1. Dokumen tersebut membahas tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sebagai upaya meningkatkan perekonomian desa. 2. Ada beberapa program pemerintah untuk pemberdayaan ekonomi desa seperti Inpres Desa Tertinggal, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, dan Dana Desa. 3. Pendirian BUMDesa dilakukan melalui mekanisme musyawarah desa untuk menentukan organisasi

1. Pada Kegiatan Fasilitasi Pengembangan BUMG se-Aceh
Banda Aceh, 25 Juli 2018

3. NAMA : SUMADI ARSYAH, S.Sos.I
TTL : RISEH TUNONG, 07 AGUSTUS 1979
JABATAN : Ketua TPID Kec Sawang
Direktur BUMG Makmue Beusaree, Riseh Tunong
PENDIDIKAN : IAIN AR-Raniry Tahun 2005
ORGANISASI : Pengurus FBI Aceh dan Sekolah Manajemen Gampong (SMG)
No. HP/WA : 0821-3971-7187
HOBBY : Menulis dan Petani
SALEUM MEUTURI

4. Inpres Desa Tertinggal
(IDT)
Program Pembangunan Prasarana
Pendukung Desa Tertinggal (P3DT)
Program Pengembangan
Kecamatan (PPK)
Support for Poor and Disanvantage Area (SPADA) atau P2DTK
(Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Khusus)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM)
• Pembangunan Infrastruktur Perdesaan berbasis
pemberdayaan masyarakat;
• Meliputi Desa-Desa di 25 Provinsi
• Setiap Desa Tertinggal rata-rata menerima Rp 20
Juta/Tahun di Jawa dan Madura
• Setiap Desa Tertinggal rata-rata menerima Dana
Sebesar Rp 130 Juta/Tahun di Luar Jawa dan
Madura
• Melalui pendekatan
pemberdayaan masyarakat;
• Dana bergulir untuk
pengembangan ekonomi.
• Meliputi 28.223 Desa.
• Setiap Desa Tertinggal rata-
rata menerima Dana sebesar
Rp 20 Juta/Tahun
UU No.5/1979
Desa tidak dipandang sebagai
kesatuan masyarakat hukum,
hanya ditempatkan sebagai unit
administrasi terendah di bawah
kecamatan.
UU No.2/2002
Desa sebagai organisasi
pemerintahan hanya
menjalankan tugas pembantuan
dari pemerintah (administratif,
pendataan, pembagian raskin)
UU No.32/2004
PP No.72/2005
Desa Sebagai organisasi
pemerintahan yg berada
dalam sistem pemerintahan
kabupaten/kota (local state
government)
UU No.6/2014
Sebagai pemerintahan
masyarakat, hybrid antara
self governing community
dan local self government.
• Pembangunan Infrastruktur Perdesaan berbasis
pemberdayaan masyarakat;
• Meliputi 30 Provinsi, 268 Kabupaten; 2.006
Kabupaten, dan 34.103 Desa.
• Setiap Kecamatan rata-rata menerima Dana
Sebesar Rp 500 Juta – Rp 1 Miliar/Tahun
(tergantung jumlah penduduk/kecamatan)
• Melalui perencanaan lokal desa dengan melibatkan masyarakat dan
stakeholder terkait ;
• Dalam rangka meningkatkan proses perencanaan pemerintah daerah
yang akuntabel, transparan, dan partisipatif;
• Meliputi 10 Provinsi, 51 Kabupaten dan 186 Kecamatan.
• Setiap Kecamatan rata-rata menerima Dana Sebesar Rp 500 Juta–Rp 1
Miliar/Tahun.
• Setiap Kabupaten Tertinggal menerima rata-rata menerima Rp 2-4
Miliar/Tahun
Dana Desa
• Pelaksanaan program dan kegiatan berskala
lokal Desa;
• Pembangunan Desa dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa;
• Disepakati melalui musyawarah desa dan
diutamakan dilaksanakan secara swakelola;
• Meliputi 74.754 Desa di 34 Provinsi pada tahun
2016 dan 74.954 pada Tahun 2017.
• Setiap Desa rata-rata menerima Rp 643,6 Juta
Tahun 2016 dan Rp 800,4 Juta Tahun 2017
(diprediksikan meningkat setiap tahunnya)
Inpres No.5/1993
Tentang Peningkatan
Penanggulangan
Kemiskinan
4
BEBERAPA PROGRAM/KONSEP PEMBANGUNAN DESA

