Ringkasan singkat dari dokumen tersebut adalah: 1. Kasus yang dibahas adalah penangkapan seorang jaksa bernama Urip Tri Gunawan oleh KPK karena diduga menerima suap senilai USD 660.000 dari pengusaha terkait kasus BLBI. 2. Proses penangkapan cukup dramatis karena Urip mencoba kabur dan melawan saat akan ditangkap. Ia juga membantah tuduhan menerima suap dengan alasan ber

1. ANALISIS TINDAKAN PENEGAK HUKUM YANG
MELANGGAR ETIKA DIPANDANG DARI TEORI
DAN KONSEP SUDUT ETIKA

2. BAB I
PENDAHULUAN
Istilah etika secara etimologis berasal dari kata ethos (bahasa Yunani) yang berarti
karakter, watak kesusilaan atau adat kebiasaan, yang dibatasi dengan dasar nilal moral
menyangkut apa yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan, yang baik atau tidak baik,
yang pantas atau tidak pantas pada perilaku manusia (Ensiklopedi Nasional Indonesia,
1989:205). Menurut para ahli maka etika tidak lain adalah aturan prilaku, adat kebiasaan
manusia dalam pergaulan antara sesamanya untuk menegaskan mana yang benar dan mana
yang buruk. Dalam pengertiannya yang secara khusus, dikaitkan dengan seni pergaulan
manusia, etika ini digambarkan dalam bentuk aturan (code) tertulis yang secara sistematik
sengaja dibuat berdasarkan prinsip prinsip moral yang ada, dan pada saat yang dibutuhkan
akan bisa difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara
logika-rasional umum (common sense) dinilai menyimpang dari kode etik. Sebagai suatu
subyek, etika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok
untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, buruk
atau baik. Etika akan memberikan semacam batasan maupun standar yang akan mengatur
pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya.
Dengan demikian etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan “self control”, karena
segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial
(profesi) itu sendiri. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa sebuah profesi hanya dapat
memperoleh kepercayaan dari masyarakat, bilamana dalam diri para elit professional tersebut
ada kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan
jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukannya.
Sedangkan yang dimaksud dengan etika birokrasi adalah cara-cara untuk melakukan
birokrasi, yang mencakup seluruh jajaran yang berkaitan dengan individu, perusahaan,
organisasi dan juga masyarakat, termasuk penegak hukum. Kesemuanya ini mencakup
bagaimana kita menjalankan birokrasi secara adil (fairness), sesuai dengan etika dan hukum
yang berlaku (legal) tidak tergantung pada kedudukani individu ataupun jabatan di
masyarakat. Etika birokrasi akan lebih luas dan lebih tinggi dari standar minimal bila
ketentuannya diatur oleh hukum (legal), karena dalam kegiatan birokrasi seringkali kita
temukan “grey-area” yang tidak diatur oleh ketentuan hukum.
Maka etika birokrasi peradilan bisa diartikan sebagai sistem yang berisikan prinsip-prinsip
moral atau aturan-aturan perbuatan yang mengendalikan atau mempengaruhi kebiasaan
pejabat hukum dalam menjalankan sistem peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Dengan berpegang pada nilai-nilai, seperti: jujur, adil, tepat janji, taat
aturan, tanggung jawab, responsif, hati-hati, dan sopan santun.
Fungsi Etika Birokrasi
Etika sangat erat fungsinya dan menyatu dengan kegiatan pembangunan. Apa saja yang
dilakukan demi mencapai taraf hidup yang lebih baik, peranan etika sangat berfungsi. Sistem
dan prosedur yang berlaku dalam pembangunan, sarat dengan nilai-nilai moral yang harus
dipegang teguh oleh mereka yang terlibat dalam pembangunan. Apa yang kita laksanakan

3. dalam pembangunan pada hakekatnya adalah dari, oleh, dan untuk manusia atau ‘people
centered development’. Dalam rumusan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) disebut
pembangunan manusia se-utuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya.
Dan dalam hal pemilihan nilai-nilai etika penyelenggara negara, perlu ditetapkan nilai-nilai
etika yang akan dilaksanakan oleh seluruh penyelenggara negara sesuai dengan harapan
rakyat dan pemerintah serta dapat dilaksanakan. Agar nilai-nilai etika birokrasi dapat
dilaksanakan dengan baik maka diperlukan payung hukum yang menjadi acuan seluruh
aturan etika di bawahnya, dan aturan yang sudah ada perlu diharmonisasi atau diubah.
1.1. Latar Belakang Masalah
Berbicara tentang Etika Birokrasi dewasa ini menjadi topik yang sangat menarik dibahas,
terutama dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil dan bersih. Kecenderungan atau
gejala yang timbul dewasa ini banyak penegak hukum dalam pelaksanaan tugasnya sering
melanggar aturan main yang telah ditetapkan. Etika penegak hukum dalam penyelenggaraan
pemerintahan sangat terkait dengan moralitas dan mentalitas aparat penegak hukum dalam
melaksanakan tugas-tugas peradilan itu sendiri yang tercermin lewat fungsi pokok penegak
hukum, yaitu fungsi menegakkan keadilan dalam masyarakat. Jadi berbicara tentang Etika
Birokrasi berarti kita berbicara tentang bagaimana aparat Birokrasi tersebut dalam
melaksanakan fungsi tugasnya sesuai dengan ketentuan aturan yang seharusnya dan
semestinya, yang pantas untuk dilakukan dan yang sewajarnya dimana telah ditentukan atau
diatur untuk ditaati dilaksanakan.
Harapan masyarakat untuk memiliki pemerintahan yang adil, baik, peduli, melayani, dan
meningkatkan kesejahteraan rakyat, masih jauh dari realitas. Masuknya orang-orang baru
dalam pemerintahan (reformasi), baik di legislatif, eksekutif maupun yudikatif, dirasa masih
belum mampu menciptakan perbaikan nyata kinerja pemerintahan.
Kinerja birokrasi penegakan hukum menjadi isu yang strategis, karena memiliki implikasi
yang luas dalam kehidupan masyarakat agar semua bisa tertib. Salah satu upaya pembenahan
birokrasi dan manajemen Pemerintah sebagai fasilitator keadilan adalah perubahan mindset
sumber daya manusia (SDM) dari pola pikir yang selalu ingin dilayani menjadi pola pikir
wirausahawan yang melayani konsumen yaitu masyarakat.
Dalam kesempatan ini kita mengangkat salah satu contoh pejabat penegak hukum yang
menggar etika untuk dibahas dalam makalah ini yaitu seorang jaksa yang melanggar kode
etik sebagai penegak hukum (mafia hukum), terkait kasus suap oleh koruptor.
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat di rumuskan permasalahan
sebagai berikut:
1. Menjadi permasalahan sekarang ini bagaimana proses penentuan Etika dalam
Birokrasi itu sendiri, siapa yang akan mengukur seberapa jauh etis atau tidak,
bagaimana dengan kondisi saat itu dan tempat daerah tertentu yang mengatakan
bahwa itu etis saja di daerah kami atau dapat dibenarkan, namun ditempat lain belum
tentu.

