani atau menerima tamu-tamu dalam suatu upacaraAnggapan seperti ini perlu diluruskan
PENGERTIAN PROTOKOL (MENURUT KAMUS UMUM BAHASA INDONESIA, W.J.S. POERWADARMINTA)  Protokol ialah: Surat-surat resmi yang memuat hasil-hasil perundingan/persetujuan Peraturan-peraturan upacara di Istana Kepala Negara Berkenaan dengan penyambutan tamu-tamu negara
PENGERTIAN PROTOKOL (Oxford Dictionary) • A system of rules governing formal occasions, eg: meetings between governments, officials, etc: the protocol of diplomatic visits, a breach of protocol. Protocol demands that formal dress be worn on such occasions. (Susunan peraturan yang mengatur acara-acara formal, contoh pertemuan antar pemerintah, pejabat dan lain-lain, misalnya protokol dalam kunjungan diplomatik, pelanggaran keprotokolan. Protokol mengharuskan digunakannya pakaian formal dalam acara-acara resmi). • The first or original version of an agreement, in writing. (Versi pertama atau asli dari sebuah perjanjian, dalam writing).
ASAL MULA KATA PROTOKOL Bahasa Yunani Protos (yang pertama) Kolla (lem atau perekat) Protokollum Bahasa Latin Protocole Bahasa Perancis Lembaran pertama dari suatu gulungan papyrus Semua catatan dokumen negara yang bersifat nasional dan internasional Proses verbal: official minutes, agreement, treaty, seperti Protokol Jenewa, Protokol Paris dan Protokol Kyoto
PENGERTIAN PROTOKOL Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi, yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan, sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang, sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintah atau masyarakat” (UU No. 8 tahun 1987 tentang Protokol)
PENGERTIAN KEPROTOKOLAN Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. (UU No. 9 tahun 2010 tentang Keprotokolan)
LANDASAN DAN SUMBER HUKUM KEPROTOKOLAN  PERSETUJUAN INTERNASIONAL  Konvensi Wina 1815, 1961 dan 1963  PERATURAN PERUNDANGAN  UU Nomor 8 Tahun 1987 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan  UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri  UU Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina 1961 dan 1963  PP Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan  Keppres Nomor 32 Tahun 1971 tentang Protokol Negara  Permensesneg Nomor 13 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keprotokolan Presiden dan Wakil Presiden RI  TRADISI, ADAT ISTIADAT DAN KEBIASAAN SETEMPAT  AZAS TIMBAL BALIK (RESIPROSITAS)  LOGIKA UMUM (COMMON SENSE)
DEFINISI ACARA KENEGARAAN DAN ACARA RESMI • Acara Kenegaraan adalah Acara yang bersifat kenegaraan yang diatur dan dilaksanakan secara terpusat, dihadiri oleh presiden dan/atau Wakil Presiden serta pejabat negara lainnya dalam melaksanakan acara tertentu. • Acara Resmi adalah Acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah atau Lembaga Tinggi Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dan dihadiri oleh Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintah serta undangan lainnya.
ACARA KENEGARAAN DAN ACARA RESMI
PENJELASAN GAMBAR ACARA KENEGARAAN • Bersifat Kenegaraan. Pada Acara Kenegaraan mengenakan pakaian kebesaran. Kehadiran undangan tidak boleh diwakilkan. • Pembesar Upacara, harus dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden • Penyelenggaraannya diatur secara terpusat oleh Panitia Negara • Melaksanakan Acara Tertentu ACARA RESMI • Bersifat Resmi, dapat menggunakan Pakaian Sipil Harian atau pakaian lain yang telah ditentukan. Undangan dapat diwakilkan. • Dapat oleh Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintah • Penyelenggaraannya tidak oleh Panitia Negara namun oleh Lembaga Negara, Instansi Pemerintah Pusat/Daerah • Melaksanakan tugas dan fungsi tertentu
TATA TEMPAT (PRESEANCE)  Adalah pengaturan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;  Mengandung unsur tentang siapa yang berhak didahulukan dan siapa yang berhak mendapat prioritas.
ATURAN DASAR TATA TEMPAT 1. Orang yang berhak mendapat tata urutan pertama/paling tinggi adalah mereka yang mempunyai urutan paling depan/mendahului.
ATURAN DASAR TATA TEMPAT 2. Jika berjajar, yang berada di sebelah kanan dari orang yang mendapat urutan tata tempat paling utama, dianggap lebih tinggi/mendahului orang yang duduk di sebelah kirinya. 3. Jika menghadap meja, tempat utama yang menghadap ke pintu keluar dan tempat terakhir adalah tempat yang paling dekat dengan pintu keluar. 4. Pada posisi berjajar pada garis yang sama, tempat yang terhormat adalah di tempat paling tengah, dan di tempat sebelah kanan luar.
Persembahan tarian pada Acara Peresmian dan Groundbreaking Proyek- Proyek MP3EI Kaltim di Balikpapan, tanggal 24 Oktober 2012. (Foto: Anung/Biro Pers, Media, dan Informasi Setpres)
ATURAN DASAR TATA TEMPAT 5. Apabila naik kendaraan, orang yang mendapat tata urutan paling utama di pesawat terbang naik paling akhir dan turun paling dahulu.
ATURAN DASAR TATA TEMPAT 6. Dalam hal kedatangan dan kepulangan, orang yang paling dihormati selalu datang paling akhir dan pulang paling dahulu.
PEDOMAN TATA TEMPAT a. Urutan Tata Tempat di Pusat: 1) Presiden RI 2) Wakil Presiden RI 3) Mantan Presiden & Mantan Wakil Presiden RI 4) Ketua Lembaga Negara (Ketua MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK dan KY) 5) Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan 6) Duta Besar/Kepala Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional.
7) Wakil Ketua MPR, DPR, DPD, Gubernur BI, Ketua Badan Penyelenggara Pemilu, Wakil Ketua BPK, MA, MK dan KY. 8) Menteri, Pejabat Setingkat Menteri, Anggota DPR-RI, dan Anggota DPD-RI, serta Dubes LBBP-RI. 9) Kepala Staf TNI AD, AL dan AU TNI 10)Pemimpin Parpol yang memiliki wakil di DPR-RI 11)Anggota BPK, Ketua Muda dan Hakim Agung MA, Hakim MK, dan Anggota KY Republik Indonesia. 12)Pemimpin LN yang ditetapkan sebagai PN, Pemimpin LN lainnya yang ditetapkan dg UU, dan Deputi Gubernur BI, serta Wakil Ketua Badan Penyelenggara Pemilu. 9
13) Gubernur Kepala Daerah. 14) Pemilik Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Tertentu 15) Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Wakil Menteri, Wakil Kepala Staf AD, AL, dan AU TNI, Wakil Kapolri, Wakil Jakgung, Wakil Gubernur, Ketua DPRD Provinsi, Pejabat Eselon I atau yang disetarakan. 16) Bupati/Walikota dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota; dan 17) Pimpinan tertinggi representasi organiasi keagamaan tingkat nasional yang secara faktual diakui keberadaannya oleh Pemerintah dan Masyarakat. 10
b. Urutan Tata Tempat di Provinsi: 1. Gubernur; 2. Wakil Gubernur; 3. Mantan Gubernur dan Wakil Gubernur; 4. Ketua DPRD Provinsi atau nama lainnya; 5. Kepala Perwakilan Konsuler Negara Asing di daerah; 6. Wakil Ketua DPRD Provinsi atau nama lainnya; 7. Sekretaris Daerah, Panglima/Komandan Tertinggi TNI semua angkatan, Kepala Kepolisian, Ketua Pengadilan Tinggi semua badan peradilan, dan 8. Kepala Kejaksaan Tinggi di Provinsi. 11
b. Lanjutan Urutan Tata Tempat di Provinsi: 8. Pemimpin Parpol di Provinsi yang memiliki wakil di DPRD Provinsi; 9. Anggota DPRD Provinsi atau nama lainnya, Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan Anggota Majelis Rakyat Papua; 10. Bupati/Walikota; 11. Kepala Kantor Perwakilan BPK di daerah, Kepala Kantor Perwakilan BI di daerah, Ketua KPUD; 12. Pemuka Agama, Pemuka Adat, dan Tokoh Masyarakat Tertentu Tingkat Provinsi 13. Ketua DPRD Kabupaten/Kota; 11