5. PERMASALAHAN EKONOMI DESA
5
Permasalahan pembangunan di Desa sebagian besar merupakan permasalahan di bidang
ekonomi, diantaranya:
URBANISASI
Pada 2015, persentase
penduduk di perdesaan hanya
sebesar 44% dari total
penduduk di Indonesia. Pada
2025 diproyeksikan turun
menjadi 33,4%
KEMISKINAN
Pada Maret 2016, jumlah
penduduk miskin di
perdesaan mencapai 17,67
juta orang (14,11%), lebih
besar dibandingkan perkotaan
yakni 10,34 juta orang
(7,79%).
KETIMPANGAN
Pada 2005, rasio gini desa
yang awalnya masih sebesar
0.26, namun pada 2015 telah
mencapai 0,32.
Dibutuhkan Upaya Percepatan Peningkatan Ekonomi Desa untuk menyelesaikan permasalahan
pembangunan desa yang didominasi oleh permasalahan bidang ekonomi
Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

6. ELAKU KONOMI ESA
Mengkonsumsi, menabung & membayar pajak
Memfasilitasi, menerima pajak, membeli beberapa
barang/jasa
Memproduksi, menjual & berinvestasi
Pelaku bisnis di desa yang terdiri Pemerintah Desa dan
masyarakatnya, melakukan fungsi produksi, konsumsi
dan distribusi, serta ditunjang sepenuhnya oleh
goodwill pemerintah.

7. Contoh : Potensi Usaha = Kelapa
Berbagai Gagasan Usaha yang dapat dilakukan dari pohon Kelapa
Sektor :
1. Budi daya
2. Proses produksi
3. Perdagangan
4. Jasa
Dahan
Buah
Batang
Akar

8. Contoh Potensi Usaha Pemanfaatan Pohon Aren

9. PENGANTAR
 Desa mandiri dan sejahtera dapat dicapai jika desa mampu menggerakkan
ekonomi lokal berbasis desa melalui Pengembangan Ekonomi Lokal
(PEL) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).
 Pengembangan BUMDesa berpotensi untuk lebih memajukan
perekonomian warga sehingga desa menjadi lebih mandiri.
 Pendirian BUMDes merupakan strategi untuk mengoptimalkan
pengelolaan asset desa.
 Pendirian dan pengelolaan BUMDes pada dasarnya membangun tradisi
berdemokrasi ekonomi di desa untuk meningkatkan derajat ekonomi
masyarakat desa.

10.  Ide pendiriannya harus dikelola melalui mekanisme musyawarah desa.
Pendirian BUMDesa di samping menggunakan mekanisme musyawarah
desa, juga harus didukung dengan upaya untuk melakukan inventarisasi
kewenangan, asset dan potensi desa yang memiliki peluang pasar.
 Pendirian BUMDesa merupakan proses membangun kesepakatan
bersama atas gagasan pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset desa
melalui BUMDes.

11. SKEMA TATA ATURAN/DASAR HUKUM
BUMDES
11
UU No 6/2014
Undang-Undang Desa
BAB X Pasal 87 sd 90
PP No 43 / 2014 BAB VIII Pasal 132 sd 134
Desa dapat mendirikan BUM Desa
Permendesa No 4/ 2015
Pendirian, Pengurusan dan
Pengelolaan, dan
Pembubaran
Badan Usaha Milik Desa
Permendesa No 2/ 2015
Pedoman Tata Tertib dan
Mekanisme Pengambilan
Keputusan Musyawarah
Desa
Bagian Kelima
Ps 88 dan 89 Perda No 03/2016
Badan Usaha Milik DesaPerbub No 23/2015
Pedoman Penyusunan
Peraturan di Desa
Perdes
Pembentukan Badan Usaha
Milik Desa
Permendesa No 22/ 2016
Penetapan Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2017

12. DASAR HUKUM .
UU DESA NO.6/2014, BAB X PASAL 87-90
Pasal 90
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM
Desa dengan:
a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
c. memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di
Desa.