4. 2. Apakah akibat yang ditimbulkan saat seorang penegak hukum justru melanggar
hukum?
3. Apakah dapat dikatan etis tindakan seorang jaksa yang menerima suap?
1.3. Tujuan Penulisan Makalah
Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah untuk menambah wawasan masyarakat umum,
khususnya para mahasiswa/i tentang pentingnya etika, dan semoga bisa meningkatkan
kesadaran penegak hukum dan aparat pemerintah yang menjadi penggerak roda pemerintahan
akan dampak dari tindakan melanggar kode etik dan norma-norma yang berlaku dilingkungan
masyarakat.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1. Deskripsi Lokus
Kasus yang akan dianalisis di makalah ini terjadi di ruang lingkup penegak hukum
Indonesia yaitu kejaksaan.
JAKARTA-Kronologi penangkapan jaksa Urip Tri Gunawan yang diduga menerima suap
USD 660.000 sempat diwarnai aksi perlawanan tersangka. Bahkan, penyidik KPK sempat
menabrak mobil yang dikendarai Urip karena mencoba melarikan diri saat akan ditangkap
di depan rumah Sjamsul Nursalim di Jalan Hang Lekir RT 06/RW 08, Kaveling WG, Kel
GrogolSelatan, Kebayoran Lama, JakartaSelatan.
Menurut sumber di KPK, penangkapan Urip bukan sebuah kebetulan. KPK telah menerima
informasi dugaan suap kasus BLBI tersebut beberapa hari sebelum penangkapan.
Pengintaian di sekitar rumahSjamsul Nursalim.
Ketua RT setempat Sambiyo mengaku melihat sejumlah penyidik serta anggota Brimob
mengintai rumah mewah berpagar setinggi 5 meter tersebut.Para penyidik menunggu
buruannya di tikungan samping rumah kediaman Sjamsul Nursalim. “Saya menerima
laporan dari satpam perumahan bahwa ada beberapa orang yang mondar-mandir
mengawasi rumah Sjamsul Nursalim,” ungkapnya, Senin (3/3/2008).
Para satpam sempat curiga tapi setelah dicek ternyata mereka para penyidik dari KPK dan
polisi yang sedang melakukan pengintaian. Kronologi penangkapan Urip pun digambarkan
Sambiyo cukup dramatis. “Jadi, saat mobil Kijang silver (yang ditumpangi JaksaUrip)
bernopol DK1832 CF keluar dari gerbang utama (rumah Sjamsul Nursalim) dan melewati
tikungan tersebut, penyidik sudah siap menangkap. Karena ada gelagat kabur, mobil tersebut
langsung dipepet dan sopir ditangkap meskipun sempat ada perkelahian,”ungkap Sambiyo.

5. Saksi mata mengungkapkan, penyidik sempat mendorong badan Urip ke tembok saat proses
penangkapan. “Karena dia melawan saat akan ditangkap,” ucap seorang penyidik yang
enggan disebutkan namanya.
Sempat juga terjadi adu mulut karena Urip terus berusaha meyakinkan bahwa dirinya tidak
bersalah. Pernyataan Sambiyo terbukti dengan ditemukannya kerusakan pada bemper depan
mobil KPK. Selain itu, bagian belakang mobil jaksa Urip juga rusak akibat ditabrak penyidik
KPK.Selain itu, bukti perkelahian dapat dilihat dari kumal dan kotornya bagian depan dan
belakang baju putih berlengan panjang yang dikenakan Urip.
Bahkan, saat dimintai keterangan,Urip terlihat kelelahan dan ada bekas tanda kekerasan di
bagian leher. Setelah ditangkap, penyidikKPK menyita uang senilai USD660.000 yang
seluruhnya pecahan USD100. Selain itu, penyidik KPK juga melakukan penggeledahan di
mobil mantan Kajari Klungkung, Bali, yang menjadi Ketua Tim Pemeriksa Kasus BLBI
Kejagung tersebut. Polisi menyisir kendaraan Kijang silver dengan seksama dari jok depan
sampai jok belakang.Penyidik KPK lalu membawa Urip ke Kantor KPK dan tiba di sana
sekitar pukul 18.00 WIB.
Sekitar pukul 23.30 WIB, KPK menetapkan jaksa Urip sebagai tersangka. Di kesempatan
pemunculannya yang sesaat itu pula, Urip sempat membantah menerima suap. ”Saya hanya
berdagang permata sebagai usaha sampingan,”tuturnya.
Namun,pihak KPK menengarai keberadaan uang tersebut diduga terkait kasus BLBI karena
dihentikannya penyelidikan kasus pengemplangan uang rakyat triliunan rupiah ini. Hal ini
semakinkuat saat jaksa Urip menangani kasus BLBI senilai Rp28 triliun yang melibatkan
pengusaha Sjamsul Nursalim.Juru Bicara KPK Johan Budi SP membenarkan tersangka Urip
sempat melawan saat akan ditangkap. “Dia sempat berusaha kabur saat akan ditangkap,”
kata Johan.
(http://news.okezone.com/read/2008/03/03/1/88617/detik-detik-penangkapan-jaksa-urip-
menegangkan)
2.2. Landasan Teoritis
Tugas dari suatu Birokrasi salah satunya harus sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor
43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian, tugas Pegawai Negeri, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat
secara profesional, jujur, adil, dan merata, menyelenggarakan tugas negara,
menyelenggarakan tugas pemerintahan, dan menyelenggarakan tugas pembangunan. Dalam
undang-undang tersebut juga ditegaskan bahwa pegawai negeri harus bebas dari pengaruh
golongan dan partai politik.
Etika Birokrasi telah termuat dalam peraturan Kepegawaian yang mengatur para aparat
Birokrasi (Pegawai negeri) itu sendiri, yang mana kita tahu bahwa Birokrasi merupakan
sebuah organisasi penyelenggara pemerintahan yang terstruktur dari pusat sampai kedaerah
dan memiliki jenjang atau tingkatan yang disebut hirarki. Jadi Etika Birokrasi sangat terkait
dengan tingkah laku para aparat birokrasi itu sendiri dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya. Aparat Birokrasi secara kongkrit di negara kita yaitu Pegawai Negeri baik itu Sipil
maupun Militer, yang secara Organisatoris dan hirarkis melaksanakan tugas dan fungsi
masing-masing sesuai aturan yang telah ditentukan. Etika Birokrasi merupakan bagian dari

