Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 mengatur tentang pendaftaran, pendataan, pemeringkatan, pembinaan, dan pengadaan barang dan jasa Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan BUM Desa Bersama guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa."

1. Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi
Desa Melalui BUM Desa Dan BUM
Desa Bersama
(Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 03 Tahun 2021)

2. Pokok Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi
BUM Desa dan BUM Desa Bersama
Aspek normatif
(Bab I)
Aspek tujuan
(Bab II)
Aspek teknis
(Bab III, IV, V)
Permen Desa PDTT
No 03 Thn 2021
Latar Belakang, Dasar Hukum, Prinsip, Para Pihak, Tujuan,
Manfaat dan Ruangl ingkup
1. Kerjasama Desa : Ruang Lingkup Kerjasama desa, kerjasama antar desa, dan
kerjasama dengan dengan pihak ketiga
2. Pebentukan BUM Desa : Kelembagaan BUM Desa dan BUM Bersama, Legitimasi
dan legalitas BUM Desa dan BUM Desa Bersama dan Tahapan Pembentukan BUM
Desa dan BUM Desa Bersama
Arah Kebijakan Pembangunan Desa (SDGs Desa)
Prinsip Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM
Desa
1. Manajemen dan Pengembangan Usaha BUM Desa dan BUM
Bersama
2. Pembinaan dan Pengawasan BUM Desa dan BUM Bersama

3. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
mencapai Sustainable
Development Goals Desa
(atau SDGs Desa) paling lama
sampai dengan bulan
Desember tahun 2030.

5.  NAWA CITA 3 :
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan
memperkuat daerah-daerah dan desa dalam
kerangka NKRI
 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang DESA
 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja
 Peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik
Desa
 Peraturan menteri desa nomor 3 tahun 2021 tentang
 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan
Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang pendaftaran, pendataan,
pemeringkatan, pembinaan, dan pengadaan barang dan jasa badan
usaha milik desa ( Bum Desa )
DASAR

6. ARAH KEBIJAKAN BUM DESA
Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi
Nomor 3 Tahun 2021 tentang pendaftaran, pendataan, pemeringkatan,
pembinaan, dan pengadaan barang dan jasa badan usaha milik desa ( Bum
Desa ) serta Memahami BUM Desa atau BUM Desa Bersama sebagai pengungkit
dan penggali dan pegembangan potensi ekonomi Desa, dengan melibatkan
peran partisipasi masyarakat dalam pengembangan BUM Desa atau BUM Desa
Bersama

7. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)
Latar Belakang Pendirian BUM Desa
Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan
hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama desa-desa guna
mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan
produktifitas, menyediakan jasa, dan/atau menyediakan usaha lainnya
untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa

8. Tujuan BUM Desa Meningkatkan perekonomian Desa
Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk
kesejahteraan Desa
Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan
potensi ekonomi Desa
Mengembangkan rencana kerja sama usaha
antar desa dan/atau dengan pihak ketiga
BUM Desa
Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang
mendukung kebutuhan layanan umum warga
Membuka lapangan kerja
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui
perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan
pemerataan ekonomi Desa
Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa
dan Pendapatan Asli Desa.

9. Pertimbangan PendirianBUM Desa
Pendirian
BUM Desa
a. kebutuhan masyarakat;
b. pemecahan masalah bersama;
c. kelayakan usaha;
d. model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi
dan jenis usaha, serta pengetahuan dan
teknologi; dan
e. visi pelestarian, orientasi keberlanjutan, dan
misi pelindungan nilai religi, adat istiadat,
perilaku sosial, dan kearifan lokal

10. Pendaftaran Nama BUM Desa dan BUM
Desa Bersama ( Pasal 2 )
1. Pendaftaran nama BUM Desa/BUM Desa bersama
dilakukan oleh pemohon melalui Sistem Informasi Desa.
2. Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
A. Kepala Desa untuk BUM Desa; atau
B. Kepala Desa yang diberi kuasa oleh para Kepala Desa
dari C. Desa pendiri untuk BUM Desa bersama.
3. Pendaftaran nama BUM Desa/BUM Desa bersama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum
pelaksanaan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa
mengenai pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama.