13. TUJUAN BUMDES:
1. Meningkatkan perekonomian Desa;
2. Mengoptimalkan aset Desa;
3. Meningkatkan usaha masyarakat;
4. Mengembangkan rencana kerja;
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar;
6. Membuka lapangan kerja;
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa)
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat (6)
BUMDesa adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya
dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung
yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola
aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya
kesejahteraan masyarakat Desa.

14. BUM DESA SEBAGAI PILAR
DEMOKRASI EKONOMI
1. BUMDesa sebagai lembaga ekonomi masyarakat yang berperan strategis untuk
menggairahkan ekonomi desa.
2. Keunikan BUMDesa yakni merupakan sebuah usaha desa milik kolektif yang
digerakkan oleh aksi kolektif antara pemerintah desa dan masyarakat (Public and
Community Partnership).
3. BUMDesa dibentuk atas dasar komitmen bersama masyarakat desa untuk saling
bekerja sama dan menggalang kekuatan ekonomi rakyat demi mewujudkan
kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa. Pengembangan dan
pembentukan BUMDesa merupakan prospek menjanjikan untuk menguatkan dan
memberdayakan lembaga-lembaga ekonomi desa.
BUMDesa memiliki nilai transformasi sosial, ekonomi dan budaya.
Hal inilah yang menjadikan BUMDesa sebagai salah satu lembaga ekonomi rakyat yang berperan sebagai
PILAR DEMOKRASI EKONOMI

15. BUMDesa: Bukan Badan Usaha Biasa!
Bukan usaha perseorangan, koperasi, Firma, CV, PT, atau Yayasan
Tidak menyaingi usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat
Dimiliki seluruh atau sebagian besar oleh Desa
Bukan sekedar mengejar keuntungan (profit) saja tetapi juga manfaat (benefit)
Menggerakkan ekonomi masyarakat
Dibentuk berdasarkan Perdes
dll.

16. 17
PENATAAN POTENSI EKONOMI LOKAL
MELALUI BUMDESA
Pendirian BUMDesa dipilih sebagai suatu alternatif guna mengembangkan roda perekonomian di desa.
Beberapa hal yang harus segera dilakukan dalam rangka penataan perekonomian desa melalui BUMDesa:
Memperkuat kapasitas masyarakat untuk turut mengawasi berjalannya usaha dari BUMDesa
Struktur organisasi BUMDesa yang menunjukan peranan kuat dari pemerintah desa harus
dikurangi
Kegiatan ekonomi harus mengakar dengan kondisi sosial masyarakat desa
Kegiatan ekonomi sesuai dengan potensi dan aset yang dimiliki desa
Pendistribusian manfaat BUMDesa harus dilakukan secara adil, jelas dan transparan

17. MEKANISME PEMBENTUKAN BUM Desa
Permendesa No.4/2015
tentang Pendirian, pengurusan
dan pengelolaan dan
pembubaran BUM Desa.
Musyawarah Desa/ antara
desa dalam pembentukan
BUM Desa/BUM Bersama
antar desa.
Hasil Kesepakatan
Musyawarah Desa
Penerbitan
Peraturan Desa
mengenai BUM
Desa
• Dasar hukum pembentukan BUMDESA
• Pasal 4, Desa dapat mendirikan BUM
Desa berdasarkan peraturan Desa
tentang Pendirian BUMDESA;
• Desa dapat mendirikan BUM Desa
dengan pertimbangan : inisiatif
pemerintah desa/masyarakat desa;
potensi usaha ekonomi desa; sumberdaya
alam di desa; sumber daya manusia yang
mampu mengelola BUMDESA; penyertaan
modal dari pemerintah desa dalam
bentuk pembiayaan dan kekayaan desa
yang diserahkan untuk dikelola sebagai
bagian dari usaha desa.
• Pendirian BUM Desa disepakati
melalui Musyawarah Desa’
• Pokok Bahasan dalam Musyawarah
Desa meliputi :
- Pendirian BUM Desa;
- Organisasi Pengelola BUM Desa;
- Modal usaha BUM Desa; dan
- AD/ART BUM Desa.
• Hasil kesepakatan
Musyawarah desa
menjadi pedoman bagi
pemerintah desa dan
Badan
Permusyawaratan Desa
untuk menetapkan
Peraturan Desa tentang
Pendirian BUMDesa.
• Peraturan
Desa/Peraturan antar
Desa ditanda tangani
oleh kepala desa.
18

