Peran BUMDes Terhadap Pengembangan Ekonomi Desa di Kabupaten Labuhanbatu Utara

1. PERAN BADAN USAHA MILIK DESA TERHADAP
PENGEMBANGAN EKONOMI DESA DI
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
Presented by
MUKHRIZAL EFFENDI
BUMDes
(Badan Usaha Milik Desa)
Pengantar Focus Group Discussion
Diselenggarakan oleh Balitbang Kabupaten Labuhanbatu Utara
Bekerjasama dengan LPPM Universitas Islam Labuhanbatu
Aek Kanopan, 16 November 2018

2. LATAR BELAKANG
Pembangunan pada hakikatnya bertujuan membangun kemandirian,
termasuk pembangunan pedesaan. Berdasarkan Pasal 78 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) yang
mengatakan bahwa:
“Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat desa, penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan
kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa,
pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber
daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan”.
Tujuan pembangunan tersebut, diharapkan dapat memberi peluang
bagi kemampuan daerah dan pedesaan sebagai tulang punggung
ekonomi.

3. Desa sebagai satuan politik terkecil pemerintahan memiliki posisi
strategis sebagai pilar pembangunan nasional. Potensi yang dimiliki
desa tidak hanya dari jumlah penduduk dan ketersediaan SDA. Akan
tetapi, disadari bahwa selama ini pembangunan di tingkat desa
memiliki kelemahan yang disebabkan karena persoalan SDM dan
keuangan. Pemerintah telah berupaya dengan menyalurkan berbagai
dana untuk Pembangunan Desa melalui Badan Usaha Milik Desa
(selanjutnya disingkat BUMDes). Berdasarkan Pasal 87 tentang UU
Desa yang berbunyi:
“Desa yang mendirikan Badan Usaha Milik Desa wajib mengelolanya
dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, dengan
menjalanan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum”.

4. Berdasarkan Pemetaan BUMDes sesuai status di Kabupaten
Labuhanbatu Utara tahun 2018, yang telah direalisasikan kepada 49
Desa dan digunakan untuk pembuatan jalan, sarana dan prasarana
pendidikan dan kebudayaan, usaha ekonomi produktif seperti pasar
desa, pembibitan tanaman pangan, pembukaan lahan pertanian, serta
pengembangan usaha ikan hingga ternak dan lainnya. BUMDes dapat
diklasifikasikan, yakni; 1) BUMDes mandiri, 2) BUMDes berkembang,
3) BUMDes baru terbentuk, dan 4) BUMDes non operasional. Adapun
untuk pemberdayaan masyarakat berupa pelatihan usaha ekonomi,
pertanian, perikanan, perdagangan, dan teknologi tepat guna. Hal
tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2015 tentang
Prioritas Dana Desa dan diharapkan dapat menunjang kesejahteraan
Masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu Utara sesuai dengan tujuan
serta Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara yang
memiliki motto “basimpul kuat babontuk elok”.

5. PERUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana peran BUMDes terhadap
pengembangan ekonomi desa di
Kabupaten Labuhanbatu Utara?
2. Apa rekomendasi yang dapat diberikan
kepada BUMDes di wilayah pesisir,
perkotaan dan perkebunan/pertanian
sesuai dengan potensi Sumber Daya
Alam dan Sumber Daya Manusia?

6. TUJUAN PENELITIAN
1. Untuk mengetahui peran BUMDes
terhadap pengembangan ekonomi desa
di Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Untuk memberikan rekomendasi kepada
BUMDes di wilayah pesisir, perkotaan
dan perkebunan/pertanian sesuai dengan
potensi Sumber Daya Alam dan Sumber
Daya Manusia.

7. MANFAAT PENELITIAN
1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu
Utara, sebgai pertimbangan mengenai peran BUMDes
terhadap pengembangan ekonomi desa secara efektif
dan efisien.
2. Bagi Masyarakat, diharapkan melalui penelitian ini
dapat menjelaskan dan menggambarkan situasi dan
kondisi yang dirasakan dengan terbentuknya BUMDes,
Berkembang hingga Mandiri.
3. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai referensi dalam
melakukan penelitian khususnya mengenai BUMDes
terhadap pengembangan ekonomi desa.