6. aturan main dalam organisasi Birokrasi atau Pegawai Negeri yang secara structural telah
diatur aturan mainnya, dimana kita kenal sebagai Kode Etik Pegawai Negeri, yang telah
diatur lewat Undang-undang Kepegawaian. Kode Etik yang berlaku bagi Pegawai Negeri
Sipil (PNS) disebut Sapta Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia (Sapta Prasetya
KORPRI) dan dikalangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) disebut Sapta Marga dan
dikejaksaan disebut dengan Korps Adhyaksa. Menanamkan Kode Etik tersebut adalah demi
terciptanya Aparat Birokrasi lebih jujur, lebih bertanggung jawab, lebih berdisiplin, dan lebih
rajin serta yang terpenting lebih memiliki moral yang baik terhindar dari perbuatan tercela
seperti korupsi, kolusi, nepotisme dan lain-lain. Agar tercipta Aparat Birokrasi yang lebih
beretika sesuai harapan di atas, maka perlu usaha dan latihan ke arah itu serta penegakkan
sangsi yang tegas dan jelas kepada mereka yang melanggar kode Etik atau aturan yang telah
ditetapkan.
Perilaku birokrasi terbentuk dari interaksi antara dua variabel, yaitu karakteristik birokrasi
dan karakteristik manusia, atau lebih spesifi lagi, struktur dan aktor. Antara karakteristik itu
dengan perilaku terdapat hubungan yang sedikit banyak bersifat kausal. Misalnya pada
variabel organisasi, hierarki menimbulkan sifat taat bawahan terhadap atasan. Pada variabel
manusia, kepentingan atau kebutuhan hidup menuntut imbalan yang memadai dari organisasi.
Perilaku birokrasi jauh berbeda jika dipahami dalam hubungan pemerintahan. Hubungan
birokratik tidak sama dengan hubungan pemerintahan. Ketika Birokrasi Pemerintahan
bertindak keluar, terjadilah hubungan birokratik pemerintahan, tetapi hubungan ini tidak
identik dan tidak analog dengan hubungan birokratik. Dalam banyak hal, yang diperintah dan
manusia bukanlah bawahan pemerintah. Bahkan pada saat rakyat berfungsi sebagai
pemegang kedaulatan, pemerintah berada di bawahnya. Jika dilihat kondisi Indonesia pada
saat ini, melalui fakta-fakta yang ada, saat ini masih banyak instansi-instansi pemerintah yang
belum mampu menerapkan prinsip etika administrasi yang baik, sekali lagi hal ini tertumpu
pada kemauan individu-individu yang berkerja dalam instansi tersebut untuk dapat merubah
kebiasaan yang buruk dan mengantinya dengan penerapan etika administrasi yang baik.
1. Asas-asas Birokrasi dalam Good Governance
Terkait dengan Asas-asas Birokrasi dalam Good Governance atau Pemerintah yang baik
memiliki pengertian yang berbeda-beda di setiap negara, yang artinya bahwa prinsip-prinsip
ini tidak bersifat global. Di negara Indonesia, sebagian besar rakyat Indonesia sepakat bahwa
pada era pemerintahan Soekarno berhasil meletakkan dasar Nasionalisme bagi bangsa
Indonesia tetapi gagal dalam merumuskan program-program pembangunan yang berguna
bagi masyarakat. Pada masa orde baru rakyat mengalami kemakmuran dengan
dilaksanakannya pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional, tetapi dalam kenyataannya
bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi belum dirasakan merata oleh masyarakat dan
stabilitas telah memasung demokrasi/partisipasi rakyat, banyak pelanggaran hak asasi
manusia dan menutup akses keterbukaan. Namun terlepass dari pendapat diatas, asas-asas
pemerintahan yang baik. Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik menurut Wahyudi
Kumorotomo dalam buku “Etika Administrasi Negara” adalah:
a) Prinsip Demokrasi
Prinsip demokrasi ini sama seperti berasas kedaulatan rakyat. Asas kedaulatan berarti bahwa
rakyat memiliki kekuassaan tertinggi dalam pemerintahan negara, rakyta pula yang
menentukan jalannya suatu negara dan pemerintahan. Di dalam sistem pemerintahan yang
berasas kedaulatan rakyat, maka kepentingan rakyatlah yang diutamakan karena kepentingan

7. rakyat. Dasar dari konsep demokrasi menyangkut penilaian tentang nilai manusia, martabat
manusia, dan kesamaan di hadapan hukum. Demokrasi mendambakan terciptanya suatu
sistem kemasyarakatan yang setiap warga negaranya mempunyai kedudukan yang sama dan
adil. Oleh karena itu dalam pemerintahan dengan prinsip demokrasi, hendaknya setiap
aktivitas birokrasi pemerintahan dalam mewujudkan kepentingan rakyat berjiwa demokrasi,
dapat dipertanggungjawabkan, dan efisien.
b) Keadilan sosial dan pemerataan
Keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan tercapai apabila tidak terjadi ketimpangan
distribusi hasil-hasil pembangunan antarkelompok masyarakat kaya dengan miskin dan
antardaerah/wilayah geografis antara perkotaan dengan pedesaan. Oleh karena itu aparat
birokrasi agar membuat kebijakan-kebijakan yang dapat menyeimbangkan kebutuhan
masyarakat miskin dan masyarakat pedesaan dengan kebutuhan masyarakat kaya dan
masyarakat perkotaan.
c) Mengusahakan kesejahteraan umum
Setiap aparat birokrasi pemerintah agar mempunyai komitmen yang tulus untuk
memperhatikan kesejahteraan kepada rakyat.
d) Mewujudkan negara hukum
Indonesia pada daasranya merupakan negara hukum. Maksud dari perwujudan negara hukum
adalah aparatur pemerintah bersama dengan seluruh rakyat akan mewujudkan suatu
pemerintahan yang dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi aparat
pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan harus berdasarkan ketentuan perundang-
undangan.
e) Dinamika dan efisiensi
Dinamika hendaknya diartikan sebagai kemampuan beradaptasi dengan globalisasi suatu
organisasi. Maksud dari globalisasi ini adalah adaptasi organisasi yang baik sehingga ia
sanggup mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan dapat
menelorkan kebijakan-kebijakan yang tepat. Dinamika dalam melaksanakan tugas-tugas
negara merupakan prasyarat untuk dapat menciptakan birokrasi pemerintahan yang responsif
terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang. Di samping itu efisiensi sama
diperlukan. Efisiensi dalam hal ini diartikan adalah tetap mengutamakan kepuasan dan
kelancaran layanan terhadap publik, tetapi tetap memperhitungkan pemakaian tenaga kerja,
prosedur layanan, dan biaya yang dikeluarkan.
Selain itu, asas-asas umum pemerintahan yang baik tercantum juga dalam UU No. 28 / 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, yaitu :
1. Asas Kepastian Hukum,
Adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-
undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.
1. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara,

8. Adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam
pengendalian Penyelenggara Negara.
1. Asas Kepentingan Umum,
Adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif,
akomodatif, dan selektif.
1. Asas Keterbukaan,
Adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang
benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap
memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, dan rahasia negara.
1. Asas Proporsionalitas,
Adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara
Negara.
1. Asas Profesionalitas,
Adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1. Asas Akuntabilitas,
Adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan
Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat
sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Adapun tambahan dua asas yang tercantum dalam UU No. 32 / 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, ketujuh asas diatas ditambah lagi dengan 2 asas yaitu Asas Efektivitas dan Asas
Efisiensi.
1. Implementasi Etika dalam Birokrasi
Ada beberapa alasan mengapa Etika Birokrasi penting diperhatikan dalam pengembangan
pemerintahan yang efisien, tanggap dan akuntabel, salah satunya adalah karena masalah-
masalah yang dihadapi oleh birokrasi pemerintah dimasa mendatang akan semakin kompleks.
Dalam memecahkan masalah yang berkembang, birokrasi seringkali tidak dihadapkan pada
pilihan-pilihan yang jelas seperti baik dan buruk. Para pejabat birokrasi seringkali tidak
dihadapkan pada pilihan yang sulit, antara baik dan baik, yang masing-masing memiliki
implikasi yang saling berbenturan satu sama lain. Pengembangan etika birokrasi mungkin
bisa fungsional terutama dalam memberi “ policy guidance” kepada para pejabat birokrat
untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya.
Alasan lainnya adalah keberhasilan pembangunan yang telah meningkatkan dinamika dan
kecepatan perubahan dalam lingkungan birokrasi. Dinamika yang terjadi dalam lingkungan
tentunya menuntut kemampuan birokrasi untuk melakukan adjustments agar tetap tanggap

9. terhadap perubahan yang terjadi dalam lingkungannya. Kemampuan untuk bisa melakukan
penyesuaian itu menuntut discretionary power yang besar. Penggunaan kekuasaan direksi ini
hanya akan dapat dilakukan dengan baik kalau birokrasi memiliki kesadaran dan pemahaman
yang tinggi mengenai besarnya kekuasaan yang dimiliki dan implikasi dari penggunaan
kekuasaan itu bagi kepentingan masyarakatnya.
Dari alasan-alasan yang sudah diuraikan, sudah jelas bahwa etika Birokrasi sangat
dibutuhkan pada saat ini mengingat di Negara kita masyarakat bergantung pula pada
Birokrasi tersebut. Para Birokrat juga membutuhkan perubahan sikap perilaku agar dapat
dikatakan lebih beretika di dalam melaksanakan tugasnya. Namun dengan alasan
perekonomian Pegawai negeri yang minim, atau lebih tepatnya pengawasan yang tidak ketat
didalam suatu birokrasi menjadi salah satu penyebab penyimpangan etika. Salah satunya
seperti bentuk korupsi, kolusi, maupun nepotisme atau yang sering kita sebut dengan KKN.
Ketiganya merupakan tindakan yang menyimpang hukum dan biasanya pada kasus-kasus ini
terdapat banyak penyimpangan serta penyelewengan pada law enforcement, hal ini sangat
besar kemungkinan pada etika adaministrasi negara dalam revitalisasi manajemen
pemerintahan dalam rangka upaya penataan ulang pemerintahan Indonesia yang tidak sesuai
dengan good governance.
Pada kenyataan nya Law enforcement dalam manajemen pemerintahan di Indonesia sangat
diabaikan sehingga akan sangat menjadi ancaman bagi manajemen pemerintahan dalam
upaya menata ulang manajemen pemerintahan yang sehat dan dapat meminimalisir terjadinya
birokatologi dan mal administrasi. Yang mana sebetulnya semua penyelewengan akan mudah
diminimalisir, jika prinsip good governance ini dipegang oleh masing-masing birokrasi yang
ada.
Hukum dan Etika
Terdapat hubungan anatara Hukum dengan Etika sebagai berikut :
 Keduanya mengatur perilaku individu
 Terdapat perbedaan: ilegalitas tidak selalu berarti tidak etis
 Hukum bersifat eksternal dan dapat ditegakkan tanpa melibatkan perasaan, atau
kepercayaan orang (sasaran hukum), sementara etika bersifat internal, subyektif,
digerakkan oleh keyakinan dan kesadaran individu
 Hukum dalam konteks administrasi adalah soal pemberian otoritas atau instrumen
kekuasaan
 Basis dari hukum adalah etika, dan ketika hukum diterapkan harus dikembalikan pada
prinsip-prinsip etika
 Banyak kasus, secara hukum dibenarkan tapi secara etika dipermasalahkan [trend
anak politisi yang jadi calon anggota legislatif.
2.3. Analisis Kasus
Contoh Kasus (Penegak Hukum yang Melanggar Hukum)
Kasus tindak pidana Korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Urip Tri Gunawan tahun 2009.