18. TAHAPAN PENDIRIAN BUMDESA
1. Pemahaman terhadap BUM Desa --> Sosialisasi
2. Inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat
Desa
3. Membentuk Tim Kaji/Perumus/Panitia Persiapan
4. Pembahasan Hasil Kajian oleh Pemdes dan BPD

19. 5. Persiapan Musyawarah Desa Pendirian BUM Desa
6. Musyawarah Pendirian BUM Desa oleh BPD
7. Hasil Perdes, AD/ART, dan Pengurus BUM Desa
8. Memulai Usaha BUM Desa

20. 2
3
4
9
1
5
68
9
MEKANISME PENDIRIAN BUM DESA
Musyawarah Desa
Pendirian
BUM Desa
tidak
Agenda
Tim Kajian
AD ART Hasil Kesepakatan
1)nama BUM Desa;
2)tempat kedudukan BUM Desa;
3)maksud dan tujuan;
4)modal;
5)kegiatan usaha;
6)jangka waktu;
7)organisasi pengelola; dan
8)tata cara penggunaan dan
pembagian keuntungan
1)hak dan kewajiban BUM Desa;
2)masa bakti BUM Desa;
3)tata cara pengangkatan dan
pemberhentian personel organisasi
pengelola BUM Desa;
4)penetapan jenis usaha BUM Desa;
dan
5)sumber modal BUM Desa.
1
2
DESA
Usulan ke Desa sebagai bahan Perdes
3
Peraturan
Desa
Penerbitan
Pendirian dan
Pengembangan
BUM Desa
Dasar Pendirian
Keputusan Kepala Desa
4

21. BENTUK ORGANISASI BUM DESA
BUM Desa merupakan badan usaha yang ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes).
Bentuk organisasi BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum dan
unit usaha bukan badan hukum.
Unit usaha yang berbadan hukum dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan
sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat. Badan hukum bisnis tersebut
meliputi Perseroan Terbatas (PT) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
Namun jika dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan
hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang
Pendirian BUM Desa.

22. ORGANISASI PENGELOLA BUM
DESA
organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan
Desa (Pasal 9 Permendesa No. 4/2015)
Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:
penasihat  ex officio Kepala Desa
pelaksana operasional; dan
pengawas.
Penamaan susunan kepengurusan organisasi dapat menggunakan
penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan
dan kegotongroyongan.
Susunan kepengurusan BUM Desa dipilih oleh masyarakat Desa
melalui Musyawarah Desa

23. STRUKTUR BUMDES/BUMG

24. PENGEMBANGAN USAHA BUM DESA
Proses penentuan jenis usaha untuk pengembangan Unit
Bisnis/Usaha BUM Desa perlu dilakukan melalui proses:
 Penggalian ide bisnis berbasis kebutuhan dan potensi desa
yang memiliki peluang pasar;
 Penyusunan Studi Kelayakan Usaha;
 Penyusunan Model Bisnis dan Rencana Usaha (business
plan); dan
 Memulai usaha (starting business).