b. Lanjutan Urutan Tata Tempat di Provinsi: 14. Wakil Bupati/Wakil Walikota dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota; 15. Anggota DPRD Kabupaten/Kota; 16. Asisten Sekda Provinsi, Kepala Dinas Tingkat Provinsi, Kepala Kantor Instansi Vertikal di Provinsi, Kepala Badan Provinsi, dan Pejabat Eselon II; dan 17. Kepala Bagian Pemerintah Daerah Provinsi dan Pejabat Eselon III. 11
c. Urutan Tata Tempat di Kabupaten/Kota: 1. Bupati/Walikota; 2. Wakil Bupati/Walikota; 3. Mantan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota; 4. Ketua DPRD Kabupaten/Kota atau nama lainnya; 5. Wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota atau nama lainnya; 6. Sekretaris Daerah, Komandan Tertinggi TNI semuaangkatan, Kepala Kepolisian, Ketua Pengadilan Negeri semua badan peradilan, dan 7. Kepala Kejaksaan Negeri di Kabupaten/Kota; 11
c. Lanjutan Urutan Tata Tempat di Kabupaten/Kota 7. Pemimpin Parpol di Provinsi yang memiliki wakil di DPRD Kabupaten/Kota; 8. Anggota DPRD Kabupaten/Kota atau nama lainnya; 9. Pemuka Agama, Pemuka Adat, dan Tokoh Masyarakat Tertentu Tingkat Kabupaten/Kota; 10. Asisten Sekda Kabupaten/Kota, Kepala Badan Tingkat Kabupaten/Kota, Kepala Dinas Tingkat Kabupaten/Kota, dan Pejabat Eselon II, Kepala Kantor Perwakilan BI di 11
c. Lanjutan Urutan Tata Tempat di Kabupaten/Kota: 11. Kepala Instansi Vertikal Tingkat Kabupaten/Kota, Kepala Unit Pelaksana Teknis Instansi Vertikal, Komandan Tertinggi TNI semua angkatan di kecamatan dan Kepala Kepolisian di kecamatan; 12. Kepala Bagian Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Camat, dan Pejabat Eselon III; 13. Lurah/Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Pejabat Eselon IV. d. Istri/suami yg mendampingi Pejabat Negara/Pemerintah atau Tokoh Masyarakat ttt mendapat tempat sesuai dengan urutan tata tempat pejabat tsb 11
e) Dlm hal Pejabat Negara/Pemerintah atau Tokoh Masyarakat ttt berhalangan hadir pd suatu acara, maka tempatnya tidak diisi oleh Pejabat yg mewakili (Pejabat yg mewakili mendapat tempat sesuai dg jabatan yang dipangkunya) f) Dalam hal Pejabat Negara/Pemerintahan memangku jabatan lebih dari satu yang berbeda tingkatannya, maka tata tempatnya berdasarkan urutan yang lebih dahulu g) Mantan Pejabat Negara/Pemerintah mendapat tempat setingkat lebih rendah dari jabatan yg pernah dipangku sebelumnya 12
13 h. Acara resmi yang diselenggarakan oleh instansi pusat dan dilaksanakan di daerah, maka Menteri/Pimpinan LPNK yang ber tindak sebagai tuan rumah acara. Sedangkan tuan rumah daerah adalah Gubernur atau Bupati/Walikota. i. Pendamping Presiden RI atau Wakil Presiden RI pada saat menghadiri acara resmi di daerah : - Bila penyelenggaranya adalah instansi pusat, maka Menteri/Pimpinan LPNK yang mendampingi - Bila penyelenggaranya adalah daerah, maka Gubernur atau Bupati/Walikota yang bersang- kutan yang mendampingi
14 3. Contoh Pengaturan Tata Tempat a. Berdiri - Bila berjabat tangan : P 5 4 3 2 1 M 1 2 3 4 5 - Bila tidak berjabat tangan : 5 3 1 2 4 4 2 1 3 P = Presiden 1 = Presiden M = Masyarakat
15 b. Duduk - Dalam rapat (meja bentuk U): 13 12 11 10 9 8 7 6 5 3 1 2 4 - Meja Bulat : 1 = Pemimpin Rapat 1 67 5 4 3 2
16 - Dalam pertemuan / tatap muka (theater): 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 4 2 1 3 1 = Presiden
LAYOUT TEMPAT ACARA PERESMIAN Berhadapan : Satu Arah : Kursi Utama/Main Seat Kursi Menteri/ Rombongan Resmi Presiden Kursi Perangkat Kursi Muspida Daerah Meja Prasasti Podium Para Undangan lainnya Tombol Sirine 17
LAYOUT TEMPAT ACARA PELANTIKAN PEJABAT NEGARA/PEMERINTAH Presiden RI Para Pejabat yang dilantik Para istri pejabat 18 Wakil Presiden RI Para Pimp Lembaga Negara, Menteri, Ka. LPND/Eselon I Undangan lain Perangkat Kepresidenan Rohaniwan
LAYOUT TEMPAT ACARA JAMUAN SANTAP MALAM KENEGARAAN Kursi Utama/Main Seat Para Ka. Lembaga Negara, Menteri dan Romb. Resmi Tamu Negara Undangan lain 19
TATA UPACARA JENIS UPACARA PEDOMAN PENYELENGGARAAN UPACARA PAKAIAN UPACARA Aturan untuk melaksanakan upacara dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi (Pasal 1 UU Nomor 9 Tahun 2010)
JENIS UPACARA UPACARA BENDERA • Kegiatan pengibaran atau penurunan bendera merah putih yang dilaksanakan dalam rangka memperingati hari-hari besar nasional, seperti HUT Proklamasi Kemerdekaan RI, Hari Kebagkitan Nasional, Hari Pahlawan dll. BUKAN UPACARA BENDERA • Kegiatan yang memerlukan pengaturan protokol seperti antara lain penerimaan tamu- tamu Presiden, credentials, penganugerahan tanda kehormatan, peresmian pembukaan munas/rakernas, dll.
Penerimaa n Tamara Penyelenggaraan Upacara lainnya: hari besar nas, credentials dll. Penyelenggaraan Resepsi/Jamuan Pengatur an rapat/sid ang/konf erensi Perjalanan ke daerah/LN
PEDOMAN PENYELENGGARAAN UPACARA • Apa, siapa yang harus berbuat apa, dimana (tempat), bilamana (waktu) • Bagaimana tata caranya Perencanaan Upacara • Menyusun acara, tata ruang, pengaturan tempat, membuat rencana upacara, menetapkan jenis pakaian • Pengecekan kelengkapan dan perlengkapan upacara Persiapan Upacara • Pembukaan • Acara Pokok • Penutup Pelaksanaan Upacara
PAKAIAN UPACARA No Pejabat Sipil (Pria/Wanita) TNI/POLRI Wanita (istri pejabat) Acara 1. PSDH/PSN PDU 2 Pakaian Nasional PSDH: Jamuan resepsi/santap resmi atau kenegaraan PSN: Acara resmi/kenegaraan di luar negeri 2. PSL PDU 1 dan 3 Pakaian Nasional Upacara resmi/kenegaraan, bepergian resmi ke LN, upacara pelantikan pejabat tertentu 3. PSR PDU 4 Bebas Rapi Upacara selain upacara kenegaraan, seperti menerima tamu LN, upacara pelantikan 4. PSH PDH Bebas Rapi Bekerja sehari-hari dan keperluan umum lainnya, spt: upacara peresmian proyek dll 5. Batik Batik Batik Acara resmi/tidak resmi di luar jam kerja atau acara lainnya
TATA PENGHORMATAN DALAM KEPROTOKOLAN
DASAR • Pasal 31 UU No. 9 Tahun 2010, “Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara Asing dan/atau organisasi internasional serta Tokoh Masyarakat Tertentu mendapat penghormatan. • Yang dimaksud dengan penghormatan dan perlakuan sesuai dengan kedudukannya dan martabatnya adalah sikap perlakuan yang bersifat protokol yang harus diberikan kepada seseorang dalam acara kenegaraan atau acara resmi sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat.
DEFINISI TATA PENGHORMATAN (MENURUT PASAL 1 AYAT 8 PP NO. 62 TAHUN 1990) • Aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi: Pejabat Negara Pejabat Pemerintah Tokoh Masyarakat • Acara Kenegaraan • Acara Resmi • Acara Kenegaraan • Acara Resmi • Acara Kenegaraan • Acara Resmi
BENTUK-BENTUK PENGHORMATAN • Penghormatan terhadap seseorang dalam bentuk preseance • Penghormatan terhadap seseorang dalam bentuk rotation Rotation Urutan Sambutan Jajar kehormatan Naik kendaraan Kedatangan dan kepulangan
LANJUTAN BENTUK-BENTUK PENGHORMATAN • Penghormatan terhadap seseorang dalam bentuk perlakuan • Penghormatan terhadap sesorang dengan menggunakan Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih • Penghormatan terhadap seseorang dengan menggunakan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya • Penghormatan Jenazah
PENGHORMATAN TERHADAP LAMBANG-LAMBANG KEHORMATAN NKRI
PENGHORMATAN TERHADAP LAMBANG NEGARA Penggun aan Lambang Negara sbg cap atau materai Penggun aan Lambang Negara sbg LencanaPenggun aan Lambang Negara sbg Perisai Penggun aan Lambang Negara di Luar Negeri
