Collaborative Governance dalam Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kemitraan di Kampung Wak Lolang Kelurahan Dompak, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang
Kolaborasi pemerintah dan lembaga dengan kelompok tani dapat meningkatkan ketahanan pangan masyarakat selama pandemi. Program pemberdayaan berbasis kemitraan antara kelompok tani, pemerintah desa, perguruan tinggi dan dinas pertanian telah meningkatkan produksi pangan melalui bantuan produksi, legalisasi kelompok tani, dan peningkatan akses pasar. Kerjasama ini perlu ditingkatkan untuk menjamin ketersediaan dan distribusi pangan
Peran WFP terhadap ketahanan pangan di IndonesiaPhIee PoeRba
Terdapat beberapa penyebab utama terjadinya krisis pangan di Indonesia yaitu pertambahan jumlah penduduk, kerusakan lingkungan termasuk konversi lahan dan penurunan kualitas lahan pertanian, tingginya harga bahan bakar fosil, dampak perubahan iklim, serta regulasi kebijakan pemerintah terkait pertanian."
Teks tersebut membahas tentang perlindungan tanaman yang sangat penting untuk menjamin ketersediaan pangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Perlindungan tanaman mencakup upaya untuk mencegah kerugian akibat hama, penyakit, gulma, dan faktor abiotik. Sejarah perlindungan tanaman telah dimulai sejak manusia mulai berkebun ribuan tahun lalu, dan ilmu ini terus berkembang untuk mendukung produktivitas pert
Peran WFP terhadap ketahanan pangan di IndonesiaPhIee PoeRba
Terdapat beberapa penyebab utama terjadinya krisis pangan di Indonesia yaitu pertambahan jumlah penduduk, kerusakan lingkungan termasuk konversi lahan dan penurunan kualitas lahan pertanian, tingginya harga bahan bakar fosil, dampak perubahan iklim, serta regulasi kebijakan pemerintah terkait pertanian."
Teks tersebut membahas tentang perlindungan tanaman yang sangat penting untuk menjamin ketersediaan pangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Perlindungan tanaman mencakup upaya untuk mencegah kerugian akibat hama, penyakit, gulma, dan faktor abiotik. Sejarah perlindungan tanaman telah dimulai sejak manusia mulai berkebun ribuan tahun lalu, dan ilmu ini terus berkembang untuk mendukung produktivitas pert
Apakah pertanian bertentangan dengan pembangunanWarnet Raha
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan antara pembangunan sektor pertanian dengan ketahanan pangan nasional di Indonesia. Beberapa faktor yang mempengaruhi pembangunan sektor pertanian antara lain kondisi geografi, demografi, sumber daya alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Ketahanan pangan nasional tergantung pada ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan yang memadai.
Apakah pertanian bertentangan dengan pembangunanWarnet Raha
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan antara pembangunan sektor pertanian dengan ketahanan pangan nasional di Indonesia. Beberapa faktor yang mempengaruhi pembangunan sektor pertanian antara lain kondisi geografi, demografi, sumber daya alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Ketahanan pangan nasional tergantung pada ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan yang memadai.
Wakil Menteri Pertanian: Peran TKPK Daerah dalam Upaya Meningkatkan Produktiv...khoiril anwar
Dokumen tersebut membahas upaya peningkatan produktivitas pertanian untuk penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Ada beberapa poin penting yaitu: (1) sebagian besar penduduk miskin bekerja di sektor pertanian dengan produktivitas rendah, (2) kemiskinan paling parah di rumah tangga petani dengan lahan kurang dari 0,5 ha, (3) program pengentasan kemiskinan perlu melibatkan pemberdayaan komunitas dan usaha
Kebijakan pemerintah terkait padi dan beras masih memiliki celah yang dapat dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk keuntungan pribadi atau kelompok, seperti produktivitas penanaman padi yang rendah, penyelewengan subsidi benih, dan penimbunan beras oleh mafia pangan. Diperlukan evaluasi berkelanjutan dan perbaikan peraturan untuk mencegah penyimpangan dan mendorong ketahanan pangan nasional.
Strategi pengembangan sektor hortikulturaKusuma Darma
Sub sektor hortikultura memiliki peran penting dalam peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja namun menghadapi tantangan berupa skala usaha kecil, anomali iklim, serta ketergantungan impor yang tinggi. Pengembangannya perlu didukung dengan perluasan lahan dan peningkatan daya saing produk lokal.