25. Pengembangan Potensi Usaha Ekonomi Desa
Melalui BUMDesa (1)
NO. JENIS USAHA/BISNIS CONTOH
1 Bisnis Sosial (Social Business) Sederhana :
“memberikan pelayanan umum (serving) kepada
masyarakat dan memperoleh keuntungan finansial”
(Pasal 19)
a. air minum Desa;
b. usaha listrik Desa;
c. lumbung pangan; dan
d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
2 Bisnis Penyewaan (Renting) Barang:
“untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan
untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.” (Pasal 20)
a. alat transportasi;
b. perkakas pesta;
c. gedung pertemuan;
d. rumah toko;
e. tanah milik BUM Desa; dan
f. barang sewaan lainnya.
3 Usaha Perantara (Brokering):
“yang memberikan jasa pelayanan kepada warga” (Pasal 21)
a. jasa pembayaran listrik;
b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang
dihasilkan masyarakat; dan
c. jasa pelayanan lainnya.

26. NO. JENIS USAHA/BISNIS CONTOH
4 Bisnis yang Berproduksi dan/atau Berdagang
(Trading):
“barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang
lebih luas” (Pasal 22)
a. pabrik es;
b. pabrik asap cair;
c. hasil pertanian;
d. sarana produksi pertanian;
e. sumur bekas tambang; dan
f. kegiatan bisnis produktif lainnya.
5 Bisnis Keuangan (Financial Business):
yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro
yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa
(Pasal 23)
Memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses
oleh masyarakat Desa
6 Usaha Bersama (Holding):
sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan
masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun
kawasan perdesaan (Pasal 24)
a. dapat berdiri sendiri serta diatur dan dikelola secara sinergis oleh
BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
b. dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
1) pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisir
nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
2) Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari
kelompok masyarakat; dan
3) kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha
lokal lainnya.
Pengembangan Potensi Usaha Ekonomi Desa Melalui BUMDesa (2)

27. PEMBAGIAN HASIL USAHA DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUM DESA
 Hasil usaha BUMDesa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi
dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas
barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
 Pembagian hasil usaha BUMDesa ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam
Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUMDesa.
 Sebagai badan usaha milik desa maka Desa memiliki hak atas hasil usaha BUMDesa.
Bagian hasil usaha BUMDesa untuk pemerintahan desa ini akan dibukukan sebagai
pendapatan asli desa (PAD) yang penggunaanya diputuskan dalam skema perencanaan
dan penganggaran desa melalui APBDes.
 Hasil usaha BUMDesa dimanfaatkan untuk pengembangan usaha dan pembangunan Desa
baik untuk pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat
miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

28.  Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDesa kepada
Penasihat yang secara ex officio dijabat oleh Kepala Desa. Sementara itu, BPD melakukan
pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUMDesa.
 Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMDesa kepada BPD
yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.
 Integrasi BUMDesa dalam struktur perencanaan dan penganggaran Desa.
 Penganggaran untuk pendirian dan pengembangan BUMDes juga harus terkonsolidasikan dalam
APBDes.
 Biaya untuk pembentukan BUMDes dianggarkan dalam klasifikasi belanja kewenangan
pemberdayaan masyarakat pada kelompok belanja barang dan jasa atau belanja modal.
 Penyetoran/penyertaan modal BUM Desa yang dipisahkan dari kekayaan desa tidak melalui
pos belanja tetapi melalui pos pembiayaan ::> pengeluaran pembiayaan.
 Baik penyetoran modal maupun penerimaan bagian hasil usaha BUMDesa harus dimasukkan
dalam laporan pertanggungjawaban keuangan desa sebagai bagian tak terpisahkan dari laporan
pertanggungjawaban Kepala Desa.

29. PASAR
1. Jenis Usaha Pertanian Padi
Implementasi BUMG Dalam Jenis Usaha
Pemasaran
Penyediaan Bibit
Unggul/saprodi
Persewaan traktor

30. 2. Jenis Usaha Pertanian sayuran
Pemasaran
Penyediaan Bibit
Unggul/saprodi
Persewaan traktor

31. ATAU
ATAU
JAGUNG
SAPI
DAGING
ENERGI
PUPUK
DAGING
TELURGULA
3. Jenis Usaha Pertanian & Peternakan &
Industri& Energi
Unit Usaha BUMDes :
1. Benih Jagung
2. Persewaan Traktor
3. Pakan ternak
4. Energi
5. Pupuk
6. Pemasaran