PENGHORMATAN TERHADAP BENDERA KEBANGSAAN Ukuran Penaikan dan Penurunan Pengibaran bersama Bendera Kebangsaan Asing Tempat Pengibaran Bendera Kebangsaan bersama Bendera Organisasi Waktu Pengibaran Sebagai Penutup Jenazah Bendera Kebangsaan Asing di Indonesia
Kedudukan dan Perlakuan terhadap Presiden dan Wakil Presiden RI Ukuran dan Tata Cara Pemasangan Gambar Resmi Presiden dan Wakil Presiden RI
KUNJUNGAN PEJABAT
• What yaitu apa judul acara/ kegiatan yang akan dilakukan. • Who yaitu siapa saja pejabat serta undangan yang terlibat dalam kegiatan tersebut. • When yaitu waktunya kapan kegiatan itu akan dilakukan. • Where yaitu di mana kegiatan itu akan dilakukan. • How yaitu bagaimana menjangkau tempat acara tersebut. PRINSIP UMUM 4W-1H
JENIS KUNJUNGAN •Bersifat terbuka dan sudah direncanakan sebelumnya, menyangkut anggaran maupun urutan kegiatannya. Serta melibatkan beberapa pihak yang terkait dengan acara tersebut. Seperti peresmian proyek, pelantikan Kepala Desa, dan upacara. Kunjungan Kerja/ Resmi •Bersifat terbuka dan mendadak, yang dilakukan dalam rangka melihat langsung perkembangan di lapangan. Seperti meninjau bencana alam, meninjau perkembangan harga komoditas di pasar, dan inspeksi mengenai kedisiplinan pegawai. Peninjauan/ Sidak •Bersifat tidak resmi dan tertutup serta tidak melibatkan lembaga kedinasan. Seperti silaturahim keluarga, istirahat, berobat, acara partai politik, dll. Kunjungan Pribadi
• Mengadakan rapat koordinasi yang melibatkan berbagai unsur terkait (kepanitiaan dan/ atau SKPD). • Menginventarisir segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud dan tujuan acara: Lokasi, lay out acara, route/ alur dan lama perjalanan, susunan acara dan properti/ perlengkapan yang dibutuhkan. • Menentukan tim pendahulu, untuk: survey lokasi seluruh titik kunjungan, gladi bersih, koordinasi akhir. PERSIAPAN KUNJUNGAN
• Menentukan daftar rombongan sekaligus menyampaikan undangan untuk berangkat bersama dengan Bupati/ Wakil Bupati dalam rombongan utama (main group). • Mempersiapkan penerimaan pada titik kunjungan serta mengatur jajar penyam- butan (receiving line) dan mempersiapkan tempat transit (holding room). PELAKSANAAN KUNJUNGAN
Penyambutan terhadap VIP: • Dilakukan secara sederhana, tidak berlebihan. • Durasi waktu singkat. • Jika penyambutan berupa atraksi, ditampilkan 1 atraksi terbaik (jangan sampai berupa banyak atraksi) PENYAMBUTAN VIP
Penyambutan terhadap VIP: VIP (Very Important Person) harus datang dari arah sebelah kanan dari para penyambut. JAJAR PENYAMBUTAN
Untuk penerimaan (receiving line), orang yang utama dalam jajar tersebut adalah yang pertama kali
Untuk pelepasan/ kepulangan (farewell line), orang utama dalam jajar tersebut adalah yang melepas/ menjabat tangan paling akhir.
TATA TEMPAT
1. Menetapkan jumlah tamu/ pejabat VIP. 2. Menentukan ranking tamu/ VIP dari yang tertinggi sampai terendah dan memberi nomor urut (1,2,3, dan seterusnya). 3. Menetapkan tempat duduk sesuai rumus / aturan yang berlaku, yaitu orang paling utama mempunyai urutan/ nomor pertama, dan seterusnya. CARA MENGATUR TEMPAT DUDUK TAMU/ PEJABAT VIP
Aturan Dasar Tata Tempat 1. Posisi Berjajar Tempat yang berada di sebelah kanan dari orang yang mendapat preseance paling utama, dianggap lebih tinggi daripada yang berada di sebelah kirinya. Teknis penempatan/ rumus: Setelah menentukan orang nomor urut 1, maka nomor urut berikutnya menggunakan rumua, “Jika jumlah orangnya genap, maka urutan genap berada di sebelah kiri; jika jumlah orangnya ganjil, maka urutan ganjil berada di sebelah kiri”
1 Bupati 2 Kakanwil 1 Bupati 3 Kakan Kab. 2 Kakanwil 1 lebih tinggi dari 2 2 lebih tinggi dari 3
2 Ketua DPRD Kab 4 Kakan Kab 1 Bupati 3 Kakanwil 1 lebih tinggi dari 2 3 lebih tinggi dari 4 CATATAN: Ketentuan ini berlaku pula untuk kursi model teater (tanpa meja pimpinan)
TATA TEMPAT TINGKAT PROVINSI (Pasal 10 UU No. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan) s. Gubernur Kepala Daerah; t. Pemilik tanda jasa dan tanda kehormatan tertentu; u. Pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, Wakil Menteri, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, Wakil Gubernur, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, pejabat eselon I atau yang disetarakan; v. Bupati/Walikota dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota; w. Pimpinan tertinggi representasi organisasi keagamaan tingkat nasional yang secara faktual diakui keberadaannya oleh Pemerintah dan masyarakat.
4 2 1 3 5 A lebih tinggi dari B tempat utama A B 2. Posisi Berjajar pada Garis yang Sama Mengacu pada ketentuan bahwa tempat paling tengah adalah tempat yang paling terhormat (utama), sedangkan tempat di sebelah kanan tempat utama memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan tempat di sebelah kiri tempat utama.
A lebih tinggi dari B A B 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5
ALAT BANTU TATA TEMPAT
Alat Bantu Preseance Seating Card Menandai tempat duduk, ditempatkan di sandaran kursi GUBERNUR SUMATERA SELATAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
Hand Rail Membatasi lalu lintas manusia di depan VVIP (contoh: batas pengambilan gambar oleh wartawan) Name Stand Menandai tempat duduk, ditempatkan di atas meja pimpinan
PRASATI PERESMIAN
• Bentuk prasasti landscape (seperti contoh di atas), dengan ukuran perbandingan 2 : 3 (contoh: 60 x 90 cm) • Kata-kata peresmian cukup sebagaimana pada contoh. • Pejabat yang menandatangani cukup 1 orang, yaitu pejabat yang meresmikan.
MANAJEMEN ACARA
Pedoman Upacara/ Acara •Upacara Bendera; Upacara Bukan Bendera; Acara KunjunganBentuk Upacara •Acara Kenegaraan; Acara Resmi; Acara Tidak Resmi; Acara Kemasyarakatan; Acara Keluarga; Acara Hiburan Sifat Upacara •Men (orang-orang yang terlibat dalam upacara/ petugas) Kelengkapan Upacara •Materials (peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan upacara) Perlengkapan Upacara •Susunan acara; lay out; tata tempat; tata pakaian; JUKLAK acara; konsumsi Langkah Persiapan Upacara
Pelantikan  Susunan acara upacara pelantikan dan tata pakaiannya  Surat keputusan dari pejabat yang berwenang  Naskah kata-kata pelantikan untuk dibaca yang melantik  Naskah pengambilan sumpah untuk dibaca yang melantik  Berita acara pengambilan sumpah untuk ditandatangi oleh yang bersumpah, yang melantik dan rohaniawan  Berita acara serah terima jabatan  Memori serah terima jabatan untuk diserahkan oleh pejabat yang lama kepada pejabat yang baru di hadapan yang melantik  Atribut jabatan bagi pejabat yang dilantik  Lay out/ tata tempat upacara pelantikan  Peralatan upacara yang diperlukan (meja penandatanganan, microphone)  Petugas pelantikan (rohaniwan, pembaca SK, pembaca do’a)  Dekorasi (pertamanan ruangan, bunga-bunga meja dan back drop) Yang Perlu Dipersiapkan/ Ditentukan
Urutan Acara Pelantikan 1. Pembukaan 2. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 3. Pejabat yang akan dilantik menuju tempat yang ditentukan/ berdiri 4. Pembacaan Surat Keputusan 5. Pejabat yang melantik menuju tempat yang disediakan 6. Pengambilan Sumpah Jabatan 7. Penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah 8. Kata-kata pelantikan 9. Pejabat yang dilantik kembali ke tempat/ duduk kembali 10.Pemasangan tanda jabatan/ penyerahan SK/ atribut lain (bila perlu) 11.Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan 12.Serah terima Memori Jabatan (bila perlu) 13.Sambutan pejabat yang melantik 14.Menyanyikan Lagu Bagimu Negeri 15.Pembacaan do’a 16.Pemberian ucapan selamat

