Dokumen tersebut merupakan makalah tentang proses sistem politik Indonesia yang membahas beberapa poin penting sebagai berikut: 1) Definisi dan jenis-jenis kapabilitas sistem politik menurut Gabriel Almond yaitu kapabilitas ekstraktif, distributif, regulatif, simbolik, responsif, serta kapabilitas dalam negeri dan luar negeri. 2) Proses sistem politik Indonesia sejak zaman kerajaan hingga masa reformasi beserta per

1. Pendidikan Kewarganegaraan Page 1
MAKALAHPENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
BAB 4: PROSES SISTEM POLITIK INDONESIA
Nama : Nofa Eriana
Npm : 19211400
Kelas : 2 EA 27
Universitas Gunadarma
Fakultas Ekonomi
2013

2. Pendidikan Kewarganegaraan Page 2
DAFTAR ISI
Cover........................................................................................................................................1
Daftar Isi………………………………………………………................... ...........................2
Kata Pengantar………………………………………………….............................................3
BAB.1 PENDAHULUAN.......................................................................................................4
1.1 Latar Belakang...................................................................................................................4
1.2 Rumusan Masalah..............................................................................................................5
1.3 Tujuan Sistem Politik.........................................................................................................5
1.4 Manfaat Sistem Politik
BAB.2 PEMBAHASAN..........................................................................................................6
2.1 Proses Sistem Politik Indonesia.........................................................................................6
2.2 Kapabilitas Sistem Politik..................................................................................................7
2.3 Proses Politik di Indonesia.................................................................................................9
2.4 Budaya dan Struktur Politik...............................................................................................9
2.5 Gaya Politik .....................................................................................................................12
2.6 Perimbangan Partisipasi Politik dengan Kelembagaan....................................................12
2.7 Pengertian Sistem Politik di Indonesia ............................................................................13
BAB. 3 PENUTUP ................................................................................................................15
3.1 Kesimpulan .....................................................................................................................15

3. Pendidikan Kewarganegaraan Page 3
KATA PENGANTAR
Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang telah
melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan
tugas tulisan yaitu “Proses Sistem Politik Indonesia” tersebut dengan baik. Dalam mata kuliah
Pendidikan Kewarganegaraan. Mata pelajaran PKn dengan judul “Proses Sistem Politik
Indonesia” di kelas 2 semester 4.
Demikian tulisan yang dapat saya sampaikan. Sebaik-baik tulisan disusun pasti ada
kekurangannya. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi
penyempurnaan tugas ini. Semoga tugas ini bermanfaat bagi rekan-rekan guru yang
membutuhkan wawasan pendidikan. Amin.
Bekasi, 30 Mei 2013
Penyusun
Nofa Eriana

4. Pendidikan Kewarganegaraan Page 4
BAB.1
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Berkembangnya aspirasi-aspirasi politik baru dalam suatu masyarakat, yang disertai dengan
kebutuhan terhadap partisipasi politik lebih besar, dengan sendirinya menuntut pelembagaan
sejumlah saluran baru, diantaranya melalui pembentukan partai politik baru. Tetapi pengalaman
di beberapa negara dunia ketiga menunjukkan pembentukan partai baru tidak akan banyak
bermanfaat, kalau sistem kepartaiannya sendiri tidak ikut diperbaharui.
Suatu sistem kepartaian baru disebut kokoh dan adaptabel, kalau ia mampu menyerap dan
menyatukan semua kekuatan sosial baru yang muncul sebagai akibat modernisasi. Dari sudut
pandang ini, jumlah partai hanya akan menjadi penting bila ia mempengaruhi kapasitas sistem
untuk membentuk saluran-saluran kelembagaan yang diperlukan guna menampung partisipasi
politik. Sistem kepartaian yang kokoh, sekurang-kurangnya harus memiliki dua kapasitas.
Pertama, melancarkan partisipasi politik melalui jalur partai, sehingga dapat mengalihkan segala
bentuk aktivitas politik anomik dan kekerasan. Kedua, mengcakup dan menyalurkan partisipasi
sejumlah kelompok yang baru dimobilisasi, yang dimaksudkan untuk mengurangi kadar tekanan
kuat yang dihadapi oleh sistem politik. Dengan demikian, sistem kepartaian yang kuat
menyediakan organisasi-organisasi yang mengakar dan prosedur yang melembaga guna
mengasimilasikan kelompok-kelompok baru ke dalam sistem politik.
Dari segi jumlah, sejak kemerdekaan hingga kini, Indonesia telah mengenal dua sistem
kepartaian.Pada masa Demokrasi Parlementer (1945-1959) dan Demokrasi Terpimpim (1959-
1965), yang dianut adalah sistem multipartai.Sementara pada masa Orde Baru dewasa ini jumlah
partai sudah dibatasi hanya tiga (PPP, PDI, dan Golkar, walaupun yang terakhir ini tak
menyandang predikat partai didepan namanya).
Sistem kepartaian pada masa Demokrasi Parlementer mampu meluaskan derajat partisipasi
politik dan mampu pula melembagakan saluran- saluran bagi perluasan partisipasi tersebut,
namun tidak memiliki landasan yang kokoh, sehingga pola interaksinya bukan hanya kompetisi.