32. Pakan
Ayam/
Ikan
Budidaya ayam
Budidaya Ikan
Telur /
Daging
PUPUK
Atau
Pembibitan
Penggemukan
Sapi Perah
Daging
Pupuk
Energi
Susu
Keju
Kambing Perah
Susu F
Yogurt
Susu
Kefir
Pupuk
Energi Energi
Pupuk
Kambing Potong
PERTANIAN & PERTERNAKAN &
INDUSTRI & ENERGI

33. Bahan Kebutuhan
Pokok RT
4. Jenis Usaha Penjualan Bahan
kebutuhan Pokok

34. 5. Jenis Usaha Perikanan/ kelautan

35. pemanfaatan UBI JALAR DAN UBI KAYU
1. BUDIDAYA UBI JALAR

36. 2.BUDIDAYA UBI KAYU 100-200 TON/Ha

38. Usia 4 bulan

39. Layak Untuk Di Kembangkan

40. Potensi Lokal Desa
Produk
Unggulan Desa
Proses
Pengolahan
Pengembangan Produk Unggulan Desa

41. Contoh Bahan untuk dibuat kripik buah

42. Kripik Durian Mengering, terlepas dari loyang

43. Kripik Nangka

46. 6

47. 49
Pengembangan Potensi Wisata Umbul
Ponggok
Toko Desa
Program Jaminan Pendidikan & Kesehatan
Destinasi Wisata Air
Jumlah pendapatan usaha BUM Desa Tirta Mandiri tiap tahun
mengalami peningkatan signifikan. Alokasi Laba BUM Desa digunakan
untuk membiayai kegiatan unggulan Desa Ponggok yaitu: pemberian dana
pendidikan (Kartu Cerdas Desa), jaminan kesehatan (Kartu Kesehatan
Anak), penyaluran dana melalui lembaga zakat desa, dll.
Pabrik Air Minum
Dalam Kemasan
Budidaya Ikan
BUM DESA PONGGOK-KLATEN

48. 50
BUM DESA GIRI AMERTHA-BALI
Tahun Total Omzet Keuntungan Bersih Deviden ke APBDES
2013 Rp 600.693.000 Rp 310.188.000 Rp 77.547.000
2014 Rp 1.133.789.000 Rp 439.032.000 Rp 109.758.000
2015 Rp 1.762.793.000 Rp 703.672.000 Rp 175.918.000
Simpan Pinjam
Unit Pengelola
Sarana Air Bersih
Pasar Desa
Pengelolaan
Sampah Terpadu
Kredit Khusus RTM
Kinerja Keuangan
BUM Desa

49. 51
Tahun Total Omzet
Keuntungan
Bersih
Deviden ke
APBDES
2008 Rp 121.468.451 Rp 5.409.825 Rp 540.982
2009 Rp 173.139.983 Rp 10.590.776 Rp 1.059.078
2010 Rp 211.346.334 Rp 12.640.957 Rp 1.264.096
2011 Rp 238.823.827 Rp 12.208.999 Rp 1.831.350
2012 Rp 264.896.992 Rp 20.121.705 Rp 3.018.256
2013 Rp 336.925.054 Rp 22.864.112 Rp 6.772.822
2014 Rp 357.194.429 Rp 53.709.570 Rp 10.741.914
2015 Rp 363.811.060 Rp 77.846.605 Rp 15.596.321
2016 Rp 386.084.479 Rp 81.918.891 Rp 16.383.778
Kinerja Keuangan BUM Desa
Sarana Produksi
Pertanian
Simpan Pinjam
Batako
Bengkel
Pembesaran Sapi
Penjualan Pulsa Telepon
dan Listrik
BUM DESA MAJU MAKMUR-BLITAR, JAWA TIMUR

