Tap MPR No. VI/2001 dan PP No. 42/2004 telah mengatur tentang etika kehidupan berbangsa dan etika bagi PNS. Namun, masih diperlukan RUU EPN untuk mengatur etika secara lebih komprehensif dan mengacu pada aturan TAP MPR. RUU ini perlu mengatur etika secara substantif untuk seluruh penyelenggara negara.
Dokumen tersebut membahas tentang penerapan etika dalam praktek pemerintahan dan faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja pegawai negeri. Secara khusus, dokumen tersebut menjelaskan bahwa etos kerja yang tinggi dari pegawai pemerintah diperlukan untuk mencapai pemerintahan yang bersih dan bermartabat, serta faktor-faktor seperti falsafah hidup, tujuan, rasa keadilan, dan teladan pemimp
Dokumen tersebut membahas tentang etika administrasi birokrasi pemerintah. Secara garis besar dibahas mengenai pengertian etika administrasi, posisi etika dalam studi administrasi publik, perilaku tidak etis di birokrasi pemerintah, dan prinsip-prinsip good governance."
1. Makalah ini membahas tentang etika pemerintahan dan pentingnya etika bagi para pemimpin birokrasi dalam menjalankan pemerintahan.
2. Etika pemerintahan dijelaskan sebagai nilai-nilai etik yang menjadi pedoman bagi penyelenggara pemerintahan. Sumber etika pemerintahan antara lain berasal dari peraturan perundang-undangan, nilai-nilai keagamaan, dan nilai-nilai sosial budaya.
3. Faktor pen
Tap MPR No. VI/2001 dan PP No. 42/2004 telah mengatur tentang etika kehidupan berbangsa dan etika bagi PNS. Namun, masih diperlukan RUU EPN untuk mengatur etika secara lebih komprehensif dan mengacu pada aturan TAP MPR. RUU ini perlu mengatur etika secara substantif untuk seluruh penyelenggara negara.
Dokumen tersebut membahas tentang penerapan etika dalam praktek pemerintahan dan faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja pegawai negeri. Secara khusus, dokumen tersebut menjelaskan bahwa etos kerja yang tinggi dari pegawai pemerintah diperlukan untuk mencapai pemerintahan yang bersih dan bermartabat, serta faktor-faktor seperti falsafah hidup, tujuan, rasa keadilan, dan teladan pemimp
Dokumen tersebut membahas tentang etika administrasi birokrasi pemerintah. Secara garis besar dibahas mengenai pengertian etika administrasi, posisi etika dalam studi administrasi publik, perilaku tidak etis di birokrasi pemerintah, dan prinsip-prinsip good governance."
1. Makalah ini membahas tentang etika pemerintahan dan pentingnya etika bagi para pemimpin birokrasi dalam menjalankan pemerintahan.
2. Etika pemerintahan dijelaskan sebagai nilai-nilai etik yang menjadi pedoman bagi penyelenggara pemerintahan. Sumber etika pemerintahan antara lain berasal dari peraturan perundang-undangan, nilai-nilai keagamaan, dan nilai-nilai sosial budaya.
3. Faktor pen
Dokumen ini membahas tentang Pancasila sebagai etika politik di Indonesia. Pancasila merupakan ideologi dasar dan falsafah bangsa Indonesia yang terdiri dari lima prinsip yang menjadi pedoman bernegara. Etika politik membahas tentang perilaku politik yang baik atau buruk sesuai standar moral. Sebagai dasar negara, Pancasila tidak hanya menjadi sumber hukum tetapi juga moralitas khususnya dalam kekuasaan negara yang harus dilaksanakan sesu
Dokumen tersebut membahas tentang Pancasila sebagai etika politik dan HAM. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945 dan mencakup lima sila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kelima sila Panc
Dokumen tersebut membahas tentang Pancasila sebagai sistem etika di Indonesia. Pancasila dijelaskan sebagai pedoman bagi warga negara dalam bertingkah laku yang mengembangkan moralitas. Dokumen juga menjelaskan pentingnya Pancasila sebagai sistem etika untuk mengatasi korupsi, terorisme, dan pelanggaran HAM di Indonesia. Generasi muda disarankan untuk mengenal dan mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehid
Pancasila sebagai Sistem Etika dan Etika Politik (Mata Kuliah Pendidikan Panc...Rajabul Gufron
1. Pancasila memainkan peran penting sebagai sumber etika politik di Indonesia. Setiap sila Pancasila mencerminkan prinsip moral yang mengarahkan perilaku politik.
2. Etika politik berkaitan dengan norma dan kewajiban yang harus dipatuhi dalam kehidupan politik untuk menjalin hubungan yang adil dengan kelompok lain.
3. Nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan dalam Pancasila menuntun pelaksanaan polit
Dokumen tersebut membahas tentang Pancasila sebagai sistem etika di Indonesia. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tentang konsep etika Pancasila dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika, sumber-sumber historis, sosiologis dan politik tentang Pancasila, serta argumen mengenai dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Dokumen tersebut juga menjelaskan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem
Dikpan (pancasila sebagai etika politik)Indri Indrutt
Teks tersebut membahas tentang etika politik berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan contoh-contoh pelanggaran etika politik di Indonesia. Etika politik berdasarkan Pancasila menempatkan Tuhan sebagai spirit dan mengedepankan kemanusiaan, persatuan, demokrasi berdasarkan musyawarah dan keadilan sosial. Contoh pelanggarannya adalah politik uang dalam pemilihan umum dan dana talangan Bank Indonesia untuk menyelamatkan Bank
2, BE & GG, Charviano Hardika, Hapzi Ali, Ethics and Business, Concepts and T...Charviano Hardika
Dokumen tersebut membahas tentang etika pribadi dan bisnis, moralitas dan hukum, etika profesi, etiket, dan budaya etika dalam manajemen. Secara khusus, dibahas mengenai hubungan antara etika bisnis dengan moralitas dan hukum, serta pentingnya budaya etika bagi manajemen tingkat atas perusahaan dalam mengarahkan organisasi secara etis.
Pancasila sebagai etika politik (pertemuan 7)ahmad sururi
Pancasila merupakan sumber etika politik Indonesia. Nilai-nilai Pancasila seperti Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menjadi pedoman moralitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara Indonesia bukan teokrasi tetapi legitimasi kekuasaannya didasarkan pada hukum dan demokrasi, bukan religi. Namun secara moralitas kehidupan negara harus sesuai dengan nilai-nilai yang berasal dari Tuhan.
Dokumen tersebut membahas tentang etika politik dan karakter bangsa yang perlu dibangun, yaitu bangsa yang religius, beradab, bersatu, dan berdaya. Dokumen tersebut juga membahas tentang penerapan prinsip-prinsip etika dalam berbagai aspek kehidupan seperti pemerintahan, pendidikan, ekonomi, sosial budaya, dan hukum.
Dokumen tersebut merangkum beberapa poin penting tentang filsafat pancasila sebagai sumber nilai dan norma yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila tidak hanya menjadi sumber peraturan perundang-undangan tetapi juga menjadi sumber moral khususnya dalam legitimasi kekuasaan, hukum, dan kebijakan negara. Sila pertama dan kedua pancasila menyediakan nilai-nilai moral dasar bagi ke
Dokumen tersebut membahas tentang Pancasila sebagai etika politik di Indonesia. Ia menjelaskan konsep etika dan etika politik, serta prinsip-prinsip sistem politik Pancasila yang didasarkan pada lima sila Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial.
Dokumen tersebut membahas tentang etika pemerintahan, yang mencakup pengertian etika, pemerintahan, dan etika pemerintahan yang baik. Beberapa poin kuncinya adalah bahwa etika berkaitan dengan sistem moral dan tata susila dalam kehidupan sosial, pemerintahan berkaitan dengan kewenangan untuk memberi perintah, dan etika pemerintahan yang baik didasarkan pada prinsip-prinsip seperti profesionalitas, akuntabilit
Dokumen ini membahas tentang Pancasila sebagai etika politik di Indonesia. Pancasila merupakan ideologi dasar dan falsafah bangsa Indonesia yang terdiri dari lima prinsip yang menjadi pedoman bernegara. Etika politik membahas tentang perilaku politik yang baik atau buruk sesuai standar moral. Sebagai dasar negara, Pancasila tidak hanya menjadi sumber hukum tetapi juga moralitas khususnya dalam kekuasaan negara yang harus dilaksanakan sesu
Dokumen tersebut membahas tentang Pancasila sebagai etika politik dan HAM. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945 dan mencakup lima sila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kelima sila Panc
Dokumen tersebut membahas tentang Pancasila sebagai sistem etika di Indonesia. Pancasila dijelaskan sebagai pedoman bagi warga negara dalam bertingkah laku yang mengembangkan moralitas. Dokumen juga menjelaskan pentingnya Pancasila sebagai sistem etika untuk mengatasi korupsi, terorisme, dan pelanggaran HAM di Indonesia. Generasi muda disarankan untuk mengenal dan mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehid
Pancasila sebagai Sistem Etika dan Etika Politik (Mata Kuliah Pendidikan Panc...Rajabul Gufron
1. Pancasila memainkan peran penting sebagai sumber etika politik di Indonesia. Setiap sila Pancasila mencerminkan prinsip moral yang mengarahkan perilaku politik.
2. Etika politik berkaitan dengan norma dan kewajiban yang harus dipatuhi dalam kehidupan politik untuk menjalin hubungan yang adil dengan kelompok lain.
3. Nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan dalam Pancasila menuntun pelaksanaan polit
Dokumen tersebut membahas tentang Pancasila sebagai sistem etika di Indonesia. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tentang konsep etika Pancasila dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika, sumber-sumber historis, sosiologis dan politik tentang Pancasila, serta argumen mengenai dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Dokumen tersebut juga menjelaskan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem
Dikpan (pancasila sebagai etika politik)Indri Indrutt
Teks tersebut membahas tentang etika politik berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan contoh-contoh pelanggaran etika politik di Indonesia. Etika politik berdasarkan Pancasila menempatkan Tuhan sebagai spirit dan mengedepankan kemanusiaan, persatuan, demokrasi berdasarkan musyawarah dan keadilan sosial. Contoh pelanggarannya adalah politik uang dalam pemilihan umum dan dana talangan Bank Indonesia untuk menyelamatkan Bank
2, BE & GG, Charviano Hardika, Hapzi Ali, Ethics and Business, Concepts and T...Charviano Hardika
Dokumen tersebut membahas tentang etika pribadi dan bisnis, moralitas dan hukum, etika profesi, etiket, dan budaya etika dalam manajemen. Secara khusus, dibahas mengenai hubungan antara etika bisnis dengan moralitas dan hukum, serta pentingnya budaya etika bagi manajemen tingkat atas perusahaan dalam mengarahkan organisasi secara etis.
Pancasila sebagai etika politik (pertemuan 7)ahmad sururi
Pancasila merupakan sumber etika politik Indonesia. Nilai-nilai Pancasila seperti Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menjadi pedoman moralitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara Indonesia bukan teokrasi tetapi legitimasi kekuasaannya didasarkan pada hukum dan demokrasi, bukan religi. Namun secara moralitas kehidupan negara harus sesuai dengan nilai-nilai yang berasal dari Tuhan.
Dokumen tersebut membahas tentang etika politik dan karakter bangsa yang perlu dibangun, yaitu bangsa yang religius, beradab, bersatu, dan berdaya. Dokumen tersebut juga membahas tentang penerapan prinsip-prinsip etika dalam berbagai aspek kehidupan seperti pemerintahan, pendidikan, ekonomi, sosial budaya, dan hukum.
Dokumen tersebut merangkum beberapa poin penting tentang filsafat pancasila sebagai sumber nilai dan norma yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila tidak hanya menjadi sumber peraturan perundang-undangan tetapi juga menjadi sumber moral khususnya dalam legitimasi kekuasaan, hukum, dan kebijakan negara. Sila pertama dan kedua pancasila menyediakan nilai-nilai moral dasar bagi ke
Dokumen tersebut membahas tentang Pancasila sebagai etika politik di Indonesia. Ia menjelaskan konsep etika dan etika politik, serta prinsip-prinsip sistem politik Pancasila yang didasarkan pada lima sila Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial.
Dokumen tersebut membahas tentang etika pemerintahan, yang mencakup pengertian etika, pemerintahan, dan etika pemerintahan yang baik. Beberapa poin kuncinya adalah bahwa etika berkaitan dengan sistem moral dan tata susila dalam kehidupan sosial, pemerintahan berkaitan dengan kewenangan untuk memberi perintah, dan etika pemerintahan yang baik didasarkan pada prinsip-prinsip seperti profesionalitas, akuntabilit
Dokumen tersebut membahas tentang etika pemerintahan dalam membangun good governance. Dibahas pula manfaat good governance seperti musnahnya praktik KKN, terciptanya sistem pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta meningkatnya partisipasi masyarakat. Dokumen ini juga menjelaskan strategi dan program percepatan reformasi birokrasi untuk menciptakan birokrasi yang bersih, kompeten dan melayani melalui berbagai kebijak
The Science Advisory Board (SAB) reviewed the EPA's draft assessment of the potential impacts of hydraulic fracturing on drinking water resources. The SAB found the EPA's overall approach to be appropriate but identified several areas for improvement. Specifically, the SAB had concerns about major findings in the executive summary that were ambiguous and inconsistent with uncertainties in the body of the report. The SAB recommended revising these findings to clearly link them to evidence and discuss limitations and uncertainties. Additionally, the SAB emphasized that local impacts of hydraulic fracturing can be severe and recommended the EPA better address specific cases that have raised public concern.
Dokumen tersebut membahas tentang patologi birokrasi. Patologi birokrasi adalah ketimpangan yang terjadi dalam sistem dan mekanisme birokrasi, seperti sikap menyisih berlebihan, taat pada aturan tanpa fleksibilitas, dan desakan otoritas. Dokumen ini menjelaskan faktor-faktor penyebab patologi birokrasi seperti rekrutmen yang tidak tepat, korupsi, serta lemahnya peng
Dokumen tersebut membahas tentang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, mencakup pengertian pembangunan ekonomi, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, indikator keberhasilan pembangunan ekonomi, masalah-masalah di negara berkembang, dan strategi pembangunan di Indonesia.