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pangan dan ketahanan pangan nasional Indonesia. Ringkasannya adalah bahwa dokumen tersebut menjelaskan peran strategis sektor pertanian Indonesia, permasalahan dan tantangan ketahanan pangan global dan nasional, serta kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia untuk menjamin ketersediaan dan ketahanan pangan di tingkat nasional.
Dokumen tersebut membahas tentang kondisi kemiskinan di Indonesia, indikator kemiskinan, program pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan, dan paradigma baru pemberantasan kemiskinan. Beberapa indikator kemiskinan yang disebutkan adalah kemiskinan relatif, absolut, kultural, dan struktural. Program-program pemerintah seperti BIMAS, INMAS, dan Takesra/Kukesra digambarkan. Paradigma baru menempatkan masyarak
Dokumen tersebut membahas peran koperasi dalam mendukung ketahanan pangan nasional di Indonesia. Secara garis besar, dokumen menjelaskan bahwa perubahan kebijakan pemerintah yang menyerahkan penyaluran pupuk dan pengadaan beras sepenuhnya kepada mekanisme pasar telah mengurangi peran koperasi dan berdampak negatif terhadap produksi dan ketersediaan pangan di dalam negeri serta posisi petani. Dokumen ini bertujuan
Desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah tertentu yang berwenang mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Indonesia. Desa memiliki karakteristik seperti kelompok primer yang kuat, hubungan yang lebih bersifat inti dan awet, serta homogenitas bud
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan PPh Pasal 26. Ia menjelaskan definisi, subjek pajak, dasar pengenaan dan pemotongan pajak, serta cara menghitung PPh 21 untuk masing-masing pasal tersebut. Dokumen ini juga menyinggung penghasilan yang tidak kena pajak, tarif pajak, dan undang-undang terkait PPh.
More Related Content
Similar to Collaborative Governance dalam Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kemitraan di Kampung Wak Lolang Kelurahan Dompak, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang
Apakah pertanian bertentangan dengan pembangunanWarnet Raha
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan antara pembangunan sektor pertanian dengan ketahanan pangan nasional di Indonesia. Beberapa faktor yang mempengaruhi pembangunan sektor pertanian antara lain kondisi geografi, demografi, sumber daya alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Ketahanan pangan nasional tergantung pada ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan yang memadai.
Apakah pertanian bertentangan dengan pembangunanWarnet Raha
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan antara pembangunan sektor pertanian dengan ketahanan pangan nasional di Indonesia. Beberapa faktor yang mempengaruhi pembangunan sektor pertanian antara lain kondisi geografi, demografi, sumber daya alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Ketahanan pangan nasional tergantung pada ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan yang memadai.
Wakil Menteri Pertanian: Peran TKPK Daerah dalam Upaya Meningkatkan Produktiv...khoiril anwar
Dokumen tersebut membahas upaya peningkatan produktivitas pertanian untuk penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Ada beberapa poin penting yaitu: (1) sebagian besar penduduk miskin bekerja di sektor pertanian dengan produktivitas rendah, (2) kemiskinan paling parah di rumah tangga petani dengan lahan kurang dari 0,5 ha, (3) program pengentasan kemiskinan perlu melibatkan pemberdayaan komunitas dan usaha
Kebijakan pemerintah terkait padi dan beras masih memiliki celah yang dapat dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk keuntungan pribadi atau kelompok, seperti produktivitas penanaman padi yang rendah, penyelewengan subsidi benih, dan penimbunan beras oleh mafia pangan. Diperlukan evaluasi berkelanjutan dan perbaikan peraturan untuk mencegah penyimpangan dan mendorong ketahanan pangan nasional.
Strategi pengembangan sektor hortikulturaKusuma Darma
Sub sektor hortikultura memiliki peran penting dalam peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja namun menghadapi tantangan berupa skala usaha kecil, anomali iklim, serta ketergantungan impor yang tinggi. Pengembangannya perlu didukung dengan perluasan lahan dan peningkatan daya saing produk lokal.
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pangan dan ketahanan pangan nasional Indonesia. Ringkasannya adalah bahwa dokumen tersebut menjelaskan peran strategis sektor pertanian Indonesia, permasalahan dan tantangan ketahanan pangan global dan nasional, serta kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia untuk menjamin ketersediaan dan ketahanan pangan di tingkat nasional.
