SENGKETA INTERNASIONAL & CARA PENYELESAIAN NYA

1. SENGKETA INTERNASIONAL &
CARA PENYELESAIAN NYA

2. KELOMPOK :3
 Dodik teguh robi
handoko
 Eka niswi candra nia
 Farkhanah salsabila
 Frizqo aditya grahadi
 Jihan inas suroyya
 Khusnul khotimah
 Laskar amaruta alfajri
 Lisa lidia wati
 Lutvi agung nugroho
 Miftachul jannah
 Mohammad zaenudin
diharjo
 Muhannad kamal
musthofa
 Nella aprilia
 Nia agustin

3. Sengketa internasional dan faktor penyebabnya
SENGKETA
INTERNASIONAL DAN
MAHKAMAH
INTERNASIONAL
Peran
Mahkamah
Internasional
Penyelesaian
Sengketa
Prosedur
Penyelesaian
Keputusan Sengketa
Menjaga Perdamaian
Dunia
Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai
Menghargai Keputusan Mahkamah Internasional

4. 1. Penyebab Timbulnya Sengketa Internasional oleh
Mahkamah Internasional
a. Sengketa Internasional dan Faktor Penyebabnya
Sengketa internasional adalah sengketa atau
perselisihan yang terjadi antar negara baik yang
berupa masalah :
 Wilayah,
 Warganegara,
 Hak Asasi Manusia,
 Terorisme, dll.
Faktor politis atau
perbatasan wilayah, mrp
faktor potensial timbulnya
ketegangan dan sengketa
internasional yg dapat
memicu terjadi perang
terbuka.

5. 1. Segi Politis (Adanya Pakta
Pertahanan atau Pakta
Perdamaian)
2. Hak Atas Suatu Wilayah Teritorial
3. Pengembangan Senjata Nuklir
atau Senjata Biologi
4. Permasalahan Terorisme
5. Ketidakpuasan Terhadap Rezim
Yang Berkuasa.
6. Adanya Hegemoni (pengaruh
kekuatan) Amerika.
Beberapa
Faktor
Penyebab :

6. b. Peran mahkamah Internasional Dlm Menyelesaikan
Sengketa Internasional
Dalam prosedur penyelesaian sengketa internasional
melalui Mahkamah Internasional, dikenal dengan
istilah Adjudication, yaitu suatu teknik hukum untuk
menyelesaikan persengkataan internasional dengan
menyerahkan putusan kepada lembaga peradilan.
Adjudikasi berbeda dari arbitrase, karena adjudikasi
mencakup proses kelembagaan yang dilakukan oleh
lembaga peradilan tetap, sementara arbitrase
dilakukan melalui prosedur ad hoc.

7. Lanjutan ………….
 Wewenang ratione personae, yaitu
siapa-siapa saja yang dapat menga-jukan
perkara ke mahkamah, dan
 Wewenang ratione materiae, yaitu
mengenai jenis sengketa-sengketa yang
dapat diajukan.
Mahkamah
Internasional
Wewenang wajib (compulsory jurisdiction), yaitu
hanya dapat terjadi jika negara-negara sebelumnya
dalam suatu persetujuan menerima wewenang tsb.
 Berdasarkan Ketentuan Konvensional
 Klausula Opsional

8. Lanjutan ………….
Mahkamah
Internasional
Fungsi konsultatif, yaitu memberikan
pendapat-pendapat yang tidak mengikat
atau apa yang disebut advisory opinion :
1. Natur Yuridik Pendapat Hukum
(Advisory Opinion)
2. Permintaan Pendapat
Mahkamah Internasional :
 Badan yang dapat meminta
pendapat mahkamah
 Pemberian pendapat oleh
mahkamah