Model Birokrasi Kontekstual: Graviti Ekologis, Kearifan Lokal dan Globalisasi karya Akbar Silo menekankan pentingnya birokrasi yang berorientasi pada konteks lingkungan setempat. Tulisan ini membahas model birokrasi yang lebih dekat dengan masyarakat dan mempertimbangkan faktor-faktor lokal untuk meningkatkan pelayanan publik.
Dokumen tersebut membahas mengenai Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9) dan Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMK-10). RMK-9 bertujuan untuk meningkatkan prestasi negara, daya saing ekonomi, produktiviti, dan memerangi kemiskinan. Sedangkan RMK-10 berfokus pada pertumbuhan ekonomi berdasarkan produktiviti dan inovasi, pembangunan sumber daya manusia, serta pembangunan sosioekonomi yang in
Mata diklat etika publik bertujuan untuk membentuk nilai-nilai etika yang tinggi pada peserta melalui pembelajaran kode etik pejabat publik, bentuk-bentuk kode etik, dan implikasinya. Materi disajikan secara interaktif untuk menanamkan internalisasi nilai-nilai etika. Hasilnya, peserta diharapkan mampu mengimplementasikan standar etika tinggi dalam perilaku sehari-hari.
Top 52 civil engineer interview questions and answers pdfHarrisonFord888
This document provides information about interview questions and answers for civil engineer positions. It includes two parts:
1) Top 52 civil engineer interview questions and answers
2) Top 12 tips to prepare for a civil engineer interview
It lists common interview questions, such as telling about yourself, career goals, weaknesses, strengths, reasons for leaving previous jobs, greatest accomplishments, salary expectations, and questions to ask the interviewer. For each question, it provides tips and guidelines for how to effectively answer. It also includes links to additional online resources on interview preparation, top skills, ways to make money, and other useful materials. The overall document serves as a comprehensive guide for civil engineers to prepare for and succeed in job interviews.
Etika pemerintahan adalah sistem prinsip-prinsip moral tentang baik dan buruk dari tindakan manusia di pemerintahan yang didasarkan pada nilai, norma, dan aturan. Etika pemerintahan terkait erat dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan berfokus pada penyelenggaraan sistem pemerintahan negara dalam mencapai tujuan negara. Filsafat memengaruhi pemahaman etika pemerintahan melalui pandangan-pandangan tokoh seperti
Dokumen tersebut membahas tentang etika dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Secara garis besar, dokumen menjelaskan bahwa etika pemerintahan bersumber dari filsafat, ilmu pengetahuan, dan sistem moral serta norma. Dokumen juga menjelaskan pendekatan filsafat terhadap etika pemerintahan, prinsip-prinsip negara hukum, dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengambilan keput
Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai Sistem Etikanorma 28
Makalah ini membahas tentang etika politik dan ideologi-ideologi dunia. Etika politik adalah cabang filsafat yang membahas apa yang baik dan buruk dalam tindakan politik berdasarkan kepentingan umum. Pancasila dijadikan sebagai sistem etika politik Indonesia yang mengedepankan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Makalah ini juga membahas berbagai ideologi seperti kapitalisme, s
Etika publik latsar ciloto 27 28 juni 2019 gol iiiHettyPermatawati
Pelatihan dasar etika publik membahas tiga topik utama yaitu kode etik dan perilaku pejabat publik, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya, serta ilustrasi penerapan etika publik melalui studi kasus.
Dokumen tersebut membahas tentang etika pembangunan, termasuk konsep dasar, jenis-jenis, dan permasalahan etika pembangunan. Secara khusus, dibahas mengenai pengertian etika pembangunan sebagai disiplin baru yang berkaitan dengan dimensi normatif dalam pembangunan, serta beberapa tantangan utama dalam pembangunan seperti globalisasi ekonomi, pelestarian lingkungan hidup, dan penguasaan ilmu pen
Etika merupakan studi tentang standar dan penilaian moral manusia yang berasal dari bahasa Yunani kuno. Etika dapat dijadikan pedoman perilaku manusia sesuai dengan tugasnya. Kode etik profesi PNS mencakup etika bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, terhadap diri sendiri, dan sesama PNS. Kode etik ini berfungsi sebagai pedoman bagi PNS dalam melaksanakan tugas dan interaksinya dengan berbagai pihak
Dokumen tersebut membahas tentang etika dan sikap mental. Secara garis besar membahas tentang teori-teori etika, pengertian etika, peranan etika, jenis-jenis etika seperti etika deontologi dan teleologi, relativisme etis, hubungan antara etika dan budaya, serta etika profesi.