Dokumen tersebut membahas tentang kondisi kemiskinan di Indonesia, indikator kemiskinan, program pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan, dan paradigma baru pemberantasan kemiskinan. Beberapa indikator kemiskinan yang disebutkan adalah kemiskinan relatif, absolut, kultural, dan struktural. Program-program pemerintah seperti BIMAS, INMAS, dan Takesra/Kukesra digambarkan. Paradigma baru menempatkan masyarak
Dokumen tersebut membahas peran koperasi dalam mendukung ketahanan pangan nasional di Indonesia. Secara garis besar, dokumen menjelaskan bahwa perubahan kebijakan pemerintah yang menyerahkan penyaluran pupuk dan pengadaan beras sepenuhnya kepada mekanisme pasar telah mengurangi peran koperasi dan berdampak negatif terhadap produksi dan ketersediaan pangan di dalam negeri serta posisi petani. Dokumen ini bertujuan
tantangan dan peluang bisnis tanaman buah - buahanFebrina Tentaka
berbagai tantangan dan peluang bisnis buah -buahan
Similar to Collaborative Governance dalam Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kemitraan di Kampung Wak Lolang Kelurahan Dompak, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang (20)
Desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah tertentu yang berwenang mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Indonesia. Desa memiliki karakteristik seperti kelompok primer yang kuat, hubungan yang lebih bersifat inti dan awet, serta homogenitas bud
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan PPh Pasal 26. Ia menjelaskan definisi, subjek pajak, dasar pengenaan dan pemotongan pajak, serta cara menghitung PPh 21 untuk masing-masing pasal tersebut. Dokumen ini juga menyinggung penghasilan yang tidak kena pajak, tarif pajak, dan undang-undang terkait PPh.
This document discusses key concepts in organizational theory for public organizations. It defines theory and organizational concepts. It explains that organizational theory studies how organizations function and relates to their environment. The document also distinguishes between the concepts of administration and management, noting that administration focuses more on goal setting while management focuses more on operationalizing goals. Several theories of organizations are also mentioned.
berbagi pengetahuan tentang adat istiadat perkawinan tradisional bangsa Melayu di Kepulauan Riau yang dipublikasikan oleh Lembaga Adat Melayu Kota tanjungpinang, dan beberapa sumber lainnya sebagai bahan tambahan pada slide ini. semoga bermanfaat
Dokumen ini membahas tentang hati nurani sebagai fenomena moral. Hati nurani didefinisikan sebagai instansi internal yang menilai tindakan seseorang dari sudut pandang moral. Hati nurani dapat bersifat retrospektif dengan menilai tindakan masa lalu atau prospektif dengan memberi petunjuk tentang tindakan masa depan. Dokumen ini juga membahas tentang pembinaan hati nurani dan pandangan Freud terhadap superego sebagai bagian d
Dokumen tersebut membahas tentang etika dan akuntabilitas. Ia mendefinisikan etika sebagai studi tentang perilaku manusia dalam konteks yang benar dan salah, dan mencakup nilai-nilai seperti respek terhadap warga negara dan komitmen terhadap aturan hukum. Dokumen ini juga membahas unsur-unsur etika seperti nilai, prinsip, ide, objek, dan praktik, serta siklus etika. Terakhir, dokumen menjelask
The document discusses several key concepts related to customer service management in public administration. It defines primary and secondary customers, as well as stakeholders. It also outlines three basic strategic approaches for public agencies to be accountable to customers: giving customers choices, combining customer strategies with consequences, and ensuring customer quality assurance. Finally, it discusses six fundamental elements of effective customer service: recruiting the right people, understanding customers, developing a customer service strategy, creating service standards, shaping policy with customer input, and focusing on core principles of accountability, respect, and integrity.
Human Resource Development (Pengembangan Sumber Daya Manusia)Raja Matridi Aeksalo
Dokumen tersebut membahas tentang pengembangan sumber daya manusia (human resource development/HRD) di sebuah perguruan tinggi. Ia menjelaskan definisi HRD dan komponennya, metode pengembangan seperti pelatihan dan pendidikan, langkah pelaksanaan pelatihan, manfaat dan kendala pelatihan, serta penilaian pelatihan. Dokumen ini memberikan gambaran menyeluruh tentang pengembangan SDM melalui pelatihan dan pendidikan di lembaga pendid
Dokumen tersebut membahas tentang budaya politik, yang didefinisikan sebagai konfigurasi orientasi politik suatu kelompok. Dokumen ini menjelaskan unsur-unsur budaya politik menurut beberapa ahli seperti orientasi, sikap, nilai-nilai, dan pengetahuan terhadap sistem politik. Dokumen ini juga membahas faktor, bagian, dan masalah yang berkaitan dengan budaya politik.