9. Beberapa istilah penting yang berhubungan dengan
upaya-upaya penyelesaian Internasional.
1. Advisory Opinion, suatu opini hukum yang dibuat oleh
pengadilan dalam melarasi permasalahan yang diajukan oleh
lembaga berwenang.
2. Compromis, suatu kesepakatan awal di anatara pihak yang
bersengketa yang menetapkan ketentuan ihwal persengketaan
yang akan diselesaikan, melalui :
 Penetapan ihwal persengketaan,
 Menetapkan prinsip untuk memandu peradilan, dan
 Membuat aturan prosedur yang harus diikuti dalam
menentukan kasus.
 Suatu putusan dapat bersifat nihil bila peradilan melampaui
otoritasnya seperti yang ditentukan oleh pihak yang
bersangkutan dalam compromis.
3. Ex Aequo Et Bono, asas untuk menetapkan keputusan oleh
pengadilan internasional atas dasar keadilan dan keterbukaan.

10. c. Prosedur Penyelesaian Sengketa Internasional Melalui
Mahkamah Internasional
Telah Terjadi
Pelanggaran
HAM
Ada Pengaduan
Dari Negara
Yang Dirugikan
Komisi Tinggi
HAM PBB/
Lembaga HAM
Internasional
Pemeriksaan Dan
Penyeledikan
Proses
Peradilan s.d.
Pemberian
Sanksi
MAHKAMAH
INTERNASIONAL
Negara-Negara
Anggota/Buka
n
PBB
Terjadi
Sengketa/
Konflik
AB
C
D E

11. Lanjutan ………….
Beberapa hal terkait dengan prosedur penyelesaian
sengketa Internasional melalui Mahkamah Internasional.
 Wewenang Mahkamah, yaitu dapat mengambil tindakan
sementara dalam bentuk ordonasi (melindungi hak-hak dan
kepentingan pihak-pihak yang bersengketa sambil
menunggu keputusan dasar atau penyelesaian lainnya
secara defenitif.
 Penolakan Hadir di Mahkamah, bahwa sikap salah satu
pihak tidak muncul di mahkamah atau tidak
mempertahankan perkaranya, pihak lain dapat meminta
mahkamah mengambil keputusan untuk mendukung
tuntutannya. Jika negara bersengketa tidak hadir di
mahkamah, tidak menghalangi organ tersebut untuk
mengambil keputusan.

12. e. Peranan Hukum Internasional Dalam Menjaga
Perdamaian Dunia
Berikut ini ada beberapa contoh mengenai peranan
hukum internasional (berdasarkan sumber-sumbernya)
dalam menjaga perdamaian dunia :
1. Perjanjian pemanfaatan Benua Antartika secara
damai (Antartika Treaty) pada tahun 1959.
2. Perjanjian pemanfaatan nuklir untuk kepentingan
perdamaian (Non-Proliferation Treaty) tahun 1968.
3. Perjanjian damai Dayton (Ohio- AS) tahun 1995 yang
mengharuskan pihak Serbia, Muslim Bosnia, dan
Kroasia untuk mematuhinya. Untuk itu, NATO
menempatkan pasukannya guna meneggakkan
hukum internasional yang telah disepakati.

13. f. Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai
Berdasarkan Persamaan Derajat
Prinsip penyelesaian sengketa internasional secara damai dida-
sarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku
secara universal :
1. Bahwa negara tidak akan menggunakan kekerasan yang
bersifat mengancam integritas teritorial atau kebebasan
politik suatu negara, atau menggunakan cara-cara lainnya
yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan PBB.
2. Non-intervensi dalam urusan dalam negeri dan luar negeri
suatu negara.
3. Persamaan hak menentukan nasib sendiri bg setiap bangsa.
4. Persamaan kedaulatan negara.
5. Prinsip hukum internasional mengenai kemerdekaan,
kedaulatan, dan integritas teritorial suatu negara.
6. Itikad baik dalam hubungan internasional.
7. Keadilan dan hukum internasional.