Dokumen tersebut berisi tentang profil Dr. Muslihin beserta pengalamannya memberikan pelatihan tentang etika publik untuk CPNS. Dokumen ini juga berisi tentang penjelasan mengenai konsep etika publik, kode etik aparatur sipil negara, serta nilai-nilai dasar etika publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Dokumen tersebut membahas tentang definisi etika dan etika pemerintahan. Etika berasal dari bahasa Yunani yang berarti adat atau kebiasaan. Beberapa ahli memberikan pandangan bahwa etika adalah nilai-nilai moral yang menjadi pedoman perilaku manusia. Etika pemerintahan berlandaskan pada filsafat Pancasila dan UUD 1945 untuk merealisasikan nilai-nilai kelembagaan seperti anti korupsi. Lingkup etika pemerintahan meliputi mas
Etika Jabatan Publik
Dokumen ini membahas pentingnya etika dalam jabatan publik dan administrasi pemerintahan. Secara singkat, dokumen ini menjelaskan bahwa etika diperlukan untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang, serta untuk memastikan pelayanan publik yang efektif. Dokumen ini juga membahas berbagai bentuk pelanggaran etika dalam administrasi pemerintahan seperti penggelapan, suap, dan benturan kepent
Dokumen tersebut merangkum biodata seorang dosen bernama Adytira Rachman yang mengajar mata kuliah Etika Bisnis. Dokumen ini juga membahas empat kebenaran menurut E.F Schumacher dan membedah beberapa konsep dasar filsafat dan etika bisnis.
Kali ini saya akan menshare kepada pelajar maupun mahasiswa tentang Pancasila Sebagai Sistem Etika, semoga kalian suka dan Tugas Kalian Dapat terbantu oleh Powerpoint ini..
*Jika Tidak Keberatan, Silahkan Like, Comment ataupun Bagikan kepada seluruh teman kalian. "Sebarkanlah walau hanya satu ayat"
Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan kontak saya
Contact Pengirim
ig : dimar_aji
line: dimar9098
Salam Mahasiswa !!
Salam Berkarya !!
Etika ?
Etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan prilaku manusia dalam hidupnya.
Sebuah refleksi kritis dan rasional mengenai nilai dan moral yang menentukan dan terwujud dalam sikap dan pola perilaku hidup manusia, baik secara pribadi maupun kelompok
( Drs. H. Burhanudin Salam )
PENGERTIAN ETIKA
Etika merupakan falsafah moral dan pedoman cara hidup yang benar dipandang dari sudut agama, budaya, dan susila (Mien Uno)
Etika atau etik sebagai pandangan manusia
dalam berprilaku menurut ukuran dan nilai yang baik (Drs. O.P. Simorangkir)
Etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal (Drs. Sidi Gajalba dalam sistematika filsafat)
etika dalam administrasi publik maka hal tersebut dapat di-telusuri dari paradigma ilmu administrasi publik. Dalam paradigma “dikotomi politik dan administrasi” sebagaimana dijelaskan oleh Wilson dalam Widodo (2001: 245-246), menegas-kan bahwa pemerintah memiliki dua fungsi yang berbeda, yaitu fungsi politik dan fungsi administrasi. Fungsi politik ada kaitannya dengan pembuatan kebijakan atau pernyataan yang menjadi keinginan negara. Sedangkan fungsi administrasi adalah berkenaan dengan pelaksanaaan kebijakan-kebijakan tersebut.
Sim,widyaningsih,hapzi ali implikasi etis sistem informasi manajemen .mercu b...WidyaNingsih24
Sim,widyaningsih,hapzi ali implikasi etis sistem informasi manajemen .mercu buana,jakarta,2018.Tugas akhir semester yang di peruntuhkan untuk syarat nilai ujian akhir semster tahun ajaran 2017/2018 dosen pengampu Prof Hapzi Ali
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
2. BIODATA
1.
2.
3.
4.
5.
Nama
: Dr. Marja Sinurat, M.Pd., MM.
Tempat/Tgl.Lahir: Aeknauli/19 Januari 1969
Pangkat/Gol.
: Pembina/IV-a
Jabatan
: Lektor Kepala/Dosen
Alamat
Kantor
: Jl. Pahlawan No. 8 K.Bata
Jakarta Selatan
Rumah
: Jl.Cililitan Kecil I No.15
RT/RW: 08/07 Cililitan Jkt.Tim
Tel.
: 021-80888477
0815-8111362
3. MAKNA ETIKA PEMERINTAHAN
Etika berkenaan dengan sistem dari prinsip- prinsip
moral tentang baik dan buruk dari tindakan atau
perilaku manusia dalam kehidupan sosial;
Etika berkaitan erat dengan tata susila ( kesusilaan),
tata sopan santun ( kesopanan ) dalam kehidupan
sehari-hari yang baik dalam keluarga, masyarakat,
pemerintahan, bangsa dan negara.