More Related Content

PPTX
Materi-Keprotokolan
byEWPK2018
 
PPT
Bahan Tayang keprotokolan.ppt
byHasan Basri
 
PPT
1. pedoman baku protokoler
byDOEL ROKHIM
 
PPT
P D Keprotokolan & Tata Cara P A
byguestd42496
 
PPTX
Tata cara protokoler
byZulhamidi Zulhamidi
 
PPT
Paparan uu no. 9 tahun 2010 bimtek keprotokolan maret
bymaspayjoe
 
PDF
Tata Cara Pengaturan Kunjungan Tamu Negara
byactnow2profit
 
PPTX
Dasar - Dasar KEPROTOKOLAN copy.pptx
byssuserf13d91
 
Materi-Keprotokolan
byEWPK2018
 
Bahan Tayang keprotokolan.ppt
byHasan Basri
 
1. pedoman baku protokoler
byDOEL ROKHIM
 
P D Keprotokolan & Tata Cara P A
byguestd42496
 
Tata cara protokoler
byZulhamidi Zulhamidi
 
Paparan uu no. 9 tahun 2010 bimtek keprotokolan maret
bymaspayjoe
 
Tata Cara Pengaturan Kunjungan Tamu Negara
byactnow2profit
 
Dasar - Dasar KEPROTOKOLAN copy.pptx
byssuserf13d91
 

What's hot

PDF
PP 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan...
bynoldy HP
 
PPTX
satpolpp
bysidaltaru
 
PPTX
Penyusunan rka pelayanan publik pkp oki
byhoyin rizmu
 
PPTX
Keprotokaln latsar cpns kab pali dan seluma
byhoyin rizmu
 
PDF
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
byYudhi Aldriand
 
DOC
Contoh Laporan kinerja tenaga ahli DPRD
byOzawaYukio
 
PDF
Modul otk keprotokolan kd. 3.11 untuk kelas XII OTKP ( Otomatisasi Tata Kelol...
byArdian Sufandi
 
PPTX
Pemerintahan desa
byari_sukomanah
 
PPTX
Protokoler
byBen Ibratama
 
PPTX
Manajemen ASN.pptx
byUDPUTRI1
 
PDF
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
byDr. Zar RDJ
 
PDF
Tata Kelola Acara Kunjungan Tamu Negara
byNoersal Samad
 
PPTX
1. Tugas Pokok Fungsi PPPK di Tempat Kerja.pptx
bywahyu120222
 
PPT
Pemerintah Desa Dan Kelurahan
bySiti Sahati
 
PPTX
ppt berakhlak.pptx
byRachmanUsman2
 
PPTX
Prosedur pembentukan peraturan bupati
byArdi Susanto
 
PDF
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
byMassaputro Delly TP
 
PDF
Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) Pilkades Panjalu Tahun 2013
byAji Sahdi Sutisna
 
PPTX
Dharma wanita persatuan fix
bydwprsud
 
PPTX
Ppt laporan Aktualisasi Habituasi Latsar CPNS 2019
bytemanna #LABEDDU
 
PP 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan...
bynoldy HP
 
satpolpp
bysidaltaru
 
Penyusunan rka pelayanan publik pkp oki
byhoyin rizmu
 
Keprotokaln latsar cpns kab pali dan seluma
byhoyin rizmu
 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
byYudhi Aldriand
 
Contoh Laporan kinerja tenaga ahli DPRD
byOzawaYukio
 
Modul otk keprotokolan kd. 3.11 untuk kelas XII OTKP ( Otomatisasi Tata Kelol...
byArdian Sufandi
 
Pemerintahan desa
byari_sukomanah
 
Protokoler
byBen Ibratama
 
Manajemen ASN.pptx
byUDPUTRI1
 
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
byDr. Zar RDJ
 
Tata Kelola Acara Kunjungan Tamu Negara
byNoersal Samad
 
1. Tugas Pokok Fungsi PPPK di Tempat Kerja.pptx
bywahyu120222
 
Pemerintah Desa Dan Kelurahan
bySiti Sahati
 
ppt berakhlak.pptx
byRachmanUsman2
 
Prosedur pembentukan peraturan bupati
byArdi Susanto
 
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
byMassaputro Delly TP
 
Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) Pilkades Panjalu Tahun 2013
byAji Sahdi Sutisna
 
Dharma wanita persatuan fix
bydwprsud
 
Ppt laporan Aktualisasi Habituasi Latsar CPNS 2019
bytemanna #LABEDDU
 

Similar to Dasar dasar keprotokolan

PPTX
Keprotokaln latsar cpns kab pali dan seluma
byhoyin rizmu
 
PPTX
pelatihan keprotokolan.pptx tentang pengetahuan protokoleran
byasriadiumarsaid04
 
PPTX
pelatihan keprotokolanjjsjkdekkedckjerjkn.pptx
byasriadiumarsaid04
 
PDF
Undang Undang No 9 Tahun 2010
byMuhammad Sirajuddin
 
PPT
PELATIHAN KEPROTOKOLAN KSP pelatihan pelatihan
byfirasyauqi
 
PPTX
MATERI KEPROTOKOLAN.pptxn11@-njnjnnnjnjnnhj
byMhmdAhsan1
 
PDF
UU_no_9_Th_20106 about Good things in gov
byaskartri24
 
PDF
SESI-2-3-TATA-KEPROTOKOLAN- bagaimana cara
byrikasusanti42
 
PPTX
Materi Keprotokoleran Kantor Imigrasi Bogor
byRizkiAri8
 
PPTX
Bahan Tayang - KEPROTOKOLAN- Latsar CPNS
bycoachparthachannel
 
PPT
Pengertian Keprotokolan
byUswatun Nisa
 
PPTX
Manajemen Keprotokolan ll dikti VI .pptx
byignasjawa2
 
PPTX
Bahan Tayang Penataan Acara Kehumasan.pptx
byanungedynugroho
 
PPTX
Protokoler dan Teknik Penyusunan Acara, Tempat, dll _Training Effective PR &...
byKanaidi ken
 
PPTX
Dasar_dasar_Keprotokolan.pptx
byThekingz021
 
PPTX
protokoler
bygilang muharam
 
PDF
materi-berbicara-retorik-protokol-dan-mc-1.pdf
byHeruPrasetyo96
 
DOCX
Protokol
bydagregada
 
Keprotokaln latsar cpns kab pali dan seluma
byhoyin rizmu
 
pelatihan keprotokolan.pptx tentang pengetahuan protokoleran
byasriadiumarsaid04
 
pelatihan keprotokolanjjsjkdekkedckjerjkn.pptx
byasriadiumarsaid04
 
Undang Undang No 9 Tahun 2010
byMuhammad Sirajuddin
 
PELATIHAN KEPROTOKOLAN KSP pelatihan pelatihan
byfirasyauqi
 
MATERI KEPROTOKOLAN.pptxn11@-njnjnnnjnjnnhj
byMhmdAhsan1
 
UU_no_9_Th_20106 about Good things in gov
byaskartri24
 
SESI-2-3-TATA-KEPROTOKOLAN- bagaimana cara
byrikasusanti42
 
Materi Keprotokoleran Kantor Imigrasi Bogor
byRizkiAri8
 
Bahan Tayang - KEPROTOKOLAN- Latsar CPNS
bycoachparthachannel
 
Pengertian Keprotokolan
byUswatun Nisa
 
Manajemen Keprotokolan ll dikti VI .pptx
byignasjawa2
 
Bahan Tayang Penataan Acara Kehumasan.pptx
byanungedynugroho
 
Protokoler dan Teknik Penyusunan Acara, Tempat, dll _Training Effective PR &...
byKanaidi ken
 