8. TEORI-TEORI YANG RELEVAN
DENGAN PENELITIAN
1. Defenisi BUMDes
 Puguh Budiono (2015:1-21) mengatakan bahwa
BUMDes merupakan penghubung antara Pemerintah
Desa dengan Masyarakat dalam melakukan
pengelolaan potensi desa untuk sebesar-besarnya
untuk kemakmuran rakyat, yang didirikan melalui
Musyawarah Desa berdasarkan Peraturan Desa. Hasil
usaha BUMDes dimanfaatkan untuk pengembangan
usaha, pemberdayaan masyarakat desa, pemberian
bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah,
bantuan sosial dan kegiatan dana bergulir yang
ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

9.  Al Khadafi (2014) mengatakan bahwa BUMDes
merupakan institusi yang dibentuk oleh Pemerintah
Desa serta masyarakat mengelola institusi tersebut
berdasarkan kebutuhan dan ekonomi desa. BUMDes
dibentuk berlandaskan atas peraturan perundang-
undangan yang berlaku atas kesepakatan antar
masyarakat desa. Tujuan BUMDes adalah
meningkatkan dan memperkuat ekonomi desa,
BUMDes memiliki fungsi sebagai lembaga komersial
melalui penawaran sumberdaya lokal yang bertujuan
untuk mencari keuntungan dan lembaga sosial melalui
kontribusi penyediaan pelayanan sosial yang berpihak
pada kepentingan masyarakat. BUMDes telah
memberikan kontribusi positif bagi penguatan ekonomi
di pedesaan dalam mengembangkan perekonomian
masyarakat.

10. Pendirian BUMDes
 Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh
kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh
desa dan/atau kerja sama antar desa (Pasal 2).
 Desa dapat mendirikan BUMDes berdasarkan Peraturan Desa tentang
pendirian BUMDes (Pasal 4).
 Pendirian BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakai
melalui Musyawarah Desa diatur dalam Permendes PDTT tentang
Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan
Musyawarah Desa (Pasal 5).
Musyawarah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa
 Musyawarah Desa atau disebut dengan musyawarah antara Badan
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang
diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati
hal yang bersifat strategis (Pasal 1 butir 5).
 Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan lembaga yang
melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil
dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan
secara demokratis (Pasal 1 butir 4).

11. Pertimbangan Pendirian BUMDes (Pasal 4)
 Inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat desa,
 Potensi usaha ekonomi desa,
 Sumber Daya Alam,
 Sumber Daya Manusia
 Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan
kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha
BUMDes.
Mekanisme Pembentukan BUMDes (Pasal 5)
 Musyawarah Desa untuk menghasilkan suatu kesepakatan, pokok
bahasan yang dibicarakan meliputi: a) pendirian BUMDes sesuai dengan
kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat, b) organisasi pengelola
BUMDes, c) modal usaha dan d) AD/ART.
 Kesepakatan Musyawarah Desa terjadi menjadi pedoman bagi Pemerintah
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan
Desa tentang Pendirian BUMDes.

12. 12
Dalam rangka kerjasama antar desa dan
pelayanan usaha antar desa dapat dibentuk
BUMDes bersama yang merupakan milik 2
desa atau lebih
BUMDes
Bersama
Disepakati melalui Musyawarah
antar Desa
Musyawarah antar Desa
difasilitasi oleh Badan
kerjasama antara desa:
1. Pemerintah Desa,
2. Anggota BPD,
3. Lembaga
Kemasyarakatan Desa,
4. Lembaga Desa Lainnya,
5. Tokoh Masyarakat
dengan
mempertimbangkan
keadilan gender
Ketentuan Musyawarah Desa
berlaku Mutatis Mutandis terhadap
pendirian BUMDes
Ditetapkan dalam Peraturan
Bersama Kepala Desa tentang
pendirian BUMDes bersama
Gambar 8.1
Mekanisme Pendirian dan Pembentukan BUMDes

13. Pengurusan dan Pengelolaan BUMDes
 BUMDes dapat terdiri dari unit-unit usaha yang
berbadan hukum, unit usaha yang berbadan hukum
tersebut dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan
sahamnya berasal dari BUMDes dan masyarakat.
 BUMDes tidak mempunyai unit-unit usaha yang
berbadan hukum, bentuk organisasi BUMDes yang
didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian
BUMDes.

14. 14
BUMDes Unit
Usaha BUMDes
PT sebagai persekutuan
modal, dibentuk berdasarkan
perjanjian dan melakukan
kegiatan usaha dengan modal
yang sebagian besar dimiliki
oleh BUMDes sesuai dengan
peraturan perundang-
undangan tentang PT.
Lembaga keuangan mikro
dengan andil BUMDes sebesar
60 % sesuai dengan peraturan
perundang-undangan tentang
lembaga keuangan mikro.
Gambar 8.1
Bentuk Unit Usaha BUMDes

15. 15
Modal BUMDes
Penyertaan Modal Desa
Penyertaan modal
Masyarakat Desa
Modal BUMDes: Pasal 17
 Modal awal BUMDes bersumber dari APBDes.