5. Pendidikan Kewarganegaraan Page 5
Pada masa pemerintahan soeharto maka muncul yang namanya orde reformasi. Masa ini
merupakan masa dimana muncul banyak partai baru yang ikut meramaikan kancah politik
indonesia. Seperti PDI-Perjuangan, PPP, Golkar, PAN, Demokrat, PKB dan masih banyak lagi
yang lainnya. Hal ini menimbulkan semakin ketatnya persaingan antara partai politik yang satu
dengan partai politik yang lainnya.Akibatnya, seiring dengan meningkatnya derajat partisipasi
politik, muncul rangkaian konflik dan polarisasi dengan derajat yang tinggi pula, yang pada
gilirannya ikut menggoyahkan sistem partai yang berlaku saat itu.
1.2 RUMUSAN MASALAH
1. Sejarah masing-masing partai politik besar yang ada di Indonesia.
2. Bagaimana komunikasi politik salah satu partai itu?
1.3 TUJUAN SISTEM POLITIK
a. Meningkatnya respon masyarakat terhadapkebijakan pemerintah
b. Adanya partisipasi rakyat dalam mendukung atau menolak suatu kebijakan politik
c. Meningkatnya partisipasi rakyat dalam berbagai kehiatan organisasi politik, organisasi
kemasyarakatan, dan kelompok-kelompok penekan
1.4 MANFAAT SISTEM POLITIK
Sikap warga Negara terhadap system politik akan mempengaruhi tuntutan, tanggapan, serta
orientasinya terhadap system politik. Hubungan antara budaya politik dengan system politik atau
faktor2 apa yang menyebabkan pergeseran politik dapat dimengerti

6. Pendidikan Kewarganegaraan Page 6
BAB 2
PEMBAHASAN
2.1 Proses Sistem Politik Indonesia
Dalam proses politik biasanya didalamnya terdapat interaksi funsional dengan suatu lingkungan ,
yaitu proses aliran yang berputar untuk menjaga eksistensinya.Lingkungan yang dimaksud disini
dengan merujuk pendapat Almond, adalah ada dua lingkungan, yaitu lingkungan domestik dan
lingkungan internasional yang saling mempengaruhi.Dengan demikan, sistem politik merupakan
sistem terbuka,artinya dikelilingi oleh lingkungan internal maupun eksternal yang memiliki
tantangan dan tekanan.
Jadi, keberhasilan sistem politik dalam menghadapi tantangan tersebut,tergantung pada
kapabilitas ( kemampuan ) sistemnya.Dalam konteks ini, pandangan politik mengenai
keberhasilan sistem politik dalam menghadapi tantangan baik yang datangnya dari lingkungan
internal maupun eksternal berbeda diantara para pakar politik ; pada zaman klasik seperti
Aristoteles dan Plato dan dikuti oleh teoritisi liberal abad ke-18 dan 19 melihat prestasi politik
diukur dari sudut moral.Sedangkan pada masa modern sekarang ini para meternya adalah tingkat
prestasi (performance level), yaitu secara empirik apa yang sudah dikerjakan oleh sistem politik
dapat terukur.Artinya, tingkat prestasi sistem politik dapat diukur sebarap jauh kapabilitas
berhasil secara rill dalam menghadapi berbagai tantangan, baik yang datangnya dari lingkungan
dalam masyarakat internal (domestik) maupun lingukgan eksternal atau luar masyarakat
(internasional).
Untuk memahami lebih jauh mengenai kapabilitas suatu sistem politik tersebut, maka akan
dibahas bermacam-macam kapabilitas, yaitu mencakup kapabilitas ekstraktif, kapabilitas
distributif, kapabilitas regulatif, kapabilitas simbolik, kapabilitas dalam negeri dan luar
negeri.Secara spesifik akan dikaji mengenai sistem politik sejak zaman kerajaan sampai masa
reformasi, sistem kepartaian, sistem pemilihan umum, dan fungsi serta kedudukan lembaga
eksekutif, legislatif dan yudikatif.

