PERANAN BUMdes DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN PAdes

1. PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DESA (PADes) DI DESA BATUJAJAR TIMUR
KECAMATAN BATUJAJAR
KABUPATEN BANDUNG BARAT
AGUNG FAIZAL
NIM. 2250118007

2. BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang Penelitian
• BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan
ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa
• BUMDes harus mampu menyerap tenaga kerja produktif dan potensial
• BUMDes merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-
aset dan sumberdaya ekonomi desa yang bertujuan untuk mengoptimalkan
aset-aset desa, meningkatkan usaha masyarakat, menciptakan peluang usaha,
menciptakan lapangan pekerjaan, pengembangan ekonomi desa serta
meningkatkan pendapatan desa

3. Rumusan Masalah
• Bagaimana Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam
Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Batujajar Timur Kecamatan
Batujajar Kabupaten Bandung Barat

4. Identifikasi Masalah
• Hambatan Masalah Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam
Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Batujajar Timur
Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat?
• Upaya yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam
Melakukan Peranan Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa
Batujajar Timur Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat?

5. Tujuan Penelitian
• Mendeskripsikan dan menganalisis Peranan Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Batujajar
Timur Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat.

6. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
• Akademik
manfaat dari segi akademis adalah untuk
meningkatkan dan memperkaya khasanah
keilmuan dalam bidang ilmu pemerintahan
• Peneliti
mengembangkan wawasan keilmuan sebagai
sarana penerapan dari ilmu pengetahuan
2. Manfaat Praktis
• Menjadi bahan pertimbangan serta
masukan dalam menyelesaikan
permasalahan-permasalahan tentang
BUMDes
• Mampu memberikan banyak sumbangan
pemikiran baru dan bersifat informal

7. BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN
Tinjauan Pustaka
Pengertian Peranan
Soekanto, (2000:268)
Peranan adalah aspek dimana dari
kedudukan atau status, apabila seseorang
melaksanakan hak dan kewajibannya
sesuai dengan kedudukannya berarti ia
menjalankan perannya. Peranan lebih
menunjukan pada fungsi, penyesuaian diri
dan sebagai suatu proses”.
Abdulsyani (2007:94)
Peranan adalah suatu perbuatan
seseorang atau kelompok orang
dengan cara tertentu dalam usaha
menjalankan hak dan kewajibannya
sesuai dengan status yang dimilikinya.

8. Konsep Peranan
Peranan merupakan suatu tempat yang dimiliki oleh seseorang baik secara
individu maupun dalam kelompok. Peranan dibagi menjadi 3 dimensi, yang
pertama mengenai norma-norma atau suatu aturan, kedua mengenai kelompok
atau organisasi yang dikelola secara terencana dan ketiga mengenai perilaku
yang berpengaruh dalam lingkungan masyarakat.

9. Jenis – Jenis Peranan
• Peranan Aktif
yaitu peranan yang selalu aktif dalam segala tindakan pada suatu organisasi
• Peranan Pasif
yaitu peranan yang tidak dilaksanakan atau tidak berjalan dengan semestinya
• Peranan Partisipatif
peranan yang dibutuhkan pada kondisi tertentu

10. Unsur-unsur Peranan
Soekanto (2002: 441)
• Aspek dinamis dari kedudukan.
• Perangkat hak-hak dan kewajiban.
• Perilaku sosial dari pemegang kedudukan. Salah satu bagian dari aktivitas
yang dilakukan.

11. Peranan Pemerintah
Rasyid (2000:59)
• Pemerintah sebagai regulator
Pemerintah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan
penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan
peraturan-peraturan
• Pemerintah sebagai dinamisator
pemerintah menggerakan partisipasi masyarakat jika
terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan
untuk mendorong dan memelihara dinamika
pembangunan daerah
• Pemerintah sebagai fasilitator
pemerintah disini untuk menciptakan kondisi yang
kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk
menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam
mengoptimalkan pembangunan daerah
Siagian (dalam Kuncoro, 2004 : 113-114)
• Wirausaha (entrepreneur)
Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha
bisnis
• Koordinator
Pemerintah daerah dapat bertindak sebagai koordinator untuk
menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi
pembangunan di daerahnya
• Fasilitator
Pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan
lingkungan perilaku di daerahnya
• Stimulator
Pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan
usaha

12. Pengertian Pemerintahan Desa dan
Pemerintah Desa
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
Pemerintahan Desa
Penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia
Pemerintah Desa
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa
atau yang disebut dengan nama lain
dibantu perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa

13. Pengertian Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes)
• Suatu badan usaha milik pemerintah desa yang dilaksanakan dan dikelola
Bersama masyarakat untuk mewujudkan peningkatan perekonomian desa dan
masyarakat itu sendiri guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang
modalnya berasal dari kekayaan desa itu sendiri

14. Pendirian BUMDes
• Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
• Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal.
• Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha
sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat.
• Adanya unit-unit yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat.