Etika dalam kehidupan didasarkan pada nilai, norma,
kaidah dan aturan.
Etika berupa : etika umum ( etika sosial ) dan etika
khusus ( etika pemerintahan ).
Dalam kelompok tertentu dikenal dengan etika bidang
profesional yaitu code PNS, code etik kedokteran,
code etik pers, kode etik pendidik, kode etik profesi
akuntansi, hakim, pengacara, dan lainnya.
4. ETIKA PEMERINTAHAN
Sumber dasar: Filsafat, ilmu pengetahuan,
sistem, moral, norma, dan aturan.
Berlandaskan sistem : Nilai, Norma dan Aturan
Pemerintahan (Nilai filosofi dan Konstitusional );
Dalam Konteks membangun dan mewujudkan
Good Governance ( Pemerintahan yang baik,
bersih dan sehat );
Fokus pada penyelenggaraan sistem
pemerintahan negara dalam mencapai tujuan
negara;
Pendekatan pada Sistem, Struktur, Kultur dan
Perilaku Birokrasi Kelembagaan Pemerintahan
(Birokrasi Politik dan Birokrasi Administrasi
Pemerintahan )
5. NILAI-NILAI BUDAYA YANG BERPENGARUH
TERHADAP ORGANISASI PEMERINTAH
LINGKUNGAN EXTERNAL
Phisik – Regulasi - Kompetitif
Budaya Organisasi
Visi/Strategi
Leadership
SDM
Sistem
Proses
Struktur
Output
9. Kayu yang baik tidak tumbuh dengan mudah
Semakin kencanganginnya, semakin kuat pohonnya
J.Willard Marriott
KEBIASAAN
BELAJAR DAN MEMPERTAHANKAN VISI
Belajar:
Percaya Diri, Itulah Kuncinya:
Taburlah
Taburlah
Taburlah
Taburlah
pemikiran maka Anda akan menuai tindakan;
tindakan dan Anda akan menuai kebiasaan;
kebiasaan dan Anda akan menuai karakter;
karakter dan Anda akan menuai masa depan.
Ralph Waldo Emerson
10. PENDEKATAN FILSAFAT TERHADAP ETIKA
PEMERINTAHAN NEGARA
1. Filsafat Idealisme Sokrates( 470-399 sM ) bahwa kebenaran dan kebaikan nilai
obyektif yang harus dijunjung tinggi oleh semua orang.
2. Filsafat Idealisme dari Plato (namanya aslinya Aristokles, 427-347sM ).
Kebenaran sejati apa yang tergam-bar dalam ide. “ Pemerintahan Negara Ideal
adalah komunitas etical untuk mencapai kebajikan dan kebaikan”.
3. Filsuf Idealisme Thomas Hobbes ( 1588-1679 ) bahwa terkenal dengan Teori
Perjanjian Sosial dalam pemerintahan, Kedaulatan kekuasaan absulut dan
abadi, kekuasaan itu tertinggi dibatasi dengan UU.
4. Filsuf Idealisme John Locke ( 1632-1707 ) dengan Teori Perjanjian bahwa
kebahagiaan dan kesusilaan dihubungkan dengan peraturan yaitu : perintah
Tuhan, UU Negara dan hukum pendapat umum dengan prinsip liberty, eguality
dan personality.
5. Filsuf Reusseauu dengan teori “ Contract Social “ . Manusia mempunyai
kekuasaan dan hak secara kodrat, kekuasaan negara berasal dari negara dan
negara berasal dari rakyat. Intinya pemerintah yang berkuasa tidak monarkhi
absolut.
6. Filsuf Hegel dengan metode dialektika tentang pemerintahan negara bahwa :
negara penjelmaan dari ide, rakyat ada demi negara agar ide kesusilaan, negara
mempunyai hukum tertinggi terhadap negara bagi kebahagiaan rakyat.
11. ETIKA BAGIAN FILSAFAT
Filsafat
Berfilsafat
: alam berpikir = alam pikiran
: berpikir mendalam dgn sungguh
Semua manusia adalah filosof
Filosof : orang yang hanya memikirkan dgn
sungguh-sungguh dan mendalam
ttg hakekat segala sesuatu
12. FILSAFAT PEMERINTAHAN
Pemikiran mengenai kebenaran yang
dilakukan pemerintah dalam
kehidupan bernegara.
Aparat pemerintah: memikirkan—
menentukan dan memilih
bentuk/pola kehidupan bernegara
(ajaran bernegara)
13. PENGERTIAN
Etika -- bahasa Yunani: Ethos = kebiasaan atau watak.
bahasa Perancis: etiquette = etiket berarti kebiasaan atau
cara bergaul, berprilaku yang baik.