7. Pendidikan Kewarganegaraan Page 7
2.2 Kapabilitas Sistem Politik
Menurut Gabriel Almond (dalam cantori, 1974;lihat pula dalam chilote,1981), konsep kapabilitas
sistem politik merupakan “a way of characterizing the performance of the political system and of
changes in performance, and of comparing political system according to their performance.”
Penggunaan konsep kapabilitas akan berguna jika kita hendak melihat bagaimana kinerja sebuah
sistem politik, termasuk bagaimana perubahan-perubahan dalam kinerja mereka.Konsep
Kapabilitas juga penting ketika kita hendak membandingkan sistem politik berkenaan dengan
kinerjanya.
Menurut Almond ada enam kategori kapabilitas sistem politik yang didasarkan pada klasikfikasi
input dan output sistem politik, yang menjadi penilaian prestasi sebuah sistem politik sebagai
berikut :
3 Kapabilitas Ekstraktif
Kapabilitas Ekstraktif, yaitu ukuran kinerja sistem politik dalam mengumpulkan Sumber Daya
Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) dari lingkungan domestik maupun internasional.
Kemampuan SDA biasanya masih bersifat potensial sampai kemudian digunakan secara
maksimal oleh pemerintah.Seperti pengelolahan minyak tanah, pertambangan (batu bara, emas,
timah, dan lain-lain) yang ketika datang para penanam modal domestik maupun internasional itu
akan memberikan pemasukan bagi pemerintah berupa pajak.Pajak inilah yang kemudian akan
menghidupkan roda pemerintahan dan pembangunan.
4 Kapabilitas Distributif
Kapaibilitas Distributif, yaitu ukuran kinerja sistem politik yang ada kaitannya dengan
kemampuan dalam mengolah SDA sedemikian rupa yang dimiliki oleh masyarakat dan negara
dan hasilnya menjadi pemasukan bagi anggaran pemerintah pusat maupun daerah, dan
penggunaannya di distribusikan secara merata kepada masyarakat yang disesuaikan dengan rupa-
rupa kebutuhan masyarakat, misalkan untuk kelompok petani, nelayan, pengusaha kecil, buruh,
keagamaan, militer, pegawai negeri, industri, elit politik, dan lain-lain.Selain itu, juga
didistribusikan benda-benda abstrak, seperti status, kehormatan, penghargaan, kepahlawanan.
5 Kapabilitas Regulatif

