Dokumen tersebut membahas tentang lingkungan internal dan eksternal sistem politik, struktur dan fungsi sistem politik, serta pendekatan dan kapabilitas sistem politik. Dibahas mengenai unsur-unsur lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi sistem politik, struktur infrastruktur dan suprastruktur politik, serta fungsi-fungsi sistem politik dalam konteks pengambilan keputusan. Juga dibahas mengenai pendekatan tradisional, behavioral, dan

1. SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
(STISIPOL) Raja Haji - Tanjungpinang
Department of Public Administration Science
Internal and External
Environment of
Political System
RAJA ABUMANSHUR MATRIDI
Unit of Public Administration
Email: matridi_aeksalo@yahoo.com

2. Outlines
Lingkungan Internal
Lingkungan Eksternal
Struktur dan Fungsi
Pendekatan dan kapabilitas

3. Lingkungan dan Politik
environmental politics has expanded its range over an increasingly wide
spectrum of political action, ranging from local level land use decisions to
global controls (Robert J. Brulle)
Environmentalism is defined by numerous discursive frames that define distinct
policy fields.
Environmental politics is carried out in distinct communities, each focused on a
particular aspect of environmental concerns.
Specific applications of standard approaches to understanding
environmental politics;
1) Changes in the political opportunity structure,
2) Movement activities,
3) Development and promulgation of new cultural belief systems, and
4) Condition of the natural environment, including major environmental
disasters.

4. lingkungan dalam negeri yang meliputi lingkungan fisik, sosial dan
ekonomi domestik yang menjadi sumber devisa bagi input lingkungan
fisik, negara dalam membiayai struktur politik, yang meliputi lembaga
dan ekonomi domestik infrastruktur maupun suprasturktur politik dalam
upaya melaksanakan tugas dan fungsinya bagi terwujudnya tujuan
nasional suatu negara (Gabriel Almond)
Lingkungan fisik
Kondisi Geografis
Sumber kekayaan
alam
Kondisi Demografis
(kependudukan)
Lingkungan Internal
Lingkungan Sosial
Lingkungan politik
(Trias Politika)
Lingkungan sosial
budaya
Lingkungan hankam
Lingkungan hukum
Lingkungan
Ekonomi Domestik
Sumber daya migas
Sumber daya non
migas
Sumber daya pajak

5. Lingkungan eksternal politik meliputi lingkungan internasional yakni
lingkungan masyarakat suatu negara yang berada berbatasan dengan
wilayah negara, baik regional maupun internasional yang satu sama lain
memiliki saling ketergantungan, serta lingkungan yang mempengaruhi
terjadinya perubahan dalam suatu negara (globalisasi)
Sistem Politik
Internasional
Sistem politik individu
North Atlantic Triaty
Organization (NATO)
Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB)
Subsistem lainnya
(Pakta Warsawa,
SEATO, NAFTA)
Lingkungan Ekstenal
Sistem Ekologi
Internasional
Mega biodiversity
Sistem Sosial
Internasional
Kebudayaan
Internasional
Struktur sosial
internasional
Sistem ekonomi
internasional
Sistem demografi
internasional

6. Struktur Sistem Politik
Struktur adalah pelembagaan hubungan organisasi
antara komponen-komponen yang membentuk bangunan.
(Kantaprawira)
Struktur politik sebagai salah satu spesies struktur pada umumnya
selalu berkenaan dengan nilai-nilai yang bersifat otoritatif yaitu
yang dipengaruhi oleh distribusi serta penggunaan kekuasaan (Kantaprawira)
Power is The possesion of Control or command over others
(American College Dictionary)
Kekuasaan merupakan seseorang untuk mengunggulkan kemauaannyaterhadap
kemauan orang lain, sekalipun berlawanan dengan kehendak mereka (Soltau)

7. Infra struktur politik
Click to add title
Tingkat Daerah
Dewan Pimpinan
Wilayah/Cabang
(DPW/DPC) Partai Politik
Ormas di Daerah
Asosiasi Profesi Cabang
(AIPI Cabang , MIPI
Cabang, dll)
Tingkat Pusat
Dewan Pimpinan Pusat
(DPP) Partai Politik
Organisasi Masyarakat
(Ormas)
Asosiasi Profesi Pusat (AIPI,
MIPI, dll)
Media Massa
Pendapat Umum
Struktur Sistem Politik
Infra struktur politik, mesin politik informal
yang ada dalam masyarakat yang tidak memiliki pengaruh
secara langsung dalam pembuatan keputusan politik negara

8. Supra struktur politik
Click to add title
Tingkat Daerah
Pemerintah daerah (Propinsi,
Kabupaten/Kota)
DPRD Propinsi, Kabupaten/Kota
Pengadilan Negeri, Pengadilan
Tinggi
Tingkat Pusat
Kepala Negara (Eksekutif)
DPR (Legislatif)
MA (Yudikatif)
Struktur Sistem Politik
Supra struktur politik, mesin politik formal
yang ada dalam negara yang memiliki pengaruh
secara langsung dalam pembuatan keputusan politik

9. Rule Making
Rule
Adjudication
Rule
Applicati
on
Fungsi Supra Struktur
Politik
Fungsi Sistem Politik
Maksudi, B. I., 2013

10. Pendidikan
Politik
(Sosialisasi)
Fungsi
Infra
struktur
Politik
Artikulasi
Politik
Agregasi
Politik
Komunikasi
Politik
Rekrutmen
Politik
Fungsi Sistem Politik
Maksudi, B. I., 2013