Etika lebih merupakan pola perilaku atau kebiasaan yang baik dan
dapat diterima oleh lingkungan, pergaulan seseorang atau sesuatu
organisasi tertentu, pandangannya, seseorang dapat menilai apakah
etika yang digunakan atau diterapkan itu bersifat baik atau buruk.
Akal sehat = Right dan Good
14. Etika Pemerintahan
Ajaran untuk berperilaku yang baik dan
benar sesuai dengan nilai-nilai keutamaan
yang berhubungan dengan hakikat manusia
Selalu terkait dengan pertanyaan: Apakah
yang sebaiknya (sesuatu yang baik dan
benar) yang saya lakukan?
15. Etika Pemerintahan
Membahas keutamaan yang harus
dilaksanakan oleh pejabat
Merealisasikan nilai-nilai:
* nilai kelembagaan (constitutional
values)
* nilai pemerintahan (regime values)
Membahas masalah utama dalam
pelaksanaan kekuasaan
* Masalah korupsi
* Masalah kolusi
* dll
16. MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN
SEHAT ( GOOD GOVERNANCE )
Pemerintahan yang konstitusional ( Constitutional );
Pemerintahan yang legitimasi dalam proses politik dan
administrasinya ( legitimate )
Pemerintahan yang digerakkan sektor publik, swsata dan
masyarakat ( public, private and society sector )
Pemerintahan yang ditopang dengan prinsip-prinsip
pemerintahan yaitu :
1. Prinsip Penegakkan Hukum,
2. Akuntabilitas,
3. Demokratis,
4. Responsif,
5. Efektif dan Efisensi,
6. Kepentingan Umum,
7. Keterbukaan,
8. Kepemimpinan Visoner dan
9. Rencana Strategis
10. Dsb
Pemerintahan yang menguatkan fungsi : kebijakan publik
(Public Policy ), pelayanan publik ( Public Service ),
otonomi daerah ( Local Authonomy ), pembangunan
(Development ), pemberdayaan masyarakat ( Social
Empowering ) dan privatisasi ( Privatization )
17. PRINSIP NEGARA HUKUM
DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Supremasi Hukum ( Suprmacy of Law )
Persamaan dalam hukum ( Eguality before the Law)
Asas Legalitas ( Due Process of Law );
Pembatasan Kekasaan ;
Organ-organ pemerintahan yng independen;
Peradilan yang bebas dan tidak memihak;
Peradilan Tata Usaha Negara(Constitutional Court );
Peradilan Tata Negara;
Perlindungan Hak asasi Manusia;
Bersifat Demokratis ( Democratische Rechtsaats )
Berfungsi sarana mewujudkan tujuan bernegara
(welfare Rechtstaat)
Transparansi dan Kontrol Sosial
18. LANDASAN ETIKA PEMERINTAHAN INDONESIA
Falsafah Pancasila dan Konstitusi/UUD 1945 Negara
RI;
TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme ;
UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan
Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme;
UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU
No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
( LN No. 169 dan Tambahan LN No. 3090 );
UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
yang dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2005 dan UU
No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah ;
PP No. 60 tentnag Disiplin Pegawai Negeri .
19. ETIKA DALAM FUNGSI PEMERINTAHAN
Etika Dalam Proses Kebijakan Publik ( Public
Policy Etic )
Etika dalam Pelayanan Punblik ( Public Service
Etic )
Etika dalam Pengaturan dan Penataan
Kelembagaan Pemerintahan ( Rule and administer
institutional etic ) ;
Etika dalam Pembinaan dan pemberdayaan
Masyarakat ( Guide and social empowering etic );
Etika dalam Kemitraan anatar pemerintahan,
pemerintah dengan swasta, dan dengan
masyarakat ( Partnership governmental, private
and sosiety etic ) ;
dsb
20. HUBUNGAN SINERGI STRATA BIROKRASI
DALAM ETIKA PEMERINTAHAN
BIROKRASI
PEMERINTAH
PUSAT
BIROKRASI
PEMERINTAH
PROVINSI
BIROKRASI
PEMERINTAH
KAB/KOTA
KECAMATAN
DAN
DESA/KEL
BIMBINGAN
PEMBINAAN,
PERENCANAAN,
FASILITASI,
KOORDINASI,
DIKLAT,
PENGENDALIAN,
PENGAWASAN,
EVALUASI
DLL
21. PATOLOGI ETIKA BIROKRASI PEMERINTAHAN
Patologi berupa hambatan atau penyakit dalam birokrasi pemerintahan sifatnya
politis, ekonomis, sosio-kultural, dan teknologikal.