8. Pendidikan Kewarganegaraan Page 8
Kapabilitas Regulatif (Pengaturan), yaitu ukuran kinerja sistem politik dalam menyelenggarakan
pengawasan tingkah laku individu dan kelompok yang berada di dalamnya, maka dibutuhkan
adanya pengaturan.Misalnya, tenaga kerja;bagaimana pemerintah dapat menetapkan Upah
Minimum Regional (UMR) yang menguntungkan kaum pekerja.Dalam bidang kehidupan
politik, pengaturan terhadap individu oleh sistem politik adalah penting, karena sering terjadi
benturan pendapat. Memang pemerintah adalah satu-satunya organisasi yang memiliki kekuatan
yang absah dan dapat dengan efektif mengendalikan masyarakat melalui paksaan (enforcement)
dan pengaturan (regulation).Meskipun demikian, didalam negara demokrasi bahwa ke absahan
yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar ini perlu diuji, misal melalui hak menguji materiil
atau judicial review oleh Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang dan produk
dibawahnya.
6 Kapabilitas Simbolik
Kapabilitas Simbolik, yaitu ukuran kinerja sistem politik dalam kemampuan mengalirkan simbol
dari sistem politik kepada lingkungan intra-masyarakat maupun ekstra-masyarakat.Output
simbolik misalnya, pameran kekuatan dan upacara militer, kunjungan pejabat tinggi.Indikator
menurunnya output simbolik ini dapat dilihat dari melunturnya kewibawaan seorang pemimpin
atau beberapa elit poilitk, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat semakin merosot.
7 Kapabilitas Responsif
Kapabilitas Responsif, yaitu ukuran kinerja sistem politik yang merujuk seberapa besar daya
tanggap suatu sistem politik terhadap setiap tekanan yang berupa tuntutan baik dari lingkungan
intra-masyarakat (domestik) maupun ekstra-masyarakat (internasional).Karena itu, didalam suatu
sistem politik,bahwa kapabilitas responsif ini ditentukan oleh hubungan antara input dan
output.Hal ini berbeda dengan kapabilitas ekstratif, regulatif, distributif dan simbolik
berhubungan dengan pengambilan pola-pola output sistem politik kedalam lingkungan intra-
masyarakat (domestik) maupun eksta-masyarakat (internasional). Sedangkan kapabilitas
responsif lebih merupakan persoalan inputs sistem politik yang berasal dari lingkungan intra-
masyarakat (domestik) maupun ekstra-masyarakat (internasional), serta outputs.Dalam kondisi
sistem politik yang responsif tersebut, maka baisanya yang lahir adalah tuntutan yang bersifat
dukungan (support) terhadap implementasi kebijakan yang digulirkan pemerintah misalnya.
Tidak ada penentangan yang berarti terhadap kebijakan yang diterapkan pemerintah, karena
kebijakan tersebut dirasakan telah sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan rakyat.

9. Pendidikan Kewarganegaraan Page 9
8 Kapabilitas Dalam Negeri dan Luar Negeri.
Sebuah negara tidak bisa sendirian hidup dalam dunia yang mengglobal saat ini, bahkan
sekarang banyak negara yang memiliki kapabilitas ekstraktif berupa perdagangan internasional.
Minimal dalam kapabilitas internasional ini negara kaya atau berkuasa (superpower)
memberikan hibah (grants) dan pinjaman (loan) kepada negara-negara berkembang.
Ada satu pendekatan lagi yang dibutuhkan dalam melihat proses politik yaitu pendekatan
pembangunan, yang terdiri dari 2 hal:
a. Pembangunan politik masyarakat berupa mobilisasi, partisipasi atau pertengahan. Gaya
agregasi kepentingan masyarakat ini bisa dilakukans ecara tawaran pragmatik seperti yang
digunakan di AS atau pengejaran nilai yang absolut seperti di Uni Sovyet atau
tradisionalistik.
b. Pembangunan politik pemerintah berupa stabilitas politik
2.3 Proses Politik di Indonesia
Sejarah Sistem politik Indonesia dilihat dari proses politiknya bisa dilihat dari masa-masa berikut
ini:
1. Masa prakolonial
2. Masa kolonial (penjajahan)
3. Masa Demokrasi Liberal
4. Masa Demokrasi terpimpin
5. Masa Demokrasi Pancasila
2.4 Budaya dan Sruktur Politik
Sistem politik terdiri dari tradisional, transisi dan modern.Sistem politik itu sangat luas namun
bila diringkaskan bisa dilihat dari dua sudut pandang yatu kultur (budaya) atau struktur
(lembaga).