Perencanaan Pembangunan (Fungsi-Fungsi Manajemen Pembangunan)Raja Matridi Aeksalo
Dokumen tersebut membahas tentang fungsi-fungsi manajemen pembangunan khususnya perencanaan pembangunan. Ia menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan merupakan proses sistematis untuk mempersiapkan kegiatan guna mencapai tujuan tertentu dengan sumber daya terbatas secara efisien dan efektif. Dokumen ini juga membahas model-model perencanaan seperti model sektoral dan model agregat beserta unsur-uns
Evaluation of Revolving Loan Fund (An Acceleration of Development Village Pro...Raja Matridi Aeksalo
The document evaluates Indonesia's P3DK program, which provides revolving loan funds (RLF) to villages for economic development. It finds low regulation, the role of managers, and lack of commitment hindered the program's success. The authors recommend strengthening the RLF mechanism through standardized regulations that incentivize repayment and punish defaulters to improve rural economies.
Lingkungan Internal dan External, Struktur dan Fungsi, Pendekatan dan Kapabil...Raja Matridi Aeksalo
Dokumen tersebut membahas tentang lingkungan internal dan eksternal sistem politik, struktur dan fungsi sistem politik, serta pendekatan dan kapabilitas sistem politik. Dibahas mengenai unsur-unsur lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi sistem politik, struktur infrastruktur dan suprastruktur politik, serta fungsi-fungsi sistem politik dalam konteks pengambilan keputusan. Juga dibahas mengenai pendekatan tradisional, behavioral, dan
Dokumen ini membahas tentang manajemen pembangunan. Ringkasannya adalah:
1. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan.
2. Pembangunan adalah proses perubahan yang terencana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Tujuan pembangunan nasional, daerah, dan sektoral adalah pertumbuhan ekonomi tinggi dan kesejah
Dokumen tersebut membahas tentang konsep dasar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) mulai dari pengertian MSDM, teori-teori yang berkaitan dengan SDM, sejarah perkembangan MSDM di Indonesia, jenis-jenis organisasi dan hubungan kepegawaian, serta peran MSDM dalam mencapai tujuan organisasi.
Intro Sumber Daya Manusia dan Manajemen Sumber Daya Manusia
Collaborative Governance dalam Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kemitraan di Kampung Wak Lolang Kelurahan Dompak, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang
2. LATAR
BELAKANG
Isu ketahanan pangan menjadi sangat penting sekaligus rentan
terhadap masalah dalam situasi bencana, termasuk wabah penyakit
katastropik seperti pandemi COVID-19. Ketahanan pangan
menunjukkan ketersediaan akses sumber pangan sehingga dapat
memenuhi kebutuhan dasar (Rosales & Mercado, 2020).
Kondisi pandemi COVID-19 mengakibatkan ketersediaan akses
pangan, diperparah dengan memburuknya pandemi itu sendiri dan
pembatasan pergerakan penduduk yang mengikutinya, suatu
wabah penyakit yang terjadi di dunia akan meningkatkan jumlah
orang yang mengalami kelaparan dan gizi buruk (Burgui, 2020).
Terdapat tiga kelompok yang paling rentan terkena wabah COVID-
19 yaitu masyarakat miskin, petani, dan anak-anak. Keberadaan
kelompok tani rentan merupakan fenomena unik karena mereka
merupakan penghasil bahan pangan yang menjadi andalan setiap
orang. Selama pandemi ini, petani kecil tidak memiliki akses ke
pasar yang besar, sehingga hasil pertanian mereka hanya dijual
secukupnya di pasar lokal dengan harga murah. Selain itu,
meningkatnya harga kebutuhan lain termasuk harga bahan
pertanian juga menambah kerentanan petani (Siche, 2020).
3. METODE
PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Lokasi
penelitian ini di Kampung Wak Lolang Tanjung Moco Kelurahan
Dompak Kota Tanjungpinang.
Objek penelitian ini adalah Kelompok Tani Maju Mapan, Kodim
03/15 Bintan sebagai Badan Pembina Kelompok Tani Maju
Mapan, Pemerintah Kelurahan Dompak, dan Dinas Pertanian,
Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang.
Penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam dan
observasi partisipan oleh tim peneliti selama kurang lebih 40
hari.
Teknik sampel yang digunakan adalah purposive sampling,
dimana informan yang diambil adalah mereka yang mampu
menjawab tujuan dan masalah penelitian.