14. Penugasan Praktik Kewarganegaraan 3
Setelah mempelajari materi-materi tentang : Penyebab Timbulnya
Sengketa Internasional dan Cara Penyelesaian Oleh Mahkamah
Internasional, lakukan Strategi Pembelajaran dengan Penugasan
Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) atau
Kooperatif Terpadu Membaca dan Menulis.
Langkah-langkah :
1. Bentuk kelompok dengan anggotanya antara 4 – 5 orang.
2. Diberikan “wacana” atau kliping sesuai topik bahasan.
3. Setiap kelompok bekerja sama saling membacakan dan
menemukan ide pokok serta memberi tanggapan terhadap
wacana/kliping, dan ditulis pada lembar kertas.
4. Mempresentasikan atau membacakan hasil kelompok.
5. Buatlah kesimpulan bersama.
6. Penutup.

15. 2. Menghargai Keputusan Internasional
No
Pihak-Pihak Yang
Terlibat
Uraian Kasus atau Kejadian Keterangan
1. Amerika Serikat
di Filipina, Indo
China & Jepang
 Tahun 1906, tentara Amerika telah
melakukan kejahatan perang dengan
membunuh warga Filipina (moro
massacre).
 Tahun 1968, peristiwa yang lebih dikenal
dengan My Lai Massacre, sebuah kompi
Amerika menyapu warga desa dengan
senjata otomatis hingga menewaskan
sekitar 500 korban.
 Pada tahun 1945, lebih dari 40.000 rakyat
Jepang yang tidak berdosa telah
terpanggang dengan dijatuhkannya bom
atom di Hirosima dan Nagasaki (Jepang).
Para pelaku ke-
jahatan perang
telah diajukan ke
pengadilan mili-
ter, namun tidak
lama kemudian
banyak yang di-
bebaskan. (Mah-
kamah interna-
sional belum dapat
berbuat banyak).

16. 3 Serbia di Kroasia
dan Bosnia
Herzegovina
(Yugoslavia)
 Kurun waktu antara tahun 1992-1995,
pasukan Serbia telah melakukan
pemmbersihan etnik (etnic cleansing)
terutama terhadap warga sipil muslim Bosnia
(di Sarajevo) dan daerah-daerah lain serta di
Kroasia yang ingin melepaskan diri dari
Serbia setelah bubarnya negara federasi
Yugoslavia. Tidak kurang 700.000 warga sipil
telah disiksa dan dibunuh dengan kejam.
Beberapa nama yang harus
bertanggungjawab atas perbuatan kejahatan
perang tersebut antara lain : Stanislav Galic,
Gojko Jankovic, Janco Janjic, Dragon
Zelenovic, Karadzic, Mladic, dan lain-lain.
Tahun 1994 pe-
ngadilan terhadap
para penjahat pe-
rag telah terbukti di
Den Haag
(Belanda).
Proses pengadilan
terus berlangsung,
namun hasilnya
belum sesuai
harapan. Banyak
yang masih gagal
ditangkap.

17. 4 Pemerintah
Rwanda
terhadap etnis
Hutu dan Tutsi
 Dalam waktu tiga bulan di tahun 1994,
tidak kurang 500.000 etnis Hutu dan
Tutsi telah terbunuh. Pemerintah
Rwanda bertanggung-jawab atas kasus
terbunuhnya kedua etnis tersebut.
PBB menggelar
pengadilan keja-
hatan perang
yang digelar di
Arusha (Tan-
zania), namun
hanya mampu
menyerat 29
orang yang
diadilli.
Catatan :
Berdasarkan modal Pengadilan Rwanda ini, akhirnya PBB menggelar pengadilan untuk
penjahat-penjahat perang. Internasionalisasi pengadilan penjahat perang semakin
menjadi penting dengan disetujuinya oleh 91 negara sebuah Statuta Roma 1998, sebuah
langkah untuk membentuk ICC (International Criminal Court) yang permanen. Namun,
banyak pengamat mengkritik pengadilan di Den Haag saja, lebih banyak gagal daripada
suksesnya, apalagi model ICC.