10. Pendidikan Kewarganegaraan Page 10
 Budaya Politik
Budaya politik adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan
politik.Budaya politik berbeda dengan peradaban politik yang lebih dititiktekankan pada
teknologi.Budaya politik dilihat dari perilaku politik masyarakat antara mendukung atau
antipati juga perilaku yang dipengaruhi oleh orientasi umum atau opini publik.
Tipe budaya politik
1. Budaya parokial yaitu budaya politik yang terbatas pada wilayah tertentu bahkan
masyarakat belum memiliki kesadaran berpolitik, sekalipun ada menyerahkannya
kepada pemimpin lokal seperti suku.
2. Budaya Kaula artinya masyarakat sudah memiliki kesadaran terhadap sistem
politik namun tidak berdaya dan tidak mampu berpartisipasi sehingga hanya
melihat outputnya saja tanpa bisa memberikan input.
3. Budaya partisipan yaitu budaya dimana masyarakat sangat aktif dalam kehidupan
politik.
4. budaya politik campuran, maksudnya disetiap bangsa budaya politik itu tidak
terpaku kepada satu budaya, sekalipun sekarang banyak negara sudah maju,
namun ternyata tidak semuanya berbudaya partisipan, masih ada yang kaula dan
parokial. Inilah yang kemudian disebut sebagai budaya politik campuran.
Ketika melihat budaya politik di Indonesia kita bisa melihat dari aspek berikut:
1. Konfigurasi subkultur. Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang beragam,
namun semuanya sudah melebur menjadi satu bangsa sehingga tidak muncul
kekhawatiran terjadi konflik. Berbeda dengan india yang subkulturnya sangat
beragam bahkan terjadi sekat antar kasta.
2. Bersifat Parokial kaula. Karena masyarakat Indonesia mayoritas masih berpendidikan
rendah maka budaya politiknya masih bersifat parokial kaula.
3. Ikatan primordial, sentimen kedaerahan masih muncul apalagi ketika Otonomi
Daerah diberlakukan.
4. Paternalisme, artinya masih muncul budaya asal bapak senang (ABS)

11. Pendidikan Kewarganegaraan Page 11
5. Dilema interaksi modernisme dengan tradisi. Indonesia masih kuat dengan tradisi
namun modernisme mulai muncul dan menggeser tradisi tersebut sehingga
memunculkan sikap dilematis.
 Struktur Politik
Politik adalah Alokasi nilai-nilai yang bersifat otoritatif yang dipengaruhi oleh distribusi serta
penggunaan kekuasaan.Kekuasaan berarti kapasitas dalam menggunakan wewenang, hak dan
kekuatan fisik.Ketika berbicara struktur politik maka yang akan diperbincangkan adalah tentang
mesin politik sebagai lembaga yang dipakai untuk mencapai tujuan.Berdasarkan jenisnya mesin
politik terbagi dua yaitu :
1. Mesin politik Informal
Pengelompokan atas persamaan sosial ekonomi
2. Golongan petani merupakan kelompok mayoritas (silent majority)
3. Golongan buruh
4. Golongan Intelegensia merupakan kelompok vocal majority
Persamaan jenis tujuan seperti golongan agama, militer, usahawan, atau senimanKenyataan
kehidupan politik rakyat seperti partai politik, tokoh politik, golongan kepentingan dan golongan
penekan.
o Mesin politik formal
Mesin politik formal berupa lembaga yang resmi mengatur pemerintahan yaitu yang tergabung
dalam trias politika :Legislatif, Eksekutif, Yudikatif
Sistem adalah Satu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur yang saling terkaitSuatu cara
yang mekanismenya berpola, konsisten dan otomatisPolitik berasal dari polis (negara kota: bhs
Yunani) Artinya kegiatan dalam rangka mengurus kepentingan masyarakatIndonesia adalah
nama untuk suatu bangsa dan negara yang memiliki wilayah, penduduk, pemerintah dan aturan.
Sistem Politik berarti mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam strutkus politik dalam
hubungan satu sama lain yang menunjukkan satu proses yang langgeng.