10. Kronologi Kasus :
Kejaksaan Agung telah menerima suap dari Artalyta Suryani – istri mendiang Surya
Dharma (mantan Bos PT. Gajah Tunggal) – untuk memberhentikan kasus BLBI yang
melibatkan Pemilik Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) Syamsul Nursalim, yang
notabene juga pemilik PT. Gajah Tunggal.
Urip Tri Gunawan Jaksa Ketua tim penyelidikan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
(BLBI) terbukti secara sah dan meyakinkan menerima uang 660 ribu dolar AS dari Artalyta
Suryani dan melakukan pemerasan sebesar Rp1 miliar terhadap mantan Kepala Badan
Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Glen Surya Yusuf.
Majelis hakim yang diketuai oleh Teguh Hariyanto menyatakan “Terdakwa Urip Tri
Gunawan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi,” kata
hakim Teguh Hariyanto. Dalam putusannya, majelis hakim juga menjatuhkan denda Rp500
juta subsidiair satu tahun kurungan. Urip dijerat dengan pasal 12B dan E UU nomor 31
tahun 1999 sebagaimana diubah dengan pasal 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.
Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim berkeyakinan bahwa Urip dengan
sengaja membocorkan proses penyelidikan perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
(BLBI) yang kemungkinan menyeret pimpinan Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI),
Sjamsul Nursalim.
Urip terbukti membocorkan proses penyelidikan kepada Artalyta Suryani, pengusaha
yang dikenal dekat dengan Sjamsul Nursalim.”Terdakwa lindungi kepentingan Sjamsul
Nursalim untuk mendapatkan imbalan,” kata hakim Andi Bachtiar.
Majelis hakim menegaskan, Urip telah dengan sengaja menyarankan kepada Artalyta
tentang cara-cara yang bisa ditempuh agar Sjamsul Nursalim tidak perlu menghadiri
panggilan pemeriksaan di Kejaksaan Agung.
Pertimbangan hukum majelis hakim antara lain didasarkan pada petunjuk hasil
sadapan asli yang dilakukan terhadap pembicaraan Urip dengan berbagai pihak melalui
telepon.
Majelis menyatakan Urip telah menghubungi jaksa Hendro Dewanto untuk membantu
mencarikan solusi kasus BLBI yang melibatkan Sjamsul Nursalim. Hendro Dewanto adalah
anggota tim jaksa BLBI yang berperan dalam menganalisis hasil penyelelidikan kasus itu.
Dalam pembicaraan yang terjadi pada 7 Desember 2007 itu, Urip berulang kali meminta
tolong kepada Hendro.
“Terdakwa berulang-ulang meminta Hendro Dewanto untuk mencarikan jalan keluar
kasus BLBI BDNI,” kata hakim Teguh Haryanto. Urip juga terbukti menghubungi pegawai
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Adi untuk membantu meyakinkan sejumlah jaksa agar
perkara BLBI diselesaikan secara perdata.
Hakim juga membeberkan pembicaraan Urip dengan Artalyta pada tanggal 25
Februari 2008. Dalam pembicaraan itu, Artalyta menyatakan komitmennya untuk
menyediakan sesuatu dengan mengatakan,”Pokoknya aku sudah ready, tinggal tunggu waktu

11. aja.” “Itu terkait dengan rencana pemberian uang 660 ribu dolar AS,” kata hakim Teguh
menambahkan.
Majelis menyebutkan, Urip telah beberapa kali menjalin komunikasi dengan Artalyta
yang antara lain menyebutkan “tentang “sesuatu yang akan diberikan kepada Urip.
Kemudian, sesaat setelah penghentian kasus BLBI pada 29 Februari 2008, Urip juga
menghubungi Artalyta untuk memberi tahu bahwa penyelidikan kasus tersebut telah
dihentikan, seperti keinginan Artalyta.
Dalam pembicaraan itu, Artalyta menyatakan kesiapannya untuk memberikan uang
kepada Urip pada Minggu, 2 Maret 2008. Pada hari yang ditentukan itu, Urip ditangkap
karena menerima uang 660 ribu dolar AS. Majelis berkeyakinan, pemberian itu terkait
dengan penyelidikan kasus BLBI.
Majelis juga menyatakan Urip bersalah karena memeras mantan Kepala BPPN Glen
Surya Yusuf sebesar Rp1 miliar. Pemerasan itu dilakukan melalui perantaraan pengacara
Glen, Reno Iskandarsyah.
Majelis berkeyakinan, Urip menyatakan bahwa ada kemungkinan Glen menjadi
tersangka dalam kasus BLBI. Hal itu bisa disiasati jika Glen mau berkoordinasi dan
menyerahkan sejumlah uang. Akhirnya Glen menyerahkan Rp1 miliar kepada terdakwa
melalui Reno Iskandarsyah.
Jaksa Urip divonis penjara selama 20 tahun (banding). Dan Jaksa Kemas dan Jaksa Untung
“hanya” dicopot jabatannya di Kejaksaan.
Kasus diatas dilihat dari teori etika :
1. Etika Deontologi
Yaitu Menekankan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik.
Tiga prinsip yang harus dipenuhi :
– Supaya suatu tindakan punya nilai moral, tindakan itu harus dijalankan berdasarkan
kewajiban.
– Nilai moral dari tindakan itu tidak tergantung pada tercapainya tujuan dari tindakan
itu melainkan tergantung pada kemauan baik yang mendorong seseorang untuk melakukan
tindakan itu-berarti kalaupun tujuannya tidak tercapai, tindakan itu sudah di nilai baik.
– Sebagai konsekuensi dari kedua prinsip itu, kewajiban adalah hal yang niscaya dari
tindakan yang dilakukan berdasarkan sikap hormat pada hukum moral universal.
Kasus diatas ditinjau dari segi etika deontologi, jelas-jelas salah, karena kewajiban seorang
jaksa adalah untuk menegakkan hukum, bukan malah mempermainkan hukum.
1. Etika Teleologi

12. Yaitu mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang mau dicapai dengan
tindakan itu, atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu. Misalnya, mencuri
bagi etika teleologi tidak dinilai baik atau buruk berdasarkan baik buruknya tindakan itu
sendiri, melainkan oleh tujuan dan akibat dari tindakan itu.
Kasus diatas ditinjau dari etika teleologi tindakan jaksa tersebut juga tidak bisa dibenarkan,
karena tujuannya memperkaya diri dengan cara merugikan orang lain, dan menyalahgunakan
jabatannya, jelas-jelas melanggar kode etik seorang jaksa.
1. Teori Hak
Hak merupakan milik seeorang yang harus atau wajib dipenuhi oleh pihak lain, apakah itu
oleh individu ataupun oleh lembaga.
Kasus diatas ditinjau dari teori hak, hak dari jaksa Urip Tri Gunawan adalah gaji dan
tunjangan lainnya yang sah sesuai dengan hukum. Jadi kasus diatas tidak bisa dibenarkan dari
teori hak. Suap yang diterimanya bukan termasuk haknya, tetapi suap tersebut merupakan
tindak kejahatan terhadap Negara.
Ditinjau dari sosial budaya masyarakat dari setiap daerah yang ada di negara ini bahwa
tindakan jaksa tersebut tidak ada bisa memberi toleransi, semua lapisan masyarakat
memandang bahwa tindakan tersebut tidak punya etika karena telah merugikan negara dan
menurunkan kepercayaan masyarakat akan penegakan hukum.
Dengan demikian jelas bahwa Etika Birokrasi sangat terkait dengan perilaku dan tindakan
oleh aparat birokrasi tersebut dalam melaksanakan fungsi dan kerjanya, apakah ia
menyimpang dari aturan dan ketentuan atau tidak, untuk itu perlu aturan yang tegas dan
nyata, sebab berbicara tentang Etika biasanya tidak tertulis dan sangsinya berupa sangsi
sosial yang situasional dan kondisional tergantung tradisi dan kebiasaan masyarakat tersebut.
BLBI itu termasuk kejahatan korupsi, bukan kejahatan perbankan biasa karena terdapat
unsur-unsur yang mendukung hal itu. Salah satunya adalah disuapnya Ketua Tim Jaksa Kasus
BLBI, Urip Tri Gunawan oleh Syamsul Nursalim di kediamannya. Padahal, Syamsul
Nursalim merupakan obligor dari BDNI terkait BLBI. Terlihat bahwa Syamsul menyuap Urip
sebagai syarat agar kasusnya “dilepas”. Jadi, disini unsur korupsinya yaitu penyuapan.
Unsur korupsi lainnya terpenuhi, yaitu memperkaya diri sendiri. Hal ini menyebabkan negara
merugi karena dana BLBI yang seharusnya dikembalikan malah hilang entah kemana dan
tidak dikembalikan. Seperti tercantum dalam pasal 1 ayat (1) angka {a} yang berbunyi,
“Dihukum karena tindak pidana korupsi ialah: barangsiapa dengan melawan hukum
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu Badan, yang secara
langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara,
atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara”.
Suatu tindakan yang menyimpang dari nilai adalah disebabkan karena bertemunya faktor
“niat atau kemauan” dan “kesempatan”. Jika ada niat untuk melakukan tindakan mal-
administrasi, sementara kesempatan tidak ada, maka tindakan mal-administrasi tadi tidak
akan terjadi. Sebaliknya, ada kesempatan untuk melakukan korupsi, namun pada dirinya tidak