11. Fungsi Sistem Politik
Lingkungan fisik, sosial
Dan ekonomi domestik
Sosialisasi Politik
Rekrutmen
Politik
Komunikasi Politik
Partai
Politik
Birokrasi
Input
Lingkungan
Internasional
Artikulasi
Kepentingan
Agregasi
Kepentingan
Badan
legislatif
Eksekutif
Pembuatan
Kebijaksanaan
Penerapan
Kebijaksanaan
Badan
Peradilan
Kelompok
Kepentingan
Output
Penghakiman
Kebijaksanaan
Lingkungan
Internasional
Diagram Sistem Politik dalam Struktur dan Fungsi Politik (Gabriel Almond)

12. Pendekatan
Sistem
Politik
Pendekatan Tradisional
pendekatan sistem politik yang memandang lembaga pemerintahan,
kekuasaan dan keyakinan politik sebagai dasar analisa sistem politik
● Kerangka perbandingan sistem politik bersifat sempit, dalam arti lebih cenderung dipengaruhi
oleh konsep hukum, ideologi dan lembaga pemerintah
● Menfokuskan perhatian pada pembentukan lembaga (struktur politik), kekuasaan dan keyakinan
politik)
● Pendekatan ini berpedoman pada nilai dan norma serta tradisi yang berlaku di masyarakat
(bersifat pragmatis dan dogmatis)
● Mengacu pada filsafat (das sollen) dan Mengacu pada ilmu terapan (praktis)
● Konsep pemikiran lebih banyak dipengaruhi oleh konsep sejarah dan hukum (historis dan
yuridis)
● Analisis lebih banyak mengacu pada Pendekatan behavioralis (195 m0e-taond ep kausaclitaa tpiferang dunia II)
dipengaruhi oleh sistem analisi behavioralis (tingkah laku), dalam arti unit
analisisnya lebih didasarkan pada pernyataan, sikap dan prilaku individu,
organisasi dan lembaga pemerintah yang sedang berjalan
● Sistem analisa dalam pendekatan ini adalah structural and funtional analysis (G. Almond) artinya
pendekatan ini adalah pendekatan yang mengacu pada struktur dan fungsi suatu lembaga
pemerintah dan masyarakt dengan berpedoman pada realitas, fakta yang sedang terjadi.
● Pendekatan ini menfokuskan perhatian pada “analisa tingkah laku poliitk” dan bukan pada
lembaga, kekuasaan, dan keyakinan politik)
● Pendekatan ini berpedoman pada fakta yang berlaku di masyarakat (bersifat struktur dan fungsi)
● Mengacu pada penelitian empiris (das sain)
● Mengacu pada ilmu murni (teoritis)
● Konsep pemikiran lebih banyak dipengaruhi oleh konsep sosiologis dan psikologis
● Analisi lebih banyak mengacu pada metode kuantitatif
Pendekatan Post Behavioralis (Dekade 1960)
timbul sebagai reaksi terhadap aliran behavioralism karena dianggap kerap melupakan nilai
manusia, pendekatan yang memiliki anggapan bahwa manusia adalah makhluk yang kreatif
● Fokus utama pendekatan ini adalah lebih bersifat proaktif, kreatif, imagination and vision
● Pendekatan ini memiliki tujuan “ingin mengubah pendidikan dan metode penelitian ilmu politik menjadi ilmu
pengetahuan yang murni (eksakta) dan metode kuantitatif
● Mengutamakan penelitian yang bersifat korelatif dari pada penelitian yang cermat
● Mengingatkan ilmu politik tidak kehilangan kontak dengan realitas sosial, bahkan ilmu politik merasa harus
melibatkan diri dalam usaha mengatasi krisis yang dihadapi manusia. Menginginkan nilai sebagai fokus
penelitian ilmu politik
1
2
3
Fungsi Sistem Politik
Maksudi, B. I., 2013

13. A. Rahman
H, I.,
(Maksudi, B.
I., 2013)
Fungsi Sistem Politik
Kapabilitas Sistem Politik Indonesia adalah kemampuan
sistem politik Indonesia dalam bidang ekstrakstif, distributif,
regulatif, simbolik, responsif dalam negeri dan internasional
untuk mencapai suatu tujuan nasional sebagaimana yang
termaktub dalam pembukaan UUD 1945
Macam-
Macam
Kapabilitas
Sisitem
Politik
(Maksudi, B.
I., 2013)
Kapabilitas Ekstrakftif, adalah kemampuan sistem politik untuk melakukan
eksplorasi potensi yang ada pada sumber daya alam dan sumber daya manusia
Kapabilitas Distributif, adalah kemampuan dalam mengelola dan
mendistribusikan sumber daya yang ada dalam negara.
Kapabiltas Regulatif, adalah kemampuan dalam menyusun peraturan
perundangan dan mengawasi serta mengatur dan mengendalikan tingkah laku
individu dan kelompok serta organisasi yang berada dalam sistem politik.
Kapabilitas Simbolik, adalah kemampuan dalam upaya membangun kebanggaan
bangsa terhadap pemimpin negaranya.
Kapabilitas Responsif, kemamampuan dalam menciptakan daya tanggap
masyarakat terhadap hasil input dan output sistem politik.
Kapalblitas dalam Negeri dan Internasional, adalah kemampuan dalam
berinteraksi dengan lingkungan domestik dan dunia internasional

14. SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
(STISIPOL) Raja Haji - Tanjungpinang
Department of Public Administration Science
THANK YOU
RAJA ABUMANSHUR MATRIDI
Unit of Public Administration
Email: matridi_aeksalo@yahoo.com