12. Pendidikan Kewarganegaraan Page 12
Sistem Politik Indonesia berarti :
1. Sistem politik yang pernah berlaku di Indonesia (masa lampau)
2. sistem politik yang sedang berlaku di Indonesia (masa sekarang)
3. Sistem politik yang berlaku selama eksistensi Indonesia masih ada (masa yang akan
datang)
4. Fenomena dalam politik
5. Sistem Politik Negara
6. Peran politik Jabatan
7. Struktur politik Institusi
8. Budaya politik Pendapat umum
9. Sosialisasi politik Pendidikan kewarganegaraan.
2.5 Gaya Politik
Bersifat ideologis, artinya lebih menitikberatkan faktor yang membedakan, sebabnya ialah
karena ideologi cenderung bersifat kaku dan tidak kompromistik atau reformistik.
Adanya kelompok-kelompok yang mengukuhi ideologi secara berlainan, bahkan bertentangan
pada saat berhadapan dengan kebuntuan penetapan dasar negara pada sidang konstituante.
Gaya Politik yang ideologik dalam konstituante ini oleh elitnya masing-masing dibawa ke tengah
rakyat, sehingga timbul ketegangan dan perpecahan dalam masyarakat.
2.6 Perimbangan Partisipasi Politik Dengan Kelembagaan
Dapat dicatat bahwa partisipasi massa sangat tinggi ,sampai –sampai tumbuh anggapan bahwa
seluruh lapisan rakyat telah berbudaya politik partisipasi. Anggapan bahwa rakyat mengenal hak-
haknya dan dapat melaksanakan kewajibannya menyebabkan tumbuhnya deviasi penilaian
terhadap peristiwa-peritiwa politik yang timbul ketika itu.Percobaan kudeta dan pemberontakan,
di mana di belakangnya sedikit banyak tergambar adanya keterlibatan / keikutsertaaan rakyat,
dapat diberi arti bahwa kelompok rakyat yang bersangkutan memang telah sadar, atau mereka
hanya terbawa-bawa oleh pola-pola aliran yang ada ketika itu.

13. Pendidikan Kewarganegaraan Page 13
Pengangkatan pejabat, yang merupakan salah satu kewenangan eksekutif, di lakukan atas dasar
senang dan tidak senang.maka tumbuhlah semacam sistem “anak emas” Loyalitas kembar
anggota aparatur negara ,yaitu setia kepada golonganya dan setia kepada negara sekaligus
,adakalanya membuat mereka leluasa setia kepada negara sekaligus ,adakalanya membuat
mereka leluasa dan dengan semena-mena mentorpedo kebijaksanaan pemerintah yang berkuasa.
Perlu dicatat bahwa kesetiaan kepada negar dalam beberapa segi sama dengan kesetiaan kepada
pemerintah ,karena dalam beberapa hal pula negara itu identik dengan pemerintah.
Pemerintah sebagai perwujudan negara tidak dalam segala kodisi identik dengan
negar.Perbedaan konsep pandangan mengenai negara dan pemerintah ini dapat menajam dalam
sistem multi-partai seraya menumbuhkan oposisi yang eksesif, tidak seperti konsep permaneni
civil service di inggris yang disertai sistem dua partai.
2.7 Pengertian Sistem Politik Indonesia
Sistem politik atau political system dikenal di semua negara.Alasan mengapa sistem politik ini
dikenal di semua negara karena memang dalam setiap negara dibutuhkan suatu sistem,
khususnya sistem politik demi menjamin berlangsungnya suatu negara.Sistem politik ini
bermacam-macam.Hampir semua negara menggunakan sistem yang berlainan, menyesuaikan
dengan karakter, situasi serta kondisi dari negara tersebut.Demikian pula dengan negera kita,
Indonesia. Karena pentingnya suatu sistem dalam suatu negara maka kita perlu memahami
secara mendalam tentang pengertian sitem politik khususnya Sistem Politik Indonesia
Dalam perspektif sistem, sistem politik adalah subsistem dari sistem sosial1. Perspektif atau
pendekatan sistem melihat keseluruhan interaksi yang ada dalam suatu sistem, yakni suatu unit
yang relatif terpisah dari lingkungannya dan memiliki hubungan yang relatif tetap diantara
elemen-elemen pembentuknya. Kehidupan politik dari perspektif sistem bisa dilihat dari
berbagai sudut, misalnya dengan menekankan pada kelembagaan yang ada kita bisa melihat pada
struktur hubungan antara berbagai lembaga atau institusi pembentuk sistem politik.
Hubungan antara berbagai lembaga negara sebagai pusat kekuatan politik misalnya merupakan
satu aspek, sedangkan peranan partai politik dan kelompok-kelompok penekan merupakan