13. ada niat atau kemauan untuk melakukan mal-administrasi, maka tindakan mal-administrasi
juga tidak akan terjadi.
Kode Etik Jaksa
Kejaksaan adalah salah satu sub sistem dalam peradilan pidana; tetapi disamping itu juga
mempunyai peranan lain dalam hukum perdata dan tata usaha negara, yaitu dapat mewakili
negara dan pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara, bahkan dapat mewakili
kepentingan umum.
Peran yang demikian penting dalam sistem hukum Indonesia tersebut menuntut seorang jaksa
tidak hanya menguasai disiplin hukum pidana, tetapi juga disiplin hukum perdata dan tata
usaha negara. Jaksa tidak hanya dituntut menguasai hukum positif yang bersifat umum (lex
generalis), tetapi juga yang bersifat khusus (lex specialist) yang banyak lahir akhir-akhir ini .
Peranan kejaksaan yang demikian luas tersebut bukan hanya dikenal dalam sistem hukum
Indonesia, melainkan juga dikenal dibanyak negara lain khususnya di Asia-Pasific, bahkan
ada yang lebih luas lagi dari pada sistem hukum kita.
Untuk melaksanakan peranan yang demikian itu tentunya diperlukan kualifikasi tertentu bagi
seseorang untuk bisa mengemban tugas sebagai jaksa. Disamping kualifikasi umum
(pemegang ijazah sarjana hukum), juga diperlukan kualifikasi khusus yang pada umumnya
tidak dipunyai karena tidak diperoleh di perguruan tinggi hukum.
Analisa Kode Etik Jaksa
Dalam dunia kejaksaan di Indonesia terdapat lima norma kode etik profesi jaksa, yaitu:
1. Bersedia untuk menerima kebenaran dari siapapun, menjaga diri, berani, bertanggung
jawab dan dapat menjadi teladan di lingkungannya
2. Mengamalkan dan melaksanakan pancasila serta secara aktif dan kreaatif dalam
pembangunan hukum untuk mewujudkan masyarakat adil
3. Bersikap adil dalam memberikan pelayanan kepada para pencari keadilan
4. Berbudi luhur serta berwatak mulia, setia, jujur, arif dan bijaksana dalam diri, berkata
dan bertingkah laku
5. Mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara daripada kepentingan pribadi atau
golongan
Dalam usaha memahami maksud yang terkandung dalam kode etik jaksa tidaklah terlalu
sulit. Kata-kata yang dirangkaikan tidak rumit sehingga cukup mudah untuk dimengerti.
Karena kode etik ini disusun dengan tujuan agar dapat dijalankan.
Kode etik jaksa serupa dengan kode etik profesi yang lain. Mengandung nilai-nilai luhur dan
ideal sebagai pedoman berperilaku dalam satu profesi. Yang apabila nantinya dapat
dijalankan sesuai dengan tujuan akan melahirkan jaksa-jaksa yang memang mempunyai
kualitas moral yang baik dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga kehidupan peradilan di
Negara kita akan mengarah pada keberhasilan.
Sebagai komponen kekuasaan eksekutif di bidang penegak hukum, adalah tepat jika setelah
kurun waktu tersebut, kejaksaan kembali merenungkan keberadaan institusinya, sehingga dari