Dasar_dasar_Keprotokolan.pptx
byThekingz021
 
protokoler
bygilang muharam
 
materi-berbicara-retorik-protokol-dan-mc-1.pdf
byHeruPrasetyo96
 
Protokol
bydagregada
 

More from hoyin rizmu

PPTX
Kepala Paparan.pptx
byhoyin rizmu
 
PPTX
Orientasi Dewan.pptx
byhoyin rizmu
 
PPTX
Orientasi Dewan 4 L.pptx
byhoyin rizmu
 
PPTX
Penyusunan RKA Pelayanan Puplik
byhoyin rizmu
 
PPTX
Organisasi Digital
byhoyin rizmu
 
PPTX
Komitmen Mutu
byhoyin rizmu
 
PPTX
Enterpreneurship dalam organisasi
byhoyin rizmu
 
PPTX
Ekonomi manajerial
byhoyin rizmu
 
PDF
Manajemen penganggaran
byhoyin rizmu
 
PPTX
Hubungan kelembagaan
byhoyin rizmu
 
PDF
Manajemen bisnis converted
byhoyin rizmu
 
PPTX
Merancang aksi perubahan pkp kota pagar alam
byhoyin rizmu
 
PPTX
Penganggaran dana kelurahan ii
byhoyin rizmu
 
PPTX
Penganggaran dana kelurahan
byhoyin rizmu
 
PPTX
Pemanfaatan informasi teknologi bagi widyaiswara
byhoyin rizmu
 
PPTX
Whole of government
byhoyin rizmu
 
PPTX
Kepemimpinan stia bpd
byhoyin rizmu
 
DOCX
Inovasi p basseng
byhoyin rizmu
 
DOC
Rancangan perkonsultasian m. hoyin rizmukoip
byhoyin rizmu
 
PPT
Wasbang prajab cpns okut
byhoyin rizmu
 
Kepala Paparan.pptx
byhoyin rizmu
 
Orientasi Dewan.pptx
byhoyin rizmu
 
Orientasi Dewan 4 L.pptx
byhoyin rizmu
 
Penyusunan RKA Pelayanan Puplik
byhoyin rizmu
 
Organisasi Digital
byhoyin rizmu
 
Komitmen Mutu
byhoyin rizmu
 
Enterpreneurship dalam organisasi
byhoyin rizmu
 
Ekonomi manajerial
byhoyin rizmu
 
Manajemen penganggaran
byhoyin rizmu
 
Hubungan kelembagaan
byhoyin rizmu
 
Manajemen bisnis converted
byhoyin rizmu
 
Merancang aksi perubahan pkp kota pagar alam
byhoyin rizmu
 
Penganggaran dana kelurahan ii
byhoyin rizmu
 
Penganggaran dana kelurahan
byhoyin rizmu
 
Pemanfaatan informasi teknologi bagi widyaiswara
byhoyin rizmu
 
Whole of government
byhoyin rizmu
 
Kepemimpinan stia bpd
byhoyin rizmu
 
Inovasi p basseng
byhoyin rizmu
 
Rancangan perkonsultasian m. hoyin rizmukoip
byhoyin rizmu
 
Wasbang prajab cpns okut
byhoyin rizmu
 

Recently uploaded

DOCX
Modul Ajar Deep Learning IPA Kelas 7 Semester 2 Terbaru 2026
bywahyurestu63
 
PDF
KOPMA UAS ONLINE (Koperasi Mahasiswa Universitas Al-Falah As-Sunniyah ONLINE)...
bySyarifatul Marwiyah
 
PDF
SKP TAHUNAN 2025 DIDIK SUHADI.2 pppk.pdf
byhennysusanti48
 
PDF
Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) Bahasa Arab Kelas 4 [modulguruku.com]
byModul Guruku
 
PDF
PENILAIN skp tribulan ke- 4 tahun 2025.pdf
byhennysusanti48
 
PDF
KIT-PENGOPERASIAN-SEKOLAH-SESI-20252026.pdf
bybalqes9996
 
PDF
Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) Akidah Akhlak Kelas 2
byModul Guruku
 
DOCX
Modul Ajar Deep Learning IPS Kelas 7 Semester 2 Terbaru 2026
bywahyurestu63
 
DOCX
Modul Ajar Deep Learning Prakarya Kerajinan Kelas 8 Semester 2 Terbaru 2026
bywahyurestu63
 
PDF
MODUL AJAR DEEP LEARNING PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAIBP) KELAS 3 (RENCANA PEMB...
byARIS AR
 
PDF
Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) Akidah Akhlak Kelas 1 [modulguruku....
byModul Guruku
 
PDF
menjaga dan melestarikan tradisi, kearifan lokal serta budaya dalam masyaraka...
byTatikSutinah
 
DOCX
Modul Ajar Deep Learning SBK Seni Rupa Kelas 7 Semester 2 Terbaru 2026
bywahyurestu63
 
PDF
Modul Ajar Deep Learning Prakarya Kerajinan Kelas 10 Kurikulum Merdeka
byModul Guruku
 
PPTX
SLIDE MENSYUARAT INDUK HEM 2026 bil 1.pptx
byg20054418
 
PDF
(Deep Learning) Modul Ajar Seni Musik Kelas 9 Kurikulum Merdeka
byModul Kelas
 
DOCX
Modul Ajar Deep Learning Bahasa Indonesia Kelas 8 Semester 2 Terbaru 2026
bywahyurestu63
 
PDF
Topic Jurnalistik, Etika dan Regulasi Media Massa
byAdePutraTunggali
 
PDF
Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) Bahasa Arab Kelas 9
byModul Guruku
 
PDF
Materi 11 - Desain Media Online - Tipografi
byAdePutraTunggali
 
Modul Ajar Deep Learning IPA Kelas 7 Semester 2 Terbaru 2026
bywahyurestu63
 
KOPMA UAS ONLINE (Koperasi Mahasiswa Universitas Al-Falah As-Sunniyah ONLINE)...
bySyarifatul Marwiyah
 
SKP TAHUNAN 2025 DIDIK SUHADI.2 pppk.pdf
byhennysusanti48
 
Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) Bahasa Arab Kelas 4 [modulguruku.com]
byModul Guruku
 
PENILAIN skp tribulan ke- 4 tahun 2025.pdf
byhennysusanti48
 
KIT-PENGOPERASIAN-SEKOLAH-SESI-20252026.pdf
bybalqes9996
 
Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) Akidah Akhlak Kelas 2
byModul Guruku
 
Modul Ajar Deep Learning IPS Kelas 7 Semester 2 Terbaru 2026
bywahyurestu63
 
Modul Ajar Deep Learning Prakarya Kerajinan Kelas 8 Semester 2 Terbaru 2026
bywahyurestu63
 
MODUL AJAR DEEP LEARNING PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAIBP) KELAS 3 (RENCANA PEMB...
byARIS AR
 
Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) Akidah Akhlak Kelas 1 [modulguruku....
byModul Guruku
 
menjaga dan melestarikan tradisi, kearifan lokal serta budaya dalam masyaraka...
byTatikSutinah
 
Modul Ajar Deep Learning SBK Seni Rupa Kelas 7 Semester 2 Terbaru 2026
bywahyurestu63
 
Modul Ajar Deep Learning Prakarya Kerajinan Kelas 10 Kurikulum Merdeka
byModul Guruku
 
SLIDE MENSYUARAT INDUK HEM 2026 bil 1.pptx
byg20054418
 
(Deep Learning) Modul Ajar Seni Musik Kelas 9 Kurikulum Merdeka
byModul Kelas
 
Modul Ajar Deep Learning Bahasa Indonesia Kelas 8 Semester 2 Terbaru 2026
bywahyurestu63
 
Topic Jurnalistik, Etika dan Regulasi Media Massa
byAdePutraTunggali
 
Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) Bahasa Arab Kelas 9
byModul Guruku
 
