Downloaded 99 times
Uploaded byRaja Matridi Aeksalo
Lingkungan Internal dan External, Struktur dan Fungsi, Pendekatan dan Kapabilitas Sistem Politik
Dokumen tersebut membahas tentang lingkungan internal dan eksternal sistem politik, struktur dan fungsi sistem politik, serta pendekatan dan kapabilitas sistem politik. Dibahas mengenai unsur-unsur lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi sistem politik, struktur infrastruktur dan suprastruktur politik, serta fungsi-fungsi sistem politik dalam konteks pengambilan keputusan. Juga dibahas mengenai pendekatan tradisional, behavioral, dan
More Related Content
Similar to Lingkungan Internal dan External, Struktur dan Fungsi, Pendekatan dan Kapabilitas Sistem Politik
Lingkungan Internal dan External, Struktur dan Fungsi, Pendekatan dan Kapabilitas Sistem Politik
- 1. SEKOLAH TINGGI ILMUSOSIAL DAN ILMU POLITIK (STISIPOL) Raja Haji - Tanjungpinang Department of Public Administration Science Internal and External Environment of Political System RAJA ABUMANSHUR MATRIDI Unit of Public Administration Email: matridi_aeksalo@yahoo.com
- 2. Outlines Lingkungan Internal Lingkungan Eksternal Struktur dan Fungsi Pendekatan dan kapabilitas
- 3. Lingkungan dan Politik environmental politics has expanded its range over an increasingly wide spectrum of political action, ranging from local level land use decisions to global controls (Robert J. Brulle) Environmentalism is defined by numerous discursive frames that define distinct policy fields. Environmental politics is carried out in distinct communities, each focused on a particular aspect of environmental concerns. Specific applications of standard approaches to understanding environmental politics; 1) Changes in the political opportunity structure, 2) Movement activities, 3) Development and promulgation of new cultural belief systems, and 4) Condition of the natural environment, including major environmental disasters.
- 4. lingkungan dalam negeriyang meliputi lingkungan fisik, sosial dan ekonomi domestik yang menjadi sumber devisa bagi input lingkungan fisik, negara dalam membiayai struktur politik, yang meliputi lembaga dan ekonomi domestik infrastruktur maupun suprasturktur politik dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsinya bagi terwujudnya tujuan nasional suatu negara (Gabriel Almond) Lingkungan fisik Kondisi Geografis Sumber kekayaan alam Kondisi Demografis (kependudukan) Lingkungan Internal Lingkungan Sosial Lingkungan politik (Trias Politika) Lingkungan sosial budaya Lingkungan hankam Lingkungan hukum Lingkungan Ekonomi Domestik Sumber daya migas Sumber daya non migas Sumber daya pajak
- 5. Lingkungan eksternal politikmeliputi lingkungan internasional yakni lingkungan masyarakat suatu negara yang berada berbatasan dengan wilayah negara, baik regional maupun internasional yang satu sama lain memiliki saling ketergantungan, serta lingkungan yang mempengaruhi terjadinya perubahan dalam suatu negara (globalisasi) Sistem Politik Internasional Sistem politik individu North Atlantic Triaty Organization (NATO) Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) Subsistem lainnya (Pakta Warsawa, SEATO, NAFTA) Lingkungan Ekstenal Sistem Ekologi Internasional Mega biodiversity Sistem Sosial Internasional Kebudayaan Internasional Struktur sosial internasional Sistem ekonomi internasional Sistem demografi internasional
- 6. Struktur Sistem Politik Struktur adalah pelembagaan hubungan organisasi antara komponen-komponen yang membentuk bangunan. (Kantaprawira) Struktur politik sebagai salah satu spesies struktur pada umumnya selalu berkenaan dengan nilai-nilai yang bersifat otoritatif yaitu yang dipengaruhi oleh distribusi serta penggunaan kekuasaan (Kantaprawira) Power is The possesion of Control or command over others (American College Dictionary) Kekuasaan merupakan seseorang untuk mengunggulkan kemauaannyaterhadap kemauan orang lain, sekalipun berlawanan dengan kehendak mereka (Soltau)
- 7. Infra struktur politik Click to add title Tingkat Daerah Dewan Pimpinan Wilayah/Cabang (DPW/DPC) Partai Politik Ormas di Daerah Asosiasi Profesi Cabang (AIPI Cabang , MIPI Cabang, dll) Tingkat Pusat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik Organisasi Masyarakat (Ormas) Asosiasi Profesi Pusat (AIPI, MIPI, dll) Media Massa Pendapat Umum Struktur Sistem Politik Infra struktur politik, mesin politik informal yang ada dalam masyarakat yang tidak memiliki pengaruh secara langsung dalam pembuatan keputusan politik negara
- 8. Supra struktur politik Click to add title Tingkat Daerah Pemerintah daerah (Propinsi, Kabupaten/Kota) DPRD Propinsi, Kabupaten/Kota Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Tingkat Pusat Kepala Negara (Eksekutif) DPR (Legislatif) MA (Yudikatif) Struktur Sistem Politik Supra struktur politik, mesin politik formal yang ada dalam negara yang memiliki pengaruh secara langsung dalam pembuatan keputusan politik