15. Maksud Dan Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Maksud BUMDes
• Sebagai upaya menampung seluruh
kegiatan ekonomu dan atau pelayanan
umum yang dikelola oleh Desa
Tujuan BUMDes
• Meningkatkan Perekonomian Desa
• Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa
• Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa
• Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar Desa dan atau dengan
pihak ketiga
• Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan
layanan umum warga
• Membuka lapangan kerja
• Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan
umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa
• Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

16. Jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Menurut Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 16 tahun 2018
Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan Serta Pembubaran
Badan Usaha Milik Desa dalam pasal 21
 BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan barang untuk
melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk
memperoleh pendapatan asli desa.
 Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
• Alat transportasi;
• Perkakas pesta;
• Gedung pertemuan;
• Rumah toko;
• Tanah milik BUM Desa;
• Pondok wisata;
• Rumah kontrakan; dan
• Barang sewaan lainnya.
Menurut Peraturan Desa Batujajar Timur Nomor 02 tahun 2017
tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Desa
Batujajar Timur pasal 8
 Pengaturan jenis usaha dan pengelolaan BUMDes diatur dalam
keputusan Kepala Desa Batujajar Timur.
 Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
• Unit Jasa : Simpan Pinjam, Perkreditan, Unit Usaha Pengelola sarana
Air Bersih, Listrik Desa, Sewa Alat pesta, Biro Jasa, Jasa Kontruksi,
Jasa Percetakan, Pembayaran Elektronik, Telekomunikasi Desa, Wisata,
Angkutan Perdesaan, Pengelolaan Balai Latihan Dan Keterampilan
Tenaga Kerja, Sewa Gedung dan Pengelolaan Limbah Sampah (Bank
Sampah).
• Unit Perdagangan Umum : Penyalur dan penyediaan 9 (sembilan)
bahan pokok, penyalur dan penyediaan peralatan pertanian, pupuk dan
bibit pertanian/perkebunan, peternakan perikanan, konveksi, industri
rumah tangga dan produk agroindustri lainya.
• Unit Industri Agraris, Extraktif dan kerajinan rakyat.
• Dan kegiatan perekonomian desa lainnya.

17. Sumber Modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
1. Modal awal BUMDes bersumber dari APB Desa.
2. Kekayaan BUMDes merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
3. Modal BUMDes terdiri atas:
• Peneyrtaan modal Desa dan
• Penertaan modal masyarakat Desa.
4. Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari APB Desa dan sumber lainnya.
5. Penyertaan modal Desa yang berasal dari APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bersumber dari :
• Dana segar;
• Bantuan pemerintah;
• Bantuan pemerintah daerah; dan
• Aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa.
• Bantuan pemerintah dan pemerintah daerah kepada BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b
dan huruf c disalurkan melalui mekanisme APB Desa.

18. Organisasi Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes)
Menurut Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 16 tahun 2018 tentang Pembentukan Badan
Usaha Milik Desa (BUMDes), Pada pasal 8 tentang organisasi pengelola BUMDes
1. Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintah Desa.
2. Organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
• Penasehat
• pelaksana operasional dan
• pengawas.
3. Penasehat sebagaimana pada ayat (2) huruf a, dijabat secara ex officio oleh kepala desa.
4. Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan perseorangan
yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa.
5. Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, mewakili kepentingan masyarakat.

19. Kerangka Pemikiran Penelitian Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam
Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Batujajar Timur Kecamatan Batujajar Kabupaten
Bandung Barat
Kurang optimalnya Peranan Badan Usaha Milik
Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Pendapatan
Asli Desa di Desa Batujajar Timur Kecamatan
Batujajar Kabupaten Bandung Barat
1. Belum konsisten nya BUMDes dalam menjalankan
program – program nya mengakibatkan tidak tergali
nya potensi dan program yang sudah disusun.
2. Sempitnya lahan di karenakan habis oleh
perumahan dan pertokoan mengakibatkan sulitnya
mengambangkan petensi Desa yang lainnya.
3. Dilihat dari jenis usaha BUMDes, dirasa masih
berfokus dalam pengembangan jasa, dan belum
memanfaatkan sumber daya yang lainnya serta
potensi Desa yang ada.
Menurut Minzberg dalam (Miftah,2012),
Peran Antarpribadi (Interpersonal Role),
Peranan Yang Berhubungan Dengan Informasi
(Informational Role),
Peranan Pengambil Keputusan ( Decisonal Role)
Peranan BUMDes dalam Meningkatan Pendapatan
Asli Desa Dapat Berjalan Secara Optimal

20. Asumsi
1. Peranan merupakan rangkaian perilaku yang teratur dan ditimbulkan oleh suatu kedudukan
dalam sebuah program dan kegiatan, dimana seseorang atau kelompok tersebut melaksanakan
hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan posisi dalam kelompok atau organisasi.
2. Pemerintah Desa adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengelola Pemerintahan di tingkat
Desa.
3. BUMDes adalah sebuah badan yang didirikan oleh Pemerintah Desa dengan inisiatif
masyarakat, yang bertujuan untuk membantu pembangunan Desa dan menciptakan
kesejahteraan bersama.
4. Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di
Desa Batujajar Timur Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat merupakan bagian yang
dilakukan sebagai suatu konsep atau teori dari peranan. Peranan dimaksud didukung oleh tiga
unsur yaitu, seperangkat tindakan yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di
masyarakat, bagian dari tugas utama yang dilaksanakan, serta proses cara perbuatan memahami
perilaku, diharapkan dan dikaitkan dengan kedudukan seseorang.