4. HASILDANPEMBAHASAN
Identifikasi Program
Pemberdayaan
Masyarakat dan Pola
Kolaborasi Mitra
Identifikasi Lokasi
Pemberdayaan Masyarakat
Indentifikasi Aktor
Kemitraan
Perguruan
Tinggi
KODIM
0315
Bintan
Kelompok
Tani
Pemetaan Aktor-Aktor dalam Kolaborasi dalam Pemberdayaan
Masyarakat Berbasis Kemitraan Pertanian
7. HASILDANPEMBAHASAN
Stakeholders dan
Kepentingan Aktor
dalam Proses Legalisasi
KelompokTani Maju
Mapan di Kampung Wak
Lolang
No Aktor Kepentingan Utama Signifikansi
Kepentingan
Peran
AKTORYANGTERLIBAT SECARA LANGSUNG
1 Kelompok Tani
Maju Mapan
Kampung Wak
Lola
Peningkatan produksi
makanan, peningkatan
produksi bahan
makanan, legalisasi
kelompok tani
Kepentingan Tinggi,
Pengaruh Rendah
Memprodduksi bahan
makanan di sektor
pertanian,
Pengembangan
kelompok tani untuk
lebih mandiri,
meningkatkan
kesejahteraan anggota
kelompok tani
2 Kelurahan
Dompak
Pelaksanaan
pemberdayaan
masyarakat khususnya
dalam pertanian,
mewujudkan ketahanan
pangan, meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat
Kepentingan Rendah,
PengaruhTinggi
Memberikan petunjuk
kepada kelompok tani,
sebagai mediator antara
kelompok tani dengan
Dinas Pertanian, Pangan
dan Perikanan Kota
Tanjungpinang, Pembuat
Kebijakan.
3 RT dan RW Pengumpulan data pada
kelompok tani
khususnya yang
bergerak dalam sektor
pertanian dan
perkebunan, penguatan
sektor pertanian di
wilayah RT dan RW
Kepentingan Rendah,
Pengaruh Rendah
Pengumpulan data
kelompok tani, menjadi
mediator komunikasi
antara kelompok tani
dan masyarakat yang
ingin tergabung di dalam
kelompok tani
8. HASILDANPEMBAHASAN
Stakeholders dan
Kepentingan Aktor
dalam Proses Legalisasi
KelompokTani Maju
Mapan di Kampung Wak
Lolang
4 Dinas Pertanian,
Pangan dan
Perikanan Kota
Tanjungpinang
Pemberdayaan
Kelompok Tani di Kota
Tanjungpinang,
Pengumpulan data
kelompok tani di Kota
Tanjungpinang,
Peningkatan
produktivitas produk
pertanian
Kepentingan Tinggi,
PengaruhTinggi
Melakukan
pemberdayaan kepada
kelompok tani,
memberikan
pemahaman tentang
pertanian, Pembuat
kebijakan, Regulator
5 Kodim 0315
Bintan
Pemberdayaan
masyarakat,
Meningkatkan ekonomi
kelompok tani
Kepentingan Rendah,
PengaruhTinggi
Pembina kelompok tani,
dan sebagai fasilitator
6 Stisipol Raja Haji
sebagai
PerguruanTinggi
Pelaksanaan
pengabdian masyarakat
Kepentingan Rendah,
Tinggi Pengaruh
Fasilitator, mediator,
mitra kelompok tani, dan
berkontribusi dalam
proses pengolahan lahan
pertanian
AKTORYANGTERLIBATTIDAK SECARA LANGSUNG
9. KESIMPULAN
Salah satu program yang dapat dilakukan untuk mengatasi
masalah ketahanan pangan pada petani adalah pemberdayaan
masyarakat, namun dalam konteks ini dilakukan dengan
pendekatan kemitraan dan kolaborasi.
program pemberdayaan masyarakat untuk pandemi Covid 19
harus dilakukan dengan pendekatan kemitraan atau kolaborasi.
SARAN
pertama, kerjasama atau kemitraan pemerintah yang telah
terbangun dapat terus dibina oleh pihak-pihak yang menjadi
fasilitator dan juga bagi mereka yang telah bekerja sama dan
membantu kelompok tani mendapatkan pengesahan.
Kedua, kelompok tani harus selalu menyusun program kerja
melalui konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait agar
kelompok tani dapat berkembang.
Ketiga, Kelompok Tani juga memperluas akses kepada pelaku yang
fokus pada penjualan dan distribusi pangan, sehingga produksi
pangan dapat didistribusikan dan dijual secara optimal, serta
ketersediaan bahan pangan di masyarakat terjamin.
PENUTUP