- 9. Rule Making Rule Adjudication Rule Applicati on Fungsi Supra Struktur Politik Fungsi Sistem Politik Maksudi, B. I., 2013
- 10. Pendidikan Politik (Sosialisasi) Fungsi Infra struktur Politik Artikulasi Politik Agregasi Politik Komunikasi Politik Rekrutmen Politik Fungsi Sistem Politik Maksudi, B. I., 2013
- 11. Fungsi Sistem Politik Lingkungan fisik, sosial Dan ekonomi domestik Sosialisasi Politik Rekrutmen Politik Komunikasi Politik Partai Politik Birokrasi Input Lingkungan Internasional Artikulasi Kepentingan Agregasi Kepentingan Badan legislatif Eksekutif Pembuatan Kebijaksanaan Penerapan Kebijaksanaan Badan Peradilan Kelompok Kepentingan Output Penghakiman Kebijaksanaan Lingkungan Internasional Diagram Sistem Politik dalam Struktur dan Fungsi Politik (Gabriel Almond)
- 12. Pendekatan Sistem Politik Pendekatan Tradisional pendekatan sistem politik yang memandang lembaga pemerintahan, kekuasaan dan keyakinan politik sebagai dasar analisa sistem politik ● Kerangka perbandingan sistem politik bersifat sempit, dalam arti lebih cenderung dipengaruhi oleh konsep hukum, ideologi dan lembaga pemerintah ● Menfokuskan perhatian pada pembentukan lembaga (struktur politik), kekuasaan dan keyakinan politik) ● Pendekatan ini berpedoman pada nilai dan norma serta tradisi yang berlaku di masyarakat (bersifat pragmatis dan dogmatis) ● Mengacu pada filsafat (das sollen) dan Mengacu pada ilmu terapan (praktis) ● Konsep pemikiran lebih banyak dipengaruhi oleh konsep sejarah dan hukum (historis dan yuridis) ● Analisis lebih banyak mengacu pada Pendekatan behavioralis (195 m0e-taond ep kausaclitaa tpiferang dunia II) dipengaruhi oleh sistem analisi behavioralis (tingkah laku), dalam arti unit analisisnya lebih didasarkan pada pernyataan, sikap dan prilaku individu, organisasi dan lembaga pemerintah yang sedang berjalan ● Sistem analisa dalam pendekatan ini adalah structural and funtional analysis (G. Almond) artinya pendekatan ini adalah pendekatan yang mengacu pada struktur dan fungsi suatu lembaga pemerintah dan masyarakt dengan berpedoman pada realitas, fakta yang sedang terjadi. ● Pendekatan ini menfokuskan perhatian pada “analisa tingkah laku poliitk” dan bukan pada lembaga, kekuasaan, dan keyakinan politik) ● Pendekatan ini berpedoman pada fakta yang berlaku di masyarakat (bersifat struktur dan fungsi) ● Mengacu pada penelitian empiris (das sain) ● Mengacu pada ilmu murni (teoritis) ● Konsep pemikiran lebih banyak dipengaruhi oleh konsep sosiologis dan psikologis ● Analisi lebih banyak mengacu pada metode kuantitatif Pendekatan Post Behavioralis (Dekade 1960) timbul sebagai reaksi terhadap aliran behavioralism karena dianggap kerap melupakan nilai manusia, pendekatan yang memiliki anggapan bahwa manusia adalah makhluk yang kreatif ● Fokus utama pendekatan ini adalah lebih bersifat proaktif, kreatif, imagination and vision ● Pendekatan ini memiliki tujuan “ingin mengubah pendidikan dan metode penelitian ilmu politik menjadi ilmu pengetahuan yang murni (eksakta) dan metode kuantitatif ● Mengutamakan penelitian yang bersifat korelatif dari pada penelitian yang cermat ● Mengingatkan ilmu politik tidak kehilangan kontak dengan realitas sosial, bahkan ilmu politik merasa harus melibatkan diri dalam usaha mengatasi krisis yang dihadapi manusia. Menginginkan nilai sebagai fokus penelitian ilmu politik 1 2 3 Fungsi Sistem Politik Maksudi, B. I., 2013
- 13. A. Rahman H,I., (Maksudi, B. I., 2013) Fungsi Sistem Politik Kapabilitas Sistem Politik Indonesia adalah kemampuan sistem politik Indonesia dalam bidang ekstrakstif, distributif, regulatif, simbolik, responsif dalam negeri dan internasional untuk mencapai suatu tujuan nasional sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 Macam- Macam Kapabilitas Sisitem Politik (Maksudi, B. I., 2013) Kapabilitas Ekstrakftif, adalah kemampuan sistem politik untuk melakukan eksplorasi potensi yang ada pada sumber daya alam dan sumber daya manusia Kapabilitas Distributif, adalah kemampuan dalam mengelola dan mendistribusikan sumber daya yang ada dalam negara. Kapabiltas Regulatif, adalah kemampuan dalam menyusun peraturan perundangan dan mengawasi serta mengatur dan mengendalikan tingkah laku individu dan kelompok serta organisasi yang berada dalam sistem politik. Kapabilitas Simbolik, adalah kemampuan dalam upaya membangun kebanggaan bangsa terhadap pemimpin negaranya. Kapabilitas Responsif, kemamampuan dalam menciptakan daya tanggap masyarakat terhadap hasil input dan output sistem politik. Kapalblitas dalam Negeri dan Internasional, adalah kemampuan dalam berinteraksi dengan lingkungan domestik dan dunia internasional
- 14. SEKOLAH TINGGI ILMUSOSIAL DAN ILMU POLITIK (STISIPOL) Raja Haji - Tanjungpinang Department of Public Administration Science THANK YOU RAJA ABUMANSHUR MATRIDI Unit of Public Administration Email: matridi_aeksalo@yahoo.com
Editor's Notes
- #13 <number>