50. PENGEMBANGAN BUMDES UNTUK MEMBACKUP MODAL
USAHA TANI
52

51. PENGEMBANGAN BUMDES UNTUK MEMBACKUP MODAL
USAHA TANI
53

52. Pengembangan Kemitraan BUMDES dengan NGO International
dan Penandatanganan Hibah

53. PENYERAHAN MOBIL BUMDES
55

54. BANTUAN MOBIL OPERASIONAL
BUMDES
56

55. 1. Dodol Rumput Laut
2. Manisan Rumput Laut
3. Puding Rumput Laut
4. Stick Rumput laut
5. Stick Keju Rumput Laut
6. Permen Rumput Laut
Keanekaragaman Industri Olahan Rumput
Laut di Kabupaten Bantaeng

56. 7. Sirup Rumput laut
8. Juice Rumput laut
8. Keripik
9. Cocktail Rumput laut
10. Sarang Rumput Laut Plus
11. Selai Rumput Laut
12. Jeli Rumput Laut
Keanekaragaman Industri Olahan Rumput
Laut di Kabupaten Bantaeng

57. 59

58. Kegiatan Usaha BUMDesa Blang
Krueng Kec. Baitussalam
Kab. Aceh Besar

59. Penyewaan Pelaminan dan Teratak milik gampong
Dikelola Oleh
5 orang
Tenaga Kerja
Th. 2016
Pendapatan :18 Juta Masuk ke
APBG :14 juta
Kas / Gaji : 4 juta

60. Bank Sampah
(240 Anggota &
6 Pengelola)
Th. 2016
Pendapatan : 62 Juta Masuk ke
APBG : 6 juta
Kas / Gaji : 56 juta

62. Mesin Pengolah Sampah

63. Lembu Aceh Milik Gampong
Penggemukan Sapi 106
ekor
(Dikelola 106 Orang)
Th. 2016
Pendapatan dari 28 ekor: 450 Jt
Beli Bibit Baru: 300 jt,
Peternak 100 jt & BUMG 50
Masuk ke APBG : 35 juta
Kas / Gaji : 15 juta

65. Pelaksanaan Qurban
(Rata-rata 12-15 ekor sapi setahun)

66. Kue Karah Blang Krueng,
Kini ada di Toko-toko Souvenir Aceh
Usaha Kue Karah
( 43 anggota,
2 pengelola)
1000 kotak/bln x 5.000 x 12
Th. 2016
Pendapatan : 61 Juta Masuk ke
APBG : 6 juta
Kas / Gaji : 55 juta

67. Depot Isi Ulang, TOKO GAMPONG
Th. 2016
Pendapatan :
Masuk ke APBG :

68. Hand Traktor
Penyewaan
Hand Traktor, dan
perontok (Pengelola 5
orang)
Th. 2016
Pendapatan : 25 Juta
Pengelola: 19 jt, BUMG 6 jt Masuk ke
APBG : 4 juta
Kas / Gaji : 2 juta

69. TANAH KAS/BAITAL MAL (DIKELOLA 34 orang)
Th. 2016
Pendapatan : 48 Juta
Pengelola: 33 jt, BUMG 15 jt Masuk ke
APBG : 10 juta
Kas / Gaji : 5 juta

70. Pertanian Padi & Palawija (TANAH BAITAL MAL)

71. Kegiatan Ibu-Ibu UNIT SIMPAN PINJAM
Th. 2016
Pendapatan: 57 Jt
52 juta Modal/Anggota
2 jt BUMG, 3 jt APBG
Simpan Pinjam
( 114 Anggota
2 Pengelola)

72. Desa Ku Yang Kucinta
Pujaan Hatiku
Tempat Ayah Dan Bunda
Dan Handai Taulanku
Tak Mudah Kulupakan
Tak Mudah Bercerai
Selalu Kurindukan
Desaku Yang Permai
Desa adalah akar sejarah dan tanah asal kita.
Mari kita bangun desa kita dengan tulus dan
penuh kesungguhan demi kemajuan Maharaya
Indonesia.

73. Jikalau sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan
bertakwa kepada Allah SWT, pastilah Kami akan
melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi,
tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka
Kami akan siksa mereka disebabkan karena
perbuatannya
(Q.S. Al- A’raaf:95)