16. 16
Penyertaan
Modal Desa
Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial
ekonomi kemasyarakatan dan/atau
lembaga donor yang disalurkan melalui
mekanisme APBDes.
Bantuan Pemerintah: Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah
Provinsi yang disalurkan melalui
mekanisme APBDes.
Kerjasama usaha dari pihak swasta,
lembaga sosial ekonomi
kemasyarakatan dan/atau lembaga
donor yang dipastikan sebagai
kekayaan kolektif desa dan disalurkan
melalui mekanisme APBDes.
Aset desa yang diserahkan kepada
APBDes sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
tentang Aset Desa.
Gambar 8.1
Penyertaan Modal Desa

17. 17
Klasifikasi
Jenis Usaha
BUMDes
Sosial
Business
Gambar 8.1
Klasifikasi Jenis Usaha BUMDes
Renting
Trading
BrokeringFinancial
business
Holding

18. 18
Instrumen
Kesejahteraan
Masyarakat
Mendorong prakarsa masyarakat
desa untuk mengembangkan
potensi desa sesuai dengan
kemampuan dan kewenangan
desa
Mendorong kesempatan
berusaha di desa dan
meningkatkan pendapatan untuk
kesejahteraan masyarakat
desa
Gambar 8.1
Peranan BUMDes
Instrumen
Penguatan Otonomi
Desa

19. Pengurusan dan Pengelolaan BUMDes
 BUMDes dapat terdiri dari unit-unit usaha yang
berbadan hukum, unit usaha yang berbadan hukum
tersebut dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan
sahamnya berasal dari BUMDes dan masyarakat.
 BUMDes tidak mempunyai unit-unit usaha yang
berbadan hukum, bentuk organisasi BUMDes yang
didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian
BUMDes.

20. 2. Defenisi Kelembagaan
 Mubyarto (2000) mengatakan bahwa kelembagaan
(institution) adalah organisasi atau kaidah format
maupun informasi yang dibentuk untuk mengatur
perilaku dan tindakan masyarakat tertentu pada
kegiatan sehari-hari maupun tindakan-tindakan
pencapaian usaha.
 Erani dalam Al Khadafi (2014) mengatakan bahwa
predikat yang diberikan pada kelembagaan adalah
sebagai suatu kerangka hukum atau hak-hak alamiah
yang mengatur tindakan masing-masing individu yang
bernilai tambah ataupun berbentuk suatu kritik
terhadap ilmu ekonomi klasik dan memiliki hubungan
dengan perilaku-perilaku ekonomi.

21. 3. Defenisi Pengembangan Ekonomi Desa
 Mosher dalam Jayadinata dan Pramandika (2006:1)
mengatakan bahwa pembangunan atau
pengembangan pedesaan (rural development)
mempunyai tujuan: a) pertumbuhan sektor pertanian, b)
integrasi nasional dan c) keadilan ekonomi.
 Fellmann dalam Jayadinata dan Pramandika
(2006:1-31) mengatakan bahwa pembangunan dan
pengembangan adalah: a) mengubah Sumber Daya
Alam dan Sumber Daya Manusia suatu wilayah atau
negeri sehingga berguna dalam produksi barang, dan
b) melaksanakan pertumbuhan ekonomi, modernisasi
dan perbaikan dalam tingkat produksi barang (materi)
dan konsumsi.

22. METODE PENELITIAN
1. Tempat Penelitian
Penentuan lokasi penelitian dilakukan di 8 Kecamatan Kabupaten
Labuhanbatu Utara dengan menggunakan teknik purposive
random sampling. Artinya di setiap kecamatan diambil perwakilan
satu atau dua desa yang termasuk ke dalam kategori BUMDes
Mandiri, BUMDes Berkembang dan BUMDes Baru Terbentuk yang
berada di wilayah pesisir, wilayah perkebunan dan wilayah
perkotaan.
2. Waktu Penelitian
Penelitian ini berlangsung selama 4 (empat) bulan terhitung dari
bulan Agustus sampai dengan November 2018.

23. 3. Subjek Penelitian
Penelitian ini menggunakan mix method, maka subjek penelitian
yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah: a) Pihak Pemerintah
Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara yang terkait dengan
kebijakan BUMDes, b) Pengurus BUMDes di setiap desa yang
diteliti, c) Badan Pemberdayan Masyarakat Desa, d) Masyarakat
dan e) Tenaga Pendamping Desa.
4. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi dan pengamatan.
5. Jenis dan Sumber Data
Jenis dan sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer
dan data sekunder.

24. MODEL ANALISIS DATA
Burhan Bungin (2003) mengatakan bahwa teknik analisis data untuk
metode kualitatif dalam menjawab rumusalan masalah yang pertama
digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah
sebagai berikut:
1. Pengumpulan Data (Data Collection),
2. Reduksi Data (Data Reduction),
3. Display Data, dan
4. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (Conclution Drawing and
Verification),
Selanjutnya penelitian ini menggunakan rumus t-tes yang dilakukan
dengan uji signifikansi pendapatan rata-rata (mean) masyarakat
sebelum dan sesudah pelaksanaan BUMDes dengan rumus :

25. 25
Terima kasih, Semoga
Bermanfaat