Patologi birokrasi dalam etika pemerintahan berupa :
1) Patologi akibat persepsi, perilaku dan gaya manajerial berupa :
penyalahgunaan wewenang, statusquo, menerima sogok, takut perubahan dan inovasi,
sombong menghindari keritik, nopoteisme, arogan, tidak adil, paranoia, otoriter,
patronase, xenopobia dsb;
2) Patologi akibat pengetahuan dan keterampilan berupa : puas diri,
tidakteliti,
bertindak tanpa berpikir, counter produktif, tidak mau berkembang/belajar, pasif,
kurang prakarsa/inisiatif, tidak produktif, stagnasi dsb.
3) Patologi karena tindakan melanggar hukum berupa : markup, menerima
suap, tidak jujur, korupsi, penipuan, kriminal, sabotase, dsb.
4) Patologi akibat keprilakukan berupa : kesewenangan, pemaksaan, konspirasi,
diskriminasi, tidak sopan, kerja legalistik, dramatisiasi, indisipliner, inersia, tidak
berkeprimanusiaan, negatifisme, kepentingan sendiri, non profesional, vested
interest, pemborosan dsb.
5) Patologi akibat sitasi internal berupa : tujuan dan sasaran tidak efektif dan
efisien, kewajiban sebagai beban, eksploitasi, eksstrosi/pemerasan, pengangguran
terselubung, kondisi kerja yang tidak nyaman, tidak adan kinerja, miskomunikasi
22. FAKTOR DAN PENGARUH HAMBATAN
ETIKA BIROKRASI PEMERINTAHAN
PENGARUH
HAMBATAN ETIKA
BIROKRASI
VISI
DAN MISI
BIROKRASI
FAKTOR
FISILOGIS
FAKTOR
SOSIOLOGIS
PESEPSI,
SIKAP DAN
PERILAKU
INDIVIDU
BIROKRASI
PEMERINTAHAN
FAKTOR
LINGKUNGAN
SISTEM, STRUKTUR,
DAN KULTUR
BIROKRASI
FUNGSI BIROKRASI
PEMERINTAHAN
MASYARAKAT
23. Karakteristik Hambatan
Birokrasi Pemerintahan Negara
Birokrasi yang Formalism, Nevotism and Coruption
( KKN ) bukan pada NSPM
Intervensi Birokrasi Politik terhadap Birokrasi
Pemerintahan
Orientasi kekuasaan (Powership ) bukan pada
Pelayanan Publik
Sentralisasi Pemerintahan bukan desentralisasi
Berorientasi pada produk ( output ) bukan pada
manfaat dan dampak Kesra ( benefit and infact )
Cenderung untuk Kepentingan Birokrasi ( kawan,
Partai, dan Golongan ) bukan kepentingan publik
Organisasi yang besar dan birokratis tidak ramping
dan prefesional, fungsional dan proporsional
Inefensiensi/pemborosan sumberdaya organisasi dan
birokrasi pemerintahan
Dsb
24. PEMBAHARUAN PERILAKU ETIKA PENYELENGGARA
PEMERINTAHAN
Redifinisi, reorientasi dan revitalisasi perilaku
birokrasi politik dan administrasi pemerintahan
yang berorientasi pada kepentingan negara,
bangsa dan masyarakat.
Pembaharuan sistem kelembagaan pemerintahan
yang berorientasi pada kinerja organisasi;
Pembaharuan manajemen pemerintahan yang
memiliki kepemimpinan visoner dan akuntabilitas
pemerintahan
Perilaku individu Aparatur birokrasi Pemerintahan
pada standar berkualifikasi, kompetensi dan
profesional dan berbudaya
25. PEMBAHARUAN KELEMBAGAAN BIROKRASI
DALAM ETIKA PEMERINTAHAN
STRUKTUR KELEMBAGAAN BIROKRASI
PEMERINTAHAN BERBASIS KOMPETENSI
FUNGSI BIROKRASI PEMERINTAHAN ( Kebijakan,
pelayanan, kemitraan, kerjasama, pemberdayaan dsb )
PROSES BIROKRASI PEMERINTAHAN DENGAN
PENDEKATAN MANAJEMEN STRATEGIS
PERILAKU BIROKRASI PEMERINTAHAN
BERORIENTASI NILAI, NORMA, ATURAN, ETIKA,
MORAL, ADAT ISTIADAT DAN BUDAYA BIROKRASI
26. KOMPETENSI PERILAKU INDIVIDU BIROKRASI
PEMERINTAHAN
Carier
system
SDM
APARATUR
SISTEM,
STRUKTUR
DAN KULTUR
ORGANISASI
PEMERINTAHAN
Kualifikasi,
Kompetensi
Profesionalisme
Proporsionalisme
dsb
Pendidikan formal,
informal
dan non formal