Materi 11 - Desain Media Online - Tipografi
byAdePutraTunggali
 

Dasar dasar keprotokolan

  • 2.
    Widyaiswara Ahli MadyaBPSDMD Prov Sumse
  • 5.
  • 6.
    PENGERTIAN PROTOKOL DAN KEPROTOKOLAN MENGENALACARA KENEGARAAN DAN ACARA RESMI KONSEPSI DASAR KEPROTOKOLAN TANYA JAWAB
  • 7.
    “Keprotokolan adalah serangkaiankegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/ atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat”. (Pasal 1 ayat (1) UU RI Nomor 9 Tahun 2010)
  • 8.
    • Tata Tempat •Tata Penghormatan • Tata Upacara Pengaturan • Pejabat Negara • Pejabat Pemerintah • Tokoh Masyarakat Tertentu Sasaran RUANG LINGKUP KEPROTOKOLAN
  • 9.
    PENGERTIAN PROTOKOL  Anggapanawam/umum: Seseorang dengan pakaian lengkap yang sibuk mengatur suatu kegiatan/upacara Seseorang yang tampil di depan mike membawakan acara (MC) Seseorang yang bertugas melayani atau menerima tamu-tamu dalam suatu upacaraAnggapan seperti ini perlu diluruskan
  • 10.
    PENGERTIAN PROTOKOL (MENURUT KAMUSUMUM BAHASA INDONESIA, W.J.S. POERWADARMINTA)  Protokol ialah: Surat-surat resmi yang memuat hasil-hasil perundingan/persetujuan Peraturan-peraturan upacara di Istana Kepala Negara Berkenaan dengan penyambutan tamu-tamu negara
  • 11.
    PENGERTIAN PROTOKOL (Oxford Dictionary) •A system of rules governing formal occasions, eg: meetings between governments, officials, etc: the protocol of diplomatic visits, a breach of protocol. Protocol demands that formal dress be worn on such occasions. (Susunan peraturan yang mengatur acara-acara formal, contoh pertemuan antar pemerintah, pejabat dan lain-lain, misalnya protokol dalam kunjungan diplomatik, pelanggaran keprotokolan. Protokol mengharuskan digunakannya pakaian formal dalam acara-acara resmi). • The first or original version of an agreement, in writing. (Versi pertama atau asli dari sebuah perjanjian, dalam writing).
  • 12.
    ASAL MULA KATAPROTOKOL Bahasa Yunani Protos (yang pertama) Kolla (lem atau perekat) Protokollum Bahasa Latin Protocole Bahasa Perancis Lembaran pertama dari suatu gulungan papyrus Semua catatan dokumen negara yang bersifat nasional dan internasional Proses verbal: official minutes, agreement, treaty, seperti Protokol Jenewa, Protokol Paris dan Protokol Kyoto
  • 13.
    PENGERTIAN PROTOKOL Protokol adalahserangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi, yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan, sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang, sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintah atau masyarakat” (UU No. 8 tahun 1987 tentang Protokol)
  • 14.
    PENGERTIAN KEPROTOKOLAN Keprotokolan adalahserangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. (UU No. 9 tahun 2010 tentang Keprotokolan)
  • 15.
    LANDASAN DAN SUMBERHUKUM KEPROTOKOLAN  PERSETUJUAN INTERNASIONAL  Konvensi Wina 1815, 1961 dan 1963  PERATURAN PERUNDANGAN  UU Nomor 8 Tahun 1987 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan  UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri  UU Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina 1961 dan 1963  PP Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan  Keppres Nomor 32 Tahun 1971 tentang Protokol Negara  Permensesneg Nomor 13 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keprotokolan Presiden dan Wakil Presiden RI  TRADISI, ADAT ISTIADAT DAN KEBIASAAN SETEMPAT  AZAS TIMBAL BALIK (RESIPROSITAS)  LOGIKA UMUM (COMMON SENSE)
  • 16.
    DEFINISI ACARA KENEGARAANDAN ACARA RESMI • Acara Kenegaraan adalah Acara yang bersifat kenegaraan yang diatur dan dilaksanakan secara terpusat, dihadiri oleh presiden dan/atau Wakil Presiden serta pejabat negara lainnya dalam melaksanakan acara tertentu. • Acara Resmi adalah Acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah atau Lembaga Tinggi Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dan dihadiri oleh Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintah serta undangan lainnya.
  • 17.
  • 18.
    PENJELASAN GAMBAR ACARA KENEGARAAN •Bersifat Kenegaraan. Pada Acara Kenegaraan mengenakan pakaian kebesaran. Kehadiran undangan tidak boleh diwakilkan. • Pembesar Upacara, harus dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden • Penyelenggaraannya diatur secara terpusat oleh Panitia Negara • Melaksanakan Acara Tertentu ACARA RESMI • Bersifat Resmi, dapat menggunakan Pakaian Sipil Harian atau pakaian lain yang telah ditentukan. Undangan dapat diwakilkan. • Dapat oleh Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintah • Penyelenggaraannya tidak oleh Panitia Negara namun oleh Lembaga Negara, Instansi Pemerintah Pusat/Daerah • Melaksanakan tugas dan fungsi tertentu
  • 19.
    TATA TEMPAT (PRESEANCE) Adalah pengaturan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;  Mengandung unsur tentang siapa yang berhak didahulukan dan siapa yang berhak mendapat prioritas.
  • 20.
    ATURAN DASAR TATATEMPAT 1. Orang yang berhak mendapat tata urutan pertama/paling tinggi adalah mereka yang mempunyai urutan paling depan/mendahului.
  • 21.
    ATURAN DASAR TATATEMPAT 2. Jika berjajar, yang berada di sebelah kanan dari orang yang mendapat urutan tata tempat paling utama, dianggap lebih tinggi/mendahului orang yang duduk di sebelah kirinya. 3. Jika menghadap meja, tempat utama yang menghadap ke pintu keluar dan tempat terakhir adalah tempat yang paling dekat dengan pintu keluar. 4. Pada posisi berjajar pada garis yang sama, tempat yang terhormat adalah di tempat paling tengah, dan di tempat sebelah kanan luar.
  • 22.
    Persembahan tarian padaAcara Peresmian dan Groundbreaking Proyek- Proyek MP3EI Kaltim di Balikpapan, tanggal 24 Oktober 2012. (Foto: Anung/Biro Pers, Media, dan Informasi Setpres)
  • 23.
    ATURAN DASAR TATATEMPAT 5. Apabila naik kendaraan, orang yang mendapat tata urutan paling utama di pesawat terbang naik paling akhir dan turun paling dahulu.
  • 24.
    ATURAN DASAR TATATEMPAT 6. Dalam hal kedatangan dan kepulangan, orang yang paling dihormati selalu datang paling akhir dan pulang paling dahulu.
  • 25.
    PEDOMAN TATA TEMPAT a.Urutan Tata Tempat di Pusat: 1) Presiden RI 2) Wakil Presiden RI 3) Mantan Presiden & Mantan Wakil Presiden RI 4) Ketua Lembaga Negara (Ketua MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK dan KY) 5) Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan 6) Duta Besar/Kepala Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional.
  • 26.
    7) Wakil KetuaMPR, DPR, DPD, Gubernur BI, Ketua Badan Penyelenggara Pemilu, Wakil Ketua BPK, MA, MK dan KY. 8) Menteri, Pejabat Setingkat Menteri, Anggota DPR-RI, dan Anggota DPD-RI, serta Dubes LBBP-RI. 9) Kepala Staf TNI AD, AL dan AU TNI 10)Pemimpin Parpol yang memiliki wakil di DPR-RI 11)Anggota BPK, Ketua Muda dan Hakim Agung MA, Hakim MK, dan Anggota KY Republik Indonesia. 12)Pemimpin LN yang ditetapkan sebagai PN, Pemimpin LN lainnya yang ditetapkan dg UU, dan Deputi Gubernur BI, serta Wakil Ketua Badan Penyelenggara Pemilu. 9
  • 27.
    13) Gubernur KepalaDaerah. 14) Pemilik Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Tertentu 15) Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Wakil Menteri, Wakil Kepala Staf AD, AL, dan AU TNI, Wakil Kapolri, Wakil Jakgung, Wakil Gubernur, Ketua DPRD Provinsi, Pejabat Eselon I atau yang disetarakan. 16) Bupati/Walikota dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota; dan 17) Pimpinan tertinggi representasi organiasi keagamaan tingkat nasional yang secara faktual diakui keberadaannya oleh Pemerintah dan Masyarakat. 10
  • 28.
    b. Urutan TataTempat di Provinsi: 1. Gubernur; 2. Wakil Gubernur; 3. Mantan Gubernur dan Wakil Gubernur; 4. Ketua DPRD Provinsi atau nama lainnya; 5. Kepala Perwakilan Konsuler Negara Asing di daerah; 6. Wakil Ketua DPRD Provinsi atau nama lainnya; 7. Sekretaris Daerah, Panglima/Komandan Tertinggi TNI semua angkatan, Kepala Kepolisian, Ketua Pengadilan Tinggi semua badan peradilan, dan 8. Kepala Kejaksaan Tinggi di Provinsi. 11