11. Tata Cara Pendirian BUM Desa
Merumuskan:
a) Pendirian BUM Desa
sesuai dengan kondisi
ekonomi dan sosial
budaya masyarakat
b) Organisasi pengelola
BUM Desa
c) Modal usaha BUM Desa
d) Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga
BUM Desa
Menetapkan
peraturan
Desa tentang
Pendirian
BUM Desa
Musyawarah
Desa
BUM
Desa

12. PENDAFTARAN BUMDES
Pendaftaran BUM Desa/BUM Desa
bersama dilakukan oleh Pemerintah Desa
kepada Menteri melalui Sistem Informasi
Desa yang terintegrasi dengan sistem
administrasi badan hukum kementerian
yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dan hak
asasi manusia.
Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diwakili oleh pendaftar
yang terdiri atas:
kepala Desa untuk BUM Desa; atau
kepala Desa yang diberi kuasa oleh
para kepala Desa dari Desa pendiri
untuk BUM Desa bersama.

13. Verifikasi Data Pendaftaran BUM
Desa/BUM Desa bersama
Verifikasi data pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
sampai dengan Pasal 11 dilakukan oleh Kementerian.
Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5
(lima) hari kerja terhitung sejak dilakukan pendaftaran melalui Sistem
Informasi Desa.
Data BUM Desa/BUM Desa bersama yang lolos verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang hukum dan hak asasi manusia untuk diterbitkan sertifikat pendaftaran badan
hukum BUM Desa/BUM Desa bersama
Data BUM Desa/BUM Desa bersama yang tidak lolos verifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dikembalikan kepada pendaftar untuk diperbaiki.

14. Pendataan BUM Desa
Pendataan BUM Desa/BUM Desa bersama dilakukan oleh Kementerian
berdasarkan data pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama pada
Sistem Informasi Desa.
Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
1. aspek kelembagaan;
2. aspek manajemen;
3. aspek Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau Unit Usaha BUM
Desa/BUM Desa bersama;
4. aspek kerja sama atau kemitraan;
5. aspek aset dan permodalan;
6. aspek administrasi, laporan keuangan, dan akuntabilitas; dan
7. aspek keuntungan dan manfaat bagi Desa dan masyarakat Desa.
Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar
untuk evaluasi, pembinaan, dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa
bersama
BUM Desa/BUM Desa bersama berpartisipasi dalam pendataan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sistem Informasi Desa

15. Pemeringkatan Bumdes
 Pemeringkatan BUM Desa/BUM Desa bersama dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Menteri.
 Tim sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 pengarah : Menteri;
 ketua : direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengembangan ekonomi
dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 sekretaris : direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengembangan kelembagaan
ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
 anggota berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrasi, dan/atau pejabat
fungsional di lingkungan Kementerian.
 Pemeringkatan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
mengukur perkembangan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama dalam periode tertentu.
 Pemeringkatan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan pada bulan februari tahun berjalan untuk mengukur perkembangan pengelolaan
BUM Desa/BUM Desa bersama tahun sebelumnya.

16.  Pemeringkatan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
berdasarkan aspek:
 kelembagaan;
 manajemen;
 Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
 kerja sama atau kemitraan;
 aset dan permodalan;
 administrasi pelaporan dan akuntabilitas; dan
 keuntungan dan manfaat bagi Desa dan masyarakat Desa.
 Hasil pemeringkatan BUM Desa/BUM Desa bersama dikelompokkan dalam 4 (empat) klasifikasi
yaitu:
 level A klasifikasi maju dengan skor lebih dari atau sama dengan 85 (delapan puluh lima) sampai dengan
100 (seratus);
 level B klasifikasi berkembang dengan skor lebih dari atau sama dengan 70 (tujuh puluh) sampai dengan 85
(delapan puluh lima);
 level C klasifikasi pemula dengan skor lebih dari atau sama dengan 55 (lima puluh lima) sampai dengan 70
(tujuh puluh); dan
 level D klasifikasi perintis dengan skor kurang dari 55 (lima puluh lima).
 Hasil pemeringkatan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat
final yang menggambarkan kinerja BUM Desa/BUM Desa bersama untuk periode tertentu.
 Hasil pemeringkatan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
ditetapkan dengan keputusan Menteri.

17. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
BUM DESA/BUM DESA BERSAMA
 Pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan
oleh:
 Menteri untuk pembinaan dan pengembangan umum; dan
 menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian untuk pembinaan dan
pengembangan teknis.
 Pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sinergis dan terkoordinasi.
 Pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama dapat
dilaksanakan oleh gubernur dan/atau bupati/wali kota.

18.  Pembinaan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 dilakukan melalui strategi:
 revitalisasi kelembagaan BUM Desa/BUM Desa bersama;
 peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi BUM Desa/BUM
Desa bersama;
 penguatan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan Unit
Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
 penguatan kerja sama atau kemitraan;
 penguatan pengelolaan aset dan permodalan;
 peningkatan kualitas pengelolaan administrasi, pelaporan dan
akuntabilitas; dan
 penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi Desa dan
masyarakat Desa.

19.  Strategi revitalisasi kelembagaan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dijabarkan dalam program atau kegiatan:
 penyuluhan/sosialisasi badan hukum BUM Desa/BUM Desa bersama;
 pemantauan dan pembinaan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah
terkait BUM Desa/BUM Desa bersama;
 peningkatan kapasitas penyusunan Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga BUM
Desa/BUM Desa bersama;
 penguatan citra BUM Desa/BUM Desa bersama sebagai badan hukum;
 diseminasi praktek terbaik dunia usaha dan BUM Desa/BUM Desa bersama;
 penyelenggaraan konsultasi dan/atau pendampingan terkait kelembagaan BUM
Desa/BUM Desa bersama;
 penguatan koordinasi antar para pemangku kepentingan dalam pengembangan BUM
Desa/BUM Desa bersama;
 penyediaan klinik konsultasi BUM Desa/BUM Desa bersama yang berfungsi
memberikan bantuan penyelesaian masalah;
 pendampingan pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional
pemberdayaan masyarakat perdesaan menjadi BUM Desa bersama; dan
 program atau kegiatan lain dalam rangka revitalisasi kelembagaan BUM Desa/BUM
Desa bersama.

20. Pengembangan BUM Desa
 Pengembangan bertujuan untuk memperluas strategi pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26.
 Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan sumber daya
manusia, pengembangan usaha, pengembangan jejaring pemasaran, pengembangan permodalan,
dan peningkatan partisipasi para pemangku kepentingan BUM Desa/BUM Desa bersama dengan
program atau kegiatan terpadu yang meliputi:
 pelatihan pengembangan usaha dan kewirausahaan sesuai kebutuhan dan pertumbuhan usaha;
 dukungan penyediaan sumber daya untuk mewujudkan industrialisasi komoditas desa melalui
BUM Desa/BUM Desa bersama;
 forum komunikasi komunitas secara periodik dan berkesinambungan;
 penyelenggaraan temu usaha, seminar usaha, dan/atau kunjungan usaha, secara periodik dan
berkesinambungan;
 penyelenggaraan temu kemitraan antar sesama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan pelaku
usaha ekonomi lain;
 fasilitasi peningkatan akses permodalan;

21.  fasilitasi peningkatan akses permodalan;
 fasilitasi peningkatan akses kemitraan atau kerja sama usaha dan
kerja sama non-usaha;
 peningkatan akses dan fasilitasi pengadaan sarana dan prasarana
produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan
kemasan;
 fasilitasi akses BUM Desa/BUM Desa bersama kepada sumber
informasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
 pemberdayaan dan peningkatan akses BUM Desa/BUM Desa
bersama ke sumber informasi bisnis dan rantai pasok baik lokal,
nasional maupun internasional;
 dukungan promosi produk termasuk penyediaan infrastruktur
promosi;
 dukungan pengembangan jaringan pemasaran dan distribusi, serta
perluasan jangkauan pemasaran;
 penyelenggaraan pelatihan dan penguatan kapasitas pemasaran
produk melalui media digital; dan
 program atau kegiatan pengembangan sesuai kebutuhan BUM
Desa/BUM Desa bersama.