14. perenungan ini, diharapkan dapat muncul kejaksaan yang berparadigma baru yang tercermin
dalam sikap, pikiran dan perasaan, sehingga kejaksaan tetap mengenal jati dirinya dalam
memenuhi panggilan tugasnya sebagai wakil negara sekaligus wali masyarakat dalam bidang
penegakan hukum.
Kejaksaan merupakan salah satu pilar birokrasi hukum tidak terlepas dari tuntutan
masyarakat yang berperkara agar lebih menjalankan tugasnya lebih profesional dan memihak
kepada kebenaran. Sepanjang yang diingat, belum pernah rasanya kejaksaan di dalam
sejarahnya sedemikian merosot citranya seperti saat ini . Sorotan serta kritik-kritik tajamdari
masyarakat, yang diarahkan kepadanya khususnya kepada kejaksaan, dalam waktu dekat
tampaknya belum akan surut, meskipun mungkin beberapa pembenahan telah dilakukan.
Sepintas lalu, masalah yang menerpa kejaksaan mungkin disebabkan merosotnya
profesionalisme di kalangan para jaksa, baik level pimpinan maupun bawahan. Keahlian, rasa
tanggung jawab, dan kinerja terpaduyang merupakan ciri-ciri pokok profesionalisme
tampaknya mengendur. Sebenarnya, jika pengemban profesi kurang memiliki keahlian, atau
tidak mampu menjalin kerja sama dengan pihak-pihak demi kelancaran profesi atau
pekerjaan harus dijalin, maka sesungguhnya profesionalisme itu sudah mati, kendatipun yang
bersangkutan tetap menyebut dirinya sebagai seorang profesional.
Agar keahlian yang dimiliki seorang jaksa tidak menjadi tumpul, maka kemampuan yang
sudah dimilikinya seyogianya harus selalu diasah, melalui proses pembelajaran ini hendaknya
ditafsirkan secara luas, di mana seorang jaksa dapat belajar melalui pendidikan-pendidikan
formal atau informal, maupun pada pengalaman-pengalaman sendiri. Karena hukum yang
menjadi lahan pekerjaan jaksa merupakan sistem yang rasional, maka keahlian yang dimiliki
olehnya melalui pembelajaran tersebut, harus bersifat rasional pula. Sikap ilmiah melakukan
pekerjaan ditandai dengan kesediaan memperguanakan metodologi modern yang demikian,
diharapkan dapat mengurangi sejauh mungkin sifat subjektif seorang jaksa terhadap perkara-
perkara yang harus ditanganinya.
Kemampuan analisis yang dikembangkan bukan lagi semata-mata didasari pendekatan-
pendekatan yang serba legalitas, positivis dan mekanistis. Sebab setiap perkara sekalipun
tampak serupa, bagaimanapun tetap memiliki keunikan tersendiri. Sebagai penuntut, seorang
jaksa dituntut untuk mampu merekosntruksi dalam pikiran peristiwa pidana yang
ditanganinya. Tanpa hal itu, penanganan perkara tidaklah total, sehingga sisi-sisi yang justru
penting bisa jadi malah terlewatkan. Memang bukan persoalan mudah untuk memahami
sesuatu, peristiwa yang kita sendiri tidak hadir pada kejadian yang bersangkutan, apalagi jika
berkas yang sampai sudah melalui tangan kedua (dengan hanya membaca berita acara
pemeriksaan atau BAP dari kepolisian). Jika pada tingkat analisis telah menderita
keterbatasan-keterbatasan, maka sebagai konsekuensi logisnya kebenaran yang hendak kita
tegakkan tidaklah dapat diraih secara bulat. Tidak adanya faktor tunggal, menyebabkan setiap
perkara memiliki keunikan sendiri.
Di dalam mengemban profesi, usaha-usaha yang dilakukan oleh jaksa bukan hanya untuk
memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan hukum semata, melainkan apa yang
sesungguhnya benar-benar terjadi dan dirasakan langsung oleh masyarakat juga didengar dan
diperjuangkan. Inilah yang dinamakan pendekatan sosioligis. Memang tidak mudah bagi
jaksa untuk menangkap suara yang sejati yang muncul dari sanubari anggota masyarakat
secara mayoritas. Di samping masyarakat Indonesia yang heterogen, kondisi yang
melingkupinya pun sedang dalam keadaan yang tidak sepenuhnya normal.

15. Hal yang kerap memprihatinkan ialah rasa keadilan masyarakat atau keadilan itu sendiri,
tidak dapat sepenuhnya dijangkau perangakat hukum yang ada. Pada ujungnya, keadilan itu
bergantung pada aparat penegak hukum itu sendiri, bagaimana mewujudkannya secara ideal.
Di sinalah maka penegak hukum itu menjadi demikian erat hubungannya dengan perilaku,
khususnya aparat penegak hukum, antaralain termasuk jaksa. Hukum bukan sesuatu yang
bersifat mekanistis, yang dapat berjalan sendiri. Hukum bergantung pada sikap tindak
penegak hukum. Melalui aktivasi penegak hukum tersebut, hukum tertulis menjadi hidup dan
memenuhi tujuan-tujuan yang dikandungnya.
Profesionalisme seorang jaksa sungguh sangat penting dan mendasar, sebab sebagaimana
disebutkan di atas, bahwa antara lain di tangannyalah hukum menjadi hidup, dan karena
kekuatan atau otoritas, yang dimilikinya inilah sampai-sampai muncul pertanyaan bahwa,”It
doesn’t matter what the law says. What matters is what the guy behind the desk interprets the
law to say” . Mungkin bagi orang yang berpikiran normatif, ungkapan ini agak berlebihan.
Akan tetapi, secara sosiologis hal ini tidak dapat dimungkiri kebenarannya, bahkan beberapa
pakar sosiologi hukum acap menyebutkan bahwa hukum itu tidaklain adalah perilaku
pejabat-pejabat hukum.
Korupsi : Salah Satu Bentuk Kegagalan Etika
Korupsi dapat diartikan sebagai bentuk perbuatan menggunakan barang publik, bisa berupa
uang dan jasa, untuk kepentingan memperkaya diri, dan bukan untuk kepentingan publik.
Dilihat proses terjadinya perilaku korupsi ini dapat dibedakan ke dalam tiga bentuk,
yaitu Graft, Bribery, dan nepotism.
Graft, merupakan korupsi yang bersifat internal. Artinya korupsi yang dilakukan tanpa
melihat pihak ketiga. Seperti menggunakan atau atau mengambil barang kantor, uang kantor,
jabatan kantor untk kepentingan diri sendiri. Korupsi ini terjadi karena mereka mempunyai
kedudukan dan jabatan di kantor tersebut. Dengan wewenangnya, para bawahan tidak dapat
menolak permintaan atasannya. Menolak atau mencegah permintaan atasannya dianggap
sebagai tindakan yang tidak loyal terhadap atasan. Bahkan sering terjadi, sebelum atasan
minta, bawahan sudah menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh atasan. Misalnya ada
seorang pejabat (di daerah) punya hajat mantu, maka segala sesuatu yang diperlukan untuk
hajat tersebut telah dicukupi oleh anak buahnya, dan panitia yang dibentukpun sesuai dengan
bidang kewenangan masing-masing anak buahnya. Pejabat tersebut sudah tahu “beres” segala
sesuatu yang diperlukan untuk kepentingan hajat mantu tersebut. Contoh di atas, merupakan
wujud dari tindakan korupsi berupa “grafrt”.
Sementara bribery (penyogokan, penyuapan), merupakan tindakan korupsi yang melibatkan
orang lain diluar dirinya (instansinya). Karenanya korupsi ini sering disebut dengan korupsi
yang bersifat eksternal. Artinya tindakan korupsi tadi tidak akan terjadi jika tidak ada orang
lain, yang melakukan tindakan penyuapan, penyogokan terhadap dirinya. Tindakan
pemberian sesuatu (prnyogokan, penyuapan, pelicin), dimaksudkan agar dapat memengaruhi
objektivitas dalam membuat keputusan, atau keputusan yang dibuat akan menguntungkan
pemberi, penyuap, atau penyogok. Pemberian sesuatu (penyogok, penyuap, pelicin) dapat
berupa uang, materi, tapi bisa juga berupa jasa. Korupsi semacam ini sering terjadi pada
dinas/instansi yang mempunyai tugas pelayanan, menerbitkan surat izin, rekomendasi, dan
lain sebagainya. Pelayanan yang diberikan seringkali dihambat, tidak lancar, bukan karena
sistem dan prosedurnya, tapi karena disengaja oleh oknum birokrat. Sehingga mereka yang