  • 29.
    b. Lanjutan UrutanTata Tempat di Provinsi: 8. Pemimpin Parpol di Provinsi yang memiliki wakil di DPRD Provinsi; 9. Anggota DPRD Provinsi atau nama lainnya, Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan Anggota Majelis Rakyat Papua; 10. Bupati/Walikota; 11. Kepala Kantor Perwakilan BPK di daerah, Kepala Kantor Perwakilan BI di daerah, Ketua KPUD; 12. Pemuka Agama, Pemuka Adat, dan Tokoh Masyarakat Tertentu Tingkat Provinsi 13. Ketua DPRD Kabupaten/Kota; 11
  • 30.
    b. Lanjutan UrutanTata Tempat di Provinsi: 14. Wakil Bupati/Wakil Walikota dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota; 15. Anggota DPRD Kabupaten/Kota; 16. Asisten Sekda Provinsi, Kepala Dinas Tingkat Provinsi, Kepala Kantor Instansi Vertikal di Provinsi, Kepala Badan Provinsi, dan Pejabat Eselon II; dan 17. Kepala Bagian Pemerintah Daerah Provinsi dan Pejabat Eselon III. 11
  • 31.
    c. Urutan TataTempat di Kabupaten/Kota: 1. Bupati/Walikota; 2. Wakil Bupati/Walikota; 3. Mantan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota; 4. Ketua DPRD Kabupaten/Kota atau nama lainnya; 5. Wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota atau nama lainnya; 6. Sekretaris Daerah, Komandan Tertinggi TNI semuaangkatan, Kepala Kepolisian, Ketua Pengadilan Negeri semua badan peradilan, dan 7. Kepala Kejaksaan Negeri di Kabupaten/Kota; 11
  • 32.
    c. Lanjutan UrutanTata Tempat di Kabupaten/Kota 7. Pemimpin Parpol di Provinsi yang memiliki wakil di DPRD Kabupaten/Kota; 8. Anggota DPRD Kabupaten/Kota atau nama lainnya; 9. Pemuka Agama, Pemuka Adat, dan Tokoh Masyarakat Tertentu Tingkat Kabupaten/Kota; 10. Asisten Sekda Kabupaten/Kota, Kepala Badan Tingkat Kabupaten/Kota, Kepala Dinas Tingkat Kabupaten/Kota, dan Pejabat Eselon II, Kepala Kantor Perwakilan BI di 11
  • 33.
    c. Lanjutan UrutanTata Tempat di Kabupaten/Kota: 11. Kepala Instansi Vertikal Tingkat Kabupaten/Kota, Kepala Unit Pelaksana Teknis Instansi Vertikal, Komandan Tertinggi TNI semua angkatan di kecamatan dan Kepala Kepolisian di kecamatan; 12. Kepala Bagian Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Camat, dan Pejabat Eselon III; 13. Lurah/Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Pejabat Eselon IV. d. Istri/suami yg mendampingi Pejabat Negara/Pemerintah atau Tokoh Masyarakat ttt mendapat tempat sesuai dengan urutan tata tempat pejabat tsb 11
  • 34.
    e) Dlm halPejabat Negara/Pemerintah atau Tokoh Masyarakat ttt berhalangan hadir pd suatu acara, maka tempatnya tidak diisi oleh Pejabat yg mewakili (Pejabat yg mewakili mendapat tempat sesuai dg jabatan yang dipangkunya) f) Dalam hal Pejabat Negara/Pemerintahan memangku jabatan lebih dari satu yang berbeda tingkatannya, maka tata tempatnya berdasarkan urutan yang lebih dahulu g) Mantan Pejabat Negara/Pemerintah mendapat tempat setingkat lebih rendah dari jabatan yg pernah dipangku sebelumnya 12
  • 35.
    13 h. Acara resmiyang diselenggarakan oleh instansi pusat dan dilaksanakan di daerah, maka Menteri/Pimpinan LPNK yang ber tindak sebagai tuan rumah acara. Sedangkan tuan rumah daerah adalah Gubernur atau Bupati/Walikota. i. Pendamping Presiden RI atau Wakil Presiden RI pada saat menghadiri acara resmi di daerah : - Bila penyelenggaranya adalah instansi pusat, maka Menteri/Pimpinan LPNK yang mendampingi - Bila penyelenggaranya adalah daerah, maka Gubernur atau Bupati/Walikota yang bersang- kutan yang mendampingi
  • 36.
    14 3. Contoh PengaturanTata Tempat a. Berdiri - Bila berjabat tangan : P 5 4 3 2 1 M 1 2 3 4 5 - Bila tidak berjabat tangan : 5 3 1 2 4 4 2 1 3 P = Presiden 1 = Presiden M = Masyarakat
  • 37.
    15 b. Duduk - Dalamrapat (meja bentuk U): 13 12 11 10 9 8 7 6 5 3 1 2 4 - Meja Bulat : 1 = Pemimpin Rapat 1 67 5 4 3 2
  • 38.
    16 - Dalam pertemuan/ tatap muka (theater): 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 4 2 1 3 1 = Presiden
  • 39.
    LAYOUT TEMPAT ACARAPERESMIAN Berhadapan : Satu Arah : Kursi Utama/Main Seat Kursi Menteri/ Rombongan Resmi Presiden Kursi Perangkat Kursi Muspida Daerah Meja Prasasti Podium Para Undangan lainnya Tombol Sirine 17
  • 40.
    LAYOUT TEMPAT ACARA PELANTIKANPEJABAT NEGARA/PEMERINTAH Presiden RI Para Pejabat yang dilantik Para istri pejabat 18 Wakil Presiden RI Para Pimp Lembaga Negara, Menteri, Ka. LPND/Eselon I Undangan lain Perangkat Kepresidenan Rohaniwan
  • 41.
    LAYOUT TEMPAT ACARAJAMUAN SANTAP MALAM KENEGARAAN Kursi Utama/Main Seat Para Ka. Lembaga Negara, Menteri dan Romb. Resmi Tamu Negara Undangan lain 19
  • 42.
    TATA UPACARA JENIS UPACARA PEDOMAN PENYELENGGARAAN UPACARA PAKAIANUPACARA Aturan untuk melaksanakan upacara dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi (Pasal 1 UU Nomor 9 Tahun 2010)
  • 43.
    JENIS UPACARA UPACARA BENDERA •Kegiatan pengibaran atau penurunan bendera merah putih yang dilaksanakan dalam rangka memperingati hari-hari besar nasional, seperti HUT Proklamasi Kemerdekaan RI, Hari Kebagkitan Nasional, Hari Pahlawan dll. BUKAN UPACARA BENDERA • Kegiatan yang memerlukan pengaturan protokol seperti antara lain penerimaan tamu- tamu Presiden, credentials, penganugerahan tanda kehormatan, peresmian pembukaan munas/rakernas, dll.
  • 44.
    Penerimaa n Tamara Penyelenggaraan Upacara lainnya: haribesar nas, credentials dll. Penyelenggaraan Resepsi/Jamuan Pengatur an rapat/sid ang/konf erensi Perjalanan ke daerah/LN
  • 45.
    PEDOMAN PENYELENGGARAAN UPACARA •Apa, siapa yang harus berbuat apa, dimana (tempat), bilamana (waktu) • Bagaimana tata caranya Perencanaan Upacara • Menyusun acara, tata ruang, pengaturan tempat, membuat rencana upacara, menetapkan jenis pakaian • Pengecekan kelengkapan dan perlengkapan upacara Persiapan Upacara • Pembukaan • Acara Pokok • Penutup Pelaksanaan Upacara
  • 46.
    PAKAIAN UPACARA No PejabatSipil (Pria/Wanita) TNI/POLRI Wanita (istri pejabat) Acara 1. PSDH/PSN PDU 2 Pakaian Nasional PSDH: Jamuan resepsi/santap resmi atau kenegaraan PSN: Acara resmi/kenegaraan di luar negeri 2. PSL PDU 1 dan 3 Pakaian Nasional Upacara resmi/kenegaraan, bepergian resmi ke LN, upacara pelantikan pejabat tertentu 3. PSR PDU 4 Bebas Rapi Upacara selain upacara kenegaraan, seperti menerima tamu LN, upacara pelantikan 4. PSH PDH Bebas Rapi Bekerja sehari-hari dan keperluan umum lainnya, spt: upacara peresmian proyek dll 5. Batik Batik Batik Acara resmi/tidak resmi di luar jam kerja atau acara lainnya
  • 47.
  • 48.
    DASAR • Pasal 31UU No. 9 Tahun 2010, “Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara Asing dan/atau organisasi internasional serta Tokoh Masyarakat Tertentu mendapat penghormatan. • Yang dimaksud dengan penghormatan dan perlakuan sesuai dengan kedudukannya dan martabatnya adalah sikap perlakuan yang bersifat protokol yang harus diberikan kepada seseorang dalam acara kenegaraan atau acara resmi sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat.
  • 49.
    DEFINISI TATA PENGHORMATAN (MENURUTPASAL 1 AYAT 8 PP NO. 62 TAHUN 1990) • Aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi: Pejabat Negara Pejabat Pemerintah Tokoh Masyarakat • Acara Kenegaraan • Acara Resmi • Acara Kenegaraan • Acara Resmi • Acara Kenegaraan • Acara Resmi
  • 50.
    BENTUK-BENTUK PENGHORMATAN • Penghormatanterhadap seseorang dalam bentuk preseance • Penghormatan terhadap seseorang dalam bentuk rotation Rotation Urutan Sambutan Jajar kehormatan Naik kendaraan Kedatangan dan kepulangan
  • 51.
    LANJUTAN BENTUK-BENTUK PENGHORMATAN • Penghormatanterhadap seseorang dalam bentuk perlakuan • Penghormatan terhadap sesorang dengan menggunakan Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih • Penghormatan terhadap seseorang dengan menggunakan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya • Penghormatan Jenazah