22. Tinjauan PERMODALAN
BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar
modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang
berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan

23. Tinjauan MANFAAT
masyarakat Desa
Dampak
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan
pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi
Desa
Tujuan
Bagi Pemerintah Desa Bagi Masyarakat Desa
Meningkatnya PendapatanAsli
Desa, yang dapat dimanfaatkan
untuk pembangunan Desa,
pemberdayaan masyarakat Desa,
dan pemberian bantuan untuk
masyarakat miskin melalui hibah,
bantuan sosial dan dana bergulir
Meningkatkan pendapatan

24. Tinjauan MANFAAT DAN JENIS USAHA
skala kecil dan mengurangi tingkat pengeluaran sehari-hari serta
mengurangi tingkat pengeluaran sehari-hari, terutama di masa tanam
berlangsung di dalam lingkup Desa
berlangsung di dalam lingkup Desa serta termanfaatkannya aset
pendapatan masyarakat Desa
Jenis Usaha
Contoh Kegiatan
Usaha
Manfaat Ekonomi
Bisnis Sosial
Sederhana
Air minum Desa
T
erjaminnya akses atas air bersih dan mengurangi tingkat
pengeluaran sehari-hari serta peningkatan kualitas kesehatan
masyarakat
Usaha listrik Desa
T
erjaminnya pasokan listrik untuk kebutuhan rumah tangga dan usaha
mengurangi ketergantungan pada bahan energi tidak terbarukan
Lumbung pangan
T
erjaminnya pasokan dan kestabilan harga bahan pangan dan
Bisnis
Penyewaan
Barang
Penyewaan alat
transportasi, perkakas
pesta
Mendapatkan harga yang lebih murah dan putaran ekonomi
Penyewaan gedung
pertemuan, rumah toko,
tanah milik BUM Desa
Mendapatkan harga yang lebih murah dan putaran ekonomi
Desa
Usaha
Perantara/Jasa
Pelayanan
Jasa pembayaran listrik Pengurangan biaya transportasi pembayaran listrik
Pasar Desa untuk
memasarkan produk
yang dihasilkan
masyarakat
T
empat bertemunya penjual dan pembeli dalam skala desa, dan juga
tempat untuk pemasaran hasil produksi masyarakat ke luar Desa,
diharapkan terjadinya peningkatan produksi dan peningkatan

25. Tinjauan MANFAAT DAN JENIS USAHA
berkelanjutan, mendukung produksi
keperluan sehari-hari maupun bagi modal
dan ketergantungan pada tengkulak/rentenir
pendapatan, integrasi pemasaran dan
industri kreatif, penyepakatan pemanfaatan
Jenis Usaha Contoh Kegiatan Usaha Manfaat Ekonomi
Usaha Produksi/
Perdagangan
Barang
Pabrik es, pabrik asap cair,
pengolahan hasil pertanian,
penyediaan sarana produksi
pertanian, pengelolaan
sumur bekas tambang, dll
Pemanfaatan sumber daya alam lokal secara
masyarakat Desa dan pembukaan lapangan
kerja
Bisnis Keuangan
Mikro
Penyediaan kredit/ pinjaman
bagi masyarakat
Diperolehnya akses atas pinjaman lunak bagi
usaha skala kecil, mengurangi biaya bunga
Usaha Bersama/
Induk Unit Usaha
Pengembangan kapal Desa
berskala besar untuk
mengorganisasi nelayan
kecil
Peningkatan produksi, peningkatan
pendapatan, dan pengurangan
ketergantungan pada pelaku/pemodal besar
(pembeli/pengolah lanjutan)
Desa Wisata yang
mengorganisir rangkaian
jenis usaha dari kelompok
masyarakat
Peningkatan jenis usaha, peningkatan
promosi, peningkatan wisatawan, peningkatan
sumber daya alam secara berkelanjutan

26. ILUSTRASI BUM DESA

27. REGULASI
• Masih Multitafsir
• Masih ada Kab. yang belum punya
PERDA/PERBUP
• Belum ada SOP
KE
LEMBAGA
AN
• Belum di kenal dan belum dapat
Pengakuan dari lembaga lain &
perbankan
• Struktur Organisasi masih Rancu
• Sistem Manajemen belum tertata
BISNIS /
USAHA
• Permodalan
• Pengalaman Usaha
• Pilihan Jenis Usaha
• Analisa Usaha
• Tidak boleh menjadi pesaing
usaha masyarakat
• Kerjasama Usaha
SOSIAL /
PEM
BERDAYA
AN
• Belum mampu menyerap tenaga
kerja banyak
• Belum bisa menjadi Offtaker
usaha masyarakat
MASALAH
di
BUMDESA

28. TERIMA KASIH