16. berkepentingan, lebih suka melalui calo, atau dengan cara memberi pelicin berupa uang untuk
menyuap, menyogok, agar urusannya menjadi lancar.
Sedangkan nepotisme, merupakan suatu tindakan korupsi berupa kecendrungan pengambilan
keputusan yang tidak berdasarkan pada pertimbangan objektif, rasional, tapi didasarkan atas
pertimbangan “nepitis”, “kekerabatan”, sepeti masih teman, keluarga, golongan, pejabat, dan
lain sebagainya. Pertimbangan pengambilan keputusan tadi, sering kali untuk kepentingan
orang yang membuat keputusan. Mereka akan lebih aman, orang yang berada disekitarnya
(anak buahnya) adalah orang-orang yang masih nepotis atau masih kerabat dekat. Jika
mereka melakukan tindakan penyimpangan mereka akan aman dan dilindungi.
Korupsi di atas adalah korupsi yang dilihat dari proses terjadinya. Namun dilihatnya dari
sifatnya korupsi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu korusi individualis dan korupsi
sistemik.
Korupsi individualis, merupakan penyimpangan yang dilakukan oleh salah satu atau beberapa
orang dalam suatu organisasi dan berkembang suatu mekanisme muncul, hilang dan jika
ketahuan pelaku korupsi akan terkena hukuman, bisa berupa dijauhi, dicela, disudutkan, dan
bahkan diakhiri nasib kariernya. Perilaku korup ini dianggap oleh kelompok (masyarakat)
sebagai tindakan yang menyimpang, buruk, dan tercela.
Korupsi sistemik, berbeda dengan korupsi individualisme. Korupsi sistemik merupakan suatu
korupsi ketika yang melakukan korupsi adalah sebagian besar (kebanyakan orang) dalam
suatu organisasi (melibatkan banyak orang). Dikatakan sistemik, karena tindakan korupsi ini
bisa diterima sebagai sesuatu yang wajar/biasa (tidak menyimpang) oleh orang yang berada
di sekitarnya dan merupakan bagian dari suatu realita. Jika ketahuan, maka diantara mereka
yang terlibat saling melindungi, menutup-nutupi, dan mendukung satu sama lain untuk
menyelamatkan orang yang ketahuan tadi. Hal ini disebabkan diantara mereka tidak ingin
instansinya tercemar, sehingga walaupun mereka tahu ada tindakan korupsi mereka lebih baik
“diam”, daripada mereka akan dikucilkan, dan menjadi saksi dalam perkara atas tindakan
korupsi tadi.
Mafia peradilan yang ada di Indonesia ini sebenarnya sudah akut, jadi penangkapan Jaksa
Urip merupakan salah satu kasus kecil yang ada di tubuh Kejaksaan yang terindikasi oleh
mafia peradilan.
Terkuaknya kasus Jaksa Urip seharusnya bisa menjadi pelajaran bagi bangsa ini, bahwa saat
ini institusi yang idealnya menjadi “pencambuk para pesakitan” ternyata terjangkiti penyakit
akut korupsi dan malah menjadi sarang para mafia peradilan dan koruptor kakap untuk
bernegosiasi. Desakan terhadap KPK untuk meng-handle kasus BLBI memang saat ini
terkendala oleh UU Tentang KPK. Namun hal tersebut masih bersifat debatable, sehingga
upaya-upaya untuk mengarahkan KPK segera menangani kasus korupsi ratusan triliun
tersebut bisa menuju titik terang.
Saat ini yang dibutuhkan oleh bangsa ini bukan debat tentang interpretasi UU penanganan
kasus BLBI, namun itikad baik dari para negarawan untuk segera menyelesaikan kasus BLBI
demi kepentingan rakyat Indonesia.

17. Dampak dari kasus saat penegak hukum melanggar hukum kepada masyarakat luas adalah
berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di negara kita ini. Banyak
masyarakat beranggapan bahwa hukum di negara ini bisa diperjual-belikan.
BAB III
PENUTUP
1.1 Kesimpulan
1. Kejahatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Urip Tri Gunawan
merupakan suatu tindakan yang tidak etis, dipandang dari teori etika manapun tidak
bisa dibenarkan dan juga daerah/kultur/lingkungan masyarakat diseluruh Indonesia
tetap tidak bisa ditolerir.
2. Akibat dari tindakan jaksa tersebut, maka kepercayaan masyarakat akan penegakan
hukum di Negara ini berkurang, masyarakat beranggapan bahwa hukum bisa
diperjual-belikan.
3. Mal-administrasi merupakan suatu tindakan yang menyimpang dari nilai etika. Secara
“psiko-sosiologis”, suatu tindakan yang menyimpang dari nilai adalah disebabkan
karena bertemunya faktor “niat atau kemauan” dan “kesempatan”. Jika ada niat untuk
melakukan tindakan mal-administrasi, sementara kesempatan tidak ada, maka
tindakan mal-administrasi tadi tidak akan terjadi. Sebaliknya, ada kesempatan untuk
melakukan korupsi, namun pada dirinya tidak ada niat atau kemauan untuk
melakukan mal-administrasi, maka tindakan mal-administrasi juga tidak akan terjadi.
Tidak sedikit pejabat lokal (birokrasi lokal) yang kurang memiliki akuntabilitas yang tinggi
dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
Akibatnya birokrasi publik pada era reformasi banyak disorot publik. Sorotan itu lebih
banyak tertuju pada praktek yang menyimpang (mal-administration) dari etika administrasi
negara dalam menjalankan tugas dan tangguna jawabnya. Bentuk mal-administrasi dapat
berupa korupsi, kolusi, nepotisme, tidak efisien, dan tidak profesional. Bentuk mal-
administrasi pada umumnya lebih berkaitan dengan perilaku individu yang menduduki suatu
jabatan hierarkhi, terutama pada tingkat bawah.
1.2 Saran
Dalam upaya penerapan etika administrasi pemerintahan yang baik, perlu adanya aturan-
aturan yang dibuat untuk mengatur para birokrat untuk tetap konsisten menjalankan dan
mengamalkan etikan yang baik dalam administrasi pemerintah.
Jika dilihat kondisi Indonesia pada saat ini, melalui fakta-fakta yang ada, saat ini masih
banyak instansi-instansi pemerintah baik eksekutis, legislatif maupun yudikatif belum mampu
menerapkan prinsip etika administrasi yang baik, sekali lagi hal ini tertumpu pada kemauan
individu-individu yang berkerja dalam instansi tersebut untuk dapat merubah kebiasaan yang

18. buruk dan untuk itu perlu diterapkan etika administrasi yang baik. Dan perlu diadakan
pendidikan untuk meningkatkan kecerdasan spiritual bagi para birokrat di Negara ini.