  • 52.
  • 53.
    PENGHORMATAN TERHADAP LAMBANGNEGARA Penggun aan Lambang Negara sbg cap atau materai Penggun aan Lambang Negara sbg LencanaPenggun aan Lambang Negara sbg Perisai Penggun aan Lambang Negara di Luar Negeri
  • 54.
    PENGHORMATAN TERHADAP BENDERA KEBANGSAAN Ukuran Penaikandan Penurunan Pengibaran bersama Bendera Kebangsaan Asing Tempat Pengibaran Bendera Kebangsaan bersama Bendera Organisasi Waktu Pengibaran Sebagai Penutup Jenazah Bendera Kebangsaan Asing di Indonesia
  • 55.
    Kedudukan dan Perlakuan terhadapPresiden dan Wakil Presiden RI Ukuran dan Tata Cara Pemasangan Gambar Resmi Presiden dan Wakil Presiden RI
  • 56.
  • 57.
    • What yaituapa judul acara/ kegiatan yang akan dilakukan. • Who yaitu siapa saja pejabat serta undangan yang terlibat dalam kegiatan tersebut. • When yaitu waktunya kapan kegiatan itu akan dilakukan. • Where yaitu di mana kegiatan itu akan dilakukan. • How yaitu bagaimana menjangkau tempat acara tersebut. PRINSIP UMUM 4W-1H
  • 58.
    JENIS KUNJUNGAN •Bersifat terbukadan sudah direncanakan sebelumnya, menyangkut anggaran maupun urutan kegiatannya. Serta melibatkan beberapa pihak yang terkait dengan acara tersebut. Seperti peresmian proyek, pelantikan Kepala Desa, dan upacara. Kunjungan Kerja/ Resmi •Bersifat terbuka dan mendadak, yang dilakukan dalam rangka melihat langsung perkembangan di lapangan. Seperti meninjau bencana alam, meninjau perkembangan harga komoditas di pasar, dan inspeksi mengenai kedisiplinan pegawai. Peninjauan/ Sidak •Bersifat tidak resmi dan tertutup serta tidak melibatkan lembaga kedinasan. Seperti silaturahim keluarga, istirahat, berobat, acara partai politik, dll. Kunjungan Pribadi
  • 59.
    • Mengadakan rapatkoordinasi yang melibatkan berbagai unsur terkait (kepanitiaan dan/ atau SKPD). • Menginventarisir segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud dan tujuan acara: Lokasi, lay out acara, route/ alur dan lama perjalanan, susunan acara dan properti/ perlengkapan yang dibutuhkan. • Menentukan tim pendahulu, untuk: survey lokasi seluruh titik kunjungan, gladi bersih, koordinasi akhir. PERSIAPAN KUNJUNGAN
  • 60.
    • Menentukan daftarrombongan sekaligus menyampaikan undangan untuk berangkat bersama dengan Bupati/ Wakil Bupati dalam rombongan utama (main group). • Mempersiapkan penerimaan pada titik kunjungan serta mengatur jajar penyam- butan (receiving line) dan mempersiapkan tempat transit (holding room). PELAKSANAAN KUNJUNGAN
  • 61.
    Penyambutan terhadap VIP: •Dilakukan secara sederhana, tidak berlebihan. • Durasi waktu singkat. • Jika penyambutan berupa atraksi, ditampilkan 1 atraksi terbaik (jangan sampai berupa banyak atraksi) PENYAMBUTAN VIP
  • 62.
    Penyambutan terhadap VIP: VIP(Very Important Person) harus datang dari arah sebelah kanan dari para penyambut. JAJAR PENYAMBUTAN
  • 63.
    Untuk penerimaan (receiving line), orang yang utama dalamjajar tersebut adalah yang pertama kali
  • 64.
    Untuk pelepasan/ kepulangan (farewell line),orang utama dalam jajar tersebut adalah yang melepas/ menjabat tangan paling akhir.
  • 65.
  • 66.
    1. Menetapkan jumlahtamu/ pejabat VIP. 2. Menentukan ranking tamu/ VIP dari yang tertinggi sampai terendah dan memberi nomor urut (1,2,3, dan seterusnya). 3. Menetapkan tempat duduk sesuai rumus / aturan yang berlaku, yaitu orang paling utama mempunyai urutan/ nomor pertama, dan seterusnya. CARA MENGATUR TEMPAT DUDUK TAMU/ PEJABAT VIP
  • 67.
    Aturan Dasar TataTempat 1. Posisi Berjajar Tempat yang berada di sebelah kanan dari orang yang mendapat preseance paling utama, dianggap lebih tinggi daripada yang berada di sebelah kirinya. Teknis penempatan/ rumus: Setelah menentukan orang nomor urut 1, maka nomor urut berikutnya menggunakan rumua, “Jika jumlah orangnya genap, maka urutan genap berada di sebelah kiri; jika jumlah orangnya ganjil, maka urutan ganjil berada di sebelah kiri”
  • 68.
  • 69.
    2 Ketua DPRD Kab 4 Kakan Kab 1 Bupati 3 Kakanwil 1lebih tinggi dari 2 3 lebih tinggi dari 4 CATATAN: Ketentuan ini berlaku pula untuk kursi model teater (tanpa meja pimpinan)
  • 70.
    TATA TEMPAT TINGKATPROVINSI (Pasal 10 UU No. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan) s. Gubernur Kepala Daerah; t. Pemilik tanda jasa dan tanda kehormatan tertentu; u. Pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, Wakil Menteri, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, Wakil Gubernur, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, pejabat eselon I atau yang disetarakan; v. Bupati/Walikota dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota; w. Pimpinan tertinggi representasi organisasi keagamaan tingkat nasional yang secara faktual diakui keberadaannya oleh Pemerintah dan masyarakat.
  • 71.
    4 2 13 5 A lebih tinggi dari B tempat utama A B 2. Posisi Berjajar pada Garis yang Sama Mengacu pada ketentuan bahwa tempat paling tengah adalah tempat yang paling terhormat (utama), sedangkan tempat di sebelah kanan tempat utama memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan tempat di sebelah kiri tempat utama.
  • 72.
    A lebih tinggidari B A B 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5
  • 73.
  • 74.
    Alat Bantu Preseance SeatingCard Menandai tempat duduk, ditempatkan di sandaran kursi GUBERNUR SUMATERA SELATAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
  • 75.
    Hand Rail Membatasi lalulintas manusia di depan VVIP (contoh: batas pengambilan gambar oleh wartawan) Name Stand Menandai tempat duduk, ditempatkan di atas meja pimpinan
  • 76.
  • 77.
    • Bentuk prasastilandscape (seperti contoh di atas), dengan ukuran perbandingan 2 : 3 (contoh: 60 x 90 cm) • Kata-kata peresmian cukup sebagaimana pada contoh. • Pejabat yang menandatangani cukup 1 orang, yaitu pejabat yang meresmikan.
  • 78.
  • 79.
    Pedoman Upacara/ Acara •UpacaraBendera; Upacara Bukan Bendera; Acara KunjunganBentuk Upacara •Acara Kenegaraan; Acara Resmi; Acara Tidak Resmi; Acara Kemasyarakatan; Acara Keluarga; Acara Hiburan Sifat Upacara •Men (orang-orang yang terlibat dalam upacara/ petugas) Kelengkapan Upacara •Materials (peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan upacara) Perlengkapan Upacara •Susunan acara; lay out; tata tempat; tata pakaian; JUKLAK acara; konsumsi Langkah Persiapan Upacara
  • 80.
    Pelantikan  Susunan acaraupacara pelantikan dan tata pakaiannya  Surat keputusan dari pejabat yang berwenang  Naskah kata-kata pelantikan untuk dibaca yang melantik  Naskah pengambilan sumpah untuk dibaca yang melantik  Berita acara pengambilan sumpah untuk ditandatangi oleh yang bersumpah, yang melantik dan rohaniawan  Berita acara serah terima jabatan  Memori serah terima jabatan untuk diserahkan oleh pejabat yang lama kepada pejabat yang baru di hadapan yang melantik  Atribut jabatan bagi pejabat yang dilantik  Lay out/ tata tempat upacara pelantikan  Peralatan upacara yang diperlukan (meja penandatanganan, microphone)  Petugas pelantikan (rohaniwan, pembaca SK, pembaca do’a)  Dekorasi (pertamanan ruangan, bunga-bunga meja dan back drop) Yang Perlu Dipersiapkan/ Ditentukan
  • 81.
    Urutan Acara Pelantikan 1.Pembukaan 2. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 3. Pejabat yang akan dilantik menuju tempat yang ditentukan/ berdiri 4. Pembacaan Surat Keputusan 5. Pejabat yang melantik menuju tempat yang disediakan 6. Pengambilan Sumpah Jabatan 7. Penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah 8. Kata-kata pelantikan 9. Pejabat yang dilantik kembali ke tempat/ duduk kembali 10.Pemasangan tanda jabatan/ penyerahan SK/ atribut lain (bila perlu) 11.Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan 12.Serah terima Memori Jabatan (bila perlu) 13.Sambutan pejabat yang melantik 14.Menyanyikan Lagu Bagimu Negeri 15.Pembacaan do’a 16.Pemberian ucapan selamat