14. Pendidikan Kewarganegaraan Page 14
bagian lain dari suatu sistem politik. Dengan merubah sudut pandang maka sistem politik bisa
dilihat sebagai kebudayaan politik, lembaga-lembaga politik, dan perilaku politik.
Pengertian Umum, Masalah, pendekatan untuk memahami apa yang disebut dengan sistem
politik, dapat di tempuh dua jalan. Jalan pertama, dengan cara menyepakati bahwa yang di
maksud dengan sistem politik ialah berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi
yang bekerja dalam suatu unit atau kesatuan. Jalan kedua, ialah dengan menguraikan sedemikian
rupa tiap kata yang menbentuk istilah sistem politik sehingga sejauh mungkin dapat diterima
oleh umum.
Sedangkan kata politik berasal polis (negara/kota), yang kemudian berkembang menjadi kota
dalam berbagai bahasa. Politik adalah cara yang ditentukan oleh seorang individu atau suatu
kelompok untuk mencapai sesuatu. Aristoteles dalam Politics mengatakan bahwa “pengamatan
pertama – tama menunjukan kepada kita bahwa setiap polis atau negara tidak lain adalah
semacam asosiasi.
Robert A. Dahl berpendapat bahwa ”Setiap kali kita berhadapan dengan politik, tak dapat tidak
kita berhadapan dengan sekelompok manusia yang hidup bersama dalam bentuk suatu asosiasi.”
begitupun yang dinyatakan oleh Aristoteles,”pengamatan pertama menunjukan kepada kita
bahwa setiap polis/negara ialah asosiasi, dan tiap kita berhadapan dengan politik, kita pasti
menemukan adanya hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama; hubungan ini diberi
sebutan seperti aturan, kewenangan/ kekuasaan.

15. Pendidikan Kewarganegaraan Page 15
BAB. 3
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik, dengan memakai system demokrasi, di
mana kedaulatan berada di tangan rakyat oleh rakyat untuk rakyat.Indonesia menganut sistem
pemerintahan presidensil, di mana Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus
kepala pemerintahan.Para Bapak Bangsa yang meletakkan dasar pembentukan Negara Indonesia,
setelah tercapainya kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.Mereka sepakat menyatukan
rakyat yang berasal dari beragam suku bangsa, agama, dan budaya yang tersebar di ribuan pulau
besar dan kecil, di bawah payung Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Indonesia pernah menjalani sistem pemerintahan federal di bawah Republik Indonesia Serikat
(RIS) selama tujuh bulan (27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950), namun kembali ke bentuk
pemerintahan republik.Setelah jatuhnya Orde Baru (1996 - 1997), pemerintah merespon desakan
daerah-daerah terhadap sistem pemerintahan yang bersifat sangat sentralistis, dengan
menawarkan konsep Otonomi Daerah untuk mewujudkan desentralisasi kekuasaan.
Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam
Negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan,
upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi dan penyusunan skala
prioritasnya.
Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-undang Dasar (UUD) 1945, yang mengatur
kedudukan dan tanggung jawab penyelenggara negara; kewenangan, tugas, dan hubungan antara
lembaga-lembaga negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). UUD 1945 juga mengatur hak dan
kewajiban warga negara.Lembaga legislatif terdiri atas Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Lembaga Eksekutif terdiri atas Presiden, yang dalam
menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang wakilpresiden dan kabinet.

16. Pendidikan Kewarganegaraan Page 16
DAFTAR PUSTAKA
Mirriam Budiardjo.2001. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama.